Menkeu Sri Mulyani, saat sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty II, mengancam “Boleh juga sih (tidak mengikuti PPS) . Tapi kalau saya menemukan harta anda, agak menghawatirkan sih konsekuensinya. Mau dikenakan sanksi 200%?.

Program yang diakomodasi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) jadi andalan pemerintah menggali potensi penerimaan negara. PPS sendiri lahir, atas permintaan pengusaha untuk menggulirkan program seperti tax amnesty jilid I, 5 tahun silam, dimana pengusaha kelas tanggung mulai panik dengan agresivitas petugas pajak melakukan penelusuran harta, karena harta mereka tidak terlalu besar, takut didenda. Sanksi yang akan dikenakan adalah PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25 % untuk WP Badan, 50 % untuk WP Orang Pribadi, 12,5 % bagi WP Tertentu, ditambah sanksi 200 % yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkap dalam tax amnesty 2016, sedang peserta PPS diluar tax amnesty 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan 50 % ditambah sanksi Pasal 13 (2) UU KUP jika sampai PPS berakhir masih ada harta yang tidak diungkap. 

Sanksi bak pedang bermata dua, di satu sisi untuk menakut-nakuti WP mengungkap seluruh hartanya, disisi lain WP dapat melakukan langkah penghindaran denda. Karenanya ancaman sanksi perlu diiringi langkah antisipasi untuk menutup celah praktik penghindaran atau pengelakan pajak, hingga PPS berjalan efektif tahun depan. (Yoga)                                                            

Di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai usaha, mulai industri besar hingga rumah tangga, generasi milenial malah ramai-ramai berhenti bekerja. Fenomena ini membawa  masalah serius, yaitu orientasi pekerjaan yang lebih dari sekadar mencari pendapatan tetap dan kebutuhan masyarakat akan upah yang adil sesuai beban kerjanya.  Great Resignation ini terinspirasi fenomena Great Depression tahun 1929 ketika AS alami krisis moneter membuat AS jatuh miskin. Sekarang, pandemi Covid-19, membuat pekerja milenial merefleksikan kebutuhan hidup mereka tidak hanya soal keuangan, tetapi juga kebahagiaan dan kesehatan jiwa.

Berdasar data Biro Statistik AS, sektor yang kehilangan pekerja ialah kuliner, diikuti pariwisata, hiburan, rekreasi, dan retail. Selain itu, sektor keuangan dan asuransi juga. Survei Kamar Dagang AS mengungkap mereka mau kembali bekerja bila ada peningkatan bonus minimal 1.000 dollar AS dan jam kerja yang lebih fleksibel. Fenomena ini juga terjadi di Inggris dengan 400.000 pekerja yang berhenti. Di Uni Eropa, jumlahnya mencapai 2 juta pekerja yang semuanya adalah tenaga profesional. Hasil survei Randstad UK mengungkapkan, bukan hanya gaji lebih banyak yang mereka inginkan, melainkan juga kebahagiaan dalam pekerjaan. (Yoga)

Pada 2022 pasar modal Indonesia berpotensi alami fase akseleratif, tapi merebaknya galur Omicron turut menentukan arah angin. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2022 bergerak ke arah normal, yang lebih rendah dari 2021, tapi lebih tinggi dari rerata jangka panjangnya, kata Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Investment Management. Indonesia berpotensi alami akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju fase ekspansi pada 2022. Momentum pembukaan kembali ekonomi meningkat ketika pandemi gelombang 3 mereda dan cakupan vaksinasi mencapai 70 % populasi pada triwulan pertama 2022. Indonesia unggul demografi warga usia muda, yang menguntungkan juga percepat aktivitas ekonomi normal, terutama bila mitigasi pandemi berjalan efektif melalui vaksinasi secara masif dan merata. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Emma A Fauni mengatakan, tahun 2021 menjadi tahun yang menggembirakan bagi pasar penawaran saham perdana (IPO). Di saat jumlah perusahaan yang menawarkan saham perdana tumbuh moderat, dari 51 jadi 53 perusahaan secara tahunan, pendapatan dari IPO mencapai Rp 60,5 triliun, merupakan total dana IPO tahunan terbesar selama 10 tahun terakhir, sejalan aktivitas IPO global yang meningkat 60 % dari volume dan pendapatan. (Yoga)

