Pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi korona. Pasca 15 juta bahan baku vaksin korona dari Sinovac, pemerintah kembali mendatangkan 10 juta bahan baku vaksin sejenis plus tambahan satu juta overfill untuk mempercepat produksi vaksin.

Kedatangan vaksin gelombang keempat tersebut merupakan bagian dari rencana kedatangan total 140 juta bahan baku vaksin, nantinya bahan baku vaksin dari Sinovac ini akan diproses menjadi vaksin jadi oleh Biofarma.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, nantinya vaksin yang berasal dari bahan baku vaksin tersebut akan ditujukan kepada para petugas pelayanan public yang totalnya sebanyak 3 juta dosis dialokasi bagi 1,5 juta.

Bahan baku atau bulk vaksin corona dari perusahaan asal Cina, Sinovac tiba di Indonesia pada Selasa (2/2) kemarin. Ada 11 juta dosis bulk (curah) vaksin corona Sinovac yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 11 juta dosis bulk itu terdiri dari 10 juta dosis ditambah overfill.

Juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, jutaan bulk Sinovac ini akan segera diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi dalam waktu secepatnya. Dia juga menjelaskan, nantinya vaksin corona buatan Bio Farma akan memiliki kemasan yang berbeda dengan CoronaVac produksi Sinovac.

Meski terdapat perbedaan kemasan antara CoronaVac dengan Covid-19 Vaccine produksi Bio Farma, Bambang memastikan tidak akan ada perbedaan kualitas dari vaksin itu sendiri. “Namun, tidak membedakan kualitas vaksin Covid-19 tersebut, “ tutup dia.

Pengusaha minta pemerintah membuka akses vaksinasi Covid-19 untuk swasta. Akses tersebut untuk mendistribusikan dan mengimpor vaksin secara mandiri.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Minggu (17/1/2021), mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada dasarnya, seluruh lapisan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses vaksin secara gratis. Peran pihak swasta penting untuk mempercepat distribusi program vaksin gratis pemerintah. Namun, bukan untuk meraih keuntungan dari bisnis vaksin.

Tauhid menyarankan agar keterlibatan swasta dibatasi. Perusahaan bisa membantu mendistribusikan vaksin kepada karyawan dan keluarga karyawan secara gratis, tetapi tidak diperbolehkan menjual kembali vaksin itu ke masyarakat luas melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung program pemerintah.

Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak kepada pengusaha di bidang kesehatan, termasuk sektor industri farmasi hingga juni tahun ini. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN impor yang diberikan kepada industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, Kedua, pembebasan dari pemungutan dan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ketiga, pembebasan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Keempat, pembebasan PPh Pasal 23 yang diberikan atas penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Kelima, pemberlakuan fasilitas PPh sebesar 0% atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Segera berjalannya program vaksinasi Covid-19 secara nasional menjadi berkah bagi sejumlah emiten farmasi. Tak ayal, meski valuasi sudah mahal, saham-saham emiten farmasi masih menjadi incaran investor. Berdasarkan data Bloomberg, empat saham emiten farmasi melesat lebih dari 50% sepanjang tahun berjalan 2021. Saham PT Indofarma Tbk. (INAF) memimpin penguatan setelah meroket 73,08% secara year to date. Menyusul INAF, saham PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Phapros Tbk. (PEHA), dan PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) melesat masing-masing 64,12%, 55,75%, dan 51,79% sepanjang 4-12 Januari 2021. Melambungnya harga saham farmasi itu tidak terlepas dari perkembangan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Seperti diberitakan Bisnis, vaksin Covid-19 dari Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin tersebut menjadi lampu hijau bergulirnya program vaksinasi nasional yang akan dimulai oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan untuk mendapatkan suntikan vaksin CoronaVac pada Rabu (13/1). Dari kalangan emiten, 

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan perseroan bersama Kimia Farma mendapat penugasan untuk meneruskan pengiriman vaksin dari PT Bio Farma (Persero) ke Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Arief menambahkan INAF juga menyediakan alat kesehatan lain untuk pendukung upaya vaksinasi, seperti jarum suntik, alkohol, hingga alat pelindung diri (APD).

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno menuturkan KAEF tidak hanya terlibat untuk mendistribusikan vaksin, tetapi juga melanjutkan produksi obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang didistribusikan oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kalbe Farma Tbk. Vidjongtius menuturkan perseroan tengah menyiapkan uji klinis fase 2 calon vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan, Genexine.

Analis PT Phillip Sekuritas Anugerah Zamzami mengatakan price to earnings ratio (PER) dan price to book value (PBV) sejumlah saham farmasi sudah melambung tinggi dan di luar batas wajar. Berdasarkan data Bloomberg, INAF memiliki PER di level 909,63 kali dan IRRA diposisi 178,29 kali. Adapun, PBV saham KAEF dan PYFA mencapai 5,7 kali.

