Di bidang pariwisata, Internationale Tourismus Borse atau Bursa Pariwisata Internasional 2023  yang diselenggarakan di Berlin, Jerman, pada 7-9 Maret 2023, menjadi salah satu ajang yang menggambarkan upaya mempererat kerja sama Indonesia-Jerman. Di sela-sela penyelenggaraan kegiatan yang dikenal sebagai ITB Berlin 2023 itu, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno di paviliun Indonesia di Messe Berlin, Rabu (8/3) menjelaskan beragam bentuk kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan negara dengan perekonomian terbesar di  Eropa tersebut. Terkait kepariwisataan, potensi pasar wisatawan asal Jerman tidaklah kecil. Tahun 2022 tercatat 127.845 orang Jerman berwisata ke Indonesia dengan rata-rata pengeluaran 4.174,4 USD per orang dan tinggal di Indonesia selama 33 hari. Dengan kata lain, total pengeluaran wisatawan Jerman di Indonesia tahun lalu saja sekitar 500 juta USD.

Jika diperhitungkan rata-rata pajak dari pengeluaran wisatawan tersebut 15 %, pendapatan pajak yang diterima negara sebesar Rp 1,1 triliun. Juga, belanja senilai 500 juta USD itu mempunyai efek ikutan (trickle down effect) yang cukup besar bagi masyarakat yang berkait langsung dalam kegiatan wisata. Pada April 2023, Hannover Messe yang merupakan ajang pameran teknologi industri terkemuka dunia akan digelar di Jerman. Indonesia sebagai perekonomian terbesar di ASEAN terpilih menjadi negara mitra (official partner) pada ajang bergengsi itu. Ada 150 partisipan, perusahaan dari Indonesia, yang ikut serta. Kita akan tonjolkan bidang otomasi, robotik, juga energi. Kita akan menunjukkan seperti apa Indonesia terkait sustainable energy dan kemampuan teknologi Indonesia di bidang industri otomasi. Terkait kerja sama di bidang ketenagakerjaan, Indonesia turut mengisi kebutuhan tenaga perawat di Jerman. (Yoga)

Indonesia dan India menargetkan nilai perdagangan nonmigas kedua negara dapat mencapai 50 miliar USD pada 2025. Target tersebut akan direalisasikan melalui perjanjian tarif preferensial serta kolaborasi pelaku usaha dan industri kedua negara. Target perdagangan kedua negara itu disepakati Presiden RI Jokowi dan PM India Narendra Modi pada 2019. Hingga 2022, total perdagangan nonmigas RI-India telah mencapai 32,7 miliar USD atau tumbuh 55 % secara tahunan. Mendag Zulkifli Hasan, Selasa (14/3) mengatakan, pihaknya akan berupaya merealisasikan target itu dengan menjalin hubungan yang intensif bersama pemerintah dan pelaku usaha India.

Dengan Pemerintah India, Indonesia tengah berupaya merealisasikan perjanjian tarif preferensial (PTA). ”PTA tersebut akan mengarah pada perdagangan barang yang berfokus pada isu kepentingan dua negara,” ujarnya di sela-sela KTT Kemitraan Konfederasi Industri  India (Confederation of Indian Industry/CII Partnership Summit) 2023 di New Delhi, India. Dalam pertemuan dengan Mendag dan Industri India Piyush Goyal, Selasa malam, Zulkifli juga membahas PTA. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menambahkan, perundingan kerja sama perdagangan bilateral RI-India sudah dimulai sejak 2020, namun, lantaran pandemi Covid-19, negosiasi PTA itu tertunda selama dua tahun. Tahun ini,RI-India kembali memulai negosiasi PTA secara lebih intensif. (Yoga)

Indonesia dan India mengajak dunia memperkuat jembatan kerja sama dan kemitraan antar negara di tengah tantangan konflik geopolitik. Indonesia menegaskan pentingnya membangun relasi mendalam, sedangkan India menawarkan keberlanjutan sebagai cara atau jalan hidup sebuah negara. Hal itu mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry/CII Partnership Summit) 2023 di New Delhi,  India, Senin (13/3/2023) malam. KTT yang dipimpin Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyalitu mengusung tema ”Kemitraan untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab, Akselerasi, Inovatif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”.

