Presiden Jokowi menerima kunjungan Raja Eswatini Mswati III di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/8). Kedua pemimpin membahas  upaya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Menlu Retno LP Marsudi mengatakan, Eswatini akan mengimpor kosmetik-kosmetik produk Indonesia. Saat ini ada perusahaan Indonesia di bidang wellness spa yang beroperasi di Eswatini. (Yoga)

Hubungan bilateral Indonesia-Singapura kian erat dari waktu ke waktu. Bagi Indonesia, Singapura adalah partner ekonomi utama dalam investasi dan perdagangan. Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo  (Tommy) mengatakan, 80 % kerja diplomasi kantor perwakilan ialah menjalankan diplomasi ekonomi. Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi yang diamanatkan kepada para dubes RI sejak 2014 bahwa diplomasi Indonesia difokuskan pada upaya menarik investasi ke Indonesia dan mendorong perdagangan. Tommy (61) menjelaskan, jumlah aset yang dikelola Singapura 4 triliun USD. Jika sebagian dari dana ini bisa ditarik ke Indonesia, hal itu akan menjadi modal yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Kedubes RI dalam dua tahun, ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya, melibatkan bank dan perwakilan instansi Pemerintah Indonesia untuk berfokus pada upaya menarik investasi dan mendorong perdagangan. Menurut Tommy, investasi asing langsung (FDI) Singapura ke Indonesia mencapai rekornya pada 2020, yakni 9,8 miliar USD. Pada 2021, FDI Singapura ke Indonesia menurun, yakni 9,4 miliar USD, meski tetap terbesar dibandingkan FDI dari negara lain. ”Kami membuat semacam klinik bisnis, yang kami sebut business connect. Kami jadikan KBRI Singapura tempat bagi siapa pun yang ingin mencari tahu tentang Indonesia atau ingin berbisnis di Indonesia. Kalau (mitra) belum bisa ke Indonesia, kami bisa selesaikan di Singapura,” katanya, dalam wawancara daring, Jumat (12/8). (Yoga)

Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dibuka lagi, Senin (1/8). Kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium bisa terjadi kembali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022 setelah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. (Kompas, 1/8). Pemerintah kedua negara sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip MOU dan membuka penempatan pekerja migran kembali. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja bersama (joint working group) untuk secara rutin dan berkala mengevaluasi implementasi MOU perlindungan pekerja migran domestik itu. (Yoga)

Sebanyak 62 warganegara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja mulai mengikuti proses wawancara dan penanganan kasus mereka. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja guna memastikan penegakan hukum berjalan. Pada Selasa (2/8), turut masuk 27 kasus aduan TPPO baru yang masih diproses KBRI dan Kemlu. ”Saya akan bertemu dengan Mendagri Kamboja karena keimigrasian merupakan wewenang mereka,” kata Menlu Retno Marsudi setelah bertemu dengan para korban TPPO. Retno didampingi Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha, Dubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Arief Sulistyanto.

Mereka mendengarkan pengakuan para korban, mulai dari modus yang dipakai untuk merekrut mereka di Tanah Air hingga perlakuan terhadap mereka ketika dipaksa bekerja di Kamboja. Dalam audiensi itu, mayoritas korban TPPO yang hadir adalah mereka yang diselamatkan dari sebuah perusahaan penipuan daring di Sihanoukville. Ada juga korban TPPO yang berhasil melarikan diri, dari kota Bavet dan Phnom Penh. Retno menjelaskan, Kemenlu tengah merunut ulang setiap kasus yang diadukan para korban. Dari sana akan dilihat unsur-unsur yang memenuhi indikator TPPO. Apabila bukti-bukti telah lengkap, Kemenlu menyerahkannya kepada Polri yang bekerja sama dengan kepolisian nasional Kamboja. Kemarin, Retno juga bertemu dengan Kepala Kepolisian Nasional Kamboja Jenderal Neth Savouen, di Phnom Penh. (Yoga)

Setelah dihentikan dua pekan, penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali dibuka Senin (1/8). Pemerintah kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium dapat kembali berlaku jika ada kesepakatan yang dilanggar. Sebelumnya, moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022. Moratorium dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia diketahui masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung ke negara itu tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah  Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pertemuan Menaker RI Ida Fauziyah dan Menteri SDM Malaysia Dato’ Sei M Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7), kedua pihak sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip-prinsip MOU dan kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia mulai Senin ini. (Yoga)

