Konsep regionalisasi sistem pangan berbasis keberagaman sumber daya lokal mengemuka dalam ”Transformasi Sistem Pangan Negara Kepulauan Indonesia”, yang diselenggarakan IPB (30/12). 

Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto memaparkan, system pangan berkelanjutan tak hanya mengakhiri kelaparan, juga bantu dunia capai kemajuan penting pada semua 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho, ”Kami membagi Indonesia dalam enam zona, berbasis pulau-pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Papua,” ujarnya.

 Peneliti senior Kebijakan Pangan dan Pertanian Kementan Achmad Suryana mengatakan, tantangan pangan di Indonesia, antara lain tingginya kasus stunting (tengkes) atau gagal tumbuh kembang karena kurang gizi kronis, wasting (kurus), dan obesitas. (Yoga)

Laporan Global Carbon Project menyebut, pada April 2020, atau masa awal pandemi, emisi global harian turun 17 % dibanding 2019, disebabkan banyak negara membatasi pergerakan dan lockdown. Seiring pemulihan ekonomi emisi global 2021 diperkirakan naik 4,9 %. Di Indonesia, emisi 2020 tercatat 5 megaton setara karbon dioksida (MtCO2e), turun 11 % dibanding 2019. Selama pandemi wacana ekonomi hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan menguat. Transisi menciptakan lapangan kerja baru hijau (green jobs). Di tingkat global, transisi ini diperkirakan menciptakan 395 juta lapangan kerja hingga  2030, peluang bisnisnya 10,1 triliun dollar AS  Sektor potensialnya, pertanian, pariwisata, dan energi. Khusus sektor energi, realisasi pekerjaan baru bidang energi terbarukan menyerap 12 juta tenaga kerja pada 2020. Proyeksi sampai 2050 menyerap 43 juta tenaga kerja. Di Indonesia, proyek energi terbarukan ciptakan lapangan kerja baru dan kurangi beban subsidi energy fosil. Berdasar kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah proyek energy terbarukan paling mudah dilaksanakan dan memiliki serapan tenaga kerja terbesar. Dengan dukungan internasional, Nationally Determined Contributions/NDC Indonesia dapat mencapai 41 %, setara 1,1 gigaton emisi karbon, sector yang disorot yakni kehutanan dengan proporsi 17,2-24,5 %, energi (11-15,5 %), limbah (0,38 %), dan pertanian (0,32 %). (Yoga)

Kinerja Pasar Modal Indonesia selama 2021 stabil dan membaik, tercermin dari stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor ritel yang mencapai rekor tertinggi. Penutupan perdagangan BEI dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (30/12) mengatakan, ”Pendalaman pasar terjadi dengan peningkatan jumlah investor baru terutama investor ritel di pasar modal serta penambahan jumlah perusahaan yang melakukan IPO”,.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, selama dua tahun, pasar modal Indonesia menorehkan berbagai pencapaian yang menjadi bekal pendorong pemulihan ekonomi. (Yoga)

Sejak Januari-November 2021, bidang pidsus kejaksaan telah menyetor PNBP Rp 362,5 miliar dan menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 21,26 triliun. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (29/12)  mengatakan, penanganan perkara dengan pendekatan kerugian perekonomian negara adalah terobosan hukum yang harus terus dilakukan, sebab, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak hanya mengenai kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian perekonomian negara. Kejaksaan Agung telah mengungkap perkara korupsi impor tekstil yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga Rp 1,6 triliun, karena pelaku membanjiri pasar dalam negeri dengan tekstil China hingga industri tekstil lokal gulung tikar. (Yoga)

Data BNPB menyebutkan sepanjang 2021 terjadi 2.841 bencana alam yang didominasi bencana iklim. Kejadian bencana naik 19,4 % dari 355 pada 2020 jadi 424 kejadian pada 2021. Jumlah pengungsi dan terdampak bencana naik 153 % dari 265.913  orang jadi 672.736 orang. 

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, kerugian ekonomi Indonesia akibat krisis iklim mencapai Rp 100 triliun per tahun, meningkat seiring ekstremnya cuaca. Semua pihak memiliki peran menghentikan krisis iklim ini, termasuk sektor perbankan, terutama bank BUMN. Desember 2021, koalisi #BersihkanIndonesia, gabungan ormas sipil yang mengajak masyarakat aktif mendorong perubahan kebijakan energi dan lingkungan, mengirimkan surat kepada para CEO bank BUMN, seperti Bank Mandiri dan BNI, agar menghentikan pendanaan ke sektor batubara. yang mempercepat terjadinya krisis iklim, namun hingga penghujung 2021, belum ada hasilnya, Padahal, jika membaca Sustainability Report-nya, mereka berkomitmen ikut mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim. (Yoga)

Anggaran belanja pertahanan AS, sebagai negara adidaya, merupakan yang paling besar di dunia. Presiden AS Joe Biden mengesahkan anggaran pertahanan 2022 sebesar 768 miliar dollar AS, atau Rp 11.000 triliun, 3 kali anggaran pertahanan China (252 miliar dollar AS), dan 12 kali anggaran Rusia (62 miliar dollar AS), atau melebihi APBN RI selama lima tahun. AS sebagai negara adidaya dengan kekuatan militer paling masif di dunia, dengan operasi global, butuhkan anggaran operasional besar, Total biaya tahunan pengoperasian 11 kapal induk dan 9 wing udara 21 miliar dollar AS. (The Maritimepost.com) dengan alokasi program senjata nuklir yang sebagian dikelola Departemen Energi. Selebihnya Pentagon masih akan merinci lagi rencana belanja 2022.

