Pemerintah terus memberi karpet merah bagi investor asing. Investor yang jadi mitra kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dijuluki Indonesia Investment Authoriy (INA), mereka akan mendapat pemanis berupa tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya. Kebijakan insentif fiskal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Beleid yang sudah ditekan Presiden Joko Widodo 2 Februari 2021 itu, mengatur ketentuan perpajakan untuk para mitra kerja atau investor dari LPI. Mulai dari investor, manajer investasi, BUMN, serta lembaga pemeritah dan entitas lain yang terlibat. Misalnya khusus investor asing yang menjadi mitra LPI, ada dua skema pengenaan pajak bagi investor tersebut yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Pertama, investor asing bisa dikecualikan dari objek pajak sepanjang penghasilan yang didapat dari LPI, misalnya berupa dividen, diinvestasikan kembali di Indonesia. Pembebasan pajak tersebut berlangsung hingga tiga tahun sejak investor menerima penghasilan tersebut.

Kedua, bila si investor mengambil untung (taking profit) dari penghasilan investasinya bersama LPI, seperti mengambil dividen, maka investor tersebut akan terkena pajak penghasilan (PPh) Final dengan tarif 7,5%. Tarif tersebut sesuai dengan tarif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Tarif PPh Final tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif pajak bunga dan dividen dalam P3B. Sebagai contoh, tarif P3B untuk pembagian dividen dari Indonesia kepada Singapura, Jepang, Amerika Serikat berkisar 10% hingga 15%. Hingga kini, Indonesia telah menjalin kerjasama tax treaty itu dengan 71 yurisdiksi.

Selain investor asing, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dastri (Kadin) Indonesia Herman Juwono beleid ini juga memberi keuntungan bagi investor domestik. Lantaran untuk subjek pajak dalam negeri (SPDN) dikecualikan sebagai objek pajak. Alias bebas pajak saat mendapatkan keuntungan dari LPI. Tinggal nanti aturan turunannya jangan dipersulit. " saran Herman saat dihubungi KONTAN Kamis (29/4).

Perpindahan kepemilikan bank nasional ke tangan investor asing kian bertambah. Teranyar, Sovereign Wealth Fund asal Singapura, GIC Private Limited, masuk menjadi pemegang saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) melalui skema rights issue. Sebelumnya, ada enam bank nasional yang dikuasai asing, yaitu Bank Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank IBK Indonesia, dan Bank Oke. Meski begitu, perbankan Indonesia hingga saat ini masih didominasi investor lokal.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank BUMN masih merajai aset perbankan. Total aset per Desember 2020 Rp 3.818,58 triliun atau 41,6% dari total aset perbankan. Aset bank pembangunan daerah (BPD) Rp 763,87 triliun. Aset bank swasta nasional mencapai Rp 4.159,8 triliun dan kantor cabang bank asing Rp 435,62 triliun. Peluang bertambahnya kepemilikan asing jmasih terbuka lebar. Sebab, ada lebih dari 25 bank kecil masih harus berjuang memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun. 

Pemerintah ingin membangun banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi investor. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini turunan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto kepada KONTAN, Kamis (25/2) menjelaskan pertimbangan menerbitkan aturan ini agar meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia.

Salah satu poin penting di aturan yang membuat optimistis adalah mengenai kepastian adanya lahan KEK. Dalar beleid yang diundangkan 2 Februari 2021 itu menyebutkan kawasan yang diusulkan menjadi KEK, lahannya harus dikuasai minimal 50% dari rencana KEK.

Sebagai informasi tahun ini pemerintah menetapkan dua KEK baru yakni KEK Lido, Bogor Jawa Barat dan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di Gresik Jawa Timur. Enoh menyebut keduanya KEK baru ini telah memenuhi aturan baru seperti pengusul menguasai minimal 50% lahan.

Ada juga aturan yang membolehkan warga negara asing atau badan usaha asing memiliki hunian atau properti di KEK pariwisata. Baik itu yang berdiri sendiri atau dibangun di atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak tanah.

