Pemerintah memastikan bahwa program beasiswa, gaji guru, dosen, dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kinerja honorer akan tetap berlangsung, meski ada efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah. Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisiensikan adalah Rp306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daearh sebesar Rp50,5 triliun. "Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Kemenkeu Sri Muyani Indrawati. Menkeu menuturkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program beasiswa Indonesia Bangkit akan berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Sedangkan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi akan diperhatikan agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. (Yetede)

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif  yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu dampaknya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer, seperti yang sempat terjadi di TVRI dan RRI. Namun, setelah restrukturisasi, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo memastikan tidak ada PHK di lembaganya.

Pemerintah dan DRP RI memastikan pelayanan publik dan belanja sosial tetap berjalan, kendati ada efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025. Ini terjadi setelah pemerintah dan DPR melakukan rekonstruksi anggaran. Lewat rekonstruksi, pemerintah  mengisi pos anggaran strategi terkait pelayanan publik, yang tadinya nihil. Contohnya anggaran pemeliharaan jalan yang dipegang Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sejalan dengan itu, anggaran Kementerian PU ditambah dari Rp 29 trilun menjadi Rp 50,5 triliun, setelah sebelumnya dipangkas RP 81 trilun dari Rp 110 triliun. Pemangkasan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden  (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Efisiensi yang dilakukan melalui total pemotongan belanja sekitar Rp306,69 triliun atau sekitar 8,4% dari belanja APBN, yang terdiri atas efisiensi belanja K/L sekitar Rp 256,1 triliun (pengurangan 22,1%) dan pemotongan transfer ke daerah sekitar Rp 50,59 triliun (pengurangan 5,5%). (Yetede)

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan rencana groundbreaking tahap kesembilan yang akan melibatkan investasi sebesar Rp 6,49 triliun dari swasta dan BUMN. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa investasi ini akan mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, perhotelan, hunian, ritel, dan perkantoran.