Tempo, Jakarta - Rencana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Mayora dan mengubah bank tersebut menjadi bank digital dinilai sebagai aksi korporasi yang bagus dan efisien. Dalam sepekan terakhir, Bank BNI santer diberitakan bersepakat dengan perusahaan digital asal Singapura, Sea Group, mengembangkan Bank Mayora sebagai bank digital. BNI merupakan bank yang sudah matang. Sedangkan Sea Group sebagai perusahaan digital mempunyai ekosistem digital yang bagus untuk menunjang rencana mengubah Bank Mayora menjadi bank digital. 

Langkah BNI menggandeng SEA Group dalam membeli bank lama untuk diubah menjadi bank digital membutuhkan biaya investasi yang lebih murah dibanding membangun bank digital dari nol. Sea Group dikenal sebagai pemilik Shopee dan PT Bank Seabank Indonesia, yang dulu bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Mengakuisisi bank kecil untuk dijadikan bank digital sedang menjadi tren saat ini. Alasannya sama, yaitu ongkos mendirikan bank baru lebih mahal, dengan perizinan yang memakan waktu. Selain biaya akuisisi lebih murah, biaya operasional bank kecil lebih murah. 

Tempo, Jakarta - Penerimaan negara diharapkan mencatatkan hasil menggembirakan pada akhir tahun ini. Adapun realisasi penerimaan pajak Januari-September 2021 mencapai Rp 850,1 triliun atau setara dengan 69,1 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 182,9 triliun atau tumbuh 29 persen dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul Rp 320,8 triliun atau tumbuh 22,5 persen. Jika dirinci, pos penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, dimana pertumbuhannya pada kuartal III mencapai 18,5 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan terkontraksi 9,4 persen. 

Capaian positif tersebut ditopang oleh pemulihan ekonomi yang berlangsung dan mampu mengerek konsumsi serta belanja masyarakat. Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan berujar pemerintah bakal mengoptimalkan berbagai upaya untuk menggenjot realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.229,59 triliun pada 2021. Upaya pertama ialah mengawasi kepatuhan pembayaran pajak di sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Tempo, Jakarta - Pemerintah berupaya mengoptimalkan strategi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di dua bulan tersisa tahun ini. Kementrian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4 persen pada 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan mengatakan fokus utama yang akan dilakukan adalah memaksimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui kementrian/lembaga maupun transfer daerah, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa belanja prioritas itu, antara lain adalah belanja yang terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19, kebutuhan vaksinasi, serta belanja untuk berbagai program perlindungan sosial. 

Di tengah kondisi pandemi yang masih tidak menentu,pemerintah turut mengantisipasi munculnya gelombang ketiga Covid-19 menjelang akhir tahun ini. Antisipasi itu termasuk dari sisi ketersediaan anggaran untuk memitigasi dampaknya terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Kondisi pandemi yang terkendali mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Mobilitas penduduk semakin meningkat.  

Tempo, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan emiten baru di pengujung tahun ini. PT. Dayamitra Telekomunikasi (Miratel), anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), akan menggelar penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Mitratel memiliki peluang merebut investor, apalagi saat ini telah ada dua investor institusi yang berkomitmen untuk masuk. Mitratel dinilai bakal menjadi pesaing berat emiten telekomunikasi yang lebih dulu melantai di BEI. Mitratel bakal menggelar IPO dengan target perolehan dana US$ 1-1,4 miliar atau sekitar Rp 14-19,6 triliun. Wakil Menteri BUMN mengatakan Mitratel siap melepas 25 persen saham ke publik. Pengumuman penawaran saham perdana Mitratel layak dicermati investor karena memiliki prospek valuasi yang menarik di masa depan. 

Dukungan Telkom sebagai induk usaha turut menambah kekuatan Mitratel. Pada September lalu, aset menara telekomunikasi Mitratel bertambah 4.000 unit yang berasal dari anak usaha Telkom lainnya, yaitu PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Kesepakatan alih aset tersebut dituangkan dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan kedua perusahaan. Dengan pengalihan tersebut, Mitratel memiliki lebih dari 28 ribu menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan menara telekomunikasi Mitratel mencapai 45 persen secara tahunan dengan tenancy ratio 1,57 kali. Angka ini naik dari Juni 2020 yang mencapai 1,54 kali.

