Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

Bank OCBC NISP Tbk mencatatkan pertumbuhan kuat dan kinerja yang solid. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), OCBC membagikan dividen tunai Rp 106 per saham atau Rp 2,43 triliun yang merupakan 50 % dari laba tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, OCBC NISP membukukan laba Rp 4,9 triliun atau naik 19 % secara tahunan. Dana sebesar Rp 100 juta juga disisihkan untuk cadangan umum, sedangkan sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan. RUPST yang digelar pada Kamis (20/3) juga memberi persetujuan untuk pembelian kembali saham perseroan (share buyback) dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002 % dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan. Presdir OCBC, Parwati Surjaudaja menambahkan, akuisisi dan merger PT Bank Commonwealth telah diselesaikan pada 2024.

Akuisisi tersebut sekaligus menjadi komplementer dalam memperkuat pertumbuhan ke depan. Direktur OCBC Hartati menyebut, return on equity (ROE) atau imbal hasil atas ekuitas juga naik menjadi 13 %. Total kredit yang disalurkan bank pun tumbuh 11 % mencapai Rp 170,5 triliun dengan kualitas yang terjaga di mana rasio NPL bruto terhitung sebesar 1,6 %, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan. Total simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 13 % menjadi Rp 205,9 triliun. Bank juga memiliki modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan yang tecermin pada rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,6 persen. Sementara margin bunga bersih sebesar 4,4 %. Pendapatan bunga bersih bank meningkat 11,4 %, seiring pertumbuhan kredit yang diberikan dan juga peningkatan pasar. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)