Ketersediaan obat terapi pasien Covid-19 terus menipis di tengah gejolak pandemi yang masih terus menghantui. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah untuk mendorong industri farmasi nasional secepatnya memacu produksi guna menghindari kekosongan yang justru dapat memicu risiko baru.Menipisnya ketersediaan obat tersebut terus dikeluhkan oleh kalangan petugas kesehatan dalam penanganan pandemi beberapa waktu terakhir.Berdasarkan laman Farmaplus, platform buatan Kementerian Kesehatan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), obat terapi Covid-19 seperti Tocilizumab dan Remdesivir tidak tersedia. Peningkat daya imunitas, Immunoglobolin persediaannya juga tipis.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan saat ini rumah sakit lebih mengkhawatirkan ketersediaan obat dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas ruangan.Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk mencari jalan keluar agar persediaan obat tidak makin langka. "Kami dari rumah sakit swasta berharap pemerintah selaku regulator bisa mendorong pabrik farmasi yang terkait dengan obat-obatan itu untuk meningkatkan produksi," ujarnya, Senin (26/7).Kemenkes sebenarnya telah bekerjasama dengan industri farmasi BUMN dan swasta untuk memantau ketersediaan obat di lapangan, mulai dari industri, pedagang besar farmasi (PBF), rumah sakit hingga apotek. Obat-obat tersebut didistribusikan ke rumah sakit dan apotek untuk dapat diakses masyarakat. Adapun persediaan obat terapi Covid-19 seperti Oseltamivir, Faripiravir, dan Remdesivir dikatakan sudah relatif aman sejak dua pekan terakhir setelah sempat kosong awal bulan ini.

(Oleh - HR1)

Indonesia menerima vaksin Covid-19 tahap ke-26 sebanyak 1.041.400 dosis buatan AstraZeneca, Jumat (16/7). Pengiriman vaksin ini merupakan bagian dari perjanjian bilateral antara AstraZeneca dan Pemerintah Indonesia untuk pengiriman 50 juta dosis. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemkes) Oscar Primadi mengatakan, dengan kedatangan vaksin Covid-19 tersebut, hingga saat ini Indonesia sudah menerima sekitar 14,7 juta dosis vaksin AstraZeneca.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak AstraZeneca yang telah membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh vaksinasi, serta seluruh pihak yang telah membantu memperlancar kedatangan dan pendistribusian vaksin-vaksin yang kita peroleh," katanya, Jumat (16/7). Pemerintah menargetkan, pada Agustus nanti bisa memberikan dua juta vaksin Covid-19 per hari kepada masyarakat di seluruh negeri. Dengan begitu, bisa segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kawanan.

Covid-19 di Indonesia mengganas, dengan kenaikan kasus yang tajam. Rabu (14/7), kasus positif Covid-19 tembus 54.517 orang. Ini membuat kebutuhan pasokan obat pendukung, alat kesehatan dari test kit korona dan tabung oksigen melesat. Ini pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan Menteri Keuangan (PMK) No 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

Berlaku 12 Juli 2021, beleid ini berisi perpanjangan pembebasan pungutan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ada 44 jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan ini. Antara lain: impor oksigen dalam berbagai kemasan, obat-obatan dan multivitamin, alat rapid test, PCR test, alat tes usap/swab, hand sanitizer, zat desinfektan, termometer, alat suntik, hingga alat pelindung dini (APD) seperti masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan lain-lain.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes akan menghitung komponen pembentukan harga oksigen yang dibebaskan bea masuk, pajak impor maupun PPN. PMK 92/2021, barang bebas bea dan pajak yang baru adalah oksigen dan obat mengandung Regdanvimab. "Yang lain, sebelumnya sudah ditetapkan harganya," katanya. Yakni lewat penetapan harga eceran tertinggi obat dan patokan tarif tes swab dan PCR.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung 3-20 Juli di Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdampak negatif pada pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Dalam sepekan terakhir, target vaksinasi 1 juta dosis per hari tak pernah tercapai. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menuturkan, penurunan jumlah vaksinasi ini penyebab utamanya adalah PPKM Darurat. Tak hanya itu, ada masalah lain yang juga menyebabkan pelaksanaan vaksinasi jalan lambat yakni tenaga kesehatan (nakes) saat ini tengah fokus melakukan upaya penurunan laju penularan Covid-19, sehingga nakes untuk vaksinator berkurang.

