Pemerintah menargetkan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tuntas tahun 2024. Menara base transceiver station (BTS) ditargetkan bisa menjangkau total 83,218 desa/kelurahan dan ada tambahan pembangunan kabel fiber optik 12.399 kilometer (km) pada akhir 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johhny G Plate mengatakan, Kemenkominfo berupaya  untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir yang dimulai dari lapisan backhome , middle mile, hingga the last mile. Menkominfo juga menegaskan  bahwa pembangunan the list mile  berupa BTS ditargetkan rampung dan menjangkau semua desa/kelurahan  yang berjumlah 83.218 akhir tahun 2022. "Kita harapkan satelit tersebut diletakkan di orbit pada kuartal IV-2023. Namun demkikian, masih banyak kebutuhan satelit yang harus kita adakan. Kita menyiapkan dengan harapan sampai tahun 2024 pemenuhan kebutuhan satelit menjadi lebih baik," ujarnya. (Yetede)

Halodoc, salah satu perusahaan telemedicine (telehealth) terdepan di Indonesia, telah menghadirkan berbagai inovasi dan pembaharuan produk untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan jarak jauh. CEO & Co-Founder Halodoc Jonathan Sudharta meniatkan, pada awalnya, tidak satupun negara, perusahaan, maupun perorangan yang memiliki cukup bekal  pengetahuan maupun kesiapan dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Sebagai telehealth dengan misi menyederhanakan akses layanan kesehatan, Halodoc senantiasa berupaya untuk selalu berada di garis depan dan mengulurkan tangan agar  dapat membantu sebanyak-banyaknya masyarakat yang membutuhkan," ungkap Jonathan, dalam pernyataannya, Rabu (29/12). Secara keseluruhan, terdapat 12% pasien positif COVID-19 di Indonesia yang terbantu dan memanfaatkan layanan kesehatan digital dari Halodoc. Sementara itu, salah seorang karyawan swasta di Jakarta yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada gelombang kedua lalu, Bambang Sigid, telah merasakan kemudahan  dari penggunaan aplikasi Halodoc. (Yetede)

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2022 menjadi Rp 373,17 triliun atau meningkat hingga 30,9% dan plafon tahun ini yang sebesar Rp285 triliun. Sedangkan untuk suku bunga KUR, dipertahankan di level 6%. Namun,  lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan mempertimbangkan tren penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi over head cost (OHC) suku bunga KUR, pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun depan  untuk KUR Super Mikro sebesar 1%, KUR Mikro 0,5%, dan KUR PMI 0,5%. "Kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga dilakukan perubahan, termasuk penyusuan plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp 100 juta serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19," papar Airlangga. (Yetede)

Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berhasil menyertifikasi barang barang milik negara (BMN) sebanyak 27.109 bidang tanah atau 101,19% dari target tahun ini yang sebanyak 26.790 bidang tanah. Dalam melakukan sertifikasi ini, DJKN menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh kementerian/lembaga."Sampai saat ini capaian sertifikasi telah membukukan  total 27.109 NUP dengan 20,248 sertifikat hak pakai atas nama pemerintah RI cq kemeterian/lembaga berhasil diterbitkan atau 101,19% dari target tahun anggaran 2021," ujar Direktur Jendral Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Persertifikatan BMN Berupa Tanah, baru-baru ini. Pada kesempatan yang sama, Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan juga memberikan apresiasi kepada kementerian ATR/BPN dan seluruh K/L yang terlibat dalam penyertifikatan BMN. (Yetede)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Friman Sampurna mengatakan, capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan tahun 2020 melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2020. "Capaian ini juga merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan poin ke-16 tujuan  pembangunan berkelanjutan," kata Agung dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (29/12). Selain itu, laporan keuangan BPK tahun 2020 yang diperiksa oleh kantor akuntan  publik juga mendapatkan opini WTP, sehingga totalnya terdapat 86 laporan keuangan menerima WTP. Agung juga menjelaskan, rekomondasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2006-semester 1 2021 telah ditindaklanjuti entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun. (Yetede) 