Perusahaan yang terkenal sebagai perakit produk iPhone, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) bakal berinvestasi di Indonesia pada industri kendaraan listrik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan telah memperoleh komitmen dari perusahaan elektronik Taiwan tersebut.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami menanti kerja sama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah.

Pada kesempatannya, Chairman Foxconn Young Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda empat dan roda dua.

Memperhatikan perkembangan ekspor Kalsel pada September 2021, ternyata ekspor komoditi perikanan dalam beberapa bulan terakhir ini, selalu mengalami kenaikan, baik volume maupun nilainya. Pada Agustus naik 124 persen dibandingkan dengan Juli 2021

Ini menunjukkan, komoditi perikanan Kalsel punya pangsa pasar yang positif di luar negeri. Satu di antara komoditas perikanan yang diekspor adalah udang. Jenis udang yang diekspor antara lain udang pink, udang Windo dan udang lainnya.

Permintaan perGudangan modern di dekat pusat kota cenderung meningkat selama beberapa tahun ini, seiring dengan pertumbuhan perdagangan elektronik di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim mengatakan pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) dan kemitraan dengan beberapa perusahaan logistik pihak ketiga menjadi sumber utama permintaan gudang jenis itu. Saat ini, menurutnya, pasokan ruang gudang modern terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan wilayah unggulan di Cikarang (Bekasi) dan Jakarta. Dia melanjutkan penyewa seperti e-commerce mulai mencari ruang yang terletak dekat dengan pusat kota. “Selain dari ruang pergudangan, data center atau pusat data juga menjadi daya tarik dari para investor dan pelaku bisnis baik lokal maupun internasional,” katanya, Minggu (24/10).

Tren permintaan sewa gudang di area Jabodetabek menunjukkan hasil positif pada Kuartal III/2021. Namun, tidak ada pasokan baru pada kuartal ini. Walaupun di kuartal ketiga ini tidak ada gudang yang dibangun, imbuhnya, pergudangan modern tetap mendapatkan permintaan pasar dari sisa gudang yang masih kosong. Stok ruang gudang yang tersedia di Jabodetabek sekitar 2 juta meter persegi. Dia memperkirakan ada tambahan 500.000 meter persegi ruang gudang baru di wilayah itu. Pada kuartal III/2021, tingkat hunian mencapai 93% naik dari kuartal sebelumnya yang sebesar 91%.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta adanya pembahasan yang lebih detail antara pemerintah dan swasta terkait perdagangan karbon. Langkah tersebut bertujuan agar pemerintah dan pelaku usaha mampu berkolaborasi dengan baik untuk mencapai netral karbon atau net zero emission 2060. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani mengungkapkan pelaku usaha mendorong agar perdagangan karbon atau carbon trade dapat dikedepankan dalam upaya menekan emisi karbon. Oleh karena itu, dia menilai mekanisme perdagangan karbon perlu dibahas lebih detail antara pemerintah dengan pengusaha sebagai bentuk kesepahaman dalam mengetahui teknis perdagangan karbon. “Sudah ada pajak karbon sekarang, tapi apa sih carbon trading. Kita mau belajar dari best practice negara lain apa yang mau mereka lakukan. Jadi kita bersama-sama ini semua melakukan kolaborasi,” katanya akhir pekan lalu.

Berkaitan dengan perdagangan karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi sistem cap and trade carbon melalui uji coba jual beli karbon di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sifatnya masih voluntary pada Maret—Agustus 2021. Dia menambahkan uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme cap, trade, dan offset sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batubara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengajak pelaku usaha muda yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pengusaha Musa Indonesia (HIPMI) untuk terus berkontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Karena HIPMI ada di garda terdepan. HIPMI adalah organisasi yang selalu mampu menelurkan ide kreatif, ide yang luar biasa untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang usaha seluas-luasnya.

Keinginan tersebut bukan tanpa alasan karena data Badan Pusat Statistik menunjukkan tiga subsektor ekonomi yang paling banyak berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia adalah kuliner sebesar 41,5 persen, fashion 17,7 persen, dan kriya 15 persen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada mafia di balik pengadaan tes polymerase chain reaction atau PCR yang kini menjadi syarat wajib bagi calon penumpang pesawat udara. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, para mafia tes PCR diduga memainkan harga guna mengakali Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah "PCR Ekspress". Alhasil, harga tes PCR kemudian naik berkali-kali lipat. HET PCR di lapangan banyak diakali provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam.