Korporasi
( 1557 )Dividen BMRI Berikan Imbal Hasil Menarik
Transformasi BUMN Karya Menjadi Agrinas
Pemerintah
tengah mengubah tiga perusahaan BUMN Karya, PT Virama Karya (Persero), PT Yodya
Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero) untuk bertransformasi menjadi
BUMN pangan, perkebunan, dan perikanan di bawah nama Agro Industri Nasional
atau Agrinas. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana transformasi
sejumlah BUMN nonpangan menjadi BUMN pangan untuk mendukung terlaksananya
program prioritas Presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir saat itu
mengonfirmasi bahwa transformasi itu merupakan langkah institusinya untuk mendukung
program swasembada pangan pemerintah. Unit bisnis BUMN yang selama ini punya
fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi untuk mengerjakan penugasan
lain yang berkaitan dengan sektor pangan.
Berdasarkan
PP No 1 Tahun 2025, Virama Karya akan bertransformasi dengan nama baru Agrinas
Jaladri Nusantara, untuk berbisnis tambak ikan atau udang. Adapun kontrak bisnis
konsultasi infrastruktur yang masih berjalan akan dialihkan ke salah satu cucu
usaha BUMN karya. Sementara, berdasarkan
PP No 2 Tahun 2025, Yodya Karya akan berganti nama menjadi Agrinas
Pangan Nusantara untuk menggarap bisnis di sektor pertanian, industri
pengolahan hasil pertanian, penyediaan tanah untuk pertanian, pengolahan lahan,
penyediaan jaringan irigasi, perdagangan hasil pertanian, serta perdagangan
mesin dan perlengkapan pertanian. Adapun menurut PP No 3 Tahun 2025, Indra
Karya yang beralih nama menjadi Agrinas Palma Nusantara akan fokus pada dua
lini bisnis utama, yakni sektor bisnis pengolahan perkebunan kelapa sawit dan
layanan konsultasi konstruksi. (Yoga)
Harapan Baru: Danantara dan Pemulihan Ekonomi
Gelombang Merger Bawa Optimisme Baru
THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun
THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun
Tambang Timah Digarap Koperasi
PT Timah Tbk menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggarap tambang. Program kemitraan dengan kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari tata kelola sektor timah yang dimonitor langsung oleh Kejaksaan Agung. Tata kelola niaga timah sudah dimulai pemerintah sejak tahun lalu, diawali dengan memasukkan komoditas tersebut dalam aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Penerapan Simbara mencegah terjadinya penyelewengan ataupun aksi korupsi. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Reda Manthovani mengatakan pihaknya berperan aktif melakukan koordinasi dalam rangka membenahi tata kelola pertimahan.
Hal ini guna mendorong tersedianya regulasi dalam tata kelola termasuk memberikan kesempatan masyarakat mengelola pertambangan. Adanya kerja sama PT Timah dengan BUMDes menurutnya merupakan wujud kehadiran negara agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan mengelola timah dalam wilayah IUP PT Timah. “Kita melakukan pengamanan supaya kerja sama PT Timah membimbing koperasi dan BUMDes melakukan penambangan di IUP PT Timah dapat berjalan sesuai prosedur dan SOP sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tapi dapat memberikan dampak ekonomi,” kata Reda, akhir pekan lalu. (Yetede)
Tarik Menarik Properti Hijau Dengan Pengembang
Pengembangan proyek-proyek properti
hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti
yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong
proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI)
mencatat, komitmen pengembang membangun
properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat
lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI,
sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi
sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.
Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta
mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan
gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada
gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima
grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada
property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan,
dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya
green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan
bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip
hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi
mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).
Menurut
Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti
hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih
mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep
hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun,
penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan
energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik
gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih
rendah 15 %. (Yoga)
Pekan Depan Struktur Kepengurusan Danantara akan Diumumkan
Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola
Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan
depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak
signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal.
Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO
BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,”
ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga
sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah
menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke
BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada
pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI
Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara
selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan
sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung
dengan Danantara.
”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan
inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony
seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur
organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan
BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief
Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal
dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)
Langkah Baru Setelah Melepas Bisnis Supermarket
Pilihan Editor
-
Volume Perdagangan Kripto Rp 859,4 Triliun
19 Feb 2022 -
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022 -
Perdagangan, Efek Kupu-kupu
18 Feb 2022 -
KKP Gencar Promosikan Kontrak Penangkapan Ikan
19 Feb 2022








