Pemerintah tengah mengubah tiga perusahaan BUMN Karya, PT Virama Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero) untuk bertransformasi menjadi BUMN pangan, perkebunan, dan perikanan di bawah nama Agro Industri Nasional atau Agrinas. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana transformasi sejumlah BUMN nonpangan menjadi BUMN pangan untuk mendukung terlaksananya program prioritas Presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir saat itu mengonfirmasi bahwa transformasi itu merupakan langkah institusinya untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah. Unit bisnis BUMN yang selama ini punya fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi untuk mengerjakan penugasan lain yang berkaitan dengan sektor pangan.

Berdasarkan PP No 1 Tahun 2025, Virama Karya akan bertransformasi dengan nama baru Agrinas Jaladri Nusantara, untuk berbisnis tambak ikan atau udang. Adapun kontrak bisnis konsultasi infrastruktur yang masih berjalan akan dialihkan ke salah satu cucu usaha BUMN karya. Sementara, berdasarkan  PP No 2 Tahun 2025, Yodya Karya akan berganti nama menjadi Agrinas Pangan Nusantara untuk menggarap bisnis di sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, penyediaan tanah untuk pertanian, pengolahan lahan, penyediaan jaringan irigasi, perdagangan hasil pertanian, serta perdagangan mesin dan perlengkapan pertanian. Adapun menurut PP No 3 Tahun 2025, Indra Karya yang beralih nama menjadi Agrinas Palma Nusantara akan fokus pada dua lini bisnis utama, yakni sektor bisnis pengolahan perkebunan kelapa sawit dan layanan konsultasi konstruksi. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham Axiata Group diyakini akan memperkuat posisi keduanya dalam industri telekomunikasi Indonesia. Aksi korporasi ini diharapkan tidak hanya memperluas spektrum dan jaringan infrastruktur digital, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya dan meningkatkan margin profitabilitas.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,74 triliun atau Rp 343,4 per saham, yang mencerminkan 86,02% dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 60,15 triliun. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,74 triliun atau Rp 343,4 per saham, yang mencerminkan 86,02% dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 60,15 triliun. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

PT Timah Tbk menggandeng koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggarap tambang. Program kemitraan dengan kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari tata kelola sektor timah yang dimonitor langsung oleh Kejaksaan Agung. Tata kelola niaga timah sudah dimulai pemerintah sejak tahun lalu, diawali dengan memasukkan komoditas tersebut dalam aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu bara Kementerian/Lembaga (Simbara). Penerapan Simbara mencegah terjadinya penyelewengan ataupun aksi korupsi. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Reda Manthovani mengatakan pihaknya berperan aktif melakukan koordinasi dalam rangka membenahi tata kelola pertimahan.

Hal ini guna mendorong tersedianya regulasi dalam tata kelola termasuk memberikan kesempatan masyarakat mengelola pertambangan. Adanya kerja sama PT Timah dengan BUMDes menurutnya merupakan wujud kehadiran negara agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan mengelola timah dalam wilayah IUP PT Timah. “Kita melakukan pengamanan supaya kerja sama PT Timah membimbing koperasi dan BUMDes melakukan penambangan di IUP PT Timah dapat berjalan sesuai prosedur dan SOP sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tapi dapat memberikan dampak ekonomi,” kata Reda, akhir pekan lalu. (Yetede)

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

PT DFI Retail Nusantara Tbk (sebelumnya PT Hero Supermarket Tbk) kini memfokuskan strategi bisnisnya pada dua lini utama: Guardian (ritel kesehatan dan kecantikan) dan IKEA (furnitur rumah tangga), setelah resmi menghentikan operasional Hero Supermarket di akhir 2024.

Bank OCBC NISP Tbk mencatatkan pertumbuhan kuat dan kinerja yang solid. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), OCBC membagikan dividen tunai Rp 106 per saham atau Rp 2,43 triliun yang merupakan 50 % dari laba tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, OCBC NISP membukukan laba Rp 4,9 triliun atau naik 19 % secara tahunan. Dana sebesar Rp 100 juta juga disisihkan untuk cadangan umum, sedangkan sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan. RUPST yang digelar pada Kamis (20/3) juga memberi persetujuan untuk pembelian kembali saham perseroan (share buyback) dari pemegang saham publik sebesar 390.000 saham atau 0,002 % dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan. Presdir OCBC, Parwati Surjaudaja menambahkan, akuisisi dan merger PT Bank Commonwealth telah diselesaikan pada 2024.

Akuisisi tersebut sekaligus menjadi komplementer dalam memperkuat pertumbuhan ke depan. Direktur OCBC Hartati menyebut, return on equity (ROE) atau imbal hasil atas ekuitas juga naik menjadi 13 %. Total kredit yang disalurkan bank pun tumbuh 11 % mencapai Rp 170,5 triliun dengan kualitas yang terjaga di mana rasio NPL bruto terhitung sebesar 1,6 %, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan. Total simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 13 % menjadi Rp 205,9 triliun. Bank juga memiliki modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan yang tecermin pada rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,6 persen. Sementara margin bunga bersih sebesar 4,4 %. Pendapatan bunga bersih bank meningkat 11,4 %, seiring pertumbuhan kredit yang diberikan dan juga peningkatan pasar. (Yoga)