Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi mengatakan, pemeriksaan terhadap 1.600 bus pariwisata tersebut berlangsung selama sebulan terakhir di pul bus serta destinasi wisata di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar. Fahmi menyebutkan, 36 % bus diketahui tidak layak jalan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Ketidaklayakan karena faktor administrasi, antara lain karena kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR) yang tidak aktif lagi. Selain itu, pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK yang belum diperpanjang atau habis masa berlakunya. ”Pelanggaran teknis yang kami temukan, antara lain sistem pengereman yang tidak maksimal serta ada lampu yang mati dan kaca yang pecah,” papar Fahmi, Senin (17/6) di Bandung, Jabar.

Fahmi menuturkan, mayoritas bus wisata yang diperiksa petugas BPTD Jabar berasal dari luar wilayah Jabar. Bus yang diperiksa rata-rata berusia kurang dari 15 tahun. Terkait temuan pelanggaran itu, BPTD Jabar telah memberikan sanksi kepada pemilik bus wisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, serta teguran kepada pengemudi hingga pemilik bus. ”Kami akan terus memeriksa bus wisata yang memasuki Jabar demi mencegah terjadinya kecelakaan. Upaya ini bersinergi dengan pihak kepolisian dan jajaran dinas perhubungan di daerah setempat,” ucapnya.

Sebelumnya, bus wisata Trans Putera Fajar yang membawa rombongan karya wisata dari SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Kabupaten Subang, 11 Mei 2024. Bus mengalami kegagalan pengereman sehingga meluncur tidak terkendali lalu terguling dan terseret sejauh puluhan meter. Akibat kecelakaan itu, 11 orang tewas, sementara 53 orang lainnya mengalami luka-luka. Polda Jabar telah menetapkan tiga tersangka terkait kecelakaan tersebut, yakni Sa sebagai sopir,A sebagai pengelola bus, sertaAI sebagai pemilik bengkel karoseri dan pengelola bus. (Yoga)

Ulah sejumlah turis di Bali kembali memancing sorotan, terutama di jagat maya. Beberapa waktu lalu, viral seorang turis asal Inggris membawa kabur sebuah truk, kemudian berkendara ugal-ugalan di Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Aksi DAAH (50) itu dihentikan di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Minggu (9/6). Ia ditangkap pihak keamanan bandara bersama kepolisian. DAAH ditahan di Polsek Kuta Utara. Kasus terbaru, pria asal Jerman berinisial HBT (37) merusak vila yang ditempatinya di Kuta dan mengancam karyawan vila tersebut, Sabtu (15/6). HBT melawan polisi ketika hendak ditahan. Polisi bersama warga setempat akhirnya dapat mengamankan HBT, lalu membawanya ke Polsek Kuta.

Dari keterangan Polda Bali, HBT juga menjadi terlapor dalam kasus penganiayaan terhadap warga di Kota Denpasar, yang juga ramai disoroti di media sosial. Kamis lalu, selain terkait kasus perusakan di Kuta. Perilaku tak pantas beberapa turis di Bali itu direspons Menparekraf/Kepala Baparekraf, Sandiaga Uno. Menurut dia, popularitas Indonesia sebagai destinasi yang tengah membaik pascapandemi Covid-19 bisa tergerus citra positifnya. Ketika menghadiri konferensi pers acara penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) Ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort, Nusa Dua, Jumat lalu, Sandiaga meminta seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk bersama-sama memperhatikan perilaku turis asing di destinasi wisata.

Laporan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, hingga 7 Juni 2024, sebanyak 135 orang asing sudah dideportasi dari Indonesia melalui Bali sejak awal 2024. Sebanyak 77 orang asing dideportasi lantaran melanggar izin tinggal (overstay) dan 58 orang asing lainnya dideportasi akibat tidak menaati peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Kakanwil Kemenkumham Balli, Pramella Yunidar Pasaribu menegaskan, warga negara asing yang melanggar aturan hukum Indonesia akan diproses secara pidana sampai menjalani hukumannya sebelum dideportasi. Pramella mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan. Warga diminta aktif segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di wilayahnya kepada pihak berwenang. ”Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Jikalau ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” katanya. (Yoga)