Agar bisa mengejar ketertinggalan pencapaian program vaksinasi dalam beberapa hari terakhir ini, Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door). Vaksinasi door to door ini untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap vaksin. "Metode vaksinasi door to door  yang kami gunakan, mengadopsi metode vaksinasi yang digunakan beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi," ujar Budi Gunawan, Kepala BIN, Rabu (14/7).

Indonesia masih kedodoran menghadapi wabah Covid-19. Jumlah testing dan tracing yang belum maksimal dinilai menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 hari-hari ini. Apalagi, sejumlah pihak menilai, tarif tes Covid-19 secara mandiri di Indonesia masih memberatkan sehingga angka testing masih jalan di tempat. Sebagai catatan, Selasa (13/7), kasus baru infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 47.899 dengan jumlah kematian 865 orang. Ini adalah angka kasus baru dan kematian harian tertinggi di dunia. Bahkan, kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah melampaui India.

Berdasarkan data Covid19.go.id, total spesimen diperiksa hingga kemarin mencapai 22,13 juta. Perinciannya, jumlah tes PCR dan tes cepat molekuler (TCM) sebanyak 1796 juta dan tes antigen sebanyak 4,17 juta. Jumlah tes Covid-19 bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah total vaksinasi dosis pertama yang mencapai 36,91 juta. Salah satu penyebabnya rendahnya jumlah testing di Indonesia adalah masih tingginya biaya tes Covid-19. Saat ini, harga tes antigen di Indonesia berkisar antara Rp 100.000-Rp 250.000. Memang, harga tersebut dalam rentang harga tes antigen yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni maksimal Rp 250.000 di Jawa dan Rp 275.000 di Luar Jawa. Namun, biaya tersebut relatif mahal jika dibandingkan biaya tes di negara lain, kecuali di sejumlah negara maju. UNICEF mencatat, rata-rata biaya tes antigen di dunia berkisar US$ 4-US$ 4,20 atau Rp 58.000 hingga Rp 60.900 (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman berharap, pemerintah bisa menekan harga alat tes Covid-19 menjadi lebih terjangkau. Tingginya biaya tes ini menyebabkan testing, tracing dan treatment (3T) di Indonesia belum berjalan maksimal. Menurut dia, testing tidak harus melalui tes swab PCR. Tes antigen pun cukup ideal sesuai standar dan rekomendasi WHO. Apalagi teknologi PCR dan antigen semakin berkembang, sehingga hasil tes menjadi lebih akurat dengan harga yang lebih murah.

Pemerintah membuka bisnis layanan vaksinasi Covid-19 atau vaksinasi berbayar ke publik. Keputusan pemerintah ini dinilai bisa memicu komersialisasi vaksinasi, dan menghambat percepatan target vaksinasi untuk meredam pandemi Covid-19. Sebagai catatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka bisnis vaksinasi Covid-19 ke publik mulai Senin, 12 Juli 2021. Perusahaan milik negara, PT Kimia Farma Tbk ditunjuk untuk berbisnis vaksinasi. Penugasan Menkes kini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan harga vaksin individu ini Rp 321.660 per dosis, serta biaya penyuntikan Rp 117.910 per dosis. Alhasil, biaya vaksinasi lengkap sebesar Rp 879.140 per orang.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mempercepat program vaksinasi. Jenis vaksin yang dijual bebas kepada masyarakat adalah produk vaksin buatan Sinopharm dari China. Sedianya, vaksin ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Gotong-Royong bagi dunia usaha bagi para karyawan mereka.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir bisnis vaksin ini akan memicu komersialisasi program vaksinasi dan produk vaksin Covid-19. Padahal, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, vaksin merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. "Vaksinasi itu semestinya gratis, sebagai tanggung jawab pemerintah. Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh, Minggu (11/7).

