Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty memastikan tidak akan membeda-bedakan para peserta pemilu, termasuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan menantu Jokowi Bobby Nasution yang digadang-gadang akan maju Pilkada 2024. “Dalam konteks ini tentu Bawaslu ketika melakukan pengawasan tidak boleh tebang pilih, pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu itu harus sama posisinya,” ujar Lolly di kawasan Nusa Penida, Klungkung, Bali, Minggu (2/5). Sebagai informasi, Gibran berpotensi maju Pilkada 2024 usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan ketentuan pendaftaran usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun. Kaesang masih berumur 29 tahun ketika pendaftaran calon kepala daerah 2024 dibuka pada 27—29 Agustus 2024. Belakangan, memang muncul isu bahwa Kaesang akan maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta 2024 usai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggah poster ‘Budisatrio Djiwandono—Kaesang Pangarep for Jakarta 2024’ di akun Instagramnya, @sufmi_dasco, pada Rabu (29/5). Selain Kaesang, keluarga Jokowi yang berpotensi maju Pilkada 2024 yaitu Bobby Nasution. Menantu Jokowi itu digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Sumatra Utara 2024. Bahkan, Bobby sudah mendaftar ke sejumlah partai politik agar didukung maju sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal memanfaatkan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan salah satunya green cement dari pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR). Green Cement dalam proses produksinya menghasilkan emisi gas rumah kaca (emisi karbon) yang lebih rendah dibandingkan semen konvensional (OPC) dan tetap memberikan kinerja setara di kelas peruntukannya. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemanfaatan bahan bangunan ramah lingkungan mewakili dua proyek besar yaitu IKN yang menjadi simbol komitmen negara menuju net zero emission, dan komitmen Kementerian BUMN yang mendorong seluruh BUMN di sektornya masing-masing untuk melakukan carbon mapping dan carbon reduction yang terukur.

Oknum auditor dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang disebut dalam persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dinilai bisa langsung diperiksa. Pengamat hukum pidana Azmi Syahputra menilai fungsi auditor BPK yang melekat dan strategis itu disalahgunakan. “Suap maupun pemerasan terkait laporan audit, itu terstruktur mulai dari tim pemeriksa, pengendali teknis, penanggung jawab dan anggota,” jelasnya, Sabtu (1/6). Azmi menjelaskan siapapun yang melakukan pemerasan atau menerima suap atas jabatannya dan menerima penyuapan termasuk bagi pejabat yang membiarkan, masuk dalam kualifikasi bersama-sama dalam permufakatan jahat.“Mereka itu ikut bertanggung Jawab secara hukum karenanya harus segera diperiksa semua pihak-pihak dimaksud,” jelasnya. Dari peristiwa dan keterangan saksi di persidangan, ada permintaan pegawai BPK dan termasuk dalam kategori suap aktif (actieve omkooping).

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas 109 ton periode 2010—2021 terkait dengan PT Aneka Tambang Tbk. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yang seluruhnya merupakan General Manager (GM) Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Lokamulia (UBPPLM) Antam periode 2010—2021. Perincian tersangka masing-masing inisial TK yakni GM periode 2010—2011, HN periode 2011—2013, DM periode 2013—2017, AHA periode 2017—2019, MA periode 2019—2021, dan ID periode 2021—2022. “Kerugian negara sampai dengan saat ini masih dalam proses perhitungan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana dalam keterangannya dikutip Minggu (2/6). Ketut menyampaikan keenam tersangka diduga telah melakukan persekongkolan dengan menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan oleh UBPP LM. Modusnya dengan melekatkan merek Antam pada emas swasta. Antam diduga mengalami kerugian karena logam emas swasta yang dicap Antam itu menggerus pasar perseroan.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan subsidi listrik pada tahun depan mencapai Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun, lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN tahun ini sebesar Rp73,24 triliun. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan, peningkatan kebutuhan subsidi listrik pada tahun depan didasarkan pada asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta harga minyak mentah. Dalam kesempatan itu, Jisman juga menjelaskan usulan subsidi listrik pada tahun depan akan diberikan kepada golongan yang berhak, yakni 41,08 juta pelanggan dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya 450 volt ampere (VA). Jumlah pelanggan tersebut mencapai 45,46%—45,99% dari total pelanggan, dengan perkiraan anggaran subsidi Rp38,18 triliun—Rp40,16 triliun.

