Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melansir 5.995 ton garam saat ini kondisinya menumpuk di gudang. Ribuan ton garam itu, merupakan hasil panen raya medio 2019 sampai 2021 dan tidak laku terjual. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Dadan Danny Yuliandi mengatakan sejak panen raya garam pada 2019 sampai saat ini, garam hasil petambak Karawang belum terserap oleh pasar. Saat ini, posisinya menumpuk di gudang garam milik rakyat dan gudang garam nasional. "Penyebabnya, kesenjangan antara demand dan supply cukup tinggi," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (27/10/2021). 

Dengan demikian, 5.995 ton garam yang dihasilkan petambak lokal kalah bersaing dengan garam dari luar. Akibatnya, stok garam cukup banyak. Namun, tak bisa terserap oleh pasar. Dampak dari kondisi ini, lanjut Dadan, banyak petambak garam yang beralih profesi dengan menjadi buruh penggarap pertanian sampai menjadi nelayan. Padahal, jika dilihat dari harga, saat ini garam sedang berada di level harga stabil yakni Rp500 sampai Rp600 per kilogram di tingkat petambak. Atau, jika sudah ke gudang rakyat, harganya antara Rp1.000 sampai Rp1.200 per kilogram.

Pandemi ternyata tak menyebutkan perbankan besar di Tanah Air melesu. Laba sejumlah bank yang telah memaparkan kinerja kuartal III 2021 kompak tumbuh. Bankir optimistis di 2022 lebih baik dibanding 2021. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berhasil mencatatkan laba bersih Rp 19,07 triliun hingga kuartal III 2021. Nilai itu naik 34,74% year on year (yoy) dari Rp 14,15 triliun. Sementara pendapatan non-bunga, pendapatan berbasis biaya dan komisi naik 8,3% secara tahunan dari Rp. 11,31 triliun jadi Rp. 12,26 triliun (bank-only). Komisi berbasis saluran elektronik menyumbang pendapatan terbesar 41% atau sekitar Rp. 5 triliun 

Dompet digital terus bersaing meningkatkan transaksi. Salah satu yang digenjot adalah transaksi melalui belanja e-commerce. Terlebih setelah Tokopedia memilih GoPay dibanding Ovo.    Hingga kini pangsa pasar dompet digital dikuasai oleh lima pemain besar (lihat infografik). Nah jika dilihat dari jumlah downloader memang ShopeePay dan GoPay yang tertinggi hingga mencapai 100 juta. Namun angka itu digabung dengan aplikasi induk mereka yakni Shopee dan Gojek. Sementara pesaingnya jika dari downloader cuma di kisaran 10 juta. Ke depan persaingan memang bakal semakin sengit. Satu persatu terus bergegas mengincar transaksi. Misalnya Dana di kuartal III kemarin mencatatkan kinerja positif. Dari sisi transaksi, terjadi kenaikan sebesar 158% dibandingkan kuartal III tahun sebelumnya “Jumlah pengguna DANA juga udah mencapai lebih dari 85 juta pengguna,” ujar VP of Corporate Communications Dana. Putri Dianita kepada KONTAN, Rabu (27/10).

Tahun 2016 merupakan tahun yang bersejarah, juga penuh harapan, bagi dunia perpajakan Indonesia. Pada tahun itu, pemerintah menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty selama sembilan bulan, dimulai dari 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Kala itu, pemerintah menegaskan, program tax amnesty merupakan tahapan sebelum pemerintah menegakkan hukum yang lebih tegas di sektor perpajakan. Jadi, melalui tax amnesty, pemerintah memberi kesempatan kepada para pengemplang pajak, para penggelap pajak, dan semua wajib pajak yang tak patuh untuk membersihkan diri dengan secara sukarela menunjukkan harta dan aset yang mereka sembunyikan dan tak terpungut pajaknya. Wajib pajak yang mengakuakan mendapatkan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan hingga proses penyidikan. Sebagai gantinya, mereka cukup membayar uang tebusan yang nilainya tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak yang seharusnya.

Upaya penegakan hukum yang didahului dengan tax amnesty dicanangkan pemerintah karena kepatuhan membayar pajak di Indonesia tergolong rendah. Dampaknya, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga yang sebanding, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Itu semua mengakibatkan penerimaan negara dari pajak tak pernah optimal. Yang lebih menyedihkan, sangat banyak aset WNI yang disimpan di luar negeri, yang sebagian besar tidak dilaporkan dan tidak disetor pajaknya kepada otoritas pajak Indonesia.Saat itu, pemerintah memperkirakan lebih dari Rp 3.000 triliun aset WNI disimpan di negara lain. Karena itulah, selain memperbesar basis dan penerimaan pajak, tax amnesty saat itu juga ditujukan untuk mendorong repatriasi atau menarik dana WNI di luar negeri masuk kembali ke ekosistem keuangan Indonesia.

