Ahli Strategi investasi dari Independent Strategy David Roche mengatakan pada Senin (27/12) bahwa Pemerintah Tiongkok akan melonggarkan lagi kebijakan moneternya supaya dapat terus fokus pada stabilitas  dan mencapai kesejahteraan bersama. "Untuk mencapai hal itu, Tiongkok kemungkinan akan memangkas tingkat suku bunga pinjaman  lebih lanjut,  menyuntikkan uang ke perbankan untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dan menengah serta memasktikan bahwa para pengembang properti yang bermasalah menyelesaikan proyeknya. Itu adalah langkah-langkah yang saya harapkan dapat kita lihat lebih banyak. Menurut Roche, gangguan-gangguan yang relatif kecil  seperti infeksi virus corona dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang sangat besar diluar batas suatu negara. "Hal itu berdampak pada seluruh rantai pasokan dan kemudain permintaan, kepercayaan diri, dan yang lainnya," katanya. (Yetede)

PT XL Axiata Tbk meraih enam penghargaan dan pengakuan publik dari berbagai ajang bergengsi, baik dari dalam negeri maupun internasional menjelang tutup tahun 2021. Enam penghargaan dalam berbagai katagori diterima perusahaan di sepanjang bulan November-Desember 2021. "Semua penghargaan tersebut sekaligus merupakan tanggung jawab yang harus kami laksanakan untuk mempertahankan, bahkan, meningkatkannya ke level  yang leih baik lagi," ujar CEO XL  Axiata Marwan O Baasir dalam pernyataannya, Selasa (28/12). Kemenangan tersebut diraih atas inovasi XL Axiata Business Solutions dalam menyuguhkan ekosistem terintegrasi melalui pengembangan solusi internet of things (IoT) Wearable Device untuk mengukur kondisi kebugaran seseorang. (Yetede)

PT Pos Indonesia (persero) dan BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama untuk memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kanal layanan Pos Indonesia, baik di Kantor Pos maupun aplikasi Pospay. Selain itu, kedepan, Kantor Pos dapat melayani  pencairan klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Tujuan dari kerja sama ini adalah memberikan kemudahan bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan  untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran secara rutin," ungkap Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dikutip Selasa (28/12). Pos Indonesia memiliki jaringan yang dedicated dan sistem distribusi yang andal. Selain layanan kurir dan logistik, perseroan memiliki bisnis layanan keuangan berbasis digital PosAja. Keduanya dapat diunduh melalui Play Store dan Apps Store. (Yetede)

Dana hasil repatriasi PPS 1 Januari – 30 Juni 2022 diyakini bakal membanjiri Indonesia, dimana pemerintah menerapkan holding period atau kewajiban menempatkan dana hasil repatriasi dalam instrument investasi selama 5 tahun, lebih lama dari tax amnesty 2016 yang hanya 3 tahun. 

Waketum Hipmi Anggawira merespon positif ketentuan tersebut dan menilai 5 tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengunci dana repatriasi di dalam negeri. Angga optimis antusias pelaku usaha mengikuti PPS kian besar.

Anggota Kadin Indonesia Bidang Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menilai pengusaha tidak keberatan dengan kewajiban investasi 5 tahun tersebut, dimana pebisnis berasumsi 5 tahun merupakan waktu tepat menunjukkan efektivitas investasi hasil repatriasi ke perekonomian, melalui SBN di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dan investasi pada penghiliran SDA atau renewable energy. Investasi itu wajib dilakukan peserta PPS paling lambat 30 September 2023, sedang repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia paling lambat 30 September 2022. Repatriasi juga buka peluang pemindahan investasi setelah 2 tahun, paling banyak 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Pada dasarnya pengusaha berharap instrumen penampung yang lebih beragam diluar SBN dan penghiliran SDA, mengacu banyaknya peluang bisnis dan investasi yang masih potensial untuk dikembangkan di Indonesia. (Yoga)                                                                                                                                                                                                          

Setelah 12 tahun, otoritas fiskal menembus target pajak tahun ini, kendati langkah mendulang penerimaan terhadang pandemic Covid-19. Berdasar data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak per 26 Desember 2021, neto mencapai Rp 1.231,87 trilyun, setara 100.19 % target dalam APBN 2021 yaitu 1.229,6 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, capaian ini hasil upaya otoritas pajak menggali potensi penerimaan. Menkeu menegaskan, total ada 138 KPP dan 7 Kanwil seluruh Indonesia yang berhasil mencatat penerimaan diatas 100 % target. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan dorong penerimaan pajak lebih besar tahun depan. Tapi Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo tetap mewaspadai berbagai resiko yang bisa menghambat laju ekonomi, seperti penyebaran Covid -19 serta kemungkinan munculnya varian baru yang membuat pemerintah kembali berlakukan PPKM. (Yoga)

Ketum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga telur ayam di akhir tahun tak terhindarkan sebagai imbas tingginya harga pakan, jagung pipil kering berkadar air 15 % menyentuh Rp 6.000 per kg membuat harga telur membengkak jadi Rp 23.000 per kg, padahal harga acuan penjualan di produsen dipatok Rp 19.000 – 21.000 per kg. Penyerapan 30.000 ton jagung oleh bulog dan penyalurannya ke peternak seharga Rp 4.500 per kg tak efektif karena hanya diterima sebagian koperasi peternak di sejumlah sentra produksi. Dimasa mendatang, dia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi impor jagung dengan volume disesuaikan neraca nasional yang disesuaikan kedatangannya diluar waktu panen di tanah air. (Yoga)

