Hingga pekan kedua Oktober, karhutla di Jambi mencapai 126.203 hektar (naik dua kali lipat dibandingkan 2 pekan sebelumnya).Sebaran kebakaran paling luas pada areal gambut yakni 86.693 ha. Kebakaran juga melanda kawasan TN Berbak Sembilang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Di daerah lain, kebakaran juga muncul, seperti di Kalimantan Selatan. Kebakaran lahan gambut terjadi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Di Merauke jumlah titik api meningkat. Ada 53 titik api di 15 distrik. Di NTT, dua hari terakhir juga teridentifikasi 133 titik panas di 18 Kabupaten. Sebagian kawasan padang rumput berubah menjadi gurun arang.

Pemain fintech peyment semakin rajin berkolaborasi untuk meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi pada tahun ini. Mereka tidak hanya menggandeng penjual online, tetapi juga BUMN dan perusahaan swasta lain. Terbaru, DANA menggandeng mitra perusahaan pengiriman dan layanan logistik JNE. CEO&Founder DANA mengatakan kerja sama tersebut untuk meningkatkan perdagangan secara digital atau diplatform e-comerce. DANA sebelumnya berkolaborasi dengan berbagai perbankan serta pemerintahan, seperti penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, Bantuan Sosial , dan Badan Usaha Milik Desa. Berkat kolaborasi tersebut pengguna DANA sudah mencapai 20 juta per Juni 2019. CEO&Founder DANA menargetkan jumlah pengguna DANA sampai akhir tahun melebihi 30 juta.

Selain itu fintech dari BUMN Linkaja bermitra dengan Pegadaian. Kerjasama ini meliputi penyediaan titik penerimaan setoran tunai untuk menambah saldo rekening (cash in) dan penarikan tunai dari saldo rekening Linkaja (cash out). Sejak maret hingga agustus 2019 jumlah pengguna Linkaja terdaftar menjapai 32 Juta. Direktur utama Linkaja mengharapkan sampai dengan akhir tahun pengguna Linkaja mencapai 40 juta.

Sementara Direktur OVO, menyatakan bahwa fokus kerjasama dengan perusahaan transportasi, e-commerce dan ritel termasuk food and beverages. Sektor transportasi OVO sebelumnya telah bekerjasama dengan Grab. Sedangkan untuk e-comerce OVO telah bekerjasama dengan Tokopedia.

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, isu-isu global telah menjadi pemicu perlambatan perekonomian. Menteri Keuangan Stri Mulyani Indrawati merancang APBN untuk menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi gelombang tersebut. Realisasi APBN 2018 mencatat negara berhasil melampaui target untuk pertama kali sejak tahun 2011, yaitu 102,5 persen atau 1.942,3 triliun rupiah yang berarti tumbuh 16,6 persen. Meskipun 2018 sudah baik, persiapan APBN 2019 tetap harus berhati-hati. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada pada level 5,08 persen di bawah targer 5,3 persen. Faktor perlambatan ekonomi global masih mendominasi, kinerja ekspor masih berada pada zona negatif, begitupun investasi masih sulit ditebak pada paruh kedua. Kini konsumsi rumah tangga menjadi harapan pemerintah sebagai komponen pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan oleh BI sebanyak dua kali dalam beberapa bulan terakhir, ditambah dengan bantuan sosial kepada masyarakat, serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga BPJS kesehatan menjadi jurus yang digunakan. Selain melalui belanja, APBN juga didorong untuk mengstimulus perekonomian melalui pemberian insentif bagi dunia usaha yang suportif tetapi selektif. Insentif akan berdampak pada pengurangan penerimaan yang dicatat sebagai tax expenditure. Pada tahun 2018 nilainya mencapai 196 trilyun rupiah.