Selain itu, anggaran subsidi juga bakal diberikan kepada pelanggan golongan rumah tangga yang menggunakan daya 900 VA, dengan porsi mencapai 18% dari total pelanggan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariyadi meminta pemerintah untuk memperketat penyaluran subsidi listrik. Alasannya, hingga kini masih ada rumah tangga mampu yang menikmati listrik subsidi golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN, dari total 10,7 juta pelanggan rumah tangga 450 VA yang sudah disurvei, 16% di antaranya termasuk dalam kategori ranking 4, dan 10% masuk ke dalam ranking 5 atau rumah mewah.

Di tengah situasi geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas, Presiden Jokowi mengajak masyarakat selalu optimistis, karena Indonesia memiliki Pancasila yang memandu arah bangsa. Presiden pun mengajak semua pihak memperkokoh kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, yang juga bagian pengamalan Pancasila, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pidatonya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau, Sabtu (1/6). Dalam acara itu, Presiden mengenakan busana pakaian Teluk Belanga dengan celana panjang dan kain songket, penutup kepala tanjak, selendang dan ikat pinggang  kuning.

Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila juga digelar di sejumlah tempat. Salah satunya di Lapangan Pancasila, Ende, NTT. Saat diasingkan di Ende pada 1934-1938, Presiden pertama RI Soekarno merenungkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila di bawah pohon sukun bercabang lima yang menghadap ke laut lepas. Di Jepara, Jateng, pada Jumat (31/5) untuk menyambut Hari Lahir Pancasila, beberapa orang berjalan kaki sambil membawa bendera Merah Putih, menempuh jarak 44 kilometer, dari petilasan pahlawan nasional Ratu Kalinyamat hingga Alun-alun 1 Jepara. Tak hanya karena Indonesia memiliki Pancasila, Presiden ingin masyarakat tetap optimistis di tengah dinamika global karena Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang kokoh.

Indonesia juga memiliki SDM dan sumber daya alam yang melimpah. Terkait sumber daya alam, Presiden menekankan pentingnya kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi. Untuk menunjukkan upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, acara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan. Pada 9 Agustus 2021, Blok Rokan menjadi milik Pertamina (Persero) setelah 97 tahun dioperatori perusahaan asing, Caltex kemudian Chevron. ”Freeport dan Blok Rokan hanya sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata,” ujar Presiden. (Yoga)

Tahun ini, kecelakaan bus rombongan study tour kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, menelan korban jiwa dan luka. Di Kabupaten Subang, Jabar, 11 anggota rombongan SMK Lingga Kencana Depok meninggal akibat kecelakaan bus yang mengalami rem blong, Sabtu (11/5). Di Kabupaten OKI, Sumsel, satu siswa dan satu guru tewas. Bus yang mengangkut rombongan pelajar menabrak truk yang berhenti karena sopir mengantuk, Jumat (24/5) malam. Di Tol Jombang-Mojokerto, Jatim, bus rombongan pelajar SMP PGRI 1 Wonosari, Malang, menabrak belakang truk yang melaju di lajur kiri, Selasa (21/5) malam. Seorang guru dan seorang kenek bus meninggal.

”Karakteristik bus pariwisata tidak diatur rute dan waktu operasionalnya sehingga hampir tidak ada pengawasan. Ini harus dibenahi,” kata pengajar Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, Sabtu (1/6). Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono mengatakan, KNKT secara khusus menginvestigasi sejumlah kasus kecelakaan bus pariwisata. Faktor terbesar penyebab kecelakaan adalah kegagalan sistem rem (46 %), kelalaian manusia (38 %) dan lingkungan (15 %). Saat akhir tahun ajaran, bus wisata mendapat banyak pesanan. Mereka bekerja sepanjang hari tanpa istirahat yang cukup. Risiko kecelakaan semakin besar karena sebagian besar jalan menuju destinasi wisata tidak ramah untuk kendaraan besar karena banyak tikungan tajam, tanjakan, dan turunan terjal.

