Jepang diduga menghabiskan 35 miliar USD untuk menjaga nilai tukar yen, tapi kurs yen terhadap USD tetap saja jauh lebih tinggi dari asumsi belanja pemerintah. Data aset Bank of Japan (BoJ) pada Selasa (30/4) mengindikasikan, otoritas moneter Jepang mungkin menghabiskan 5,5 triliun yen atau 35,05 miliar USD sepanjang Senin (29/4) untuk intervensi pasar kala nilai tukar menembus 160,1 yen per USD. Dalam laporan pada Selasa malam, Kyodo News mengutip sejumlah sumber di pasar untuk menyimpulkan ada intervensi besar-besaran di pasar valas. Baik pemerintah maupun dewan gubernur BoJ tidak mengonfirmasi dugaan pasar soal intervensi tersebut.

Dalam data aset BoJ pada Selasa terlihat pengurangan 7,5 triliun yen dibandingkan dengan aset Senin. Padahal, pasar memperkirakan aset BoJ pada Senin hanya berkurang paling banyak 2,5 triliun yen. Dengan demikian, ada selisih 5 triliun yen. Pada Senin pagi, nilai tukar per 1 USD menembus 160 yen, terendah dalam 34 tahun terakhir. Pada Senin siang, nilai tukarnya membaik ke 154 yen per USD. Meski demikian, pada Rabu (1/5), nilai tukar kembali ke 157,9 yen per USD. Nilai tersebut jauh di atas asumsi kurs yen dalam APBN Jepang 2024. Jepang menargetkan kurs pada 141,42 yen per USD.

Wakil Menkeu Jepang Masato Kanda hanya menyebut, ada dampak negatif dari pelemahan drastis yen. Tokyo tidak menoleransi nilai tukar yen yang terlampau cepat melemah. Sebagai importir aneka bahan mentah, pelemahan yen bisa membuat biaya produksi di Jepang naik. ”Manuvernya berlebihan dan dipicu para spekulan,” ujar Kanda soal penjualan yen besar-besaran pada beberapa hari terakhir. Pasar melepaskan yen secara masif pada Jumat pekan lalu. Pelepasan itu merupakan reaksi atas keputusan BoJ yang mempertahankan tingkat suku bunga acuan. ”Faktor penting pelemahan yen adalah pemerintah dan BoJ terlalu lama menunggu,” kata Koji Fukaya, analis pada lembaga konsultansi Advisory.co. (Yoga)

Lembaga keuangan multilateral, dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mampu melaju masing-masing 2,9% dan 3,2% pada 2024, naik tipis atau bahkan relatif tak beranjak dari proyeksi sebelumnya. Adapun, otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan dan otoritas moneter melalui Bank Indonesia menilai tekanan ekonomi global makin berat dengan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu melaju di atas 5%.

Imbasnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut di atas Rp16.000 per dolar AS sejak pekan pertama April, bersamaan dengan eskalasi Iran vs Israel mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. 

Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability Pasalnya, data menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga di kisaran 5%, kecuali pada 2020 yang terkontraksi 2,07% dan 2021 yang hanya tumbuh 3,7% gara-gara pandemi Covid-19. Kemandirian ekonomi tentu membuat bangsa ini tak mudah dipermainkan oleh kondisi geopolitik yang turun naik dalam dua tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pecah.

Pandangan umumnya, yaitu butuh kontribusi manufaktur setidaknya 25% terhadap PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Persoalannya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot dalam dua dekade terakhir, dari 28,25% pada 2003 menjadi 26,36% (2009), 23,97% (2013), 19,71% (2019), dan 18,67% pada 2023. Manufaktur menjadi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Industri manufaktur memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja.