Di awal 2022, terutama semester 2, tahun ajaran 2021/2022, Kemendikbudristek selayaknya memberi sekurangnya tiga resolusi pendidikan; pertama untuk orangtua, berupa pendampingan healing pada orangtua. Kedua, tentang arah ”kebudayaan digital”. Ketiga, tentang ”akar dan buah teknologi” yang menjelaskan sosok pohonnya. Selama pandemi, orangtua siswa paling pontang-panting, dalam kembalikan muruah asas utama pendidikan, untuk suksesnya pembelajaran anaknya, apa pun model pembelajaran anak saat ini. Tak mustahil daya tahan mental atau emosi sebagian orang tua tergerus, bahkan mengarah traumatis yang harus segera dicari jalan keluarnya. Pendampingan healing oleh sekolah adalah jalan keluar terbaik mengingat orang tua tak terpisah dari anak dan sekolahnya di mana mereka bergelut dengan model pembelajaran yang silih berganti berhubung kondisi pandemi. Resolusi 2022 harus tegas menyebut, betapa riset itu akar dari pendidikan, kebudayaan, dan teknologi; sedang buahnya dapatlah dilihat dari orangtua (siswa) yang merdeka karena tak lagi stres atau trauma serta kebudayaan digital yang membangun cipta, rasa, dan karsa secara modern. (Yoga)

Pengelola media makin sulit menghindari integrasi dalam ekosistem distribusi konten, data pengguna, dan periklanan yang dikendalikan platform digital global. Semua media massa akan mengalaminya, termasuk media ternama dunia, seperti The New York Times, The Guardian, CNN, dan The Sun. Teknologi digital menghadirkan kemungkinan baru memproduksi konten, menciptakan interaksi di sekitar konten, menjangkau khalayak lebih intens, serta untuk menjalankan mode pariwara yang lebih menjamin presisi dan akurasi.

Kemandirian relatif penerbit, terwujud dengan sumber pendapatan lain di luar kerja sama dengan platform digital, sangat menentukan, hingga penerbit tidak dipermainkan platform digital, juga bertahan jika platform digital ancam berhenti kerja sama, misal  menolak pemberlakuan regulasi Publisher Right. Solusinya : 1) jadikan keadilan pemanfaatan data pengguna untuk dinegosiasikan dengan platform digital; 2) dorong regulasi yang mewajibkan platform digital berbagi data pengguna dari pemanfaatan konten penerbit; 3) inisiasi aliansi log in atau data antar penerbit, bahkan antar perusahaan lintas sektor guna membangun sistem data pengguna di luar ekosistem data walled garden platform digital. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Permenkeu (PMK) No 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (WP) pada 22 Desember 2021, lalu mengundangkannya pada 23 Desember 2021, yang merupakan aturan pelaksanaan program pengungkapan sukarela dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berlaku 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor (27/12) optimistis animo WP berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela tinggi, pasalnya program ini memberi peluang WP terbebas dari sanksi administratif. Skema pengungkapan sukarela ini, pertama, pembayaran PPh berdasar pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan peserta program tax amnesty. Kedua, pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Direktur Penegakan Hukum DJP Kemenkeu Eka Sila Kunsa Jaya menegaskan, jika WP dalam proses pemeriksaan hendak ikut program pengungkapan suka rela tahun depan, WP itu wajib menyelesaikan pemeriksaannya terlebih dahulu, agar tidak tumpang tindih dengan proses penegakan hukum perpajakan. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal UI, Prianto Budi Saptono memprediksi program pengungkapan sukarela diminati karena pengaturan tarif lebih rendah atas harta bersih yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA, dan energi terbarukan. (Yoga)

Persoalan bias algoritma jadi pembahasan sejumlah kalangan, baik otoritas, ahli, maupun konsultan. The Brooking Institution membuat laporan berjudul ”Reducing Bias in AI-based Financial Service”, menyebut kecerdasan buatan menghadirkan peluang mengubah cara kita mengalokasikan kredit dan risiko, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Kecerdasan buatan mampu menghindari pelaporan kredit tradisional dan sistem penilaian yang membantu melanggengkan bias yang ada selama ini, tapi, kecerdasan buatan dapat memperburuk bias yang ada, menciptakan siklus yang memperkuat alokasi kredit yang bias, sambil terus mendiskriminasi pemberian pinjaman.

