Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 9 April 2025, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi di berbagai negara. Lembaga CEIC memperkirakan bahwa Indonesia memiliki risiko resesi sebesar 5%, namun tetap harus waspada karena dampak kebijakan ini cukup besar, terutama terhadap sektor pangan dan pertanian yang menyumbang devisa penting melalui ekspor ke AS.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS cukup signifikan, mencakup komoditas seperti minyak sawit, karet, hasil laut, dan alas kaki. Penerapan tarif resiprokal dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan mengganggu industri serta lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis dan diplomasi perdagangan menjadi sangat penting.

Menurut artikel ini, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha dan akademisi harus aktif melakukan diplomasi dagang dengan Pemerintah AS, terutama melalui kerangka kerja sama ASEAN-US TIFA yang bisa dimanfaatkan sebagai platform negosiasi yang inklusif. Pembicaraan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia sudah dilakukan untuk membentuk kesatuan posisi dalam menghadapi kebijakan Trump.

Diplomasi juga perlu diarahkan pada kebijakan non-tarif, misalnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang sebelumnya pernah menjadi sorotan perusahaan besar seperti Apple, General Electric, dan Microsoft.

Di tingkat domestik, pemerintah juga perlu membenahi regulasi impor pangan yang masih tumpang tindih, seperti perbedaan syarat antara Permentan No. 5/2022 dan Permendag No. 8/2024. Efektivitas kebijakan pembatasan impor, termasuk mekanisme Neraca Komoditas (NK), perlu diperkuat agar melindungi industri dalam negeri sambil tetap menjamin kelancaran rantai pasok industri pangan.

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Indonesia dan 14 negara lain bersiap menanggung tambahan bea masuk impor untuk berdagang dengan AS. Surplus neraca perdagangan menjadi penyebabnya. Presiden AS Donald Trump mengumumkan, tambahan tarif bea masuk impor (BMI) berlaku pada 2 April 2025. Ia menyebut tanggal itu sebagai ”Hari Pembebasan” ekonomi AS. ”Kita telah banyak ditipu,” ujarnya kala mengumumkan rencana pemberlakuan tarif itu, Senin (24/3) siang waktu Washington DC atau Selasa WIB. Media AS, The Wall Street Journal dan Bloomberg, melaporkan, ada dugaan pengenaan BMI akan ditunda. Reuters, mengutip dua pejabat AS, menyebut pembahasan BMI masih berlangsung. Ada peluang BMI tetap diberlakukan. Pekan lalu, Menkeu AS, Scott Bessent dan Penasihat Keuangan Gedung Putih, Kevin Hasset mengatakan, AS fokus menaikkan tarif ke 15 negara penikmat surplus terbesar dari perdagangan dengan AS.

Bessent menyebutnya ”dirty 15”. Merujuk data Biro Sensus AS, Indonesia persis di peringkat ke-15 dalam daftar itu, yang menurut data AS, menikmati surplus 19 miliar USD dari perdagangan dengan Washington DC pada 2024. Surplus bagi Indonesia dan negara lain berarti defisit bagi AS. Biro Sensus AS mencatat, defisit neraca perdagangan AS selalu melebihi 1 triliun USD per tahun sejak 2021. Trump menilai hal itu sebagai penipuan dan ingin mengubah keadaan dengan mengenakan BMI. China paling banyak disasar karena mencatat surplus paling besar di antara mitra dagang AS, yakni 319 miliar USD pada 2024. Meksiko dan Vietnam menyusul dengan 175 miliar USD dan 129 miliar USD tahun lalu. Trump menawarkan pengurangan BMI bagi negara yang mau menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS atau memindahkan produksi ke AS. (Yoga)

Para investor merasa sedikit lega dengan pendekatan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang memutuskan menunggu dan melihat perkembangan menyusul agresivitas Presiden AS, Donald Trump dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tarifnya. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025, kebijakan tarif Trump membuat pasar saham ketakutan dan merusak kepercayaan konsumen serta pelaku usaha. Menghadapi realitas baru itu, para investor berusaha menyeimbangkan harapan akan agenda-agenda probisnis, deregulasi, dan pajak yang lebih rendah, dengan ketakutan akan perang dagang dan potensi resesi ekonomi.

Sementara para pembuat kebijakan di bank sentral AS mengisyaratkan sikap hati-hati. Usai pertemuan kebijakan dua hari, pada Rabu (19/03) siang waktu setempat, The Fed mempertahankan suku bunga acuan, tetapi mengakui bahwa risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi telah naik. Keputusan The Fed ini tetap memberi ketidakpastian bagi para pelaku pasar. Sementara pemangkasan suku bunga secara umum akan membantu perekonomian, khususnya dalam situasi perang tarif Trump sekarang. Namun, kelegaan yang ditunjukkan pasar finansial adalah karena The Fed juga mempertahankan perkiraan untuk memangkas suku bunga acuan, setidaknya sebanyak dua kali tahun ini.

Hanya saja, bank sentral tetap ragu memperkirakan lonjakan inflasi apakah bertahan lama atau ekonomi akan terpukul secara signifikan akibat tarif Trump. Gubernur The Fed, Jerome Powell dalam konferensi pers menekankan bahwa ketidakpastian masih tinggi. “The Fed menyesuaikan dengan risiko-risiko ekonomi," kata Josh Emanuel, kepala investasi di Wilshire, seperti dikutip Reuters, Kamis (20/03/2025). Selepas keputusan The Fed itu, pasar berjangka di AS pada Rabu menunjukkan para investor memperkirakan penurunan suku bunga acuan sebesar 68 basis poin tahun ini, naik dari 56 basis poin atau lebih dari dua kali penurunan sebesar 25 basis poin, pada hari sebelum The Fed mengeluarkan keputusannya. (Yetede)