Sejak 1,5 tahun terakhir, Rusmiyati (60) tinggal di gubuk berdinding tripleks, bertiang kayu, beratap seng di atas lahan 1,5 x 2 meter, di samping anak Kali Pulo, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Rusmiyati hidup sebatang kara, suaminya, Ali, meninggal 30 tahun silam. ”Semenjak ditinggal suaminya, Rusmiati hidup berpindah-pindah,” kata tetangga Rusmiyati, Veni, Senin (17/6). Gubuknya tidak teraliri listrik dan air bersih. Di kala malam, Rusmiyati mengandalkan lilin. Dia bersandar pada kebaikan tetangganya yang menyalurkan air bersih setiap hari. Pada Sabtu (8/6) malam, lilin diduga menyulut amuk api. Hanya dalam 10 menit, gubuk itu habis dilahap si jago merah. Udin (50) tetangga Rusmiyati menjadi orang pertama yang melihat kebakaran itu. Lidah api mencapai ketinggian 4 meter. Udin dan sejumlah warga mengambil air dari kali untuk memadamkan amuk api. Ketika petugas pemadam tiba, api sudah padam. Mereka menemukan jasad Rusmiyati di dalam gubuk dan membawanya ke RSUP Fatmawati, Jaksel.

Ketua RW 007 Odie Agam menghubungi keluarga Rusmiyati di Bumiayu, Malang, Jatim dan Balaraja, Tangerang, Banten. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika keluarga tidak mau menerima jasad Rusmiyati dan menyerahkan kepada RW untuk memakamkannya, karena mereka tidak punya biaya. Odie kenal keluarga Rusmiyati karena pada awal tahun, Rusmiyati sempat pulang ke rumah saudaranya di Balaraja karena sakit. Setelah dua bulan dirawat, Rusmiyati pulih dan kembali tinggal di gubuk tersebut. Di dekat gubuk Rusmiyati ada dua TPU, yakni TPU Jati Padang dan TPU Jeruk Purut, Jaksel. Hanya saja, yang boleh dimakamkan di TPU Jati Padang adalah yang memiliki silsilah keluarga dari warga setempat. Untuk pemakaman di TPU Jeruk Purut membutuhkan dana   Rp 3,5 juta. Walau sudah 30 tahun tinggal di kawasan itu, Rusmiyati tak pernah mau mengurus administrasi kependudukan.  Kami sudah menawarinya membuat KTP Jakarta, tetapi dia tidak mau,” ucap Odie.

Atas kesepakatan warga, Rusmiyati tetap memperoleh bansos karena memang membutuhkan. Di RW 007 ada 4.000 keluarga dan dari jumlah itu sekitar 250 keluarga berhak mendapatkan bantuan. Sejak suaminya meninggal, Rusmiati bekerja sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangganya. Namun, saat sudah lanjut usia, dia mengemis dan memulung, di antaranya di halte SDN 5 Pejaten Barat. Hidup Rusmiyati merupakan gambaran dari kerasnya kehidupan Jakarta. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 4,44 % atau turun 0,09 % dibanding Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 %. Pengamat Sosial dari UI, Devie Rahmawati, berpendapat situasi yang dialami Rusmiyati merupakan gambaran dari kerasnya kehidupan Jakarta, terutama untuk kaum lansia yang tidak berdaya. Dari situasi ini, seharusnya pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh memastikan warganya tidak telantar. (Yoga)

Di masa sekarang, teknologi digital ibarat dua sisi pedang tajam bagi seni pertunjukan, yaitu menjadi problem sekaligus solusi. Namun, publik meyakini seni pertunjukan akan mampu bertahan, bahkan bisa lebih berkembang. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan digital beserta segala hiburan di dalamnya berkontribusi menyurutkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan. Namun, di sisi lain, ia bisa menjadi sarana untuk melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan khas Indonesia. Seni pertunjukan yang mulai ditinggal peminatnya dilihat publik sebagai problem utama bagi para pekerja seni pertunjukan saat ini. Hal itu diungkapkan oleh sepertiga responden jajak pendapat Kompas yang dilakukan 5-8 Juni 2024. Menurut responden, menurunnya ketertarikan masyarakat pada seni pertunjukan itu terjadi baik pada sisi pekerja seni maupun penikmat seni.