Jika semua itu benar-benar dijalankan, seharusnya kinerja perpajakan mulai membaik. Namun faktanya, rasio pajak Indonesia malah cenderung turun, bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Ini berarti, setelah pengampunan pajak jilid I tahun 2016 dan penerapan Perppu No 1/2017, bukannya kepatuhan meningkat, justru wajib pajak semakin tidak patuh. Entah di mana salahnya. Bisa jadi, pengumpulan informasi wajib pajak dari lembaga keuangan dan AEoI tidak efektif karena minimnya informasi yang diterima. Atau, informasinya masuk, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang semestinya oleh para aparat pajak.

Pertanyaannya, dengan kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum terkait perpajakan tersebut, apakah mungkin wajib pajak nakal akan tergerak untuk mengikuti pengampunan pajak jilid kedua tahun 2022? Toh, penegakan hukum hanya gembar-gembor, toh ketidakpatuhan tidak membawa konsekuensi apa-apa, toh jika mengemplang lagi, akan diampuni lagi lewat program pengampunan pajak. Semoga kondisi ini tidak menjadi bumerang, wajib pajak yang patuh akan ikut-ikutan menjadi tidak patuh.

Peluang Indonesia menjadi negara nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan menjadi pemimpin pada sektor industri halal, di masa akan datang optimistis dapat berhasil dicapai. Hal itu dipicu sejumlah potensi, di antaranya market share keuangan syariah Indonesia per Desember 2020 yang telah mencapai 9,89 persen. Capaian pangsa pasar yang meningkat terus itu diharapkan bisa mengejar capaian negara-negara besar lain yang memiliki market share ekonomi syariah lebih dari 10 persen. ”Melihat capaian prestasi tersebut, bukan hal yang tidak mungkin dan sangat berpeluang bahwa Indonesia menjadi negara nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan menjadi lead pada sektor industri halal, di masa yang akan datang,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat meresmikan pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Rabu (27/10/2021), di Istana Wapres, Jakarta. ISEF kali ini bertajuk ”Magnifying Halal Industries through Food and Fashion Markets for Economic Recovery”.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan pihaknya bermaksud untuk menyediakan hingga US$ 102 juta dalam prakarsa baru untuk meperluas Kemitraan Strategis AS-Asean. Pengumuman ini mencerminkan komitmen mendalam pemerintah Biden dengan Wakil Presiden AS Kemala Harris. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Asean 26 Oktober, Biden menyampaikan pentingnya peran sentral Asean dalam visi AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. "Presiden berharap dapat bekerja sama dengan  Kongres untuk mendukung prakarsa-prakarsa penting ini," tulis pernyataan pemerintah AS (27/10)

Pemerintah AS berkomitmen untuk memimpin perjuangan global melawan pandemi Covid-19 dalam dana US$40 juta dalam upaya-upaya baru guna mempercepat penelitian bersama, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, serta mengembangkan modal sumber daya manusia generasi berikutnya. Upaya-upaya ini sebagai tambahan atas  lebih dari US$3,5 miliar yang telah diinvestasikan oleh AS dalam mendukung kesehatan publik di Asean selama 20 tahun terakhir. "Prakarsa masa depan kesehatan akan membantu mengatasi pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, serta memperkuat kemampuan Asean untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi wabah zoonosis dan penyakit menular lainnya dimasa depan," jelasnya.

Pemerintah Biden terus berupaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan peluang ekonomi, serta membangun kembali secara lebih baik dari dampak serius ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. "AS berkomitmen untuk menggabungkan satu miliar orang kami dan sedang mengumumkan rencana  memberikan US$16 juta dalam bentuk pinjaman terkait pendidikan," jelas pernyataan tersebut. Disamping itu, pemerintah AS berusaha meningkatkan dan mempromosikan persamaan derajat dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan melalui kerja sama tingkat menteri urusan perempuan negara-negara anggota Asean, (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Jhonny G Plate kembali bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard, keduanya membicarakan tindak lanjut kerjasama pembangunan infrastruktur teknologi  informasi dan komunikasi (TIK)  di Indonesia. pertemuan membahas kemajuan dari proyek satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang dikerjakan bersama dengan Thales Alenia Space, pembangunan pusat data nasional (PDN), serta transfer keahlian dan teknologi Prancis kepada Indonesia.

"Ini adalah terjemahan langsung dari instruksi Bapak Presiden  terkait roadmap Digital Indonesia. Arahan Strategis Presiden, khususnya dalam pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia," ujar Jhonny usai bertemu dengan Dubes Prancis di Widya Chandra Jakarta selatan, dikutip Rabu (27/20). Pada saat bersamaan, pemerintah juga membangun base transceiver station (BTS) di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Tanah Air. Sedangkan operator telekomunikasi seluler membangun dikawasan komersial yang belum terlayani 4G.

