Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekspor produk sawit. Namun, di dalam negeri sejumlah hal perlu diperbaiki antara lain produktivitas. 

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan persaingan dalam perdagangan sebenarnya hal biasa termasuk CPO dan produk turunanya. Agar mampu berkompetisi, daya saing produk harus ditingkatkan. Caranya antara lain dengan meningkatkan produktivitas perkebunan, industri serta menekan ongkos produksi. Perihal tingkat produktivitas, rata-rata produktivitas perusahaan besar sekitar 4 ton per hektar. Sedangkan rata-rata produktivitas peekebunan sawit rakyat sekitar 2 ton per hektar. 

Ketua umum Gapki Joko Supriyono menyampaikan jika pemerintah ingin industri sawit Indonesia semakin kompetitif, ada sejumlah hal yang mesti diperbaiki selain produktivitas yakni biaya logistik dan tenaga kerja.

India kini memperlakukan tarif yang sama bagi minyak sawit mentah (CPO) dan refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) daik dari Malaysia maupun Indonesia. Hal ini membuat sawit Indonesia semakin kompetitif.

Sebelumnya, tarif impor CPO adalah 45% dan 50% untuk RBDPO. Namun per akhir Desember ini, tarif diturunkan menjadi 37,5% dan 45%. Tarif ini diberlakukan sama untuk Indonesia dan Malaysia.

India mengharapkan Indonesia membeli beras dan gula dalam bentuk raw dari India. Pemerintah Indonesia mengatakan akan mengimpor secara bertahap dan bisa ditingkatkan kemudian sesuai kebutuhan.

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke sejumlah negara tujuan cenderung turun karena sejumlah hambatan Indonesia perlu mencari pasar baru karena ekspor masih jadi andalan. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing untuk meningkatkan ekspor sawit. Syarat yang ditetapkan pasar Uni Eropa untuk minyak sawit berkelanjutan semakin ketat. Hambatan dagang di pasar global serta aturan pembatasan tak terhindarkan. Dalam situasi seperti itu. Indonesia punya pasar alternatif.

Ekonom Cirad (pusat riset Perancis) Jean-Marc Roda berpendapat serangan Uni0Eropa jadi peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan industri minyak kelapa sawit guna meraih nilai tambah lebih besar.  

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat hingga Agustus 2019, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,94 juta ton, tumbuh 13,9% dari 30,66 juta ton di tahun 2018. Bila melihat pertumbuhan produksi pada bulan Agustus, tercatat produksi minyak sebesar 4,7 juta ton atau tumbuh sekitar 8% dibandingkan produksi minyak sawit bulan Juli yang sebesar 4,3 juta ton. Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan, saat ini iklim kurang bersahabat untuk kelapa sawit. Pasalnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan. Tetapi efek kekeringan tersebut baru akan terasa satu atau dua tahun kemudian.

Sampai Agustus 2019 ekspor minyak sawit (CPO dan processed products) tercatat sebesar 22,65 juta ton, tumbuh 3,8% dibandingkan ekspor tahun lalu yang sebesar 21,81 juta ton. Sementara, ekspor minyak sawit pada Agustus justru turun hampir 1% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,91 juta ton menjadi 2,89 juta ton. Penurunan terjadi pada ekspor crude palm oil (CPO) yakni dari 678.000 ton di Juli menjadi 563.000 ton. Namun, ekspor produk turunan CPO masih tercatat tumbuh dari 2,23 juta ton menjadi 2,32 juta ton. Volume ekspor CPO turun sebesar 95.000 ton, yang terkompensasi dengan kenaikan ekspor produk turunannya. Ekspor ke China pada Agustus naik sebesar 150.000 ton dan ke Timur Tengah naik 110.000 ton. Ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat (AS) pun naik 90.000 ton. Sementara, penurunan ekspor justru terjadi di India, Bangladesh, Pakistan dan Uni Eropa. Meski ke India terjadi penurunan ekspor, tapi, rujukan ekspor utama minyak sawit Indonesia masih China dan India.

Selanjutnya konsumsi domestik minyak sawit sampai Agustus sebesar 11,7 juta ton atau tumbuh 44% dibandingkan Agustus 2018. Lonjakan konsumsi ini disebabkan konsumsi biodiesel yang meningkat sebesar 122%. Untuk konsumsi domestik Agustus, terjadi pertumbuhan sebesar 5% dari 1,43 juta ton menjadi 1,51 juta ton.