Artinya, minat masyarakat untuk menjadi pekerja seni pertunjukan berkurang. Begitu juga animo masyarakat sebagai penonton seni pertunjukan. Situasi ini berdampak luas pada berbagai lini industri seni. Dari sisi produksi, berkurangnya ketertarikan masyarakat itu berpengaruh pada jumlah SDM yang berkecimpung dalam seni pertunjukan, karena seni pertunjukan dianggap kurang menjanjikan secara popularitas dan ekonomi. Saat ini, seperti terekam dalam hasil jajak pendapat Kompas, publik memang masih kerap menonton seni pertunjukan. Sebanyak 65,3 % responden mengaku dalam setahun terakhir masih menonton seni pertunjukan. Bahkan, empat dari sepuluh responden baru menikmati pertunjukan kesenian, seperti teater, sandiwara tradisional, drama, seni tari, atau komedi pada bulan lalu.

Hanya saja, banyak di antaranya menikmati seni pertunjukan itu dari acara yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat hingga pemerintah desa maupun pihak swasta. Mereka yang terakhir menonton seni pertunjukan di acara-acara itu ada 29,3 %. Acara-acara itu biasanya merupakan pertunjukan bagi masyarakat secara gratis, seperti festival yang menampilkan tari-tarian atau pesta peringatan hari tertentu dengan hiburan seni pertunjukan. Turunnya minat terhadap seni pertunjukan secara tidak langsung berkaitan dengan berkembangnya media digital dan hiburan. Sebanyak 19,4 responden meyakini hal itu menjadi tantangan bagi para pekerja seni. Penampilan seni pertunjukan yang biasa digelar mulai dari lingkup terkecil di desa hingga kota/kabupaten bersaing dengan acara-acara televisi, serial di video on demand, ataupun tayangan hiburan lainnya di Youtube.

Namun, teknologi digital juga menjadi sarana baru bagi peminat seni pertunjukan untuk menonton penampilan seniman di layar digital. Pada 2018, hanya 48,8 % penduduk menyaksikan pertunjukan seni melalui platform televisi, radio, Youtube, dan media sosial. Tiga tahun kemudian, persentasenya meningkat menjadi 59,11 %. Sejumlah sanggar atau lembaga seni serta pemerintah rutin menayangkan pertunjukannya di platform digital. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi seni pertunjukan untuk tetap relevan memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat, juga penting agar seni pertunjukan dapat berkembang mengikuti zaman. Pendampingan dan penggerak dalam mengolaborasikan seni pertunjukan ke ranah digital juga dibutuhkan mengingat tak setiap sanggar atau komunitas seni pertunjukan punya kapasitas terkait hal itu. (Yoga)

Tewasnya dua difabel dalam musibah kebakaran di Kota Banjarmasin, Kalsel tak pernah lekang dari ingatan Slamet Triyadi (52), difabel netra. Peristiwa getir itu mendorongnya berbuat sesuatu. Kesempatan pun tiba ketika ada ajakan berkolaborasi membuat panduan kesiapan bencana inklusif. ”Dari kejadian itu, saya lalu berpikir perlu adanya petunjuk atau panduan bagi difabel agar bisa menyelamatkan diri dari bencana atau musibah kebakaran ataupun banjir,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjarmasin itu saat ditemui, Minggu (19/5). Bagi Slamet, petunjuk atau panduan kesiapan bencana inklusif difabel sangat penting dan dibutuhkan, mengingat Banjarmasin termasuk kota yang kerap dilanda kebakaran dan pernah dilanda banjir besar tahun 2021. ”Sebagai difabel netra, saya sering bingung harus berbuat apa saat kebakaran. Jangan-jangan bukan lari menjauhi api, tetapi malah mendekati api,” ujarnya.

Slamet ingin agar difabel setidaknya bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat terjadi bencana. Jika kondisinya tak memungkinkan, peran serta orang-orang atau warga di sekitarnya sangat diperlukan. Dalam hal ini RT harus berperan dalam penyelamatan difabel. Di samping RT, pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah terkait juga harus berperan. Petugas pemadam kebakaran atau anggota BPBD perlu segera melakukan operasi pertolongan ketika mendapat informasi keberadaan difabel dari RT. Slamet bertemu Desy Pirmasari, wanita berdarah Dayak dan Banjar, dosen di Universitas Leeds, Inggris. Slamet mengutarakan niatnya membangun kesadaran bencana bagi kaum difabel. ”Saya tak menyangka, gayung bersambut. Ibu Desy langsung menindaklanjuti rencana kami,” katanya.

