Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis, Kenaikan Harga Tak Terhindarkan
Pengenaan Cukai minuman berpemanis yang dijadwalkan efektif mulai tahun depan dinilai sebagai beban tambahan bagi dunia usaha yang belum terlepas sepenuhnya dari tekanan bisnis akibat dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan. Kalangan pengusaha yang dihubungi Bisnis secara terpisah mengungkapkan bahwa pelaku industri tidak mungkin memikul beban tersebut sendirian tanpa menyesuaikan harga produk akhir di pasaran. Manajemen produsen minuman Cap Panda dan Cap Kaki Tiga, PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) memprediksi penerapan kebijakan tersebut akan menekan daya beli dan menghambat pemulihan ekonomi. Direktur Kino Budi Muljono menegaskan di saat pelaku usaha masih berusaha bangkit dari kesulitan selama dua tahun pandemi, tambahan biaya kemungkinan besar akan diteruskan kepada konsumen.
Besaran cukai minuman berpemanis ditetapkan sebesar Rp1.500 per liter untuk teh dalam kemasan dan Rp2.500 per liter untuk minuman bersoda dan sejenisnya. Berdasarkan hitungan sementara, pemerintah berpotensi mengantongi penerimaan tambahan senilai Rp6,25 triliun per tahun. Kondisi yang dikemukakan Budi juga diamini Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Pridjosoesilo. Sejauh ini, lanjutnya, pengusaha belum pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah soal rencana yang dinilai memberatkan tersebut. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman (Apidmi) mendukung penerapan cukai minuman berpemanis yang telah disepakati pemerintah dan DPR mulai tahun depan. Sekretaris Jenderal Apidmi Ipung Nimpuno mengatakan pengenaan pungutan pada minuman bergula akan melengkapi struktur penerimaan cukai yang selama ini baru berasal dari minuman beralkohol dan rokok.
Konsensus Pilar 2 OECD, Pudarnya Pesona Suaka Pajak
Eksistensi negara suaka pajak bakal memudar sejalan dengan disepakatinya Pilar 2 dalam konsensus global Organisation for Economic Cooperation and Development yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Badan minimum sebesar 15% mulai 2023. Tarif tersebut akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan di atas 750 juta euro. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan, skema ini diperkirakan menghasilkan US$150 miliar tambahan pendapatan pajak global per tahun.
Pilar yang dikenal sebagai Global Anti Base-Erosion ini dikonsep untuk mengembangkan kebijakan pajak multilateral sebagai jalan pembuka restrukturisasi sistem pajak internasional. Dengan skema ini, otomatis perusahaan jumbo yang melakukan perencanaan pajak secara agresif atau aggressive tax planning melalui penempatan kantor pusat di negara suaka pajak, tidak dapat mengelak dari kewajiban perpajakannya. Selain memberikan ambang batas minimum 15% tersebut, perusahaan–perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% keuntungan dari penjualan produk atau layanan di negara lain harus membayarkan pajak kepada negara tempat beroperasi dan juga negara asal.
Para Pemimpin Asean Kritik Tajam Junta Myanmar
Para pemimpin negara di Asia Tenggara melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Myanmar, karena tidak ada perwakilan dari negara tersebut yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), yang dibuka pada Selasa (26/10). Dalam kesempatan itu, para pemimpin Asean dijadwalkan bertemu secara kolektif dengan para pemimpin Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Korea Selatan. Sedangkan Presiden Joe Biden menghadiri menghadiri sesi bersama melalui tautan Video. Sebagai Informasi, pemimpin Junta Myanmar Jendral Ming Aung Hlain telah ditolak kehadirannya dipertemuan puncak karena dipandang sudah mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.
Dalam penghinaan luar biasa terhadap pemimpin negara anggota, Asean telah memutuskan untuk mengesampingkan kepala Junta-yang memimpin kudeta pada 1 Februari yang berujung pada kekerasan dan kekacauan nasional. Pasalnya, ia gagal menghentikan permusuhan,memberikan izin akses kemanusiaan dan memulai dialoq dengan lawan-lawannya, sebagaimana disepakati dengan Asean pada April. Bagi Militer Myanmar, keputusan itu adalah sebagai penghinaan besar. Tetapi merupakan langkah berani yang langka untuk blog regional yang dikenal dengan kode konsensus, non-intervensi, dan keterlibatannya.
