Industri barubara diramaikan wacana China membatasi impor batubara. Padahal, China adalah salah satu negara pengimpor batubara terbesar. Hingga Mei 2019, data impor barubara China masih naik 8,6% dari bulan sebelumnya. Analis Jasa Utama Capitas Sekuritas, Chris Apriliony, menilai pembatasan ini membuat perusahaan Indonesia harus mencari pasar lain. Untungnya, di negara berkembang lain, seperti Korea dan India, konsumsi batubara sedang meningkat. Untuk itu, Chris menyarankan wait and see pada emiten batubara. Sebab, kebijakan domestic market obligation (DMO) tak sebesar ekspor nasional. Kebutuhan PLTU belum bisa diandalkan.

bank Indonesia tengah menggodok platform pembayaran yang diberi nama BI Fast Payment. Platform ini dijanjikan akan menghadirkan layanan realtime dan nonstop serta berbiaya murah. Dengan efisiensi itu, bank sentral akan berupaya menurunkan biaya transfer interbank dari sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 3.500 sekali transaksi. Targetnya, bulan Juli mendatang sistem ini akan mulai uji coba. Namun, perusahaan switching mengaku belum mengetahui konsep BI Fast Payment secara keseluruhan. Sosialisasinya dinilai kurang.

Penurunan biaya transfer interbank akan berdampak pada peningkatan komisi bagi perusahaan switching maupun perbankan. Namun, dampaknya bergantung pada elastisitas trafik transaksi.

Revisi PP 23/2010 tentang pertambangan mineral dan batubara terganjal paraf Menteri BUMN. Menteri BUMN meminta BUMN sebagai kepanjangan tangan negara mendapatkan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam.

Sejumlah lembaga negara terlibat dalam penerbitan paket regulasi ini. Pasalnya ada satu paket PP tentang perpanjangan izin dan perubahan status  PKP2B menjadi IUPK. Selain itu, ada pula aturan terkait perpajakan dan penerimaan negara dari bidang usaha batubara.

Kemkominfo segera merespons permintaan Kementerian Kesehatan untuk memblokir iklan rokok di internet. Meski demikian, para produsen rokok meyakini penjualan rokok tak terganggu pemblokiran iklan rokok di internet. Pemblokiran dilakukan terhadap iklan yang memunculkan wujud rokok. Hal serupa sudah diberlakukan pada iklan rokok di televisi. Aturan ini termaktub dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 46 ayat (3) butir c. Selain UU 36/2009, setidaknya ada 200 regulasi yang mengikat Industri Hasil Tembakau (IHT). Gabungan Perserikatan Pengusaha Rokok Indonesia (Gappri) mengaku pihaknya siap mematuhi aturan.

Indonesia bisa menyusul nasib Indonesia yang kehilangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat. Sebelumnya, AS mencabut GSP India karena defisit neraca perdagangan dengan India sudah melebihi batasan defisit negara berkembang. Padahal AS memberikan fasilitas GSP hanya kepada negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan.

Hal serupa bisa terjadi terhadap Indonesia. Meski, surplus Indonesia tahun 2018 sudah turun dibanding dengan surplus 2017. AS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Indonesia agar membuka akses pasar kalau mau terus mendapatkan fasilitas GSP. Pencabutan GSP bisa memberi dampak negatif bagi pelaku ekonomi. Direktur Eksekutif Core Indonesia berharap, Indonesia bernegosiasi kuat untuk mempertahankan fasilitas GSP ini.

Menteri PUPR mengaku hingga saat ini belum menandatangani beleid kenaikan harga rumah bersubsidi. Sebab, Kementerian PUPR masih mendiskusikan rencana kenaikan ini dengan pengembang dan juga Real Estate Indonesia (REI). Pemerintah ingin memastikan kenaikan harga patokan rumah subsidi sesuai dengan perhitungan pengembang. Meski demikian, kenaikan harga rumah subsidi tidak akan terlalu besar sekitar Rp 10 juta. Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra) menilai kenaikan harga rumah subsidi sudah tepat. Angka tersebut sudah memperhatikan tiga faktor. Pertama, menyesuaikan inflasi. Kedua, peningkatan kualitas standar bahan baku terutama besi. Ketiga, kenaikan nilai kurs rupiah terhadap dollar AS.

Sejak September 2015 hingga saat ini, tim ekonomi Presiden sudah melahirkan 16 paket kebijakan ekonomi. Baik lewat sejumlah beleid baru maupun melakukan relaksasi aturan yang sudah ada. Namun, ternyata investasi masih jauh dari harapan. Bahkan, peluang menarik investasi seiring dengan adanya perang dagang AS-China tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.Hasilnya, realisasi investasi sepanjang tahun tidak sesuai dengan ekspektasi. BKPM menjelaskan, perlambatan pertumbuhan investasi disebabkan sejumlah hal, a.l. kurangnya eksekusi kebijakan, hambtan faktor eksternal, serta transisi perizinan ke sistem Online Single Submission (OSS) yang belum sempurna. 

Untuk membuat daya tarik investasike Tanah Air, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Sejumlah kebijakan yang segera dirilis itu a.l. mencakup fasilitas fiskal terkait dengan super deductible tax, penyempurnaan OSS, hingga finalisasi penyempurnaan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terkait dengan revisi penyelenggaraan KEK, selain insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance, pemerintah juga akan memberikan keringanan pajak pada PPh pribadi untuk KEK di sektor jasa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. 

Perusahaan asal Amerika Serikat Forever Oceans memulai langkah awal investasi di Sulawesi Utara untuk mendirikan budi daya perikanan dengan nilai sekitar Rp700miliar. CEO Forever Oceans Jason Heckathorn menerangkan, nilai investasi yang ditanamkan di Sulut mencapai sekitar US$50 juta. Perusahaan tersebut berfokus pada pendirian perusahaan di Indonesia dan perekrutan tenaga kerja. Forever Oceans adalah perusahaan Amerika Serikat yang merupakan spin off dariLockheed Martin yang bergerak di bisnis kedirgantaraan, keamanan dan teknologi global. Perusahaan ini mengaplikasikan teknologi perintah jarak jauh di dunia pertahanan untuk kebutuhan budidaya perikanan. Perusahaan tersebut akan membuat budidaya ikan kue atau amberjack di beberapa titik di perairan Sulut. Budidaya akan dilakukan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai atau offshore.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan perlu adanya undang-undang yang memberikan perlindungan data pribadi seiring dengan terus meningkatnya volume transaksi di sektor teknologi finansial atau tekfin di Indonesia. Dari sejumlah tekfin di Indonesia, peer to peer lending relatif lebih tertib dalam menerapkan perlindungan data nasabah dibandingkan dengan segmen industri lainnya yang terkait dengan perkembangan teknologi. Salah satunya yakni segmen e-commerce  yang belum lama ini sempat mengalami soal kebocoran data. Namun demikian, masih ada celah bagi terjadinya penyalahgunaan data pada P2P lending  karena tidak dipayungi hukum sekelas undang-undang (UU) untuk memenjarakan oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk itu, OJK mulai awal tahun ini telah melarang penyelenggara P2P lending untuk mengakses semua data nasabah, kecuali microphone, lokasi, dan kamera. Hal ini dibutuhkan untuk kepentingan electronic know your customer (e-KYC). Pelarangan akses data pribadi yang berlaku saat ini bersifat temporer bagi penyelenggara P2P lending, mengingat belum adanya UU terkait perlindungan data konsumen secara mendetail.

Pemerintah akan membuka keran impor bibit ayam nenek/bibit indukan/bibit ayama utama (grand parents stock/GPS) sebesar 787 ribu ekor tahun ini. Impor ini diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging ayam ras pada 2021 yang mencapai 3,69 juta ton, pada tahun tersebut konsumsi daging ayam per kapita diasumsikan sebesar 13,5 kilogram per tahun dan jumlah penduduk 273.984.000 jiwa.