Saat ini pencapaian inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan internet of things, mengubah lanskap bisnis global. Digitalisasi di level dunia saat ini menghadirkan kemudahan dan membuka peluang besar bisnis baru. Tak terhitung usaha rintisan lahir disokong teknologi digital, yang membuat investor berlomba-lomba menanamkan modalnya.

Di Hongaria, menurut perdana menteri Hongaria Viktor Orban digitalisasi mendongkrak perekonomian sebanyak 25% GDP. Tahun 2010, Hongaria mengalami resesi dan menjadi salah satu negara eropa dengan angka pengangguran tertinggi. Kini sekitar 400.000 penduduk Hongaria (10% populasi) diserap industri digital dan pengangguran berkurang drastis. 

Infrastruktur teknologi menjadi tulang punggung industri digital. Konektivitas internet diperkuat sehingga akses digital membaik. Hal yang sama sudah dirintis Vietnam yang juga aktif dalam mengembangkan ekonomi digital dan mendorong digitalisasi ASEAN.

Indonesia memiliki beberapa usaha rintisan yang dibawa ke dalam forum yang membahas masa depan dunia di era digital, seperti : Ruangguru, Bahaso, Pandi dan Aruna. Perkembangan start up di Indonesia luar biasa dan didukung dengan perkembangan infrastruktur digital Indonesia (jejaring internet Palapa Ring).

Pemerintah India berjanji menyamakan tarif bea masuk sawit olahan impor (refined bleached deodorized palm oil/RBDPO) dari Malaysia dan Indonesia. India selama ini mengenakan bea masuk berbeda, yakni 45% untuk produk asal Malaysia dan 54% untuk produk asal Indonesia sehingga dinilai merugikan Indonesia.

Terkait impor sapi dari India, Kementerian perdagangan memberikan kesempatan lebih luas kepada India untuk mengekspor sapi ke Indonesia sesuai kebutuhan. Selama ini, alokasi izin impor sapi dari India sebanyak 100.000 ton per tahun. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo menambahkan, India mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia tahun lalu yang mencapai 8 miliar dollar AS. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional perlu melakukan perdagangan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor produk emas ke India karena kebutuhan emas di India cukup besar. Sebaliknya, Indonesia dapat mengimpor bahan kimia untuk farmasi dari India untuk mengurangi ketergantungan impor dari China. 

PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Panjang Lampung, mulai menerapkan digitalisasi tata kelola pelabuhan. Sistem ini strategis mengoptimalkan layanan pengiriman logistik.

Selain peti kemas, sistem digital juga akan diterapkan pada tujuh terminal di pelabuhan Panjang. Selain itu, sistem pergudangan dan keuangan juga telah terintegrasi dengan sistem digital tersebut. General manager PT Pelindo II Cabang Panjang Drajat Sulistyo menjelaskan, sebelum penerapan sistem gerbang otomatis, eksportir dan importir harus datang langsung ke sejumlah instansi seperti : kantor bea cukai, karantina dan pelabuhan, untuk mengurus dokumen. Kini pengguna jasa pelabuhan dapat mengunggah berkas dan pembayaran secara elektronik dari kantor masing-masing, setelah semua beres akan mendapatkan kartu (cip) yang sudah terisi data dan dapat digunakan untuk masuk ke pelabuhan. Selain itu, sopir juga sudah mendapatkan informasi lokasi penumpukan kontainer sebelum dimasukan ke dalam kapal.

Sebanyak 11 perusahaan asal Indonesia masuk dalam daftar 200 perusahaan terbaik di Asia Pasifik dengan pendapatan 1 miliar dolar AS yang dirilis oleh majalah Forbes. Mereka dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, yakni tingkat rata-rata penjualan selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan operasional, pengembalian modal, hingga proyeksi pertumbuhan selama dua satu atau dua tahun ke depan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah Adaro Energy, Bank Central Asia (BCA), Chandra Asri Petrochemical, Gudang Garam, Indah Kiat Pulp & Paper, Indofood Sukses Makmur, Japfa, Kalbe Farma, Mayora Indah, dan Sumber Alfaria Trijaya. Rilis tersebut merupakan kabar gembira bagi perusahaan-perusahaan yang namanya masuk dalam daftar. BCA berbangga dengan berhasil mencatatkan pertumbuhan 12,9 % dibanding tahun sebelumnya menjadi 12,9 triliun rupiah pada tahun 2019, sementara Kalbe Farma mencatatkan laba bersih 1,25 triliun rupiah pada semester 2019 atau naik 3.3 % di banding periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan terdampak tekanan ekonomi global, terutama tampak pada perusahaan berbasis market base domestik.

Lonjakan impor sejumlah produk tekstil di Tanah Air kian mengkhawatirkan. Pengamanan pasar domestik, baik hulu maupun hilir, lewat instrumen safeguard mendesak diterapkan untuk menyelamatkan industri tersebut dari kejatuhan. Para pelaku industri tekstil telah mengajukan usulan pengenaan safeguard terhadap produk tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Ada beberapa pos tarif yang perlu dikenai bea masuk karena terindikasi merugikan industri sejenis di dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga telah mengajukan usulan pengenaan besaran bea masuk untuk sejumlah produk, antara lain serat (2,5%), benang (5%), kain (7%), dan garmen (15%—18%). Kebijakan pengenaan safeguard secara merata dari hulu dan hilir akan menyelesaikan salah satu persoalan di sektor TPT selama ini, yakni ketidakseimbangan pola perlindungan perdagangan. Di sisi lain, produk kain dikenai bea masuk 0%. Alhasil, terjadi lonjakan impor di produk kain. Selain itu, selama ini banyak terjadi praktik kecurangan dalam proses impor produk tekstil. Salah satunya dilakukan para produsen tekstil dari luar negeri dengan skema under invoice. Para produsen sengaja membanting harga produknya agar tetap bisa diterima di negara tujuan meskipun sudah dikenai bea masuk.