Konsep ekspektasi telah berkembang lebih jauh dari konsep ekspektasi rasional ala Lucas (1976). Ekspektasi diibaratkan menjadi suatu strategic game, setiap orang mempunyai fungsi reaksi yang hasil akhirnya tergantung dari interaksi strategis dengan fungsi reaksi pelaku ekonomi lain, seperti pembuat kebijakan, otoritas moneter, organisasi, dan entitas lain (Auman, 2008). Implikasinya, pemerintah atau otoritas moneter dapat menuntun ekspektasi masyarakat ke arah keseimbangan yang lebih optimal. Situasi di atas terjadi pada indeks dollar AS dalam dua minggu terakhir ini sebagai akibat ketidakpastian langkah yang akan diambil bank sentra lAS (The Fed). Data Indeks Manajer Pengadaan (PMI) manufaktur menunjukkan perekonomian AS mulai mengalami pelemahan. 

Angka PMI manufaktur April memasuki zona kontraksi 49,9 dibandingkan dengan Maret ketika masih di zona ekspansi51,9. Ini membuat analisis modal portepel di AS berpendapat bahwa seharusnya The Fed menurunkan suku bunga dalam pertemuannya pada 19 - 20 Maret untuk mengakomodasi ekspektasi pasar. Namun, inflasi yang masih persisten di 3,5 persen pada Maret, naik dari 3,2 persen di bulan sebelumnya, merupakan kontra argumen The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan. Konsekuensinya adalah fragmentasi ekspektasi di pasar keuangan dunia yang memicu pergeseran ke aset yang dianggap lebih aman sebagai alat lindung nilai (hedging) sambil menunggu ketidakpaspatian. 

Kondisi ini mengerek imbal hasil surat berharga AS. Untuk tenor 10 tahun, imbal hasilnya naik ke 4,7 persen, tertinggi sejak November 2023. Adanya hubungan terbalik antara imbal hasil dan harga pasar membuat harganya menurun, kemudian menarik pemodal portepel global dunia untuk berbondong-bondong membeli obligasi AS. Sebagai akibatnya, indeks dollar AS menguat tajam dalam waktu satu setengah bulan ini dari 102,7 pada awal Maret ke 106,3 pada pertengahan April. Dampak globalnya, nilai mata uang negara lain menjadi melemah (John dan Narasinghe, April 2024). Pertumbuhan ekonomi AS triwulan I-2024 melambat drastis ke 1,6 dari 3,4 persen di triwulan sebelumnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, ketidakpastian masih tetap tinggi karena data inflasi AS terbaru belum keluar. Situasi dikhawatirkan akan mengarah ke stagflasi atau kombinasi stagnasi inflasi seperti di AS tahun 1970-1980an yang dinilai lebih buruk dari resesi (De Mott,Business Insider, April 2024). Kekhawatiran ini terlihat dari anjloknya indeks saham Dow sebesar lebih dari 375 poin pada 25 April. 

Sejak pertengahan Maret, kurs tengah Bank Indonesia melemah dari Rp 15.582 ke Rp15.900-an pada saat sebelum libur Lebaran seiring dengan peningkatan indeks dollar AS akibat ketidakpastian langkah yang akan diambil The Fed. Setelah libur Lebaran, kurs rupiah menembus Rp 16.000 hingga mencapai Rp 16.280. Kesempatan ini digunakan oleh berbagai bank sentral, termasuk Bank Indonesia (BI), untuk melakukan mitigasi. Prinsip yang digunakan adalah mencari momen yang tepat, jangan melawan angin haluan (headwind), tetapi gunakanlah angin buritan (tailwind) Dampak ketidakpastian global baru akan terlihat bulan depan ketika data makro April dipublikasikan sehingga prognosis hanya dapat dilakukan melalui indikator dini. Namun,sampai saat ini perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi sebagai dampakdari aktivitas mobilitas masyarakat sekitar hari raya Lebaran. PMI manufaktur Indonesia pada Maret naik ke 54,2 dari 52,7 di Februari.