Sektor energi termasuk yang menjadi sorotan dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Aneka stimulus dan rencana dilakukan agar target ketahanan energi dapat dicapai. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menjelaskan Indonesia punya banyak pulau terpencil sebagai sebuah tantangan. Elektrifikasi bisa diupayakan sampai 98 persen salah satunya dengan lampu tenaga surya hemat energi. Tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat untuk membiayai sambungan listrik masih rendah, para pemangku kepentingan harus bergotong royong agar bisa terpenuhi. Sebelumnya ada 68 juta rumah belum dialiri, saat ini telah 98 persen berhasil dialiri listrik, dan terus berlanjut hingga 100 persen. Sektor migas mempunyai tantangan tersendiri, usia lapangan yang sudah lebih 30 tahun sehingga produktivitas turun, sementara dana eksplorasi yang terbatas hanya 70 Milyar dari APBN. Dengan tambahan dana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 2,6 milyar dolar AS diharapkan dalam 10 tahun ke depan ditemukan lapangan migas yang cukup baik. Pemerintah menarik investasi di sektor migas diantaranya dengan merubah rezim cost recovery menjadi gross split yang bisa menghemat proses plan of development (POD) menjadi hingga 1 bulan dari yang sebelumnya bisa 10 tahun; pemangkasan regulasi termasuk penghapusan syarat Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Migas (SKT Migas); membuka akses data agar para investor migas melakukan analisis berbasis blok; serta semua sistem dibuat berbasis daring. Indonesia tidak lagi menunggu bola, tetapi juga menyampaikan lapangan mana yang dipunya. Dengan cara ini nilai lelang blok meningkat dari sekitar 500 ribu dolar AS menjadi 2,5 juta dolar AS, bahkan 30 juta dolar AS untuk Blok West Ganal.

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2019 yang didasarkan pada kebijakan yang dikenal dengan istilah "insentif pajak super", salah satunya mengenai insentif PPh yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan di Indonesia. Kebijakan tersebut sejalan dengan studi organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD). 

Secara konseptual insentif PPh merupakan bentuk dukungan tidak langsung dari pemerintah terhadap kegiatan riset dan pengembangan. Layaknya sebuah kebijakan PP 45/2019 memerlukan petunjuk pelaksaan dan teknis. Dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat 3 aspek desain kebijakan yang perlu diatur, antara lain :

• Bentuk insentif PPh. Di Indonesia, insentif PPh diberikan dalam bentuk pengurangan biaya dari penghasilan bruto dan bukan kredit pajak seperti yang berlaku di AS dan Australia. Besaran maksimum biaya kegiatan riset dan pengembangan riset yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar 330% (pasal 29C). Di Singapura jumlah ini adalah 250% (section 14D jo 14DA Income Tax Act). Jenis Biaya Riset dan Pengembangan di Indonesia meliputi biaya operasional (gaji, barang habis pakai, dan pelatihan) dan biaya modal (seperti : mesin, bangunan dan fasilitas riset). Di Singapura, biaya modal dikecualikan (section 14D jo section 14DA Income Tax Act), kecuali biaya modal yang diatur dengan/berdasarkan ketentuan section 19 jo. section 19A jo 19C  Income Tax Act. Di Indonesia Belum mengatur Sifat Insentif. Di AS kredit pajak diberikan secara inkremental sebesar 20% dari selisih antara biaya riil dan jumlah tertentu (base amount), yang dihitung berdasarkan section 41 Internal Revenue Code.
• Definisi Riset. Definisi riset yang dapat diberikan insentif PPh (pasal 29C) hanya mengatur insentif PPh diberikan untuk kegiatan riset dan pengembangan tertentu. Sebagai perbandingan di Inggris, riset dan pengembangan tidak didefinisikan secara khusus tetapi disesuaikan dengan definisi di Generally Accepted Acoounting Principles (GAAP), ditambah dengan kegiatan appraisal dan eksplorasi minyak serta gas bumi. Sebaliknya di Australia bersifat spesifik yang terdiri atas kegiatan riset pengembangan inti dan pendukung.
• Persyaratan Khusus Pemberian Insentif PPh. Pasal 29C PP 45/2019 belum mengatur syarat subyektif dan obyektif yang mejustifikasi pemberian insentif PPh.