Menurut Mendag RI, Zulkifli Hasan, landasan dari semua jenis kerja sama adalah hubungan orang ke orang. Dari jalinan relasi personal itu terciptalah jembatan yang memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih mendalam. Sementara Goyal menegaskan pentingnya membangun ketahanan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada inklusivitas. Membangun keberlanjutan di berbagai sektor telah menjadi inti dari agenda Presidensi G20 India. Ia menegaskan, Pemerintah India berpandangan, keberlanjutan adalah cara atau jalan hidup. ”Dalam konteks perdagangan global, keberlanjutan kesepakatan perdagangan multilateral dan bilateral sangat diperlukan di tengah tekanan restriksi dagang yang dilakukan sejumlah negara,” kata Goyal. (Yoga)

Mesir telah menjadi anggota terbaru BRICS yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan pada tahun 2014. Langkah ini dapat diperhitungan sebagai poin penting dalam kampanye "de-dollarisasi" yang bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar AS di pasar global dan mempromosikan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan internasional.

Fenomena de-dollarisasi ini muncul sehubungan dengan keinginan untuk melindungi bank sentral dari risiko geopolitik negara anggota BRICS dan untuk menantang kemampuan AS untuk menggunakan dolar sebagai senjata untuk menjatuhkan sanksi. Saat ini, 60% cadangan devisa bank sentral dan 70% perdagangan global dilakukan dengan menggunakan dolar AS.

BRICS memperkenalkan Russia-China payment system yang tidak melalui SWIFT dan merupakan gabungan antara the Russian System for Transfer of Financial Messages dengan the Chinese Cross-Border Interbank Payment System. Pada tahun 2021, Rusia mengurangi share of dollar-denominated assets menjadi 16% dan mengurangi ketergantungan perdagangannya pada dolar AS menjadi kurang dari 10%  dalam bentuk ekspor ke negara-negara BRICS. India juga telah menjajaki rencana untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar, termasuk penggunaan Rupee India dalam perdagangan bilateral dengan negara-negara pengekspor minyak.

Kampanye de-dollarisasi ini mendapatkan momentum dengan semakin banyaknya negara-negara seperti Argentina, Aljazair, Iran, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi yang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan BRICS. Dengan Mesir sebagai anggota terbaru yang bergabung ke dalam BRICS, mengindikasikan bahwa Afrika juga mulai mendukung inisiatif ini.

Kementerian Perdagangan memfasilitasi peluncuran Nusantara Fashion House di Strand Mall, Kota Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, dalam siaran pers, Sabtu (4/2) menjelaskan, Nusantara Fashion House pada area seluas 700 meter persegi ini jadi peluang baru bagi produk mode Indonesia ke Malaysia. ”Kualitas produk Indonesia mumpuni untuk pasar Malaysia dan dunia,” ujar Didi. (Yoga)

Indonesia terus berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian Timor Leste sebagai salah satu bagian dari peta jalan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Walaupun secara prinsip negara-negara anggota ASEAN telah menerima Timor Leste, ada hal yang harus dipenuhi Timor Leste sebelum secara resmi bergabung. Hal itu dibahas dalam pertemuan bilateral Menlu Retno Marsudi dengan Menlu dan Kerja Sama Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno di Jakarta, Rabu (11/1). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Retno menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023.

Dalam pertemuan itu, dibahas tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan Kawasan Industri Bersama. Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industry itu, keduanya sepakat mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan, yang terletak antara Distrik Oecusse dan Provinsi NTT. Keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian investasi bilateral dan nota kesepahaman tentang komunikasi dan informatika. Retno dan Reis Magno sepakat perjanjian-perjanjian itu diupayakan diselesaikan pada tahun ini agar bisa segera ditandatangani oleh Perdana Menteri Timor Leste. (Yoga)

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi. Kuota haji Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan 221.000 orang dan tanpa ada pembatasan usia anggota jemaah haji. Kesepakatan itu ditandatangani, Minggu (8/1) di Jeddah, Arab Saudi, oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F al-Rabiah. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. ”Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini 221.000 orang,” ujar Yaqut di Jeddah, Minggu (8/1), dalam siaran pers yang dimuat di laman Kemenag.