NTB mengekspor komoditas unggulan seperti mutiara ke Jepang dan China, Vanili ke AS, udang vaname ke India, anyaman ketak ke Arab, rempah ke AS dan rumput laut ke China sejumlah USD 718.755 pada Desember 2021 melalui pelabuhan Gili Emas, Lombok Barat. Kadis Perdagangan NTB Fathurrahman mengatakan, ekspor Desember 2021 merupakan kolaborasi semua Kemenperdag, Pemprov NTB dan UMKM. NTB menargetkan peningkatan ekspor non tambang dengan komoditas unggulan seperti vanili yang baru bisa memenuhi 10 % kuota permintaan.

Kemenpan RI berencana melakukan pelepasan komoditas ekspor skala besar dari Sumatra pada akhir 2021. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Leni Hartati Harahap mengatakan, pelepasan ekspor pertanian Sumut di Pelabuhan Belawan mencapai Rp 2 triliun, sebagai bagian Gebyar Ekspo 2021, yang jadi agenda Kementan, secara nasional pelepasan ekspor dipusatkan di Pelabuhan Sukarno-Hatta, Makasar, sebagai bagian momentum Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Grateks) yang digagas Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Yoga)

KPK resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Alfred Simanjuntak, terkait perkara suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di DJP. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Alfred yang saat itu menjabat Fungsional Kanwil DJP Jabar I  sudah menjadi terangka dari pengembangan kasus mafia pemeriksaan pajak yang telah menjerat Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani selaku atasannya. Dari pemeriksaan, diduga banyak arahan Angin dan Dadan pada Alfred dan tim agar dilakukan penghitungan pajak sesuai keinginan WP yang menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar prosesnya agar lebih rendah dari total kewjiban pajaknya. Alfred dan tim diduga menerima 625.000 Dolar Singapura.Alfred sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan Ridwan, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak DJP atau Kepala Pjak Bantaeng Sulsel sampai mei 2021. Wawan ditahan KPK 11 November 2021 sedang Alfred ditahan KPK 27 Desember 2021. Sebelumnya KPK telah menahan 6 tersangka lain, yaitu Angin Prayitno Aji (API), Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa WP serta 3 konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Magrib (AIM) dan Agus Susetyo (AS). (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani, saat sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty II, mengancam “Boleh juga sih (tidak mengikuti PPS) . Tapi kalau saya menemukan harta anda, agak menghawatirkan sih konsekuensinya. Mau dikenakan sanksi 200%?.

Program yang diakomodasi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) jadi andalan pemerintah menggali potensi penerimaan negara. PPS sendiri lahir, atas permintaan pengusaha untuk menggulirkan program seperti tax amnesty jilid I, 5 tahun silam, dimana pengusaha kelas tanggung mulai panik dengan agresivitas petugas pajak melakukan penelusuran harta, karena harta mereka tidak terlalu besar, takut didenda. Sanksi yang akan dikenakan adalah PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25 % untuk WP Badan, 50 % untuk WP Orang Pribadi, 12,5 % bagi WP Tertentu, ditambah sanksi 200 % yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkap dalam tax amnesty 2016, sedang peserta PPS diluar tax amnesty 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan 50 % ditambah sanksi Pasal 13 (2) UU KUP jika sampai PPS berakhir masih ada harta yang tidak diungkap. 

Sanksi bak pedang bermata dua, di satu sisi untuk menakut-nakuti WP mengungkap seluruh hartanya, disisi lain WP dapat melakukan langkah penghindaran denda. Karenanya ancaman sanksi perlu diiringi langkah antisipasi untuk menutup celah praktik penghindaran atau pengelakan pajak, hingga PPS berjalan efektif tahun depan. (Yoga)                                                            

Di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai usaha, mulai industri besar hingga rumah tangga, generasi milenial malah ramai-ramai berhenti bekerja. Fenomena ini membawa  masalah serius, yaitu orientasi pekerjaan yang lebih dari sekadar mencari pendapatan tetap dan kebutuhan masyarakat akan upah yang adil sesuai beban kerjanya.  Great Resignation ini terinspirasi fenomena Great Depression tahun 1929 ketika AS alami krisis moneter membuat AS jatuh miskin. Sekarang, pandemi Covid-19, membuat pekerja milenial merefleksikan kebutuhan hidup mereka tidak hanya soal keuangan, tetapi juga kebahagiaan dan kesehatan jiwa.

Berdasar data Biro Statistik AS, sektor yang kehilangan pekerja ialah kuliner, diikuti pariwisata, hiburan, rekreasi, dan retail. Selain itu, sektor keuangan dan asuransi juga. Survei Kamar Dagang AS mengungkap mereka mau kembali bekerja bila ada peningkatan bonus minimal 1.000 dollar AS dan jam kerja yang lebih fleksibel. Fenomena ini juga terjadi di Inggris dengan 400.000 pekerja yang berhenti. Di Uni Eropa, jumlahnya mencapai 2 juta pekerja yang semuanya adalah tenaga profesional. Hasil survei Randstad UK mengungkapkan, bukan hanya gaji lebih banyak yang mereka inginkan, melainkan juga kebahagiaan dalam pekerjaan. (Yoga)