Indonesia mendapatkan tiga juta dosis vaksin buatan Moderna yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Vaksin ini diperoleh Indonesia melalui kerjasama multilateral Covax Facility. "AS berkomitmen memberikan vaksin kepada Indonesia 4.500.160 dosis," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat kedatangan vaksin Moderna di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (11/7).

Untuk tahap pertama, Indonesia mendapatkan tiga juta dosis vaksin Moderna. Vaksin asal Negeri Uwak Sam ini telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Indonesia juga terus berupaya untuk mendapatkan vaksin dari jalur komersial atau pembelian. Hingga saat ini, Indonesia telah mendatangkan 122,73 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun curah atau booster bagi para tenaga kesehatan di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan sejumlah fakta berupa lonjakan harga obat dan oksigen yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Temuan ini akan dikembangkan lebih lanjut ke tahap penegakan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi peredaran dan harga obat-obatan dan oksigen untuk penanganan Covid-19. Tugas ini berlaku sejak awal penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yakni 3 Juli 2021. Pengawasan dilakukan langsung di sejumlah toko, apotek, dan lokapasar di tujuh wilayah kerja KPPU.

Di DKI Jakarta, sejauh ini KPPU menemukan beberapa pedagang di sejumlah lokapasar yang menjual favipiravir 200 miligram (mg) pada kisaran harga Rp 55.000-Rp 80.000 per tablet. Ini melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 22.500 per tablet. Begitu pula remdesivir 100 mg per vial (botol kemasan obat cair atau injeksi), ada yang menjualnya Rp 2,2 juta per vial. Ini jauh di atas HET Rp 510.00 per vial. Oksigen merek Oxycan 500 cc dijual pada kisaran Rp 58.000-Rp 450.000 per kaleng. Harga rata-rata Rp 275.000 per kaleng. Harga jual oksigen merek itu naik 16-200 persen.

Kepala Kantor KPPU Wilayah III (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) Aru Armando, Rabu (7/7/2021), mengatakan, ada toko yang menjual Oxycan di bawah harga rata-rata Rp 275.000 per kaleng tetapi ketersediaan barangnya tidak lebih dari 10 buah. Sementara toko-toko yang menjual di atas harga rata-rata itu memiliki stok berkisar 17-280 buah. ”Ini mengindikasikan perilaku pedagang yang memanfaatkan tingginya permintaan untuk menaikkan harga oksigen portabel tersebut,” kata Kepala Kantor KPPU Wilayah III Aru Armando dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Di Surakarta, Semarang, Magelang, DI Yogyakarta, Gunungkidul, dan Sleman, KPPU juga menemukan ketersediaan obat-obatan dan oksigen portabel di sejumlah apotek dan distributor oksigen kosong. Untuk obat hanya tersedia azithromycin di Surakarta dan Semarang dengan harga Rp 10.000-Rp12.000 per tablet atau di atas HET Rp 1.700 per tablet. Adapun untuk oksigen, stok yang tersedia hanya di Semarang. ”Kami akan memastikan apakah disparitas harga obat Covid-19 ini memang disebabkan oleh tingginya permintaan sehingga tidak mampu dipenuhi dari produksi yang ada, atau adakah pelanggaran persaingan usaha di dalamnya. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan menindaknya secara hukum,” ujar Guntur.

Perusahaan teknologi digital di segmen layanan kesehatan (healthtech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online (telemedicine) selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan rintisan di bidang healthtech pun bermunculan untuk mencuil pasar yang semakin berkembang. Peran healthtech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng 11 platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kesebelas platform tersebut adalah Halodoc, Alodokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ dan Yesdok.

