PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan berekspansi dengan mengembangkan jangkauan rute dari Batam, Kepri, ke Johor, Malaysia. Targetnya, dua kapal akan mulai beroperasi pada 2025. Prospek pariwisata antar kedua negara pun dianggap menjanjikan. Operator feri di Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berencana memperluas jangkauan rute hingga ke Malaysia.

Rute tersebut akan menghubungkan Batam, Kepri, di Indonesia dengan Johor di Malaysia. ”Namun, masih banyak hal yang perlu kami siapkan karena ini kerja samanya government to government (G2G), negara dengan negara, bukan sekadar bisnis ke bisnis,” ujar Dirut ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, di Jakarta, Senin (17/3).

Rute Batam-Johor ini akan menargetkan pasar logistik dan wisata, serupa dengan Batam dan Singapura yang selama ini sudah berjalan. Ke depan, rute internasional yang tengah disiapkan ini akan didukung dua feri ASDP. Feri akan beroperasi di antara Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam dan Pelabuhan Tanjung Belungkor, Bandar Penawar, di Johor. Kedua pelabuhan tersebut bukan di bawah naungan ASDP. (Yoga)

Pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka selama 12 bulan terakhir. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemberian BHR ini wajib dilakukan oleh perusahaan layanan transportasi online dalam bentuk uang tunai. Pengumuman terkait pemberian bonus ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dihadiri oleh CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan, serta perwakilan mitra ojek online.

Bonus ini diberikan kepada dua kategori pengemudi: full-time dengan jumlah 250.000 akun dan part-time yang mencapai 1 juta hingga 1,5 juta akun. Pengemudi yang produktif akan menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih mereka selama setahun. Misalnya, jika pendapatan bersih pengemudi Rp3 juta per bulan, maka bonus yang diterima adalah Rp600.000. Pengemudi yang tidak produktif akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Pemerintah menetapkan bahwa BHR ini harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri

Pelemahan pasar saham saat ini memberikan tantangan bagi saham-saham yang baru melakukan penawaran saham perdana atau IPO di 2025. Meskipun kondisi pasar melemahkan aktivitas IPO, sejumlah perusahaan beraset besar tetap percaya diri mencari pendanaan di bursa. Sebanyak 10 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia sejak awal tahun sampai 15 Maret 2025. Sepuluh perusahaan itu mampu menghimpun dana dari IPO sebesar Rp 3,88 triliun. Di antara mereka, ada dua perusahaan yang mampu menggalang dana jumbo, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), masing-masing Rp 0,62 triliun dan Rp 2,3 triliun.

Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan, Jumat (14/3) di Jakarta, menilai, terjadi tren penurunan jumlah korporasi yang melakukan IPO. Jumlah pencatatan saham baru dan penghimpunan dana IPO jauh lebih besar pada periode sama di 2024 dengan 19 perusahaan yang mampu menghimpun dana hingga Rp 3,4 triliun. Bahkan, pada 2023 lebih banyak lagi, dengan 27 perusahaan yang mampu menggalang dana Rp 12,4 triliun. Saat ini, menurut dia, memang bukan momentum positif untuk IPO karena pasar saham tengah berada di tren penurunan atau bearish. Namun, kondisi ini tidak mengurungkan niat perusahaan beraset besar untuk melanjutkan penawaran saham perdana di pasar modal.

Data BEI per akhir Februari menunjukkan, ada 24 perusahaan yang mengantre untuk melantai di bursa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan beraset besar atau di atas Rp 250 miliar. Alfred menilai, IPO saat ini tidak terlalu menantang bagi perusahaan beraset besar karena mereka punya kemampuan lebih besar untuk mengapitalisasi pasar dan memperoleh dana. Hal ini akan sejalan dengan valuasi dan tingginya harga IPO mereka. ”Selain itu, perusahaan yang sudah memiliki anchor investor saat IPO tidak terlalu mempertimbangkan kondisi pasar mengingat sudah ada kesepakatan dalam penyerapannya,” kata Alfred. (Yoga)

Pelemahan pasar saham saat ini memberikan tantangan bagi saham-saham yang baru melakukan penawaran saham perdana atau IPO di 2025. Meskipun kondisi pasar melemahkan aktivitas IPO, sejumlah perusahaan beraset besar tetap percaya diri mencari pendanaan di bursa. Sebanyak 10 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia sejak awal tahun sampai 15 Maret 2025. Sepuluh perusahaan itu mampu menghimpun dana dari IPO sebesar Rp 3,88 triliun. Di antara mereka, ada dua perusahaan yang mampu menggalang dana jumbo, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), masing-masing Rp 0,62 triliun dan Rp 2,3 triliun.

Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan, Jumat (14/3) di Jakarta, menilai, terjadi tren penurunan jumlah korporasi yang melakukan IPO. Jumlah pencatatan saham baru dan penghimpunan dana IPO jauh lebih besar pada periode sama di 2024 dengan 19 perusahaan yang mampu menghimpun dana hingga Rp 3,4 triliun. Bahkan, pada 2023 lebih banyak lagi, dengan 27 perusahaan yang mampu menggalang dana Rp 12,4 triliun. Saat ini, menurut dia, memang bukan momentum positif untuk IPO karena pasar saham tengah berada di tren penurunan atau bearish. Namun, kondisi ini tidak mengurungkan niat perusahaan beraset besar untuk melanjutkan penawaran saham perdana di pasar modal.