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat, penetrasi digital yang pesat selama Covid-19 belum  memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia. "Ada negara yang aktif melakukan penetrasi digital menggunakan internet, mampu menaikkan produk domestik bruto per kapitanya. Tapi di Indonesia kita justru turun, tadinya masuk upper middle country menjadi  lower income country," ujar founder dan ekonom senior Core Indonesia Hendri Saparni dalam Refleksi Akhir Tahun 2021.Core juga menilai bahwa pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian sama sekali tidak memberikan dampak bagi petani kecil. Dampak pengembangan ekonomi digital tersebar hanya menguntungkan pelaku usaha skala besar. Research Associate Core Indonesia Dwi Andreas  menyebutkan,  hasil survey menunjukkan bahwa  petani dengan lahan sempit atau kurang dari 0,5 hektare justru tidak terdampak dari adaptasi teknologi digital. (Yetede)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing yang merupakan jalan bebas hambatan kedua di Pulau Kalimantan setelah Tol Samarinda-Balikpapan, akan dibangun. Keberadaan jalan yang menghubungkan wilayah Pontianak dengan Pelabuhan Kijing itu diharapkan dapat mendukung rencana pengembangan wilayah kawasan industri yang mengakomodasi distribusi komoditas dan lalu lintas kendaraan pribadi. Berdasarkan Prastudi Kelayakan Jalan Tol di Provinsi Kalimantan Barat yang disusun oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga, ruas Pontianak-Kijing  diusulkan untuk dilanjutkan hingga Kota Singkawang Sambas dengan pembangunan secara bertahap. Nantinya, dengan penambahan panjang ruas hingga Kota Singkawang diharapkan dapat mengakomodasi lalu lintas kendaraan.  (Yetede)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) atau PII sudah memberikan penjaminan terhadap total 37 proyek senilai Rp350 triliun hingga Desember 2021. Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan, PII mempunyai peran dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan delapan proyek non-KPBU, yaitu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, proyek Hydropower Program PT PLN (persero). Proyek PLTP Patuha unit 2 dan Dieng 2, proyek pengembangan jaringan distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua PLN dan proyek pengembangan jaringan distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara PLN, proyek pengembangan jaringan distribusi Jawa Timur  dan Bali PLN, serta obligasi dan penjaminan pinjaman PT Waskita Karya Tbk. Dia menjelaskan, proyek yang dijamin PII tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia dari barat ke timur. Hal ini berarti PII berhasil untuk memperluas dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap proyek disetiap daerah. (Yetede)

PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, menuntaskan pembangunan konstruksi proyek Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Lebih cepat 12 bulan dari yang ditargetkan sehingga bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Proyek pembangunan Bendungan Pidekso sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/12) yang ditandai secara simbolis dengan prosesi penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti.  Bendungan Pidekso yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini memiliki nilai total nilai kontrak sebesar Rp 739 miliar yang pembangunannya dimulai sejak 2014. Bendungan ini memiliki kapasitas penampungan 25 juta meter kubik (m3) dengan luas genangan 232 hektare serta ketinggian 44 meter. (Yetede)

Airnav Indonesia menginisiasi sosialisasi pengoperasian pesawat udara tanpa awak (drone) kepeda sejumlah kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Direktur Operasi Airnav Indonesia Mokhamad Khatim menyatakan bahwa tren penggunaan drone terus meningkat baik oleh instansi perusahaan maupun masyarakat, sehingga berpotensi untuk mengganggu keselamatan  penumpang jika tidak diantisipasi dengan baik. "Sedangakan Airnav Indonesia memaparkan tugas dan wewenang kami sesuai dengan PM 37 tahun 2020, yakni untuk melakukan asesmen ruang udara dan mengeluarkan rekomendasi untuk operasi drone pada ruang udara tersebut. serta menerbitkan notice to airmen (Notam) terkait dengan pengoperasian drone. (Yetede)