PP No 40/2021 juga memangkas pajak transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 menyebutkan badan usaha dalam transaski pengadaan tanah untuk KEK, baik itu untuk penjualan tanah atau bangunan dalam kawasan KEK termasuk juga untuk transaksi sewa tanah dan bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.

Setidaknya delapan negara di kawasan Timur Tengah (Timteng), Asia dan Eropa, tercatat berminat dan melirik sejumlah sektor investasi di Indonesia saat ini dan dua calon investor dari Malaysia dan Inggris sedang digiring pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk turut investasi agribisnis dan agroindustri di kawasan Food Estate Sumut di Humbang Hasundutan.

Ketua Umum KADIN Provinsi Sumut, Khairul Mahalli, menyatakan perusahaan mancanegara yang berminat investasi ke Indonesia tersebut adalah dari dua negara dari Timur Tengah (Middle East Countries) yaitu UAE dan Qatar. Empat negara dari kawasan Asia (Asian Countries) yakni Hongkong, India, Jepang dan Malaysia. Lalu, dua negara lagi dari kawasan Eropa (European Countries) yaitu Inggris dan Rusia.

Dia memaparkan hal itu dalam temu virtual yang khusus mengangkat profil dan potensi daerah Sumut dalam forum investasi untuk adaptasi sektor-sektor bisnis potensial yang akan ditawarkan kepada masing-masing calon investor mancanegara tersebut.

Sembari menunjukkan agenda peluang investasi (minutes of meeting for investment opportunities) dari kalangan asosiasi dagang dan bisnis internasional tersebut, dia memaparkan calon investor dari dua negara sangat potensial untuk digiring berinvestasi di kawasan Food Estate Humbang Hasundutan untuk pengembangan bisnis komoditi pangan, tanaman herbal dan juga produk-produk agroindustri.

Surat utang Pemerintah Indonesia dinilai menarik karena tawaran imbal hasil masih relatif tinggi. Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan menuturkan,”Indonesia masih memberikan imbal hasil relatif tinggi, bahkan paling menarik dibandingkan dengan negara-negara kategori investment grade,” ujar Katarina dalam telekonferensi pers proyeksi perekonomian 2021, Kamis (14/1/2021).

Imbal hasil surat utang Pemerintah Indonesia per 30 Desember 2020 turun dibandingkan dengan Desember 2019. Imbal hasil surat utang tenor 5 tahun turun dari 6,39 persen menjadi 5,17 persen, tenor 10 tahun turun dari 7,07 persen menjadi 5,86 persen, dantenor 30tahunturundari 7,65 persen menjadi 6,96 persen.

Minat investor asing yang tinggi tecermin dari hasil penerbitan surat utang negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yaitu dollar AS dan euro. Transaksi penjualan surat utang dalam denominasi dollar AS tenor 10 tahun, 30 tahun, dan 50 tahun mencapai 3 miliar dollar AS, sedangkan denominasi euro tenor 12 tahun sebesar 1 miliar euro.

SUN denominasi dollar AS tenor 10 tahun dijual dengan imbal hasil 1,9 persen, tenor 30 tahun sebesar 3,1 persen, dan tenor 50 tahun sebesar 3,4 persen. Adapun imbal hasil SUN denominasi euro tenor 12 tahun sebesar 1,174 persen.

Pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) atau yang juga lebih dikenal dana abadi. Hal itu diamanatkan melalui Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan, SWF Indonesia bisa menghimpun dana mencapai US$ 100 miliar. Angka itu setara Rp 1.405 triliun mengacu kurs hari ini Rp 14.053,55/US$. Tentu saja dana yang dikelola SWF bakal berkembang.

Bahkan, Luhut sudah membidik sejumlah investor kelas kakap dunia untuk menaruh uangnya di SWF Indonesia, mulai dari The Blackstone Group, BlackRock, hingga International Development Finance Corporation (IDFC) yang bermarkas di Amerika Serikat (AS). Selain investor asal Negara Paman Sam, pemerintah Indonesia juga membidik Macquarie Group Limited dari Australia, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Aliran modal asing tampak masih keluar dari pasar keuangan Indonesia sejak awal tahun hingga 1 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, dalam kurun waktu tersebut, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 173,83 triliun. Nilai outflow dalam periode tersebut lebih besar daripada nilai outflow yang terjadi dalam periode awal tahun hingga 24 September 2020, yang mencapai Rp 167,44 triliun.

