Investor asing tidak perlu khawatir berlebih karena independensi BI dalam burden sharing tetap dijaga. Di sisi lain BI akan turut mengawal dan menopang pemulihan ekonomi secara nasional.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menuturkan bunga utang pemerintah tahun ini diperkirakan meningkat cukup signifikan sehingga diperlukan skema berbagi beban (burden sharing). Pembagian beban bunga utang akan berimplikasi positif pada kesinambungan utang dan ruang fiskal pemerintah. Skema burden sharing dapat mendukung peringkay surat utang pemerintah yang tetap layak investasi dan tetap dapat menutupi defisit anggaran dalam jangka pendek. 

Sebelumnya BI dan Kementerian Keuangan akan berbagi beban pendanaan untuk Covid-19 dan pemuihan ekonomi dengan skema pembelian SBN tanpa mekanisme padar dan pembagian beban bunga utang. Total kebutuhan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun tahun ini. BI akan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah senilai total Rp 397,56 triliun berikut beban bunganya.

Perusahaan Malaysian, Muhibbah Engineering (M) Bhd, tengah memfinalisasi pembelian 11,6% saham pemilik Bandara Kertajari, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dengan nilai sekitar Rp 291 Miliar. Muhibbah tertarik berinvestasi karena Bandara Kertajati berlokasi di segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) yang disiapkan menjadi pusat ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus (KEK) terbesar di Indonesia. Bersama dengan masuknya Muhibbah Engineering, PT Angkasa Pura (AP) II segera menyuntikkan modal ke PT BIJB. AP II (Persero) akan mengakuisisi 25% saham badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat (Jabar) yang menjadi pengelola, operator sekaligus pengembang Bandara Kertajati tersebut. Selain itu, pemilik maskapai Cathay Pacific, Swire Group, telah menyatakan ketertarikannya untuk membuka terminal kargo di Bandara Kertajati. Perusahaan pengelola dan Investasi , Swire Group dan Manchester Airport Group juga berminta mengembangkan Bandara Kertajati, bersama Bandara Nusawiru (Pangandaran) dan Cikembar (Sukabumi).

Dominasi investor Asia Timur semakin mencengkeram perbankan Indonesia. Paling tidak ada tiga negara yang agresif berinvestasi di perbankan tanah air, yakni Jepang, Korea Selatan, dan China. Dari ketiga negara itu, Jepang yang paling agresif. Maraknya investor asing tak lepas dari rencana OJK melonggarkan aturan kepemilikan bank alias single presence policy (SPP). Revisi SPP memungkinkan pemegang saham pengendali memiliki lebih dari satu bank dalam grup.

Pemerintah semakin mempermudah investor asing di sektor asuransi. Hal ini tertuang dalam revisi PP 14 Tahun 2018. Dengan aturan ini, perusahaan joint venture yang sudah berdiri lama tidak perlu lagi mengurangi kepemilikan asing meski jumlahnya melebihi 80%. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung revisi aturan tersebut. 

Pemilik PT MNC Investama Tbk, Hary Tanoesoedibjo, kian memperkuat aliansi bisnis dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedua Pihak dijadwalkan bakal meresmikan dua megaproyek pada Agustus mendatang. Menurut Hary Tanoe, anak usaha MNC Investama, PT MNC Land Tbk akan mengadakan pre-launching proyek MNC Lido City dan MNC Bali Resort. Sementara itu, putra dari Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dijadwalkan turut hadir dalam agenda tersebut.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia tetap masuk dalam radar para investor global. Kabar terakhir, produsen ban asal Perancis, Michelin, mengakuisisi 80% saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA). Michelin juga membeli 20% saham PT Penta Artha Impressi.
Sebelum Michelin, investor besar lainnya juga masuk Indonesia, yakni Pegatron Corporation. Wakil Kadin Bidang Hubungan Internasional menyatakan secara umum Indonesia masih menarik di mata pemodal asing. Hanya saja, perlu diantisipasi agar efek global tak berpengaruh ke investasi yang masuk Indonesia.

Peemodal asing tidak secara otomatis berkuasa penuh atas bidang usaha yang dikeluarkan dalam daftar negatif investasi. Aturan pelaksanaan teknis investasi tetap mengacu pada undang-undang penanaman modal dan ketenagakerjaan. Revisi DNI harus dibarengi pemetaan rantai pasok agar pengusaha domestik tidak mendapat imbas buruk dari masuknya pemodal asing