"Hari ini Asean tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka Asean. Myanmar mengabaikan haknya. Sekarang kita berada dalam situasi Asean minus satu. Bukan karena Asean, tapi karena Myanmar." ujar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua blok yang akan datang. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Mursidi, Asean telah menyiapkan tempat bagi Myanmar, tetapi otoritas memilih untuk tidak bergabung. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan sikap tidak diinginkan Myanmar terhadap upaya diplomatik Asean. (Yetede)
Walau Krisis Listrik, Tiongkok akan Menepis Batu Bara Australia
Pemerintah Tingkok sedang menghadapi krisis listrik terburuk dalam beberapa tahun karena kekurangan baru bara. Sementara Australia memiliki batu bara yang dibutuhkan Negeri Tirai Bambu. Tetapi menurut para analis, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu tidak akan mungkin membatalkan larangan tidak resmi atas impor batu bara dalam waktu dekat. Kendati ada laporan media baru-baru ini yang menyebutkan bahwa Tiongkok membebaskan sejumlah kecil batu bara Australia yang tertahan, di pelabuhan Tingkok selama berbulan-bulan terkait larangan tersebut.
"Laporan bahwa sejumlah kecil batu bara Australia telah dizinkan melewati bea cukai di Tiongkok mendorong spekulasi yang meningkat bahwa pihak berwenang Tiongkok bakal berupaya untuk melonggarkan larangan impor batu bara Australia. Kami tidak berpikir pihak berwenang Tiongkok akan melonggarkan larangannya terhadap batu bara Australia di musim dingin ini," ujar Vivek Dhar, analis komoditas pertambangan dan energi di Commonwealth Bank of Australia, kepada CNBC, Senin (25/10). Akhir tahun lalu, Tiongkok berhenti membeli batu bara Australia menyusul lonjakan ketegangan perdagangan antara kedua negara.
Disamping itu, Tiongkok mungkin akan mengalihkan sasaran ke negara lain untuk memperoleh batu bara lebih banyak. "Tiongkok kemungkinan akan lebih banyak mendorong pemasok batu bara Indonesia, namun mereka hampir mencapai kapasitas puncaknya. Tiongkok juga telah berusaha mendapatkan lebih banyak dari Mongolia dan Rusia, namum, ada beberapa tekanan kompetitif pada batu bara Rusia dari pembeli Eropa. Kami juga melihat Tiongkok membeli lebih banyak dari pemasok di Atlantik seperti AS dan Kolombia," papar Abbinav Guppta, analis riset kargo kering dan Breamar ACM, kepada CNBC belum lama ini. (Yetede)
Pemerintah Segera Gelar Lelang 8 Blok Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang blok Migas tahap kedua 2021, dimana delapan blok migas akan ditawarkan. Dalam lelang kali ini pun, kementerian juga menawarkan ketentuan lelang yang lebih baik. Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Alimuddin Baso menuturkan, pihaknya telah melelang enam blok migas pada lelang tahap pertama 2021 pada 17 Juni yang lalu. Sementara pada tahun ini, pihaknya dapat menawarkan setidaknya 10 blok migas ke investor. "Lelang tahap kedua 2021 direncanakan pada awal kuartal keempat ini dan akan ditawarkan delapan blok migas," kata dia.
Untuk menggaet investor, lanjutnya, pihaknya terus memperbaiki ketentuan lelang yang lebih menarik. Beberapa diantaranya adalah fleksibilitas bentuk kontrak kerjasama dan bagi hasil (split) yang lebih baik untuk perusahaan migas. Bagi hasil untuk minyak yakni 80:20 di blok migas beresiko rendah dan 55:45 untuk resiko tinggi, serta untuk gas sebesar 75:25 untuk resiko rendah dan 50:50 untuk resiko tinggi. "Artinya fleksibilitas yang ditawarkan. Semua dilakukan untuk tingkatkan minat terhadap blok migas yang ditawarkan," jelas Alimmudin.