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menyebut ada risiko gap antara ekspektasi yang dimiliki investor dengan realisasi kinerja keuangan emiten farmasi. Kendati demikian, potensi pertumbuhan kinerja KAEF, INAF, dan IRRA diakui cukup besar.

#R

Pemkab Deliserdang menyiapkan 30 tempat penyimpanan vaksin Covid-19 jika sudah didistribusikan Pemprov Sumut. Vaksinasi tahap pertama dijadwalkan dilaksanakan pada 14 Januari 2021 mendatang.

“Tempat penyimpanan (vaksin) kita ada di Instalasi Farmasi Dinkes, tersedia 4 vaccin refrigerator khusus untuk vaksin covid-19. Dan ada juga di 34 Puskesmas dan ada 2 di ASUD Deliserdang, jadi totalnya 40 tempat, “ kata Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, dr Ade Budi Krista kepada SIB, Minggu (10/1).

Menurut dia, tahap pertama prioritas vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pemberi pelayanan publik lalu lansia. Namun khusus lansia masih menunggu rekom medis dan ahli.

Sementara untuk tahap dua direncanakan April 2021. Vaksinasi tahap dua direncanakan untuk masyarakat umum yang rentan, dan terutama yang berada di zona merah.

Pemerintah mengajukan vaksin gratis kepada konsorsium Gavi-Covax Facility sebanyak 108 juta vaksin, untuk mendukung pengadaan vaksin dan program vaksinasi tahun ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meneken formulir B sebagai syarat resmi pengajuan permintaan vaksin gratis. Formulir permohonan tersebut diteken oleh dua menteri itu pada Kamis (7/1).

Permintaan vaksin gratis dari program yang digalang badan kesehatan dunia atau WHO dengan para produsen vaksin ini akan menambah stok kebutuhan vaksin Indonesia. Kini, Indonesia telah mendapatkan komitmen sebanyak 125 juta vaksin korona dari dari Sinovac, dan akan menandatangani komitmen dengan Pfizer. Indonesia juga telah mendapatkan komitmen sebanyak 50 juta dari Astra Zeneca dan Novavax.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketersediaan vaksin gratis dari Gavi Covax akan menghemat dana pembelian vaksin dan anggaran vaksinasi tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 73 triliun. “Vaksin dari Gavi Covax membantu program vaksinasi, “ kata Sri Mulyani, Kamis (7/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak lebih dari 30 juta dosis vaksin Covid-19 sudah bisa didistribusikan hingga Maret 2021.

Target distribusi vaksin ke daerah sepanjang Januari ini sebanyak 5,8 juta vaksin. Pada Februari 2021 target vaksin yang sudah terdistribusikan bisa sebanyak 10,45 juta vaksin. Sementara pada Maret didistribusikan kembali sebanyak 13,3 juta dosis vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki stok 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac, Vaksin tersebut telah mulai didistribusikan bersamaan dengan proses pemberian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pendistribusian vaksin telah dilakukan sejak Minggu (3/1) ke 34 provinsi. Dia menyatakan, proses vaksinasi bisa dilakukan setelah BPOM mengeluarkan EUA.

Hitungan sementara, kebutuhan anggaran vaksinasi Covid-19 lebih dari Rp 74 triliun. Kebutuhan anggaran vaksinasi ini melesat 26,48% dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni Rp 54,4 triliun.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa anggaran tersebut belum final. “Mungkin dana kesehatan dalam PEN tahun ini hanya Rp 25 triliun dan ini angka yang sangat sementara, sesudah presiden menetapkan vaksinasi secara gratis, anggarannya bisa lebih dari Rp 74 triliun hanya untuk vaksinasi, belum masalah kesehatan yang lain, “ ujar Sri Mulyani, Senin (4/1).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani menambahkan, pemerintah akan mengumumkan besaran anggaran final vaksin dan vaksinasi gratis pada Rabu (6/1) ini.

PT Bio Farma telah mendistribusikan 714.240 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke sejumlah provinsi. Namun, penggunaan vaksin ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya menyampaikan, meski siap digunakan, pemakaian vaksin itu harus menanti izin penggunaan darurat dari BPOM (Kompas, 4/1).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto mengaku belum tahu apakah vaksin akan diantar atau harus diambil ke gudang Dinas Kesehatan Jateng. “Kalau arahan awal, (dinas kesehatan) kabupaten/kota harus mengambil sendiri-sendiri. Tetapi, (kami) masih menunggu pastinya bagaimana,” kata Slamet di Pekalongan.

Belum jelasnya informasi terkait dengan alur pendistribusian vaksin juga dikeluhkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Hingga Senin malam, mereka masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jateng.