Menurut Yaqut, kuota itu terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Arab Saudi disepakati juga tidak ada pembatasan usia. ”Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah berusia 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” kata Menag. Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Yaqut untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia mengingat antrean anggota jemaah haji Indonesia sangat panjang. Harapannya, ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi antrean jemaah haji. ”Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujarnya. (Yoga)

Indonesia pemasok utama pekerja migran ke Malaysia dan Malaysia tujuan utama pekerja migran Indonesia. Namun, hingga kini, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menjadi isu pelik, dan beberapa kali memicu ketegangan bilateral kedua negara. Berkali-kali Indonesia mengancam atau bahkan memutuskan menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia karena berulangnya penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan kepada PMI. Itu pula barangkali mengapa Zambry Abdul Kadir dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah ditunjuk menjadi Menlu Malaysia oleh PM baru, Anwar Ibrahim, merasa penting mengangkat isu ini pada pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (29/12). Zambry memastikan perlindungan PMI akan mendapatkan prioritas selama masa kepemimpinan Anwar Ibrahim. Komitmen seperti ini bukan hal baru, dan selalu ditegaskan Malaysia setiap pergantian rezim. Kenyataannya, kasus terkait PMI terus berulang, meski sudah tak terhitung nota kesepahaman (M0U) soal penempatan dan perlindungan PMI yang ditandatangani kedua negara. Terakhir MOU Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik, yang disaksikan langsung Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Jakarta, 1 April 2022.

MOU yang menandai dibukanya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap PMI. Berdasarkan MOU ini, penempatan PMI hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal. Namun, dua bulan pasca-MOU ditandatangani, Malaysia melanggar, dengan masih menggunakan sistem maid online yang menempatkan pekerja migran secara langsung, dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja. Sebelumnya, Pemerintah RI memutuskan menghentikan penempatan PMI ke Malaysia mulai 13 Juli  2022, menyusul pelanggaran Malaysia terhadap MOU yang ditandatangani kedua negara pada 1 April 2022. Penghentian ini memukul sejumlah sektor di Malaysia yang bergantung pada PMI untuk operasionalnya. Namun, Malaysia tak kapok, dilihat arogansi dan sikap menggampangkan Malaysia. Meski demikian, Indonesia juga menyumbang terhadap persoalan ini. Data satu dekade lalu menunjukkan 90 % problem PMI dimulai di dalam negeri, mulai saat perekrutan hingga TKI kembali ke Indonesia. Masih banyaknya kasus di negara tujuan menunjukkan perlindungan negara belum maksimal. (Yoga)

Posisi Indonesia di Laut China Selatan bisa lebih kuat setelah menyepakati perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Kesepakatan itu dapat pula dipakai Indonesia sebagai modal berunding dengan negara lain. Kesepakatan ini amat bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan penentuan batas ZEE diumumkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12) di Bogor, Jabar. ”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi. Perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dimulai pada 2010. Selama perundingan, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan pada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Setelah kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi pencurian ikan. Tidak ada lagi pula baku tangkap nelayan antara Indonesia dan Vietnam seperti selama ini terjadi.

”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” kata Presiden Phuc. Pengajar Teknik Geodesi UGM I Made Andi Arsana, mengatakan, kesepakatan itu bersejarah. ”Ini adalah kesepakatan batas maritim pertama bagi Pak Jokowi. Pertama sejak diluncurkannya visi Poros Maritim Dunia. Benar-benar bersejarah,” ujarnya. Kesepakatan itu sekali lagi menunjukkan Indonesia konsisten menerapkan UNCLOS. Dengan demikian, terhadap negara lain, Indonesia semakin punya modal moral untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan menerima dana hibah 2,4 juta dollar AS dari Kementerian Pertanian, Pangan, dan Perdesaan (MAFRA) Korea Selatan, Selasa (6/12). Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat diseminasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas padi selama tiga tahun ke depan. (Yoga)