Kabar baiknya, meski asing melakukan aksi jual pada periode tersebut, dalan kurun waktu 28 September 2020 - 1 Oktober 2020, aliran modal asing ada yang masuk ke dalam pasar keuangan domestik sebesar Rp 1,03 triliun. Ini terdiri dari aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2,46 triliun, di tengah aliran modal asing yang keluar dari pasar saham sebesar Rp 1,43 triliun.

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Kepala Komunikasi Bank Indonesia menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga sistem keuangan serta menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat, keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia menunjukkan ada keraguan investor akan prospek pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. “Investor sepertinya masih melihat belum adanya prospek pemulihan ekonomi yang cepat dalam jangka pendek,” ujar Bhima kepada KONTAN, Minggu (4/10).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy melihat, modal asing yang keluar dari Indonesia salah satunya karena investor saat ini masih wait and see melihat hasil pemilu Amerika Serikat pada November 2020 nanti. Selain itu, mereka melihat kondisi ekonomi Indonesia yang belum ada sentimen positif, malah pemerintah sudah memproyeksi Indonesia bisa resesi di kuartal III-2020 ini.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan rencana Amazon Web Service (AWS) untuk berinvestasi di Indonesia. Country Leader AWS Indonesia Gunawan Susanto menyebutkan, rencana Amazon untuk membangun pusat data di Indonesia tetap berlanjut. “Rencana pembangungan data center tetap berlanjut, tidak ada efeknya. Artinya, sesuai yang sudah kami umumkan bahwa target kami untuk menyelesaikan data center di tahun 2021,” ujar dia dalam konferensi virtual, Selasa (1/9).

Gunawan menjelaskan, berdasarkan rencana, proyek pusat data akan dilakukan di tiga lokasi yang memiliki jarak hingga belasan kilometer. Hal tersebut guna memberikan jarak untuk disaster recovery (DR). “Jaraknya terpisah cukup jauh karena kalau hanya bersebelahan saja nanti kebutuhan DR tidak cukup. Artinya jika terjadi banjir, maka akan kebanjiran semua,” sebut Gunawan.

Kendati begitu, pihaknya memastikan semua zona tetap terhubung dengan  fiber optic yang low latency sehingga masing-masing bisa saling back-up dan pelanggan tetap bisa mengakses data secara cepat. Dalam rencananya tersebut, AWS akan menggelontorkan dana investasi hinga RP 35 triliun.

Dengan pembangunan pusat data tersebut, Indonesia akan menjadi AWS Region ke-9 di Asia Pasifik, bergabung dengan region yang sudah ada di Beijing, Mumbai, Ningxia, Seoul, Singapura, Sidney, Tokyo dan Hong Kong SAR, yang segera dibuka. Pada 2018, AWS juga telah membuka kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang tumbuh cepat di seluruh tanah air, selain mencuptakan pekerjaan baru di bidang teknologi di dalam negeri, seperti  technical evangelist dan solution architect.

Gunawan menambahkan, dampak pandemi Korona turut meningkatkan permintaan layanan komputasi awan. “Pertumbuhan permintaan tersebut lantaran di tengah pandemi ini pengusaha tetap berupaya meningkatkan performa kinerja usaha sekaligus memangkas biaya. Terlebih, teknologi cloud mampu memangkas biaya hingga 50% sehingga banyak ayng melakukan migrasi,” ujar dia.

Setelah defisit 8,5 miliar dollar AS pada triwulan I-2020, Neraca Pembayaran Indonesia kembali ke zona hijau pada triwulan II-2020 dengan surplus 9,2 miliar dollar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, NPI cenderung fluktuatif, kadang surplus kadang defisit. Namun, yang tidak pernah berubah, transaksi berjalan (current account), salah satu komponen utama NPI, selalu defisit sejak dulu.

NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk pada periode tertentu. Jika lebih banyak valuta asing yang masuk ke Indonesia ketimbang yang keluar, NPI surplus. Jika sebaliknya, NPI defisit sehingga butuh cadangan devisa untuk menambalnya. Surplus atau defisit NPI juga mencerminkan penguatan atau pelemahan nilai tukar rupiah. Selain transaksi berjalan, komponen utama NPI lainnya adalah transaksi modal dan transaksi finansial.

Pada 2019, defisit pendapatan primer mencapai 33,8 miliar dollar AS atau hampir Rp 500 triliun pada kurs Rp 14.700 per dollar AS. Adapun pada triwulan II-2020, neraca pendapatan primer defisit 6,17 miliar dollar AS atau setara Rp 90,7 triliun. Pada neraca pendapatan primer, penyumbang defisit terbesar adalah pembayaran hasil investasi asing yang mencapai 9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 132 triliun. Pembayaran itu, antara lain, meliputi pembayaran dividen kepada pihak asing yang menanam modal di Indonesia sebesar 4,6 miliar dollar AS dan pembayaran imbal hasil investasi portofolio, seperti surat berharga negara (SBN) dan obligasi korporasi, senilai 1,99 miliar dollar AS.

Besarnya pembayaran tersebut terjadi karena modal asing yang ada di Indonesia juga besar. Kapitalisasi asing pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saja mencapai sekitar Rp 3.000 triliun per Juli 2020. Adapun kepemilikan asing pada SBN mencapai Rp 939 triliun per Agustus 2020 atau 28 persen dari total SBN Rp 3.296 triliun. Pembayaran kepada asing juga berasal dari pinjaman luar negeri yang per Desember 2019 outstanding-nya mencapai Rp 755 triliun.

Agar lepas dari simalakama, ketergantungan pada asing untuk membiayai pertumbuhan ekonomi perlu dikurangi. Pembiayaan investasi dari dalam negeri perlu dioptimalkan, seperti memanfaatkan dana-dana jangka panjang semacam dana pensiun dan asuransi, meningkatkan inklusi keuangan dan teknologi finansial, pemberdayaan UMKM, serta sekuritisasi aset-aset pemerintah yang menguntungkan.

Investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan terendah selama satu decade terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan investasi pada triwulan I-2020 hanya 1,7 persen di bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada triwulan I-2018, investasi sempat tumbuh pesat hingga 7,94 persen. Pada triwulan II-2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi memburuk ketimbang triwulan I-2020. Nilai investasi itu Rp. 191,9 triliun, turun 4,3 persen daripada periode yang sama tahun lalu.

Peluang investasi muncul ditengah pandemi, banyak perusahaan merelokasi pabriknya keluar China. Untuk merebut peluang itu, kepala BKPM Bahlil Lahadalia Selasa (4/8/2020), mengatakan, dibutuhkan langkah-langkah yang tidak lazim. Pemerintah akan membuka diri untuk investor asing, baik dari segi kebijakan, insentif, maupun perubahan regulasi. “Karena kondisi Covid-19, jangan lagi memakai rujukan dengan cara-cara lazim. Harus di luar kelaziman, “ ujarnya dalam diskusi daring “Relocating Invesment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenge”. 

Bahlil berpendapat, salah satu cara mendapatkan investasi adalah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. RUU sapu jagat ini di nilai ampuh untuk merebut perhatian investor dari negara pesaing seperti Vietnam, khususnya dari segi kemudahan birokrasi, harga tanah, dan upah kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, menggenjot sektor manufaktur untuk tetap beroperasi selama pandemic dapat membantu menghindarkan Indonesia dari dampak resesi. “Kami akan berupaya agar kedepan manufaktur Indonesia semakin berdayasaing dan terus bertumbuh,” kata Agus.

Ekonom Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mengatakan, untuk menarik lebih banyak investasi asing, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan lingkungan dan praktik koruptif di birokrasi. Sedangkan terkait RUU Cipta Kerja, “Pemerintah harus mau membicarakan ini secara terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda,” ujarnya.