"Untuk tahap kedua telah disiapkan baik blok bigas offshore dan onshore, maupun kombinasi. Mudah-mudahan dapat diumumkan setelah proses administrasi dan syarat sudah selesai." ujarnya. Sebelumnya,pada lelang tahap pertama, empat blok migas diantaranya dilelang dengan skema penawaran langsung, yakni Blok South CPP di Riau, Sumbangsel di Sumatera Selatan dan North Kangean di lepas Pantai Utara. Pemerintah terakhir menggelar lelang blok migas pada 2019 silam. Pada saat itu, penawaran hingga 13 blo migas dan hanya memperoleh tiga pemenang. (Yetede)
IPI Minta Syarat Naik Pesawat Cukup Antigen
Ikatan Pilot Indonesia (IPI) meminta pemerintah mengubah syarat naik pesawat menjadi cukup dengan tes rapid antigen tak perlu hingga tes polymerase chain reaction (PCR). Hal itu juga sebagaimana yang diterapkan pada moda transportasi selain udara. "Sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, kami mengharapkan adanya kebijakan yang lebih meringankan persyaratan penumpang pesawat dengan menjadikan tes antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan sebagaimana moda transport lainnya," kata Ketua IPI Capt Iwan Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/10).
Dia menambahkan World Health Organization (WHO), The International Air Transport Asossiation (IATA), dan International Civil Organization (ICAO) juga menyatakan test antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah, dan cepat memberikan hasil sehingga direkomondasikan untuk digunakan sebagai alat tes. Selain itu, pesawat komersial dilengkapi HEPA sebagai filter terhadap virus. Dia menjelaskan, menurunnya jumlah penumpang akibat pandemi berimbas pada berkurangnya jumlah penerbangan, pengurangan pengoperasian pesawat di beberapa maskapai Indonesia, berkurangnya kebutuhan sumber daya manusia, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, bahkan merumahkan dan memutuskan hubungan kerja.
"Menurut IPI, transport udaranya semenstinya mendapatkan prioritas utama untuk diutamakan pemulihannya," tegas Iwan. "Kami mengharapkan pelonggaran persyaratan penumpang pesawat udara menjadi tes antigen dan sudah vaksin Covid-19 diseluruh bandara Indonesia. Mendukung pemulihan ekonomi dimasa pandemi, khususnya transportasi udara, dan tetap sejalan dengan usaha pencegahan Covid-19 di Indonesia. Sementara itu, rencana pemerintah yang akan menurunkan biaya tes PCR menjadi Rp300.000 dimasa berlaku suratnya 3x24 jam dinilai IPI belum menjadi solusi. (Yetede)
Presiden Ajak Asean Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin Covid-19 yang telah terjadi saat ini. Kepala Negara menyatakan, diperlukan sejumlah langkah nyata untuk percepatan dan kekuatan dibidang kesehatan seiring menurunnya angka kasus Covid-19. Situasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama. "Asean harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin bagi semua," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-38 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10).
Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksin dikawasan Asean. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh dikawasan Asean masih10% di bawah rata-rata dunia. Kedua, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi kedepan mutlak segera dilakukan, Covid-19 Asean Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. Asean Emergency Health Fund,untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin dimasa darurat, Asean Regional Reserve of Medical Suppliers perlu terus diperkuat.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia menginginkan agar Asean dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Hal ini seiring merebaknya pandemi Covid-19 di negara-negara Asean. Oleh karena itu, lanjutnya, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam pengembangan Visi Asean pasca 2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan Asean. Pemerintah Indonesia berharap, kata Presiden Jokowi, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapan tahun 2023. (yetede)
Indosat Dikabarkan bakal Lepas 75% Saham Data Center ke Bdx Hong Kong
PT Indosat Tbk (ISAT) dikabarkan bakal melepas 75% sahamnya di bisnis data center kepada penawar yang berbasis di Hong Kong, yaitu Bdx Data Exchange (BDx). Nilai saham tersebut ditaksir mencapai US$200-250 juta. "BDx, platform pangkalan data yang dimiliki 1 Squared Capital, tampil sebagai penawar favorit setelah berhasil menekuk penawar lain," kata sumber yang dikutip Bloomberg, Selasa, (26/10). Indosat disebut-sebut akan mempertahankan saham minoritas di bisnis data center. Karena itu, Indosat dan BDx bersiap menandatangani periode ekslusif untuk menuntaskan rincian kesepakatan pada pekan ini.
"Dalam menghadapi peningkatan permintaan layanan data center, Indosat sedang dalam proses mencari mitra strategis untuk memperkuat layanannya," kata juru bicara tanpa keterangan lebih lanjut. Sementara itu, perwakilan 1 Squared dan Ooredoo menolak memberikan komentar, begitu juga dengan Bdx. JP Morgan bertindak selaku penasehat keuangan ekslusif untuk Ooredoo Group, Goldman Sachs& Co serta HSBC bertindak selaku penasihat keuangan gabungan untuk CK Hutchison. Sedangkan, Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Indosat Ooredoo.