Data BEI per akhir Februari menunjukkan, ada 24 perusahaan yang mengantre untuk melantai di bursa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan beraset besar atau di atas Rp 250 miliar. Alfred menilai, IPO saat ini tidak terlalu menantang bagi perusahaan beraset besar karena mereka punya kemampuan lebih besar untuk mengapitalisasi pasar dan memperoleh dana. Hal ini akan sejalan dengan valuasi dan tingginya harga IPO mereka. ”Selain itu, perusahaan yang sudah memiliki anchor investor saat IPO tidak terlalu mempertimbangkan kondisi pasar mengingat sudah ada kesepakatan dalam penyerapannya,” kata Alfred. (Yoga)

Produsen cat terintegrasi PT Avia Avian Tbk berencana tetap agresif memenangi pasar, di antaranya memperkuat lini distribusi dan terus mengembangkan produk cat ramah lingkungan. Sepanjang 2024, kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dengan daya beli masyarakat yang lemah. Kondisi pasar yang menantang itu diprediksi berlanjut hingga tahun ini. Head of Investor Relations PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno mengemukakan, lemahnya pasar diprediksi berlanjut hingga semester I (Januari-Juni) 2025. Namun, perseroan menargetkan mampu menaikkan volume penjualan di kisaran 4-8 % pada tahun ini serta pendapatan (marketing sales) tumbuh 6-10 % melalui sejumlah strategi.

Pada tahun 2024, Avian mencatat pertumbuhan pendapatan 6,5 % secara tahunan menjadi Rp 7,5 triliun, sejalan dengan volume penjualan yang tumbuh 5 % secara tahunan. Laba bersih emiten berkode saham AVIA, yang juga masuk emiten Kompas100, itu tercatat Rp 1,66 triliun atau naik tipis 1,22 %. Menurut Andreas, keberhasilan perseroan dalam mencapai pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 didorong strategi berkelanjutan yang difokuskan pada upaya merebut pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan cat lain. Strategi itu di antaranya inovasi produk, ekspansi pusat distribusi, strategi pemasaran yang terarah, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta program loyalitas kepada konsumen.

”Kami agresif mengambil pangsa pasar dari kompetitor melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Kami memiliki jaringan distribusi terbesar yang merupakan advantage dalam merebut pasar,” ujar Andreas, Rabu (12/3/2025) sore. Inovasi produk digencarkan melalui produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagian produk cattelah beralih ke ”water-based” yang memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tidak bau. Avian menyasar sektor ritel, dengan pasar terbesarnya adalah toko bahan bangunan dan tukang cat. Upaya memperkenalkan merek agar dikenal sampai ke kalangan tukang cat hingga merebut pasar diakui membutuhkan waktu hingga belasan tahun. (Yoga)

Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim ad hoc yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun. Para hakim ad hoc tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, seusai aksi cuti bersama yang dilakukan secara masif.  ”Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim ad hoc). Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak SekMA (Sekretaris MA) dan Pak Dirjen Badan Peradilan Umum MA bisa memberi perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini sangat memprihatinkan,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan SekMA, Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto, Kamis (13/3).

Selama ini, hak keuangan para hakim ad hoc di Indonesia didasarkan pada Perpres No 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim ad hoc tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim ad hoc tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim ad hoc tingkat kasasi senilai Rp 40 juta. Besaran tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta. Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim ad hoc karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diterima hakim ad hoc tipikor pada pengadilan tingkat pertama, misalnya, menerima penghasilan bersih senilai Rp 18,6 juta. Lain halnya denganpara hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. (Yoga)

Kemendag mengungkap modus kecurangan Minyakita, yakni penyalahgunaan lisensi merek Minyakita, yang ditransaksikan Rp 12 juta per bulan. Kemendag menyebutkan modus penyalahgunaan lisensi itu dilakukan PT Artha Eka Global Asia (AEGA). Kemendag dan Polri telah mengawasi perusahaan itu sejak awal Maret 2025, waktu tim menemukan Minyakita tak sesuai takaran beredar di wilayah Jabodetabek. Saat Kemendag dan Polri mengecek pabrik PT AEGA di Depok, Jabar, pada 7 Maret 2025, pabrik tersebut telah tutup dan pindah ke Karawang, Jabar. Pada 8 Maret 2025, Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan Minyakita tak sesuai takaran saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jaksel.

Salah satu Minyakita yang tak sesuai takaran itu merupakan produk PT AEGA yang dijual Rp 18.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang. Mendag, Budi Santoso, Kamis (13/3) mengatakan, pihaknya telah menyegel pabrik PT AEGA di Karawang. Barang bukti itu berupa 32.384 botol kosong berbagai ukuran untuk mengemas minyak goreng dan 30 unit tangki pengisian minyak goring berkapasitas 1 ton telah diamankan.

Perusahaan pengepakan minyak goreng itu mengurangi takaran Minyakita dari 1 liter (1.000 mililiter) menjadi 750-800 mililiter. Selain itu, PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain, yang berlokasi di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Kemendag juga mendapati kedua perusahaan itu tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan izin edar BPOM. ”Dari penyalahgunaan surat persetujuan penggunaan merek Minyakita itu, PT AEGA mendapatkan imbal balik pembayaran kompensasi kedua perusahaan itu, Rp 12 juta per bulan,” ujarnya. (Yoga)