”Pengguna bus wisata juga menyusun jadwal perjalanan sehemat mungkin. Rombongan berangkat malam, berwisata siang, dan malam berikutnya kembali. Pengemudi nyaris tanpa istirahat,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu. Djoko merekomendasikan sejumlah perbaikan. Sistem pengupahan sopir harus diganti dari harian menjadi bulanan sehingga sopir mendapat hak untuk libur dan istirahat. Selama ini, sopir hanya digaji jika bekerja sehingga sering memaksakan diri. Mereka terpaksa bekerja dengan pola ”kejar setoran” meskipun lelah. Untuk menekan risiko kelelahan, bus dengan perjalanan lebih dari delapan jam wajib punya dua pengemudi.

Pengambilan surat izin mengemudi (SIM), khususnya untuk B1 atau B2, dapat ditambahkan pelajaran me- ngenai sistem rem dan dampak dari kegagalan sistem pengereman sehingga pengemudi lebih peduli terhadap perawatan sistem rem. Kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk menggunakan bus yang laik jalan harus ditingkatkan. Masyarakat dapat diberi akses untuk mengecek status kendaraan apakah laik, tidak laik, atau malah tidak terdaftar. ”Pemerintah perlu membuat regulasi terkait pengawasan bus pariwisata ini,” kata Djoko. Meningkatkan kesadaran mengutamakan keselamatan, wajib datang dari pihak pengelola bus, pengemudi, ataupun pengguna jasa. Semoga tidak ada lagi korban dari kecelakaan bus di setiap pengujung tahun ajaran. (Yoga)

Malam hari, dalam sebuah gerbong kereta komuter, terdengar percakapan tiga penumpang yang tampak baru pulang kerja, membahas perjalanan dinas luar kota baru saja. Dari hotel, pesawat, menu makan siang, hingga tugas baru mereka, Ada keluhan, tapi tersirat pula keseruan dan kebanggaan. Dari tulisan di lanyard di leher mereka, disengaja atau tidak, para lelaki itu menunjukkan status mereka sebagai pegawai BUMN. Lanyard atau tali, biasa menyatu dengan kartu tanda pengenal (ID card) yang digunakan di lingkup perusahaan tempat penggunanya bekerja. Namun, banyak yang tetap mengenakannya di luar kantor, dengan alasan apa saja.

Di kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakapus, pusat niaga di jantung Ibu Kota, lokasi gedung perkantoran pencakar langit berjejalan, dalam setiap menara, banyak pekerja dari berbagai perusahaan berkantor. Adegan rutin itu berulang pada siang hari saat mereka terbebas dari kubikel masing-masing memburu tempat makan di luar kantor. Lanyard rata-rata masih dikenakan, seperti telepon pintar yang selalu ada dalam genggaman. Sore saat jam pulang kerja, sebagian pekerja tetap mengalungkan lanyardnya saat di dalam kereta, bus kota, angkutan umum, di balik jaket, atau outer-nya saat bersepeda motor, bahkan di dalam mobil pribadi.

Siapa saja yang memiliki dan bisa memakai lanyard, sadar atau tidak, menyatakan kepada publik bahwa ia pekerja aktif. Kebanggaan membuncah jika ia bagian dari perusahaan besar, korps pegawai kantor pemerintahan, atau BUMD/BUMN. Ada persepsi bahwa laki-laki yang sudah mengenakan lanyard dari kantor ternama tinggal datang saja ke rumah pujaan hatinya, lamarannya tak akan ditolak. Para perempuan tak kalah tangguh jika berkalung lanyard ”sakti”. Saking bergengsinya, selama bulan Ramadjan ketika acara buka bersama diselenggarakan sejumlah komunitas, muncul jasa persewaan lanyard berikut ID card-nya.

