Perekonomian global, dalam beberapa pekan terakhir, diprediksi dan diproyeksi terus melambat. OECD dalam proyeksi terbarunya memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global sampai ke titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, dan menyatakan bahwa angka pertumbuhan kurang dari atau sama dengan tiga persen sebagai resesi. Sedikit berbeda IMF menilai perlambatan yang terjadi belum mengarah pada resesi. Perang dagang AS dan Cina jelas menjadi faktor utama pemicu ketidakpastian global, sehingga kegiatan ekonomi diwarnai oleh aksi tunggu akhir dari perang tersebut. Ada tiga kanal yang disarankan kepada pengaku kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Maria Fenech, analis kredit Calamatta Cushieri, perusahaan keuangan Malta. Kanal tersebut adalah mengakhiri perang dagang, melanjutkan kebijakan moneter yang efektif, dan diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai penopang. Akan tetapi ketiga kanal tersebut tetap dibayangi dengan skeptisme.

Aksi jual saham secara masif yang dilakukan investor asing sehingga memicu terjadinya net selling besar-besaran sepanjang Agustus-September bukan berarti terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital outflow). Investor asing hanya beralih (switching) dari saham ke Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi. Hal ini tercermin pada kenaikansignifikan kepemilikan asing di SBN. Selama September (month to date), terjadi penambahan kepemilikan asing di SBN atau pembelian bersih (net buying) sebesar Rp 18,72 triliun, dari posisi Rp 1.009,6 triliun per akhir Agustus menjadi Rp 1.028,32 triliun pada 26 September. Kenaikan kepemilikan investor asing di SBN tersebut paralel dengan nilai jual bersih (net selling) asing di pasar saham yang mencapai Rp 9,29 triliun selama Agustus dan Rp 7,25 triliun selama September, sehingga total penjualan bersih asing di pasar saham selama dua bulan tersebut mencapai Rp 16,54 triliun. Sementara itu, net buying asing di SBN sepanjang tahun berjalan tercatat sebesar Rp 113,39 triliun.

Untuk mendukung penggunaan kerndaraan listrik, Dewan Energi Nasional (DEN) menyarankan agar setiap kantor menyediakan stop kontak listrik atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lahan parkir. Tujuanya agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. "Setiap kantor diimbau untuk menyediakan stop kontak listrik di lahan parkiran sepeda motor. Untuk sepeda motor, pengisian baterai kendaraan di rumah atau kantor cukup. Sekali charge sekitar 4 jam, dapat digunakan selama lima hari untuk perjalanan dari rumah menuju kantor, dan sebaliknya," kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto usai mengikuti pawai sepeda motor listrik dari Kantor DEN menuju kantor Kementerian ESDM, Minggu (29/9).

Center of Reform (Core) Indonesia menilai, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur akan berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak tahun ini, sehingga diperkirakan hanya sekitar Rp 1.467 triliun. Angka ini setara dengan 93% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. "Saya prediksi sampai akhir tahun target penerimaan pajak sekitar 90-93% dari target APBN 2019," ujar peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada akhir pekan lalu. Sementara realisasi pajak sampai Sabtu (31/9) baru mencapai Rp 801,16 triliun atau 50,78% dari target. Ia menjelaskan, sektor manufaktur menjadi penyumbang penting bagi penerimaan pajak. Catatan BPS menunjukan, porsi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 sebesar 19,52%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan sektor ini hanya 3,4%, melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3,88%. Ia menambahkan percepatan restitusi yang dilakukan pemerintah juga ikut mengurangi penerimaan pajak kalau melihat dari setiap sektor. Sektor lain yang menyebabkan shortfall yaitu indikasi melemahnya daya beli dalam negeri. Secara terpidah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga akhir tahun diperkirakan jumlah shortfall akan mencapai Rp 140 triliun. Kondisi perekonomian global juga menyebabkan sejumlah sektor penerimaan pajak mengalami kontraksi.

DPR dan pemerintah telah menyetujui rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertanahan Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR kamis 26 September 2019. Pengesahan ini dinilai bukanya memperkuat sektor pertanahan melainkan justru akan memunculkan masalah-masalah baru.

Permasalahan tersebut tergolong sangat prinsipil, mencakup ruang lingkup, pengaturan komponen cadangan berbasis manusia dan sumber daya baik alam maupun buatan, prinsip kesukarelaan, pengelolaan anggaran serta ancaman pidana. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keamanan yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat diantaranya menyoroti masalah Pasal 4 ayat 2 dan 3 RUU tersebut. Ketentuan itu mengatur bisa digunakanya komponen cadangan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri seperti komunisme atau bahaya terorisme. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masayarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama yaitu TNI dalam upaya menghadapi ancaman militer dari luar.

Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat merekomendasikan revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020). Revisi UU Pilkada juga harus segera diselesaikan agar tidak menganggu tahapan pilkada. RUU Pilkada juga harus diselesaikan agar tidak menganggu tahapan pilkada.