Untuk pertahanan di Indo-Pasifik, Kongres mengucurkan dana lebih besar dari permintaan, dari 4 miliar dollar AS menjadi 7,1 miliar dollar AS. Dengan budget pertahanan besar, AS terus menggiatkan riset di bidang pertahanan, khususnya setelah Rusia umumkan kemajuan teknologi pertahanan, seperti penguasaan rudal hipersonik (Di atas 5,5 kali kecepatan suara atau 6.000 km/jam) yang diklaim tak bisa ditahan oleh sistem pertahanan udara apa pun. Juga situasi keamanan di Asia Pasifik, juga di Eropa, yang memperlihatkan dinamika hangat dengan pengerahan kekuatan satu pihak dibalas show of force pihak berseberangan. (Yoga)

Utang merupakan kebijakan fiskal APBN dan pengelolaan ekonomi nasional, akibat postur APBN defisit alias pendapatan negara lebih kecil dari belanja. Menurut Kemenkeu, utang bertujuan jaga momentum dan hindari opportunity loss. Kebutuhan belanja yang tak bisa ditunda, misal penyediaan layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan mengakibatkan kerugian besar di masa datang. Pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yaitu indikator komposit mengukur pembangunan kualitas hidup manusia. Peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial.

Utang Indonesia meliputi utang luar negeri, juga  pinjaman dalam negeri. Utang dapat berupa obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN). SUN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang, dalam rupiah maupun valas yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. Utang pemerintah yang mencapai Rp 6.711,52 triliun mendorong rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 40,85 % jadi 41,38 %. Saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan unit pengelola utang langsung di bawah Menkeu untuk memperlancar koordinasi, yang  melahirkan sinergitas tinggi  membangun manajemen utang yang lebih efektif dan efisien. (Yoga)

Menaikkan cukai hasil tembakau jadi upaya membuat harga rokok mahal, hingga dapat menurunkan prevalensi perokok Indonesia. Namun, harga eceran rokok per batang diperkirakan tidak naik signifikan bila kenaikan cukai tidak sangat tinggi. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna mengemukakan, rendahnya cukai membuat harga rokok Indonesia tergolong murah, yang memudahkan generasi muda dan masyarakat penghasilan rendah mengonsumsi rokok. WHO catat, harga rokok Indonesia murah , harga rokok dunia 4 dollar AS (Rp 55.000), Indonesia rata-rata  2,1 dollar AS (Rp 29.000), bahkan 10 kali lebih murah dibanding Australia, 21 dollar AS (Rp 298.000) termahal di dunia. Dari analisis Mukhaer, rencana kenaikan tarif Cukai Harga Tembakau 12 % pada 2022 belum meningkatkan kenaikan harga jual eceran per batang, yang diperkirakan berbeda Rp 100 dari harga sebelumnya. (Yoga)

Perdagangan luar negeri Indonesia sepanjang 2021 berujung happy ending, sebaliknya perdagangan dalam negeri ditutup dengan keluhan pedagang batagor tentang tingginya harga minyak goreng. Happy ending perdagangan luar negeri disebabkan siklus super (supercycle) komoditas atau kenaikan harga komoditas ekspor, seperti CPO dan batubara. Bank Dunia sebut, harga CPO global Januari - Oktober 2021 mencapai 1.190 dollar AS per ton, melebihi 2020, sebesar 752 dollar AS per ton dan 601 dollar AS per ton pada 2019. Hingga triwulan I - 2022, harga rata-rata diperkirakan  tinggi,  1.075 dollar AS per ton. Badan Pusat Statistik (BPS) catat, neraca dagang Indonesia Januari - November 2021 surplus 34,32 miliar dollar AS atau Rp 492,42 triliun, hampir 2 kali surplus Januari – November 2020 sebesar 19,52 miliar dollar AS.

Namun pelaku UMKM,  rumah tangga dan industri kecil menengah (IKM), 3 bulan terakhir didera lonjakan harga minyak goreng, direntang Rp 18.000 - Rp 20.000 per liter,  jauh di atas HET pemerintah, Rp 11.000 per liter. Lonjakan harga minyak goreng karena kenaikan harga CPO. Banyak produsen minyak goreng Indonesia beli CPO dengan harga lelang CPO global. Burhan (37), pedagang batagor di Benda Baru, Tangsel, mengaku harus beli minyak goreng kemasan sederhana Rp 20.000 per liter di warung, kalau modal terbatas, sesekali beli minyak greng curah di pasar Rp 18.500 per liter. Selama harga CPO tinggi, berkah ekspor dan kisah seporsi batagor berlanjut tahun depan. Saat harga komoditas ekspor itu turun dan mencapai titik keseimbangan barunya, akhir kedua kisah ini bisa berkebalikan. (Yoga)

Pemerintah coba kallkulasi potensi penerimaan dari program pengungkapan sukarela, 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Tapi, pemerintah tegaskan, nilai penerimaan bukan target utama program pengungkapan sukarela. Menurut Dir Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (PPH) Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, target utama program pengungkapan sukarela untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak. Ditjen Pajak telah menelisik potensi harta kekayaan wajib pajak calon peserta program pengungkapan sukarela, berdasar data diterima otoritas pajak dari yurisdiksi / negara mitra melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) sejak 2018 hingga Desember 2020. Terdiri dari data saldo dan simpanan rekening milik 131.438 wajib pajak di system keuangan luar dan dalam negeri, juga data penghasilan 50.095 wajib pajak atas bunga, penjualan, dan penghasilan lainnya. Kasubdit Penyuluhan Pajak,  Direktorat PPH Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti memperkirakan total kekayaan berbasiskan data kedua klasifikasi tersebut mencapai Rp 1.346 triliun. (Yoga)