Ekspor komoditas tuna, tongkol dan cakalang jauh di bawah angka produksi yang dirilis pemerintah. Pemingkatan ekspor komoditas ini didorong lewat produk turunanya yang lebih bernilai tambah. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP), Indonesia merupakan produsen tuna, tongkol dan cakalang terbesar di dunia  dengan total produksi 1,3 juta ton pada 2018. Dari jumlah tersebut, yang diekspor dalam bentuk beku, utuh dan olahan sebanyak 167.695 ton atau setara 280.700 ton ikan segar.

Volume ekspor itu sekitar 21,5% dari total produksi tuna, tongkol, dan cakalang

Direktorat Jenderal Pajak mencatat dampak positif dari penurunan tarif pajak penghasilan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yaitu pengusaha yang memiliki peredaran usaha sampai dengan 4,8 Milyar. Jumlah pembayar pajak meningkat cukup signifikan dari 1,3 juta menjadi 1,72 juta dibanding tahun lalu. Penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen berlaku sejak 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Menurut ketua umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) efektifitas kebijakan tersebut akan dapat diketahui efektifitasnya tahun ini, sementara data menunjukkan pengguna terbanyak ada di sektor produksi makanan dan minuman. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menuturkan, kebijakan tersebut harus dapat memperluas basis pajak dengan semakin banyak yang mendaftar NPWP. Data mengenai pelaku UMKM yang belum terdaftar perlu dioptimalkan. Keterlibatan Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong sektor UMKM dengan mempermudah pelayanan. Senada dengan itu, Danny Darussalam menilai kebijakan penurunan tarif sudah tepat yaitu dengan simplifikasi pemajakan melalui pajak final. Masuknya UMKM dalam administrasi perpajakan menjadi poin penting, agar setelahnya dapat dilakukan pembinaan.

Pemilik dana repatriasi yang menjadi peserta program pengampunan pajak bisa masuk ke sektor properti. Kebutuhan hunian yang masih besar merupakan jaminan dari sektor ini untuk menguntungkan bagi pemilik dana. 

Marketing Director Paramount Land Alvin Andronicus mengatakan presepsi investor atau pemilik dana terhadap kondisi perekonomian Indonesia amat menetukan keputusan investasi mereka. Menurutnya kondisi ekonomi Indonesia baik, menginvestasikan dana di Indonesia saat ini lebih menguntungkan. Sebagai instrumen investasi, harga properti di Indonesia tidak pernah turun. 

Direktur Ciputra Harun Hajadi mengungkapkan, untuk berinvestasi di sektor properti pemilik dana repatriasi tidak perlu menunggu masa repatriasi berakhir. Namun, Harun mengingatkan tantangan properti di satu kota atau daerah mungkin tidak terjadi di kota/daerah lainnya. 

Pengumpulan dan pengolahan data dari sejumlah kementerian/lembaga menunjukan luas tutupan sawit Indonesia kini mencapai 16.381.959 hektar. Namun, kemajuan dari setahun pelaksanaan moratorium sawit ini belum mencakup jumlah izin atau pemegang izin hingga jenis kebun. Berbagai data perizinan yang sebagian besar berada di pemerintah itu masih terus dikumpulkan.

Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit ini pun bekum meyentuh penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran serta keterlanjuran kebun sawit yang dibangun di kawasan hutan. Ketidakharmonisan sejumlah peraturan menteri membuat penyelesaian acap kali mentok.

Untuk mengatasi ketidaksinronan peraturan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelenggaraan Usaha Perkebunan. PP ini membahas perizinan perusahaan perkebunan. Rancangan PP memasuki harmonisasi dan diarapkan terbit tahun ini.