Upaya perbaikan fasilitas kecerdasan buatan terus dilakukan. Senior Fellow Economic Studies The Brooking Institution, Aaron Klein mengatakan, penggunaan kecerdasan buatan harus meningkatkan akurasi dan mengurangi bias. Dengan kecerdasan buatan, industri keuangan harus bisa mengalokasikan kredit lebih akurat dan meningkatkan efisiensi. Skenario optimistis ini mungkin dilakukan mengingat sumber bias yang signifikan dalam pemberian pinjaman berasal dari informasi yang digunakan. Agar efisien dan bias berkurang, sebaiknya digunakan data penjaminan arus kas, menggunakan saldo bank aktual pemohon selama beberapa waktu sebagai lawan model berbasis skor kredit yang melihat seseorang memiliki kredit pada masa lalu dan atau apakah seseorang pernah berbuat curang. (Yoga)

Pemerintah gencar garap potensi ekonomi kelautan dan perikanan, targetnya dongkrak PNBP hingga 2024, dengan investasi serta tingkatkan produksi dan pemasaran. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebut program prioritas hingga 2024 yakni penangkapan ikan terukur untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan dan PNBP, mengembangkan perikanan budidaya berbasis riset untuk meningkatkan ekspor, dan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Hingga 21 Desember 2021, total PNBP perikanan diterima KKP mencapai Rp 920 miliar, rekor tertinggi dalam sejarah, dan diklaim bisa menembus Rp 1 triliun karena ada potensi tagihan  di bidang perikanan tangkap senilai Rp 35 miliar, serta pemanfaatan ruang laut untuk eksplorasi minyak dan gas sebesar Rp 350 miliar.

Upaya mengejar pertumbuhan PNBP juga digarap lewat perikanan budidaya, salah satunya udang yang merupakan unggulan ekspor perikanan. Hingga 2024, KKP targetkan produksi udang naik dari 850.000 ton-900.000 ton secara tahunan menjadi 2 juta ton, serta nilai ekspor udang melonjak 250 %. Kenaikan PNBP dan upaya menggenjot PNBP sampai 2024 dinilai masih belum sejalan dengan perbaikan kesejahteraan nelayan, padahal usaha skala kecil mendominasi perikanan tangkap, kapal di bawah 30 GT 99 %i total kapal nelayan yang ada. Perikanan budidaya juga didominasi usaha kecil. Tambak udang,  didominasi tambak tradisional, yakni 247.803 ha atau 82,46 %. Mimpi mengejar produksi diharap tak sekadar berorientasi hasil dan penerimaan negara. Transformasi perikanan harus menyeimbangkan kemudahan usaha, kesejahteraan pelaku usaha, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. (Yoga)

Merger PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) berlaku efektif mulai 4 Januari 2022, lewat penandatanganan perjanjian penggabungan bersyarat 16 September 2021 dan diperbarui 24 Desember 2021. Nantinya Ooredoo South East Asia dan CK Hutchison Indonesia akan jadi pengendali perusahaan hasil merger. Pernyataan efektif OJK berlaku 28 Desember 2021, sedang izin Kemenkominfo diperoleh 5 November 2021. Manajemen Indosat dalam keterbukaan informasi ke BEI (27/12) menyebut, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Tri dan Indosat, rancangan merger harus disetujui pemegang saham dalam RUPS. (Yoga)

Indonesia kehilangan potensi pendapatan Rp 97 triliun akibat banyak warga memilih berobat di luar negeri. Setiap tahun lebih 2 juta WNI pergi ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan AS untuk mengakses layanan kesehatan. Atas dasar itu, pemerintah berharap Bali bisa menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan. Terkait itu, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Internasional Bali di Sanur (27/12), di area Grand Inna Bali Beach yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (Persero). RS Internasional itu bekerja sama dengan Mayo Clinic AS, kehadirannya diharap dorong Bali jadi tujuan wisata berstandar kesehatan dunia. Harapan Presiden Jokowi, WNI tak lagi berobat ke luar negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk petama kali Indonesia memiliki KEK kesehatan. RS Internasional Bali dibangun dari laba perusahaan BUMN bekerja sama dengan BNI di lahan seluas 41,5 hektar. Menurut Erick, rumah sakit internasional itu mempunyai dua fungsi, selain membantu Bali dengan membuka destinasi wisata kesehatan, RS itu juga diharap bisa dukung pelayanan kesehatan bagi investor dan pekerja atau profesional yang berada di Indonesia. Sebab, investasi juga berarti memastikan kesehatan investor terjamin, standar kesehatan internasional untuk pekerjanya atau para professional yang ada di Indonesia. (Yoga)