Selain itu, larangan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif juga diusulkan masuk dalam revisi dua undang-undang tersebut. Mengenai larangan tersebut, Wakil ketua Komisi II fraksi PKB Nihayatul Wafiroh dan anggota komisi II fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sebelumnya larangan itu hanya diatur dalam peraturan KPU sehingga rentan digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Internet bukanlah akhir dari koran cetak. Meski demikian, koran harus berubah dengan mengonsentrasikan diri pada berita-berita yang berbobot dan berkedalaman. Philip Meyer, profesor emeritus university of north Carolina dalam bukunya Vanishing Newspaper (2004) memprediksi koran akan mati pada 2043. Pada 1990 Bill Gates juga meramal bahwa koran akan berakhir pada 2000 tetapi meleset.

Menurut Budayawan sekaligus Jurnalis Senior Sindhunata, kalau koran (cetak) bisa mengoreksi dirinya dengan baik dalam dua puluh tahun mendatang perhitungan Meyer itu tidak akan terbukti. Tapi, Jurnalis Jerman Heribert Prantl koran sendiri malah mempercepat kematianya. Pendek kata, yang dipikirkan pemilik koran hanyalah sektor mana yang bisa mendatangkan uang.

Prantl mengatakan koran justru bisa mengonsentrasikan diri pada hal-hal dan nilai-nilai seperti analisis, penggalian latar belakang, komentar tajam, pencarian bahasa yang berbobot dan menarik, investigasi hal-hal yang mendasar serta pendalaman dan kedalaman. Hal-hal dan nilai-nilai itu jelas tidak diperhatikan dunia interner karena internet lebih memburu kecepatan dan aktualitas. Senada dengan  hal tersebut Sindhunata juga mengatakan, untuk bisa menjalankan itu koran membutuhkan jurnalis-jurnalis dan redaktur-redaktur tangguh yang bisa menawarkan kedalaman, analisis, dan latar belakang atas peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga membuat pemaca merasa amat membutuhkanya.

Sriwijaya Air membatalkan beberapa rute penerbangan. Bahkan manajemen Sriwijaya Air disebut-sebut akan menghentikan layanan reservasi tiket mulai 27 September 2019. Sebab, PT GMF Aero Asia Tbk (GMFI) menghentikan dukungan maintenance kepada Sriwijaya. Kondisi ini merupakan buntut pecah kongsi antara Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group. Perpecahan bermula ketika Dewan Komisaris Sriwijaya Air mengganti sepihak jajaran direksi tanpa melibatkan Garuda Indonesia Group. Sebagai balasannya, Garuda Indonesia juga mencopot logonya di pesawat Sriwijaya Air.

Sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia bakal digantikan oleh proses otomasi pada 2030. Meski demikian, 27 juta-46 juta lapangan pekerjaan baru bisa diciptakan dalam kurun waktu yang sama. Peluang bisa dioptimalkan jika tenaga kerja di Indonesia memiliki ketrampilan baru. 

Philia Wibowo, Preseiden Direktur PT McKinsey Indonesia mengatakan, otomasi bakal mengubah struktur dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Aktivitas paling rentan diganti otomasi ialah pekerjaan yang mengandalkan aktivitas fisik berulang dan pengolahan data. Adapun pekerjaan yang sulit diotomasi antara laij manajerial yang butuh keahlian spesifik dan interaksi dengan para pihak. 

Disisi lain peluang pekerjaan baru muncul di era otomasi. Akan ada 27 juta, pekerjaan tambahan dari otomasi ini, 9 juta pekerjaan tambahan jika ada peningkatan bidang infrastruktur dan konstruksi, serta 10 juta jenis pekerjaan baru. Jadi Indonesia bisa mendapatkan keuntungan bersih pekerjaan 4 sampai dengan 23 juta pekerjaan pada 2030. 

Keputusan bisnis dan pemerintah akan semakin bergantung pada dua input yaitu data dan kecerdasan. Keberadaan teknologi digital memudahkan penggunaan dua hal tersebut dalam mengambil keputusan. 

Menurut Executive Chairman and CEO of Alibaba Group Daniel Zhang, secara garis besar ada pola permintaan dan penawaran baru sebagai proses digitalisasi. Oleh karena itu Alibaba membangun platform Alibaba Business Operating system yang memperlihatkan platform bukan semata mata infrastruktur teknologi informasi. Penggunaan komputasi awan itu juga mengintegrasikan pengguna personal, bisnis dan pemerintahan. 

CTO Alibaba Group Jeff Zhang mengatakan ketergantungan pada data tak bisa lagi dihentikan ketika menggunakan teknologi digital. Perkembangan dan industri digital kian besar. Sekitar 50% dari perkonomian China digerakan ekonomi digital dalam 5 tahun terakhir.