Seperti kata Elton John lewat ”Rocket Man”, ...I’m not the man they think I am at home. ”Berkalung lanyard, pekerja memainkan personal yang di adopsi di dalam dan di luar rumah disebut perilaku sifat bebas. Ini cara bertindak di luar karakter (asli),” kata Brian Little, profesor riset di Universitas Cambridge, dalam wawancara dengan BBC. Di dunia kerja membutuhkan adaptasi berbeda agar tetap bertahan karena alasan ekonomi ataupun karier, seseorang memacu keberanian untuk mengekspresikan diri secara berbeda pula. Intinya, memiliki pekerjaan di perusahaan mapan, mengenakan lanyard yang menambah gaya penampilan, bisa membuat hidup terasa lebih baik. Sampai seberapa lama lanyard itu melekat pada diri seseorang tidak ada yang bisa menentukan. Ini lanyard ku mana lanyard mu. (Yoga)

Berpenampilan modis, bermake up dengan wangi parfum yang menyebar tipis, Riris (31) menawarkan kambing kurban kepada pelanggan. Riris adalah SPG yang bekerja paruh waktu untuk membantu penjualan kambing di Bantul, Yogyakarta. Sudah lebih dari tiga tahun menjalani pekerjaan sebagai SPG, Riris berpengalaman menawarkan berbagai produk. Namun, menjadi SPG untuk kurban memberi pengalaman berbeda. Riris pun menyesuaikan diri, karena ”produk” yang dijualnya untuk kepentingan ibadah, ia mengubah penampilan dengan berpakaian lebih sopan, memakai gamis dan berkerudung. Mau tak mau, tugas sebagai SPG harus dilakukan dengan menerima risiko mendapatkan tempelan bau perengus dari si hewan. Ia merasa pekerjaannya lebih ringan, tinggal menghafal harga atau bobot kambing. ”Biasanya konsumen  tinggal diarahkan untuk memilih di kelompok harga yang sesuai kemampuan,” ujarnya.

Rindi (27) ikut menuturkan pengalaman pertamanya menjadi SPG hewan kurban. Ia sering berinteraksi dan memberi makan kambing. Berulang kali mengambil rumput, membuat tangannya gatal, seiring waktu, ia tahu cara mencegahnya, dengan memakai lotion. Tak hanya di kandang, cerita juga disebarnya melalui media sosial (medsos), kepada semua teman dan kenalan yang ditemui. Berbekal kata-kata manis itulah, Rindi bisa memetik hasil yang tak kalah manis. Sebulan, ia mampu menjual 120 kambing dengan fee Rp 50.000 per kambing. Pemilik kandang, Adi Karnadi (31), mengatakan, ide menggunakan SPG muncul saat berjalan-jalan di mal. Melihat banyak SPG menawarkan mobil dan produk elektronika, ia merasa SPG juga bisa menjual kambing. Banyak wanita muda berminat sehingga terkumpul tujuh orang yang menjadi SPG.

Tahun lalu, selama dua bulan, ia hanya menjual sekitar 130 kambing. Tahun ini, selama sebulan saja, ia sudah menjual 200 kam bing. ”Saya akan menyiapkan ratusan kambing lagi,” ujarnya. Di Depok, Jabar, setidaknya empat spanduk besar 20 x 50 meter bertuliskan ”Mall Hewan Qurban H Doni, di depan ruang pamer sudah menarik perhatian. Sekitar 200 ekor sapi tumplak di bangsal seluas 2.000 meter persegi. Ternak dimanjakan dengan alas matras untuk berbaring, juga kipas angin yang tak hentinya mengusir gerah. Setiap jam, petugas sigap membersihkan kotoran supaya sapi-sapi rileks. Pikap dikerahkan mengangkut semua limbah pukul 06.00. Sapi-sapi juga dimandikan dan disikat, bahkan sampai setiap hari untuk tipe tertentu. Calon pembeli pun leluasa melihat-lihat tanpa berimpitan dengan hewan tersebut. Jika harganya klop, mereka bertransaksi di ruang yang nyaman dengan penyejuk ruangan, kursi empuk, dan disuguhi minuman.