Dengan dukungan dana dari Economic Social Research Council (ESRC) Inggris dan Gender Generation and Climate Change (Generate), Desy bersama Katie McQuaid dari Universitas Leeds berkolaborasi dengan PPDI Kota Banjarmasin dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Banjarmasin mengerjakan proyek Kayuh Baimbai. ”Proyek Kayuh Baimbai mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2023. Kami merekrut 15 disability liaison officers (DLO) untuk survei kepada difabel yang ada di tujuh kelurahan,” ucap bapak dua anak ini. Tujuh kelurahan di Banjarmasin yang disurvei dijadikan sampel survei karena mayoritas anggota PPDI dan HWDI tinggal di daerah tersebut. Berdasar data terakhir tahun 2015, jumlah anggota PPDI Banjarmasin 400 orang. Namun, jumlah keseluruhan difabel di Banjarmasin diperkirakan 3.000 orang. ”Jumlah difabel yang kami survei dalam proyek Kayuh Baimbai lebih dari 300 orang,” ujarnya. Proyek Kayuh Baimbai dilaksanakan dalam tiga tahap.

Pertama, perekrutan DLO dan lokakarya bagi DLO. Kedua, lokakarya peningkatan kapasitas DLO dan pelaksanaan survei. Ketiga, lokakarya rancangan bersama, penyusunan panduan, dan diseminasi. Dokumen Kayuh Baimbai, rancangan bersama panduan kesiapan bencana inklusif difabel diluncurkan pada 25 April 2024. Panduan ini dibuat untuk difabel dan lingkungan sekitarnya, komunitas, tim darurat, masyarakat umum, dan pemangku kebijakan. Harapannya, difabel selalu dilibatkan dalam ragam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan aksesibilitas untuk difabel. Saat terjadi bencana, disebutkan apa saja yang boleh dan tak boleh dilakukan difabel, warga sekitar, dan petugas atau tim siaga bencana. Menurut Slamet, kini, mereka masih bekerja menempel stiker di depan rumah warga difabel, yang  bertujuan agar warga sekitar dan tim evakuasi bencana mengetahui keberadaan difabel dan  bisa secepatnya menolong saat terjadi bencana. Setelah penempelan stiker, akan dilakukan diseminasi panduan kesiapan bencana inklusif difabel ke kelurahan dan sekolah-sekolah. (Yoga)

Solidaritas antarmenteri di kabinet menjadi kunci untuk menjaga keberhasilan  pemerintah hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta transisi dan keberlanjutan program pembangunan ke pemerintah yang baru. Lebih dari itu,  ketidakharmonisan di tubuh kabinet  juga menyebabkan terganggunya layanan publik. Untuk itu semua kabinet periode ke-2 pemerintahan Jokowi harus  fokus bekerja sampai akhir masa jabatan dan berupaya untuk tidak memberikan pernyataan yang kontradiktif.

Apalagi, bila ini dilakukan untuk kepentingan politik pribadi, misalnya, 'mencari muka' ke pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kalau '(mencari muka') motivasinya, karena ingin dinilai baik oleh Pak Prabowo, menurut saya (ini) caranya salah. Harusnya bekerja saja dengan sebaiknya tanpa membuat noise pada publik sehingga publik melihat seperti apa suatu masalah," ujar pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat. 

Menurut Achmad, selain para menteri   harus fokus bekerja sampai akhir jabatan dan berupaya untuk tidak memberikan pernyataan yang kontradiktif, setidaaknya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menjaga solidaritas di kabinet Indonesia maju (KIM). "Yang satu harus datang dari Presiden (jokowi) langsung," kata dia. (Yetede)

Revisi Kebijakan Full Call Auction (FCA) yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). meski demikian, pergerakan indeks akan dibayangi sejumlah sentimen negatif dari dalam dan luar negeri selama tiga hari perdagangan di pekan ini, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang pada akhir pekan lalu ditutup di Rp 16.394. Tercatat IHSG ditutup melemah 1,40% ke level 6.734,83 pada akhir pekan lalu. Dalam jangka pendek IHSG akan berada di level support 6.696 dan resistance 6.846. Adapun hasil review penerapan mekanisme FCA dalam Papan Pemantauan Khusus yang berlaku sejak 25 Mei 2024 silam, terdapat penyesuaian pada empat kriteria utama yakni nomor 1,6,7, dan 10. (Yetede)

Industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik debitur per maret 2024 mencapai Rp 2.079,77 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,57% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Angka tersebut naik dibandingkan  dengan 2023 yang mengalami kontraksi 5,36% (yoy) menjadi Rp 2.028,02 triliun. Namun, mulai melandai dibandingkan posisi Januari 2024 yang tumbuh 9,23% (yoy) mencapai Rp2.101,93 triliun. Adapun, pertumbuhan kredit menganggur tertinggi berasal dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4, yang tumbuh 11,34% (yoy) menjadi Rp 762,33 triliun. Sementara itu, KBMI 3 mencatatkan undisbursed loan senilai Rp 825,91 triliun, meningkat 8,69% (yoy) per Maret 2024. Di samping itu OJK juga mencatat undisbursed loan KBMI 2 sebesar Rp 378,92 triliun, naik 2,77% (yoy) per maret 2024. (Yetede)

Prospek bisnis pergudangan yang cenderung kebal (defensive) dan industri logistik-transportasi  yang bertumbuh pesat selama tiga tahun terakhir, membuat bisnis pergudangan dan penyimpanan kelolaan  PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) tampak menggiurkan, Peluang itu tampaknya sigap ditangkap oleh PT Provident Investasi bersama Tbk (PALM) untuk menggemukkan portfolio dan mencetak  pundi-pundi keuntungan di tahun ini. Tak tanggung-tanggung, emiten Garibaldi 'Boy' Thohir ini pun tengah melancarkan aksinya untuk menjadi pengendali utama MMLP.

Data Biro Pusat Statistik memperlihatkan, selepas pandemi Covid-19, industri logistik dan transportasi yang merepresentasikan 6% dari total ekonomi nasional, menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat, mencapai 20% pada 2021-2022 dan 14% di 2022-2023. Tak mengherankan, PT Suwarna Arta Mandiri yang merupakan anak usaha PALM, kepincut menggelar penawaran tender sukarela untuk menjadi satu-satunya pengendali saam MMLP. (Yetede)

Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya menyiapkan revisi ketentuan papan pemantauan khusus dengan skema full periodic call auction (FCA). Tapi, poin-poin revisi dinilai kurang nyus atau serba tanggung dan tambal sulam. Sebagai gambaran, penerapan papan khusus dengan skema FCA mulai 24 Maret 2024 itu telah memicu kontroversi. Apalagi setelah FCA menjerat saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), pemilik market cap terbesar di bursa. Pasar saham sempat terguncang, dan aturan FCA pun dibanjiri protes. Nah, melalui rencana revisi, BEI akan mengubah sejumlah ketentuan papan pemantauan khusus. Berdasarkan draf revisi yang diterima KONTAN, dari 11 kriteria FCA yang bisa menjerat emiten, BEI merevisi empat kriteria, yakni kriteria nomor 1, 6, 7, dan 10. Usai direvisi, BEI menetapkan ketentuan masuk PPK FCA diubah jadi harga dalam tiga bulan terakhir kurang dari Rp 51. Emiten juga telah membagikan dividen tunai yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika revisi kriteria ini kelar, saham BREN bakal lepas dari jerat FCA karena sudah menghuni papan FCA selama 18 hari sejak 29 Mei 2024.

Selain BREN, saham PT MNC Energy Investment Tbk (IATA) dan saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) juga bisa keluar dari mekanisme perdagangan FCA. Dua emiten milik taipan  Hary Tanoesoedibjo itu masuk papan khusus pada 31 Mei 2024. Secara umum masih banyak saham yang berpotensi keluar  dari jeratan FCA jika BEI merevisi aturan tersebut. Sejauh ini, dalam catatan KONTAN, ada 230 saham dari 927 emiten di bursa yang terjerat FCA dengan berbagai macam kriteria. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, saat ini BEI menunggu tanggapan dari pelaku pasar terkait revisi  aturan Nomor I-X. "Kami masih menunggu tanggapan dari seluruh stakeholders sebelum memberlakukan peraturan," katanya, kemarin. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, kehadiran papan khusus bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, serta meningkatkan perlindungan investor. Ihwal poin-poin revisi kriteria FCA, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai rencana revisi FCA masih tanggung dan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh pelaku pasar.