Tekanan dari luar pada perekonomian Indonesia menguat belakangan ini. Relatif tingginya inflasi di AS membuat The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama lagi. Akibatnya, dana kembali ke AS dan USD mengalami penguatan cukup tinggi, sehingga, mata uang lain, termasuk rupiah, mengalami tekanan dan melemah secara berarti. Aliran modal keluar cukup besar dari pasar modal dan obligasi Indonesia. Indeks pasar modal tertekan dan imbal hasil (yield) obligasi naik lagi di atas 7 %, peningkatan yang cukup tinggi. Nilai rupiah melewati Rp 16.000 per USD dan kemungkinan akan tetap tertekan untuk waktu yang cukup lama, sampai inflasi di AS menurun dan The Fed menurunkan suku bunga lagi di pertengahan tahun ini atau bisa lebih lama lagi.

BI sebagai penjaga stabilitas mata uang melakukan intervensi di pasar spot dan non-deliverable (tanpa penyerahan). Namun, kemampuan intervensi ini terbatas. BI harus menaikkan suku bunga acuan karena rupiah terus terdepresiasi mendekati level Rp 16.500 per USD. Tekanan juga bertambah dengan ketegangan Israel-Iran. Harga minyak mentah meningkat. Akibatnya, subsidi kemungkinan juga harus disesuaikan. Pelemahan rupiah menaikkan biaya produksi karena kandungan impor yang tinggi. Suku bunga kredit yang tadinya diharapkan mulai menurun tetap bertahan dan bagi debitor ini memperlama permasalahan biaya tinggi.

Sejauh ini, pertumbuhan kredit masih cukup tinggi, 1 %, dan sektor manufaktur masih ekspansi. Namun, jika pelemahan rupiah berlangsung lama atau permanen, pengaruh negatif pada perekonomian juga semakin tinggi. Dengan perekonomian yang terbuka, perekonomian Indonesia sensitif terhadap perubahan di tingkat dunia. Permasalahan pelemahan nilai rupiah justru mengancam stabilitas perekonomian. Dengan tingkat inflasi 3 %, sebenarnya BI tidak harus menunggu The Fed menurunkan suku bunga kebijakan. Namun, risikonya terlalu tinggi karena penurunan suku bunga akan kian melemahkan rupiah. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksi belum akan berdampak signifikan bagi apresiasi rupiah. Tekanan dari eksternal utamanya mengenai arah suku bunga Amerika Serikat (AS) masih menjadi ancaman besar bagi pasar nilai tukar. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI pada Rabu (24/4). Ini merupakan kenaikan bunga acuan perdana, setelah terakhir kali BI menaikkan suku bunga pada Oktober 2023. 

Menurut Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong, efek kenaikan bunga acuan tidak akan bisa serta merta menguatkan rupiah. Tetapi, langkah tersebut paling tidak bisa menghindari rupiah dari kejatuhan yang lebih dalam. Di sisi lain, fundamental dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS masih cukup bagus, meski data perdagangan dan penjualan ritel masih lemah. Akibatnya, prospek pemangkasan suku bunga the Fed telah mundur hingga September dari sebelumnya Juni 2024. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mencermati, perkiraan suku bunga The Fed yang tinggi dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah masih akan mendorong kenaikan signifikan pada dolar AS. Pengamat Mata Uang Ariston Tjendra mengatakan jika kekhawatiran pasar terhadap eksternal mereda dan dari internal berhasil memperbaiki defisit current account menjadi surplus, maka rupiah bisa menguat lagi ke bawah Rp 16.000 per dolar AS.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat ketidakpastian pasar keuangan global bertambah buruk. Investor global berbondong-bondong memindahkan portofolionya ke aset yang lebih aman, khususnya dolar AS dan emas. Dampaknya pun terasa terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nilai tukar mata uang kita, rupiah terhadap dolar AS melemah, terdepresiasi tajam. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah tentu akan terlihat dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang tak sederhana. Sejak awal tahun pula, rupiah sudah diperdagangkan di atas kurs yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp15.000 per dolar AS. 

Perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam migas. Tak hanya penerimaan, kenaikan harga minyak mentah (crude oil) tentu menyita perhatian berbagai kalangan. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. 

Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Jika menempuh jalan penyesuaian harga BBM, ongkos ekonomi, sosial hingga politik biasanya berubah. Rentetan efeknya akan panjang, mulai dari potensi kenaikan harga pangan, peningkatan ongkos transportasi, inflasi, termasuk keriuhan politik. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Ini tentu harus jadi perhatian pula bagi pemerintah terpilih selanjutnya. Bank sentral telah merespons dengan kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% guna meredam inflasi dan tetap aktif di pasar untuk untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi perhatian para kalangan pelaku bisnis. Berbagai upaya mitigasi disiapkan guna memastikan daya tahan bisnis terjaga. Salah satu pelaku industri yang memperkuat strategi mitigasi dalam menjaga fluktuasi nilai tukar yakni PT Pertamina (Persero). Selain menghadapi pelemahan nilai tukar, korporasi minyak dan gas milik negara itu harus memastikan cadangan minyak di dalam negeri terpenuhi, khususnya dalam menghadai konflik geopolitik. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan belum terpengaruh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Selain itu, perseroan juga melakukan langkah mitigasi risiko nilai tukar rupiah yang tengah melemah di antaranya adalah dengan melakukan transaksi lindung nilai valuta asing (valas) dan menyeimbangkan aset moneter untuk mengurangi paparan risiko nilai tukar translasi. Selain itu Pertamina juga melakukan upaya renegosiasi terkait dengan kewajiban dalam mata uang dolar menjadi rupiah dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Local Currency Settlement (LCS). Demikian halnya dengan Perum Bulog yang menyebut depresiasi nilai rupiah berdampak langsung terhadap biaya importasi, seperti beras dan jagung. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan kenaikan nilai kurs, berimbas pada kebutuhan biaya impor. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Yushi Sandidarma mengatakan pelaku usaha di industri alat berat mesti memutar otak untuk merancang strategi agar usahanya selamat. “Dampaknya pastinya kalau situasi seperti ini saya rasa pasti akan berdampak ke kenaikan harga, karena rata-rata transaksi yang dilakukan dengan dolar AS,” kata Yushi kepada Bisnis, Rabu (24/4). Kondisi tersebut membuat ongkos importasi semakin mahal sehingga akan berdampak ke harga jual. Meskipun, dia memastikan saat ini bahwa perusahaannya belum mengalami dampak signifi kan. Namun, dia tak memungkiri bahwa depresiasi rupiah merupakan tantangan besar bagi pengusaha alat berat. Terlebih, mengingat permintaan alat berat dari domestik terus melemah.

Pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah dunia semakin menjauh dari asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah hampir pasti akan menghadapi tren ruang fiskal yang ketat pada periode ini. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan upaya yang akan ditempuh pemerintah menyikapi gejolak geopolitik dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setidaknya, sampai dengan Juni mendatang, pemerintah terus memonitor dinamika yang terjadi yang berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi geopolitik tatkala konflik Rusia-Ukraina. Dalam situasi konflik itu, pemerintah relatif mampu memitigasi dampak konflik. Situasi geopolitik diakui dapat memengaruhi kondisi APBN. Pemerintah berupaya menjaga supaya APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam berbagai sentimen, termasuk dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel. Koordinasi lebih lanjut pun akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah berada di depan mata. Saat ini, nilai tukar rupiah masih di sekitar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) kendati otoritas moneter telah mengerek suku bunga. Pada saat bersamaan, fl uktuasi harga minyak dunia makin parah dari hari ke hari, dipengaruhi konfl ik geopolitik di Timur Tengah. 

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 dipatok memiliki pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan nilai tukar rupiah Rp15.000/dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, dan lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Lantas, apabila minyak mentah ICP tembus US$100 per barel ditembah nilai tukar rupiah di level Rp16.000, tambahan belanja subsidi dan kompensasi bisa mencapai Rp156,5 triliun atau rata-rata Rp7,8 triliun setiap kenaikan US$1 per barel. Oleh sebab itu, di tengah keputusan pemerintah yang sudah telanjur berjanji untuk menahan harga BBM tak naik sampai Juni 2024, Abra melihat revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan kriteria konsumen yang layak menerima BBM dan LPG bersubsidi makin relevan untuk diwacanakan. 