Vice President Government Relation dan Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto menyatakan, pihaknya memberikan layanan sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Dalam program ini, Halodoc akan memberikan satu kali konsultasi dokter gratis dan resep obat untuk ditebus ke Kimia Farma, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan isolasi mandiri. Adeline kemarin bilang, partisipasi itu menjadi bagian dari fokus Halodoc saat ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Halodoc memiliki 20 juta pengguna aktif bulanan, dengan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adeline menyebut, layanan konsultasi dokter masih menjadi fitur yang paling banyak diakses oleh pengguna.

Platform healthtech lainnya, SehatQ juga memberikan dukungan melalui layanan telekonsultasi dengan dokter SehatQ. Selain itu, ada pemberian resep bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi chat dengan dokter SehatQ secara gratis. Lalu untuk resepnya akan diberikan secara digital selesai sesi konsultasi. Resep ini dapat digunakan untuk mendapatkan obat gratis dari Kimia Farma, serta pengiriman obat gratis dari SiCepat. "Layanan telekonsultasi gratis dari dokter SehatQ untuk pendampingan pasien isoman. Kami berharap dapat mengoptimalkan proses penyembuhan pasien, sekaligus membantu meringankan beban rekan-rekan tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan, " ungkap Founder SehatQ, Linda Wijaya. Hingga Juni 2021, jumlah kunjungan ke platform SehatQ mencapai 27,5 juta per bulan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi dokter, pembelian obat dan vitamin, serta pemesanan tes Covid-19.

Sementara Co-Founder & Director Alodokter Suci Arumsari menyatakan, program ini bukan hal yang baru bagi Alodokter. Pasalnya, mereka sudah menjalankan telekonsultass dokter pribadi secara gratis bagi setiap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak Mei 2020. Menurut dia, program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saat ini, program tersebut dikembangkan Kemenkes menjadi salah satu program pemerintah untuk menyediakan layanan telekonsultasi dokter dan paket obat isolasi mandiri gratis bagi pasien Covid-19. Secara umum, layanan Alodokter didukung 43.000 dokter, yang menawarkan produk lengkap layanan kesehatan berbasis digital. Mulai dari chat dokter, booking dokter, epharmacy, informasi/artkel, hingga proteksi. Layanan informasi dan chat dokter menjadi fitur yang paling banyak diakses. Alodokter sudah memiliki 30 juta pengguna aktif setiap bulan.

Di tengah lonjakan angka kasus positif korona, permintaan terhadap produk alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan terkait Covid-19 meningkat tajam. Bahkan, persediaan sejumlah produk obat-obatan untuk terapi Covid-19 mulai menipis. Produsen farmasi pelat merah, PT Indofarma Tbk (INAF) mengonfirmasi bahwa stok sejumlah produk obat-obatan terkait Covid-19 dalam keadaan kosong. INAF berupaya memenuhi kebutuhan produk tersebut sesegera mungkin.

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Tbk Wardjoko Sumedi mengungkapkan, posisi stok nasional untuk produk Oseltamivir 75 mg sedang kosong per Minggu (4/7). Sebab, INAF sudah mengirim produk tersebut ke Gudang Instalasi Farmasi Pusat Kementerian Kesehatan pada awal Juli sebanyak 1,2 juta kapsul. “Saat ini, Indofarma sedang memproses pengiriman bahan farmasi aktif atau active pharmaceutical ingredients (API) produk Oseltamivir dari India. Estimasi suplai stok dimulai minggu kedua Juli dengan total produksi 5 juta kapsul sampai akhir Juli 2021”, ungkap dia, kemarin.

PT Hexpharm Jaya Laboratories, anak usaha KLBF, menyebutkan permintaan produk jenis multivitamin, antibiotik hingga antivirus meningkat. "Saat ini permintaan produk yang berhubungan dengan Covid-19 naik signifikan, terutama multivitamin, antibiotik, hingga antivirus. Suplemen daya tahan tubuh seperti Hevit-Plus juga diminati," ungkao Mulia Lie, Presiden Direktur Hexpharm Jaya, kemarin.