Setelah mengunjungi China dan Jepang, Presiden Jokowi mengakhiri lawatan ke Asia Timur dengan bertandang ke Korsel. Dalam lawatan di Korsel, Presiden Jokowi kembali memperkuat kedekatan hubungan Indonesia dengan negara itu. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara semakin erat dalam sektor ekonomi, pertahanan, dan budaya. Presiden dan rombongan tiba di ibu kota Korsel, Seoul, pada Rabu (27/7) malam. Pada Kamis (28/7), Presiden Jokowi bertemu Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul. Dalam pertemuan, mereka sepakat memperkuat kerja sama di beragam bidang. ”Presiden Jokowi dan saya sepakat, membangun serikat strategis di industri maju, seperti mobil listrik dan baterai dengan memperkuat kerja sama keamanan ekonomi kedua negara, termasuk melalui stabilisasi rantai pasokan mineral utama,” kata Yoon. Dia juga mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam kepentingan bersama dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut Korsel sebagai salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. ”Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi,” ujarnya. Sejak 2016, berdasarkan data BPS, Korsel telah berinvestasi 19,6 miliar USD untuk sejumlah proyek di Indonesia. Menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, kedua pemimpin negara sepakat untuk membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara. Presiden Jokowi secara khusus mendorong kerja sama investasi dari Korea, terutama percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai yang terintegrasi pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. (Yoga)

Presiden Jokowi bertemu Presiden China Xi Jinping, Selasa (26/7) dalam penguatan kerja sama bilateral dan upaya merespons isu-isu global. Sambutan hangat dan suasana gembira menegaskan hubungan kedua negara yang semakin matang. Presiden Jokowi menyebut China sebagai mitra strategis komprehensif Indonesia. Karena itu, kemitraan ini harus diisi dengan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara, bahkan bermanfaat untuk kawasan dan dunia. Sebelum bertemu Xi, Presiden mengadakan pertemuan dengan PM China Li Keqiang guna membahas peningkatan perdagangan kedua negara, termasuk impor sawit dari Indonesia dan produk pertanian lain. Pernyataan pers Pemerintah China menyebutkan, Presiden Xi menyatakan China dan Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan yang sama, memiliki kepentingan yang saling terkait, mengikuti filosofi dan jalur pembangunan yang serupa, serta memiliki masa depan yang terkait erat.

”China akan bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan rasa saling percaya strategis dan saling mendukung guna mempertahankan kedaulatan, keamanan, serta kepentingan pembangunan dalam menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujar Xi. China-Indonesia juga harus segera menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal dengan standar tinggi serta memastikan pelaksanaan proyek kerja sama lain, seperti Koridor Ekonomi Komprehensif Regional dan ”Dua Negara, Taman Kembar”. China akan mendukung Indonesia dalam membangun pusat produksi vaksin regional dan meningkatkan kerja sama kesehatan masyarakat dengan Indonesia. China akan mengimpor lebih banyak komoditas dan hasil pertanian serta produksi sampingan yang berkualitas dari Indonesia.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, komitmen China meningkatkan kerja sama ekonomi hijau melalui pembangunan Green Industrial Park di Kaltara. ”Presiden Xi juga berkomitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia,” katanya. Selain kerja sama bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Xi juga membahas isu kawasan dan global, termasuk penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November. ”Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,  Indonesia memiliki tempat penting bagi China serta kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang presidensi G20 dan tahun depan menjadi ketua ASEAN,” ujar Retno. Dikutip dari pernyataan Pemerintah China, menghadapi perubahan di dunia, China dan Indonesia perlu menjaga solidaritas, memenuhi tanggung jawab negara berkembang utama, mengikuti multilateralisme sejati, menjunjung tinggi regionalisme, dan menyumbangkan kearifan oriental. China mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 Bali serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Indonesia untuk menyukseskan perhelatan itu. China mendukung penuh kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan serta meningkatkan solidaritas dan koordinasi dengan ASEAN.