Pengumpulan dan pengolahan data dari sejumlah kementerian/lembaga menunjukan luas tutupan sawit Indonesia kini mencapai 16.381.959 hektar. Namun, kemajuan dari setahun pelaksanaan moratorium sawit ini belum mencakup jumlah izin atau pemegang izin hingga jenis kebun. Berbagai data perizinan yang sebagian besar berada di pemerintah itu masih terus dikumpulkan.

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit ini pun bekum meyentuh penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran serta keterlanjuran kebun sawit yang dibangun di kawasan hutan. Ketidakharmonisan sejumlah peraturan menteri membuat penyelesaian acap kali mentok.

Untuk mengatasi ketidaksinronan peraturan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelenggaraan Usaha Perkebunan. PP ini membahas perizinan perusahaan perkebunan. Rancangan PP memasuki harmonisasi dan diarapkan terbit tahun ini.

Pemerintah India berjanji menyamakan tarif bea masuk sawit olahan impor (refined bleached deodorized palm oil/RBDPO) dari Malaysia dan Indonesia. India selama ini mengenakan bea masuk berbeda, yakni 45% untuk produk asal Malaysia dan 54% untuk produk asal Indonesia sehingga dinilai merugikan Indonesia.

Terkait impor sapi dari India, Kementerian perdagangan memberikan kesempatan lebih luas kepada India untuk mengekspor sapi ke Indonesia sesuai kebutuhan. Selama ini, alokasi izin impor sapi dari India sebanyak 100.000 ton per tahun. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo menambahkan, India mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia tahun lalu yang mencapai 8 miliar dollar AS. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional perlu melakukan perdagangan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor produk emas ke India karena kebutuhan emas di India cukup besar. Sebaliknya, Indonesia dapat mengimpor bahan kimia untuk farmasi dari India untuk mengurangi ketergantungan impor dari China. 

Uni Eropa menolak tudingan diskriminasi terhadap berbagai produk sawit asal Indonesia. Pertama, terkait kampanye hitam "palm oil free" bukan inisiasi pemerintah, melainkan digerakkan oleh pasar. Pemerintah Uni Eropa mengklaim terbuka terhadap produk dari negara lain. Karenannya, UE menyarankan Indonesia untuk meyakinkan pasar di Uni Eropa terkait keunggulan yang dimiliki oleh minyak sawit. Kedua, mengenai rencana pemerintah menerapkan bea masuk antisubsidi untuk produk sawit asal Indonesia, hingga kini tarif bea masuk sawit Indonesia di Uni Eropa sebesar 0% - 10,9%. Atas rentetan kejadian ini, Indonesia mengancam untuk memberlakukan tarif balasan terhadap produk susu asal negara anggota Uni Eropa.

Luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air yang telah mengantongi sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO) hingga Agustus 2019 mencapai 5.185.544 hektare (ha) dengan luas tanaman menghasilkan (TM) 2.961.293 ha. Dari luas TM tersebut diperoleh 56.650.844 ton tandan buah segar (TBS) yang setara dengan 12.260.641 ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun.

Sejumlah 528 hak guna usaha milik korporasi berada di kawasan hutan. Ini agar diprioritaskan dalam penyelesaian perkebunan yang bermasalah selama moratorium sawit. 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan terdapat 16,9 juta hektar perkebunan sawit yang sebagian tumpang tindih HGU sengan izin pertambangan (3,01 juta ha), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUP-HHK-HTI, 534.000 ha), IUP-HHK Hutan Alam (349.000 ha), dan kubah gambut (801.000 ha). Dari total kebun sawit tersebut 3,4 juta ha berada di kawasan hutan.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi guna mengatasi permasalahan di subsektor kelapa sawit setelah sebelumnya mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti". " Ada beberapa hal seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi,...". Terdapat beberapa permasalahan di subsektor sawit dan ada 5-6 kriteria yang harus dipenuhi para pemangku kebijakan. Luhut menjelaskan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81% (perkebunan sawit) tidak memenuhi ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasma dan lainnya.