Tujuannya untuk mendukung revolusi 5G di Indonesia, mempercepat transformasi digital , dan mewujudkan visi kota pintar Jakarta. Indosat juga berencana untuk memperluas peluncuran komersial layanan 5G ke kota besar lain,termasuk Surabaya dan Makasar, dengan permintaan layanan data yang tinggi. Layanan 5G perseroan akan memberikan akses internet broadband yang luar biasa bagi pelanggan konsumen dan bisnis. Seiring dengan itu, Indosat juga ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi Jakarta serta mendukung era Industri 4.0. (Yetede)
Medco dan Group Salim akan Ekspor Listrik ke Singapura
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui PT Medco Power bersama dengan konsorsium Pasicif Light Power Pte Ltd (PLP) dan Gallant Venture Ltd (Group Salim) akan mengekspor listrik berbasis pembangkit listrik bertenaga surya (PLTS) ke Singapura. CEO Medco Energi Roberto Lorato mengatakan, perseroan telah mengantongi izin menggunakan PLTS dari Indonesia ke Singapura di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk prinsip impor listrik dari Energy Market Authority (EMA) Singapura. Proyek tersebut, direncanakan memiliki kapasitas setara 100 MW non-intermittent ke Singapura.
"Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Singapura dalam pelaksanaan program Singapore Green Plan 2030 untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan," jelas Roberto dalam keterangannya, Selasa (26/10). CEO Medco Power Eka Satria menambahkan, sebagai salah satu produsen listrik independen (IPP) terbesar di Indonesia dengan komitmen energi baru terbarukan (EBT), pihaknya menyambut baik kerja sama dengan PLP dan Gallant Venture dalam pengembangan proyek PLTS Pulau Bulan. Untuk diketahui, proyek itu sejalan dengan komitmen Medco Energi terkait perubahan iklim dan rencana pengembangan portfolio energi terbarukan.
Sementara itu, hingga akhir semester 1-2021, Medco Energi membukukan EBITDA sebesar US$ 318juta, meningkat 15% secara tahunan. Pertumbuhan sebagian besar ditopang oleh pulihnya harga komoditas seperti harga minyak US$ 62,3/bbl atau 61% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 38,7/bbl dan harga rata-rata gas US$ 5,9/mmbtu, lebih tinggi 8%, dari UD$ 5,4/mmbtu. "Pemulihan harga komoditas sejalan dengan perekonomian yang terus membaik yang meningkatkan permintaan gas domestik. Saat ini, kami telah mempublikasikan strategi perubahan iklim beserta langkah-langkah awal untuk memenuhi komitmen Medco Energi dalam mencapai emisi net zero." kata Roberto (Yetede)
Restrukturisasi Tetap Opsi Utama Penyelamatan Garuda Indonesia
Restrukturisasi utang tetap menjadi opsi utama penyelamatan Garuda Indonesia. Upaya itu perlu diimbangi dengan menumbuhkan permintaan pasar industri penerbangan, bukan malah membuat kebijakan dan isu kontradiktif. Restrukturisasi utang tetap menjadi prioritas utama penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Suntikan penyertaan modal negara dan isu pengalihan maskapai Garuda Indonesia ke PT Pelita Air Service jika opsi utama kandas bukan menjadi pilihan pemerintah saat ini.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Senin (25/10/2021), mengatakan, Garuda Indonesia sedang dalam proses negosiasi dengan para lessor (perusahaan sewa guna usaha). Jika negosiasi ini berhasil, Garuda pasti tetap akan jalan. ”Pengalihan ke Pelita Air Service itu nantilah. Saat ini, Garuda sedang berjuang bernegosiasi dengan lessor dan para pemilik piutang lainnya. Negosiasi ini yang utama. Opsi inilah yang kami dahulukan,” ujar Arya melalui keterangan resmi yang disampaikan melalui video. Pelita Air merupakan anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Perusahaan yang didirikan pada 1970 tersebut melayani penerbangan charter atau sewa pesawat, evakuasi medis, survei udara, dan penyewaan helikopter. Armada Pelita Air didominasi oleh pesawat-pesawat Fokker dan British Aerospace (BAe).