Aplikasi canggih semakin kentara untuk melengkapi pembayaran tunai dengan kartu kredit, QRIS, dan transfer antar bank. Bangunan itu beralamat di Jalan Akses UI. ”Bukan saya yang menyebut mal, tapi konsumen,” ujar pemilik Mall Hewan Qurban H Doni, Rumdoni (59). Usaha itu dimulai tahun 2004. Kemutakhiran sudah diterapkan dengan digitalisasi untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi kurban. Konsumen bisa mengamati, harga, status sapi sudah terjual atau belum, dan beratnya. Hewan di Mall Hewan Qurban H Doni dibanderol mulai Rp 17 juta. ”Beratnya, 260 kg sampai 300 kg. Yang duitnya pas-pasan boleh dapat keringanan Rp 1 juta-Rp 2 juta,” ucap Doni. Mall Hewan Qurban H Doni tersebar di Cisalak dan Tapos, Depok, serta Cileungsi. Pemburu kurban juga berdatangan dari Cianjur, Serang, dan Sukabumi, bahkan ekspatriat Tajikistan, Bosnia, Uzbekistan, Australia, hingga AS membeli sapinya. (Yoga)

Rakyat awam, beserta rakyat Indonesia lainnya, terperangah minggu ini soal Tapera. Soal tabungan dan gotong royong. Sejatinya, tabungan adalah keputusan sukarela untuk menyimpan dana di sebuah tempat, bisa diambil sang pemilik tiap saat. Apabila penyetoran dana diwajibkan pihak lain itu namanya iuran dan normalnya untuk manfaat seketika. Iuran RT menghasilkan pengangkatan sampah dan siskamling. Iuran BPJS menjamin layanan kesehatan. Begitu juga gotong royong, kuncinya di kerelaan hati. Kalau keharusan beramai-ramai, itu namanya mobilisasi. Sekarang muncul Tapera yang otomatis memotong 3 % gaji pekerja di atas UMR untuk membantu warga negara berpenghasilan di bawah Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan mendapat rumah pertama.

Mekanismenya 2,5 % ditanggung pekerja, 0,5 % ditanggung pemberi kerja. Pekerja berpenghasilan di atas batas bantuan tadi tidak bisa mengakses Tapera sampai setelah pensiun. Setelah kena PPh (5-35 % tergantung tingkatan), 3,5 % BPJS Ketenagakerjaan, 1 % BPJS Kesehatan, masih kena lagi potongan 2,5 % itu berat. Intinya, membayari rumah orang lain, sambil mencicil rumah sendiri, ditambah deg-degan pengembalian di belakang hari. UMR Jakarta 2024 dipatok Rp 5,07 juta. Anggap ada pasangan beranak dua dengan gaji Rp 9 juta, sekitar 80 % (Rp 7,2 juta) habis untuk kebutuhan rutin empat manusia, termasuk cicilan hunian dan potongan resmi lainnya.

Sisa Rp 1,8 juta harus dicukupkan untuk dana darurat, menabung atau sesekali rileks sekeluarga. Potongan Tapera Rp 225.000 mungkin terlihat sepele, tapi diambil dari bantalan yang cukup tipis dan nilainya bisa mengongkosi tukang kalau hunian mendadak bocor atau sebulan sekali menyenangkan anak ke Ancol atau tempat piknik lainnya. Sementara itu, mereka tak berhak mengakses Tapera. Anggap usia 30 tahun saat mulai dipotong dan karier biasa saja, yang artinya pendapatan akan selalu kejar-kejaran dengan kebutuhan dan inflasi, apa signifikansi Tapera senilai mungkin Rp 100 juta dalam 25 tahun lagi. Lantas Tapera ini untuk kepemilikan rumah masa depan siapa?

Asumsi di atas cukup lunak dibandingkan kerasnya realitas. Belum lagi jika harus mengongkosi kuliah adik, menghidupi orangtua, dan mertua lansia, atau kadang menolong saudara lain yang lebih susah. Bahkan yang kelas bergaji tidak mepet layak protes karena dipotong terus untuk dinikmati nun jauh di depan dengan segala risikonya.. Beda dengan iuran BPJS yang seketika berhak dinikmati, terlepas banyak kalangan mampu memilih membayar tanpa menggunakannya. Bahwasanya Apindo dan KSPI sama-sama keberatan, padahal biasanya berseberangan, sudah pertanda betapa hal ini tidak bijak. Mungkin Apindo, KSPI dan para akademisi perlu bersatu mengajukan uji materi ke MK. Alih-alih menuju Indonesia Emas, adanya sih ini Indonesia cemas. (Yoga)