Stagnansi kapasitas fiskal daerah (KFD) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang digaungkan selama 20 tahun terakhir masih belum optimal. Terhitung sejak 2017, jumlah provinsi dengan kategori KFD sangat rendah mencapai 9 provinsi. Adapun daerah dengan kategori KFD sangat tinggi tetap berjumlah 4 provinsi. Desentralisasi fiskal masih belum mampu menstimulus perekonomian daerah sehingga KFD terus stagnan akibat tidak meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Belanja pegawai di tingkat daerah perlu ditekan untuk mengatasi stagnasi kapasitas fiskal. Pasalnya, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan mencapai 26,8%. Belanja pegawai merupakan faktor pengurang dari penghitungan KFD. Moratorium perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) perlu dilakukan agar belanja pegawai dapat lebih terkendali. Selain itu, kinerja PNS juga perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus kepada daerah yang berhasil meningkatkan KFD. Insentif dapat disalurkan melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Kementerian Keuangan akan menerapkan penentuan besaran imbalan bunga mengikuti skema penentuan sanksi administratif dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dengan demikian, ke depan besarnya imbalan bunga tidak lagi sebesar 2% seperti yang berlaku saat ini, tetapi bakal ditentukan dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku secara umum. Rencananya, skema penghitungan akan disamakan dengan yang diterapkan dalam penentuan besaran sanksi administratif wajib pajak. Demi keadilan perlu diterbitkan pedoman serta standar yang jelas dan pasti agar hak setiap wajib pajak terpenuhi. Selain keadilan hukum, juga penting sebagai kompensasi atas uang yang sudah dulu dibayarkan. Kalau hal seperti ini bisa fair dan konsisten, bukan alasan pragmatis penerimaan, maka trust akan terbangun.

Pabrikan plywood diproyeksi belum akan menggeliat lantaran produknya kalah bersaing di pasar global. Penurunan bea keluar veneer diyakini membuat harga kayu lapis Indonesia menjadi kompetitif. Kinerja ekspor plywood terus mengalami perlambatan signifikan. Penurunan bea keluar veneer dapat membuat volume ekspor veneer naik dua kali lipat dalam 2 tahun. Penurunan bea keluar veneer tersebut juga dapat membuat harga kayu lapis (plywood) di pasar global menjadi kompetitif.Pengajuan penurunan bea keluar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun, Kementerian Perindustrian masih belum merestui penurunan bea keluar tersebut.

Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan sejumlah poin yang bakal diatur dalam rancangan undang-undang tentang pelonggaran pajak. Dari delapan poin yang diumumkan, dua di antaranya terkait dengan perlakuan pajak penghasilan (PPh) di pasar modal. Selain menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20%, rancangan beleid tersebut juga akan mengakomodasi tarif PPh bagi emiten yang akan menggalang dana di pasar modal. Dari tarif 30%, emiten nantinya bisa menikmati tarif 17% atas saham yang akan dijual. beleid ini juga akan memfasilitasi penghapusan PPh terhadap dividen dari perusahaan dalam dan luar negeri. Untuk relaksasi PPh pada dividen, sebelumnya pengenaan pajak dividen merupakan pengenaan pajak berganda sehingga positif bagi ekosistem di pasar modal. Inisiatif pemerintah untuk memangkas tarif PPh cukup memberikan harapan bagi perkembangan pasar modal Tanah Air. Jangan sampai syarat berbelit dan lamanya proses pengesahan beleid tersebut meredupkan harapan suplemen fiskal di pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai, regulasi yang ada masih menjadi penghambat perkembangan investasi di Indoensia. Karena itu, perlu dilakukan perubahan regulasi sehingga dapat meningkatkan jumlah investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) khususnya untuk mengambil peluang dari kondisi perang dagang antara Tiongkok-AS. Meskipun begitu, sebenarnya pemerintah sudah mempunyai beberapa kesuksesan contohnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tanpa disadari sudah 11 perusahaan asing yang masuk ke sana. Ada juga hambatan akibat adanya resistensi terhadap investor asing, padahal sebenarnya sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan perekonomian yang ujung-ujungnya dalah kesejahteraan sosial masyarakat. Kepala BKF, Suahasil Nazara, mengatakan untuk meningkatkan investasi tidak hanya berasal dari pemberian insentif. Namun, harus ada sinergi dengan pihak lain untuk mendorong pengimplementasian kebijakan terhadap investasi. Sebab pelaku usaha akan melihat keseluruhan ekosistem investasi disuatu negara sebelum memutuskan untuk menanam modal. "Banyak faktor lain yang harus dipikirkan si pemilik modal. kalau insentif pajak diberikan terus tapi ekosistem tidak diperbaiki, ya sama saja,. Mungkin orang juga ga mau investasi di Indonesia," kata Suahasil Nazara. Suahasil mengatakan bukan berarti insentif tidak perlu diberikan kepada calon investor. Namun untuk meningkatkan investasi harus ada integrasi kebijakan oleh semua pihak. Kebijakan dukungan yang saat ini dibutuhkan untuk membentuk ekosistem investasi yang baik yakni, soal ketenagakerjaan, efisensi logistik, infrastruktur dasar, jaringan telekomunikasi hingga tenaga listrik.