Editorial media China, Global Times, Selasa, menyebutkan, ada kepentingan bersama yang besar dan ruang yang luas bagi kerja sama China-Indonesia. Kerja sama itu membawa manfaat nyata bagi kedua negara dan masyarakat. Salah satu contohnya, perusahaan China berinvestasi di tambang nikel di Indonesia dan menjadikannya produsen baja nirkarat global yang berkembang pesat. Sementara itu, perusahaan China juga mendapatkan pengembalian investasi. Volume perdagangan bilateral mencapai 120 miliar USD pada 2021 atau naik 58,6 %, peningkatan tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN. China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut. Direktur Departemen Penelitian di Institut Strategi Nasional Tsinghua University Qian Feng, kepada media nasional China, CGTN, Senin (25/7), mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke China penting untuk memperdalam rasa saling percaya serta menjalin kerja sama bilateral yang praktis dan saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi krisis global.  (Yoga)

Senin (25/7), di tengah pemberlakuan protokol pencegahan Covid-19 yang sangat ketat di China, Presiden Jokowi tiba dalam kunjungan kepala negara yang jarang terjadi di China sejak pandemi Covid-19. China menjadi perhentian pertama dalam tur lawatan Presiden Jokowi ke Asia Timur, 25-29 Juli ini. Ia dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jin ping dan Perdana Menteri Li Keqiang, Selasa ini. Dari China, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Jepang dan Korsel. Jubir Kemenlu China Wang Wenbin mengatakan, Presiden Jokowi adalah kepala negara asing pertama yang mengunjungi China setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing pada Februari 2022. Hal ini, menurut Wang, mencerminkan pentingnya hubungan bilateral China-Indonesia.

Menlu Retno Marsudi mengungkapkan, kunjungan Presiden Jokowi ke China untuk memperkuat hubungan kerja sama ekonomi, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Presiden juga akan membahas sejumlah isu penting di kawasan dan internasional, termasuk KTT G20. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam upaya menjadikan kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik damai, stabil, dan makmur. Lawatan ke China terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Bagi Indonesia dan China, lawatan itu memberi makna yang sama pentingnya. Bagi Indonesia, selain mengokohkan hubungan bilateral, lawatan Presiden juga merupakan bagian diplomasinya guna memastikan kesuksesan KTT G20, November nanti. (Yoga)

Indonesia masih menghentikan sementara penempatan pekerja migran ke Malaysia setelah pemerintah negeri jiran itu dianggap melanggar nota kesepahaman yang diteken pada awal April 2022. Pemerintah RI diharapkan bersikap tegas dan tidak membuka celah kompromi terkait prinsip-prinsip perlindungan pekerja yang sudah disepakati. Penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia itu berlaku sejak 13 Juli 2022. Moratorium atau penghentian sementara ditempuh karena Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam nota kesepahaman (MOU) tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia diketahui masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sistem perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) milik badan imigrasi Malaysia  itu memiliki rekam jejak bermasalah karena kerap memperlakukan calon PRT dengan buruk selama perekrutan. Masih aktifnya SMO itu juga bertentangan dengan salah satu klausul terpenting yang disepakati Pemerintah RI-Malaysia dalam MOU awal April lalu. Klausul itu adalah penempatan PMI hanya dapat dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo (24/7) mengatakan, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam melakukan lobi-lobi diplomasi dengan Pemerintah Malaysia. Setidaknya ada tiga hal yang tidak boleh dikompromikan terkait prinsip perlindungan PMI yang sudah diatur di MOU. Pertama, penghentian operasional SMO dan komitmen untuk menggunakan SPSK sebagai satu-satunya pintu penempatan PMI ke Malaysia. Kedua, penetapan standar upah minimum bagi pekerja domestik, yakni 1.500 ringgit. Ketiga, penguatan legitimasi MOU sebagai instrumen untuk melindungi pekerja migran melalui penggunaan rujukan perjanjian internasional lainnya yang serupa. (Yoga)

Setelah mencapai US$ 100 miliar tahun 2021, kerja sama perdagangan Indonesia-Tiongkok akan terus ditingkatkan. Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) akan berkolaborasi dengan pemerintah  untuk memperkuat kerja sama  di bidang investasi selain perdagangan. Sebagai tujuan eskpor utama dan investor terbesar  di Indonesia, hubungan ekonomi Indoensia-Tiongkok akan terus diperkuat agar memberikan manfaat besar kepada kedua negara. "Bukan hanya itu saja, Kadin Indonesia Komite Tiongkok juga akan memperkuat dan mempererat people to people diplomacy antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok," kata Ketua KIKT Garibaldi Thohir yang akrab dipanggil Boy. Ia mengatakan, nilai total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 2021 mencapai  lebih dari US$ 100 miliar (Rp 1.500 triliun), meningkat 40% dari 2020. Nilai tersebut diprediksi terus meningkat. Sebab pada periode Januari hingga Mei 2022, total prdagangan Indonesia-Tiongkok  sudah mencapai hampir US$ 50 miliar, atau naik 27,5% dibandingkan periode yang sama pada 2021. (Yetede)