“Survei BPS membuktikan bahwa banyak kelas menengah atas di Indonesia yang ikut menikmati subsidi energi, karena memang BBM dan LPG itu masih dijual secara bebas. Kriteria masyarakat yang bisa mendapat subsidi perlu diwacanakan secara bertahap.,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufi kurahman menyatakan nilai tukar rupiah semakin tertekan walaupun suku bunga telah dikerek, sebab perekonomian Indonesia sangat terintegrasi dengan negara Asia, terutama China dan negara-negara Asean, yang sangat terdampak memanasnya konfl ik Timur Tengah. Berdasarkan data US Energy Information Administration Analysis, beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina tercatat akan sangat terdampak gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Menurut Rizal, kondisi rupiah yang masih lemah juga mencerminkan prospek perekonomian Tanah Air yang kurang menarik, seiring daya saing komoditas ekspor Indonesia yang masih minim.

Rapat Dewan Gubernur BI April 2024 menaikkan bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 %. Pertama kalinya sejak BI Rate dipertahankan pada level 6 % selama enam bulan berturut-turut sejak Oktober 2023. Dinamika global mendorong keputusan BI menaikkan BI Rate dan ini masih konsisten dengan stance kebijakan moneter pro-stability. Tak dapat dimungkiri, dunia masih bertaut pada hegemoni USD sebagai mata uang global (reserve currency). Inflasi AS pada tiga bulan pertama 2024 justru lebih tinggi dari prakiraan dengan tren peningkatan ke level 3,5 % pada Maret 2024. Ditambah lagi, performa ekonomi AS tetap resilien. Alhasil, USD tetap kuat akibat imbal hasil (yield) yang menarik dari suku bunga tinggi di AS. Dampak penguatan USD dirasakan banyak negara di kawasan Asia.

Kenaikan BI Rate kali ini terbaca lebih mengantisipasi stabilitas nilai tukar di tengah risiko global yang meningkat. Bunga acuan merupakan instrumen penting kebijakan moneter dalam meredam gejolak nilai tukar. Pasar keuangan secara natural memiliki kecenderungan mengarahkan modal menuju imbal hasil yang lebih tinggi (flight to quality). Bank sentral menaikkan bunga acuan guna menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Efek bunga acuan di pasar harus didukung dengan jalur transmisi yang efektif. BI tetap berada di pasar melalui intervensi pasar valas dan surat berharga negara dipasar sekunder.

BI terus mendorong pendalaman pasar uang yang berorientasi pada mekanisme pasar (pro-market) guna mendukung efektivitas kebijakan moneter. Instrumen sekuritas valas BI dan sukuk valas BI memungkinkan pelaku pasar bertransaksi dengan BI untuk mengelola risiko valas. Inovasi ini juga dapat menarik arus modal masuk (inflows) yang makin besar karena instrument valas itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan boleh dimiliki oleh investor asing. Selain itu, transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (local currency transactions) yang diinisiasi BI saat ini makin luas terjalin dengan tujuh negara mitra, bermanfaat mengurangi dependensi ekonomi domestik terhadap penggunaan USD dalam transaksi antarnegara.

Diperlukan dobrakan inovatif pelaku pasar serta sinergi bersama otoritas guna membentuk disiplin pasar (market discipline) yang resilien dalam mendukung perkembangan pasar derivatif. Respons tepat BI Seiring meningkatnya yield di AS dan premi risiko global, kenaikan BI Rate kali ini dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya menjaga stabilitas nilaitukar rupiah dari tekanan global. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan moneter yang kokoh dan resilien serta transparan dan jelas. Fakta ini pun memberikan dorongan positif bahwa salah satu prasyarat perkembangan pasar keuangan domestik telah terpenuhi. Tugas selanjutnya menggarap struktur pasar yang efisien dan merangsang permintaan sehingga pada akhirnya pasar keuangan bisa mendukung penguatan transmisi kebijakan (Yoga)

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. BI, Rabu (24/4) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %, setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 % selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive (pencegahan dini) dan forward looking (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 % pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap / pendirian (stance) kebijakan moneter yang prostabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 %, tak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 %. Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)