Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat hingga Agustus 2019, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,94 juta ton, tumbuh 13,9% dari 30,66 juta ton di tahun 2018. Bila melihat pertumbuhan produksi pada bulan Agustus, tercatat produksi minyak sebesar 4,7 juta ton atau tumbuh sekitar 8% dibandingkan produksi minyak sawit bulan Juli yang sebesar 4,3 juta ton. Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan, saat ini iklim kurang bersahabat untuk kelapa sawit. Pasalnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan. Tetapi efek kekeringan tersebut baru akan terasa satu atau dua tahun kemudian.

Sampai Agustus 2019 ekspor minyak sawit (CPO dan processed products) tercatat sebesar 22,65 juta ton, tumbuh 3,8% dibandingkan ekspor tahun lalu yang sebesar 21,81 juta ton. Sementara, ekspor minyak sawit pada Agustus justru turun hampir 1% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,91 juta ton menjadi 2,89 juta ton. Penurunan terjadi pada ekspor crude palm oil (CPO) yakni dari 678.000 ton di Juli menjadi 563.000 ton. Namun, ekspor produk turunan CPO masih tercatat tumbuh dari 2,23 juta ton menjadi 2,32 juta ton. Volume ekspor CPO turun sebesar 95.000 ton, yang terkompensasi dengan kenaikan ekspor produk turunannya. Ekspor ke China pada Agustus naik sebesar 150.000 ton dan ke Timur Tengah naik 110.000 ton. Ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat (AS) pun naik 90.000 ton. Sementara, penurunan ekspor justru terjadi di India, Bangladesh, Pakistan dan Uni Eropa. Meski ke India terjadi penurunan ekspor, tapi, rujukan ekspor utama minyak sawit Indonesia masih China dan India.

Selanjutnya konsumsi domestik minyak sawit sampai Agustus sebesar 11,7 juta ton atau tumbuh 44% dibandingkan Agustus 2018. Lonjakan konsumsi ini disebabkan konsumsi biodiesel yang meningkat sebesar 122%. Untuk konsumsi domestik Agustus, terjadi pertumbuhan sebesar 5% dari 1,43 juta ton menjadi 1,51 juta ton.

Pemerintah berencana menurunkan bea masuk sejumlah produk hulu dan bahan baku tekstil dan produk tekstil (TPT) asal India menjadi 0%. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kebijakan itu dilakukan agar produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya asal Indonesia dapat terjaga pasarnya di India. Menurutnya, guna menjamin keberlangsungan ekspor CPO RI ke India, pemerintah negara tersebut ingin mendapatkan perlakuan yang sama dengan China terkait bea masuk produk hulu TPT dalam kerangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

Menteri Enggartiasto menyebutkan selama ini sejumlah produk bahan baku dan produk hulu TPT asal India rata-rata dikenakan bea masuk 5%. Sementara itu, produk serupa dari China dikenai bea masuk 0% lantaran adanya ACFTA. Dia menegaskan bahwa kebijakan itu tidak akan mempengaruhi rencana pemerintah menerapkan tindak pengamanan (safeguard) terhadap impor TPT dari hulu hingga hilir. Pasalnya, kebijakan pengenaan bea masuk 0% tersebut hanya dilakukan kepada produk yang tidak masuk dalam pengenaan tindak pengamanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan bahwa pengusaha tidak keberatan apabila pemerintah berencana menetapkan bea masuk 0% untuk produk bahan baku dan hulu TPT. Namun demikian, dia meminta agar pemerintah menetapkan kebijakan itu hanya untuk produk-produk yang tidak bisa diproduksi di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta agar pengenaan bea masuk 0% tidak dikenakan pada produk viscose fiber dan nylon filament. Pasalnya, menurutnya produk filamen nilon di dalam negeri tingkat utilitas masih rendah yakni 50% dari total kapasitas produksinya sebesar 40.000 ton/tahun.

Industri manufaktur merupakan salah satu paling lemah perekonomian nasional. Alih-alih meningkat, kinerja industri manufaktur domestik terus menurun. Indonesia mengalami deindustrialisasi atau menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap domestik bruto (PDB) yang cukup parah. Deindustrialisasi dalam satu dekade terakhir mencapai 7%, hampir dua kali lebih cepat dari negara-negara lain di Asean yang hanya 4%. Para ekonom mengingatkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional, pemerintah harus membangun industri dasar, industri antara, industri hilir, dan industri barang modal (mesin industri). Dengan demikian, Indonesia bisa mengolah sendiri bahan baku atau sumber daya alam menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan banyak insentif kepada industri manufaktur padat karya, berorientasi ekspor, dan industri bernilai tambah tinggi. Langkah ini akan mendatangkan dampak pengganda (multiplier effect). Selain dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor, kebijakan itu akan memangkas angka pengangguran dan kemiskinan serta mendatangkan banyak devisa.

Pemeritnah akan mengucurkan dana sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembangunan destinasi wisata super prioritas (DSP) pada tahun 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). "Dana pembangunan lima DSP tersebut akan berasal dari anggaran lintas kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp 11,7 triliun," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka acara Rakornas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Jakarta, Kamis (17/10). Menpar menerangkan sebanyak Rp 7,27 triliun akan berasal dari anggaran Kementerian PUPR, disusul Kementerian Pariwisata Rp 1,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 2,96 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 163,58 miliar, Badan Ekonomi Kreatif Rp 19,2 miliar, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 82,9 miliar. Danau Toba akan mendapat alokasi terbanyak mencapai Rp 4,04 triliun, kemudian Borobudur sebesar Rp 3,15 triliun, Mandalika Rp 2,02 triliun, labuan Bajo Rp 1,71 triliun, dan Likupang Rp 773,71 miliar.

Pada tahun lalu Indonesia berada di peringkat keenam. Tahun ini, kita berada di peringkat pertama pada Global Islamic Finence Report (GIFR) 2019 dengan skor 81,93 dan menyalip negara GCC dan Malaysia yang mendominasi peringkat atas sejak 2011. GIFR merupakan laporan tahunan yang dipublikasikan Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF) dan diproduksi oleh Cambridge IFA, sebuah organisasi think tank global untuk industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris. Berdasarkan data OJK pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia, tidak temasuk saham syariah dan Baitul Malwat Tamwil (BMT) mencapai US$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%. Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 500 triliun. Selain perbankan syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Syariah memiliki aset tercatat Rp 102 triliun.

Bank Indonesia menyatakan kecil kemungkinan dana repatriasi program amnesti pajak yang mencapai Rp 146 triliun akan berpindah dari instrumen keuangan domestik ke luar negeri, meskipun masa kewajiban penyimpanan dana (holding period) di dalam negeri berakhir. Pasalnya tingkat suku bunga instrumen pasar keuangan dalam negeri masih menarik dibandingkan negara-negara sepadan (peers) maupun negara maju. Kalau mau bicara mau ke mana dana repatriasi, Indonesia ini termasuk engara dengan interest differential (selisih perbedaan suku bunga) yang menarik. Oleh karena itu, BI menilai, berakhirnya holding period amnesti pajak tahap pertama pada September 2019, tidak akan menggerus kecukupan likuiditas di pasar keuangan dalam negeri.

Alodokter, super app kesehatan terkemuka di Indonesia, menerima investasi seri C senilai US$ 33 juta. Pendanaan diberikan oleh Sequis Life dan dengan partisipasi dari Philips, Heritas Capital, Hera Capital, Dayli Partner dan lainnya. Investor yang sudah ada, seperti Softbank Ventures Asia dan Golden Gate Ventures masih turut berpartisipasi dalam pendanaan tersebut. Alodokter merupakan plarform kesehatan lebih dari 20 juta pengguna aktif setiap bulannya.

Government has struggled to boost exports in a bid to jack up economic growth amid lower commodity prices and heightenign trade tensions that have disrupted global demand. Trade Minister said that country are opening exports to nontraditional markets and also getting and active in holding trade missions and business matching. The government eyed annual non-oil and gas growth of 8 percent in 2019 with a focus in developing six sectors, namely furniture and wood product, food and beverage, textiles, electronics, basic chemicals and the automotive sector.

Data from SKK Migas shows that foreign and domestic investment in oil and gas exploration in Indonesia has been generally declining over the past five years. The main issue is limited funding. Finance Ministry and Energy and Mineral Resources Ministry have implemented several new policies to encourage exploration.Finance Ministry has introducing tax incentives through Finance Ministerial Regulation no. 122/2019 that exempts oil and gas company from paying taxes on luxury goods (PPnBM) and value-added taxes (PPN) for exploration-related products. Meanwhile,  Energy and Mineral Resources Ministry has reduced 104 permits were required in the downstream industry and only two applied to the upstream industry.

Banjir insentif fiskal terjadi di Tanah Air sepanjang periode 2014-2019. Tujuannya, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Pemerintahan Jokowi-JK, yakni 7%. Namun industri manufaktur yang menikmati insentif paling banyak hingga kini masih seret. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang masih tetap berada di kisaran 5%.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan pendukung yang dikeluarkan pemerintah. Dia mengatakan pemberian insentif fiskal merupakan bentuk kemudahan hilir. Seharusnya, pemerintah juga memberikan insentif- insentif yang jelas. pada sektor hulu. Selain itu informasi mengenai berlakunya suatu insentif dinilai lambat dan penuh ketidakpastian. Misal insentif pajak korporasi yang akan dikeluarkan pada 2021. Belum ada penjelasan dari pemerintah apakah di tahun 2021 sudah dapat diterapkan atau masih pada tahap pembahasan.

Sementara itu, pemerintah mengklaim insentif mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Salah satunya adalah tax holiday yang telah dimanfaatkan 43 investor hingga September lalu dengan total nilai investasi Rp 513 triliun.