Olivier Chambard mengatakan, terpilihnya Thales  Alenia Space  mengerjakan satelit Satria-1 mendorong pemerintah Prancis tidak hanya mengambil keuntungan ekonomi, namun juga akan mentransfer teknologi kepada Indonesia. Pemerintah Prancis juga akan menjalin kerja sama dibidang lain, diantaranya pembangunan PDN. Prancis siap untuk bekerjasama dibidang lain dan siap melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Bahkan sudah ada lima satelit di Indoneisa yang diproduksi perusahaan asal Prancis itu, termasuk satelit telkomsat. (Yetede)

Pemerintah telah menerbitkan Sovereign green Sukuk global senilai US$3,5 miliar selama periode 2018 sampai 2021 sebagai salah satu upaya untuk membiayai penanganan perubahan iklim. Dalam rentang waktu tersebut sovereign green sukuk  yang diterbitkan menunjukkan tingginya kepercayaan pasar atau investor. Direktur Jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucki Alfirman menyatakan, dalam Nationally Determind Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.

"Kementerian Keuangan mencoba cari pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang sifatnya hijau. Salah satunya melalui penerbitan green sukuk dan juga SDG bonds. Ini kaitannya bagaimana mengekplorasi potensi pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau," ujar Luky dalam acara Bumee Submmit 2021. Pada 2019, pemerintah kembali menerbitkan green sukuk senilai US$ 750 juta. Sukuk tersebut memiliki yield yang tertinggi selama 2018, sampai 2021 yaitu, 3,9% dengan tenor 5,5 tahun. Sedangkan pada 2020, pemerintah menerbitkan green sukuk dengan tenor 30 tahun. 

Luky mengungkapkan, setiap menerbitkan green sukuk, pemerintah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang dampak penerbitan sukuk ini. "Kita bisa turunkan 5,7 miliar ton karbon diokasida ekuivalen (CO2e). Berasal dari mana saja, dari proyek yang telah kami bangun ini, itu yang disupport dari penerbitan green sukuk ini. Dia juga mengatakan tentang tantangan dalam menerbitkan green sukuk tersebut yaitu untuk  menerbitkan thematic bond/sukuk memerlukan extra effort. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar net zero emission atau karbon netral pada 2060  atau lebih cepat. Salah satunya adalah menetapkan mulai 2030, penambahan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru terbarukan (EBT), kecuali yang sudah memiliki kontrak jual  beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (persero) dan yang dalam tahap konstruksi. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi  ke energi baru terbarukan dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau," Kata Menteri EDM Arifin Tasrif.

Dia mengatakan arah kebijakan energi nasional kedepannya yakni transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Hal ini mengingat energi hijau itu lebih bersih, minim emisi, ramah lingkungan, dan mampu memberikan akses energi dengan volume cukup dan harga terjangkau. Saat ini, lanjutnya, kapasitar terpasang energi baru terbarukan baru mencapai sekitar 11 gigawatt (GW)/dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun. Padahal potensi energi hijau ini sangat besar, yaitu lebih dari 600 GW dan baru dimanfaatkan sebesar 2%. Hal ini berarti masih terbuka lebar peluang usaha dalam mengembangkan EBT.

Selain itu, pihaknya berkomitmen akan terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan emisi sektor energi dimana diproyeksikan akan mencapai puncak pada 2040. Setelah itu diupayakan emisi terus menurun hingga mencapai karbon netral pada 2060 atau bisa lebih cepat jika mendapat dukungan penuh dari internasional. Sesuai langkah meratifikasi Persetujuan Paris, Indoneisa berkomitmen menurunkan  emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Sesuai komitmen ini, sektor energi harus  memangkas emisi sebesar 300-400 CO2e pada 2030. (Yetede)

PT Bukit Asam Tbk PTBA) menyatakan serius menggarap bisnis energi terbarukan. Proyek Pambangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu upaya yang sudah bergulir. Keseriusan itu merupakan upaya menjaring pembiayaan dari institusi keuangan. Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto mengatakan sulitnya pendanaan untuk mengembangkan batu bara bakal ditemui di masa mendatang. "Kami mengembangkan PLTS untuk menunjukkan PTBA akan menuju masuk bisnis energi terbarukan," kata Suryo dalam BUMEE summit 2021 yang digelar Berita Satu Media Holding, Rabu (27/10).

Suryo mengatakan opersional PTBA dari perencanaan, penambangan, hingga pengangkutan batu bara selalu mempertimbangkan aspek lingkungan. Bahkan lahan paksa tambangpun dikelola dengan baik. "Ini upaya kami untuk bisa mendapatkan rating ESG supaya kebutuhan pendanaan berjalan kedepannya," paparnya. Pada kesempatan itu, Suryo juga mengatakan bahwa pemanfaatan batu bara saat ini dibenturkan dengan isu perubahan iklim. Padahal perkembangan teknologi telah mampu menekan hingga emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.

Perkembangan teknologi carbon capture merupakan salah satu jawaban dalam menyikapi isu perubahan iklim. PT Bukit Asam Tbk bekerja samapun dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi carbon capture maupun carbon storage. "Carbon capture dan carbon storage mampu menjawab dan tidak membenturkan isu perubahan iklim dengan pembakaran batu bara. Saat ini sudah 29 perusahaan yang mengembangkan teknologi carbon capture dan carbon storage dengan biaya terjangkau." jelasnya. (Yetede)