Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp 300 ribu, Saat ini tarif tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali harga tertinggi Rp 495 ribu, sedangkan di luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Perintah itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu".

Ini kali kedua Jokowi memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan, Sebelumnya Jokowi juga pernah memerintahkan penurunan harga tes PCR. Perintah itu ia sampaikan pada Agustus 2021 lalu ketika harga tes PCR berada di angka Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta. Setelah perintah itu, tes PCR yang berkisar di harga Rp1 juta turun menjadi Rp 495 ribu hingga Rp525 ribu.

Terkait penurunan harga tes PCR, rumah sakit (RS) milik Pemprov Jatim, RSUD Dr Soetomo, berkomitmen untuk segera mengikutinya. RS pelat merah yang menjadi rujukan utama dalam penanganan Covid-19 selama pandemi ini siap untuk menyesuaikan harga sesuai dengan keputusan pemerintah pusat menjadi Rp 300 ribu per pengambilan sampel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah siap mengalah untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan dikhawatirkan bakal kian memberatkan PT Pertamina. Sebab hingga saat ini perusahaan migas pelat merah tersebut belum juga melakukan penyesuaian atau menaikan harga BBM.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, sejatinya harga Jenis BBM Umum (JBU) fluktuaktif mengikuti harga pasar.

Penyesuaian harga kenaikan BBM agar Pertamina tidak merugi ini rencananya akan dibahas bagaimana kompensasi terhadap Pertamina.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, masyarakat melihat perbankan syariah sebagai alternatif layanan jasa keuangan karena lebih transparan.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi yang menantang karena pandemi Covid-19, total aset perbankan syariah secara nasional tetap tumbuh.

Sedangkan kinerja BSI di semester I/2021, mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,48 trillun, atau naik sekitar 34,29% secara year on year (yoy). Kenaikan laba tersebut dipicu pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) berkualitas.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat aktivitas bongkar muat peti kemas di Makassar New Port (MNP) tumbuh positif. PMO Investasi Regional Head 4 PT Pelindo, Arwin mengatakan, di tahun 2019 aktivitas bongkar muat peti kemas di MNP mencapai 98.159 TEUs.

Capaian tersebut sejak tahap I A diresmikan pada 2 November 2018. Kemudian di tahun 2020 tumbuh menjadi 130. 502 TEUs. Lalu meningkat lagi jadi 132.798 TEUs pada posisi 30 September 2021 atau di triwulan III tahun ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 81,90 triliun hingga September 2021.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Alimuddin Baso menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam migas telah mencapai Rp 62,03 triliun atau setara 82,72 persen dari target triwulan III akibat membaiknya harga minyak dunia.

Sementara PNBP fungsional telah mencapai Rp106,91 triliun dan PPh migas sebesar Rp 19,86 triliun.

Kenaikan harga minyak dunia turut mendongkrak indeks rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, sehingga mendorong pertumbuhan setoran negara dari sumber daya alam migas hingga 16,4 persen secara year on year," katanya.

Perdagangan aset kripto akan segera diatur pemerintah. Aset yang satu ini dinilai cukup potensial perkembangannya dan harus dibuatkan satu ekosistem terintegrasi pada transaksinya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pemerintah bakal mengatur perdagangan aset kripto dengan cara membentuk bursa kripto. Negara melihat potensi besar dan value tinggi dari kripto, kami di Kemendag berencana membuat dan me-launching bursa untuk kripto.

Jerry mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan validasi, verifikasi, menyusun prosedur administrasi dan teknis dari bursa ini. Paling cepat, bursa bakal di-launching di sisi tahun 2021 ini.

Kami dari pemerintah ingin atur dan meregulasi dengan lebih sistematis, integrated, dan komprehensif. Semua itu dilakukan dengan bursa yang akan di-launching dalam waktu dekat di sisa tahun ini.

Tempo, Jakarta - Rencana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Mayora dan mengubah bank tersebut menjadi bank digital dinilai sebagai aksi korporasi yang bagus dan efisien. Dalam sepekan terakhir, Bank BNI santer diberitakan bersepakat dengan perusahaan digital asal Singapura, Sea Group, mengembangkan Bank Mayora sebagai bank digital. BNI merupakan bank yang sudah matang. Sedangkan Sea Group sebagai perusahaan digital mempunyai ekosistem digital yang bagus untuk menunjang rencana mengubah Bank Mayora menjadi bank digital. 

Langkah BNI menggandeng SEA Group dalam membeli bank lama untuk diubah menjadi bank digital membutuhkan biaya investasi yang lebih murah dibanding membangun bank digital dari nol. Sea Group dikenal sebagai pemilik Shopee dan PT Bank Seabank Indonesia, yang dulu bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Mengakuisisi bank kecil untuk dijadikan bank digital sedang menjadi tren saat ini. Alasannya sama, yaitu ongkos mendirikan bank baru lebih mahal, dengan perizinan yang memakan waktu. Selain biaya akuisisi lebih murah, biaya operasional bank kecil lebih murah. 

Tempo, Jakarta - Penerimaan negara diharapkan mencatatkan hasil menggembirakan pada akhir tahun ini. Adapun realisasi penerimaan pajak Januari-September 2021 mencapai Rp 850,1 triliun atau setara dengan 69,1 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 182,9 triliun atau tumbuh 29 persen dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul Rp 320,8 triliun atau tumbuh 22,5 persen. Jika dirinci, pos penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, dimana pertumbuhannya pada kuartal III mencapai 18,5 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan terkontraksi 9,4 persen. 

Capaian positif tersebut ditopang oleh pemulihan ekonomi yang berlangsung dan mampu mengerek konsumsi serta belanja masyarakat. Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan berujar pemerintah bakal mengoptimalkan berbagai upaya untuk menggenjot realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.229,59 triliun pada 2021. Upaya pertama ialah mengawasi kepatuhan pembayaran pajak di sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Tempo, Jakarta - Pemerintah berupaya mengoptimalkan strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di dua bulan tersisa tahun ini. Kementrian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4 persen pada 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan mengatakan fokus utama yang akan dilakukan adalah memaksimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui kementrian/lembaga maupun transfer daerah, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa belanja prioritas itu, antara lain adalah belanja yang terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19, kebutuhan vaksinasi, serta belanja untuk berbagai program perlindungan sosial. 

Di tengah kondisi pandemi yang masih tidak menentu,pemerintah turut mengantisipasi munculnya gelombang ketiga Covid-19 menjelang akhir tahun ini. Antisipasi itu termasuk dari sisi ketersediaan anggaran untuk memitigasi dampaknya terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Kondisi pandemi yang terkendali mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Mobilitas penduduk semakin meningkat.  

Tempo, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan emiten baru di pengujung tahun ini. PT. Dayamitra Telekomunikasi (Miratel), anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), akan menggelar penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Mitratel memiliki peluang merebut investor, apalagi saat ini telah ada dua investor institusi yang berkomitmen untuk masuk. Mitratel dinilai bakal menjadi pesaing berat emiten telekomunikasi yang lebih dulu melantai di BEI. Mitratel bakal menggelar IPO dengan target perolehan dana US$ 1-1,4 miliar atau sekitar Rp 14-19,6 triliun. Wakil Menteri BUMN mengatakan Mitratel siap melepas 25 persen saham ke publik. Pengumuman penawaran saham perdana Mitratel layak dicermati investor karena memiliki prospek valuasi yang menarik di masa depan. 

Dukungan Telkom sebagai induk usaha turut menambah kekuatan Mitratel. Pada September lalu, aset menara telekomunikasi Mitratel bertambah 4.000 unit yang berasal dari anak usaha Telkom lainnya, yaitu PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Kesepakatan alih aset tersebut dituangkan dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan kedua perusahaan. Dengan pengalihan tersebut, Mitratel memiliki lebih dari 28 ribu menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan menara telekomunikasi Mitratel mencapai 45 persen secara tahunan dengan tenancy ratio 1,57 kali. Angka ini naik dari Juni 2020 yang mencapai 1,54 kali.