Efek Tappering Off, Imbal Hasil SBN Bisa Terkerek Naik di 2022
BI bersiap hadapi efek kebijakan tapering off dari bank sentral AS (The Fed), yang akan meningkatkan suku bunganya tahun depan. Gubernur BI Ferry Warjiyo memperkirakan The Fed menggerek suku bunga pertengahan tahun depan, yang mempengaruhi pebingkatan suku bunga surat utang pemerintah AS atau US Treasurry. Bila US Treasury naik, Indonesia harus menyesuaikan, Ferry menyebut, BI dan pemerintah memperkirakan imbal hasil SBN bisa terkerek di 50 basis poin (bps). Peningkatan suku bunga The Fed bisa menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, yang merurut Ferry bisa dijaga dengan intervensi pasar spot, pasar domestic non deliverable forward (DNDF) dan pembelian SBN di pasar sekunder. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat peningkatan suku bunga The Fed mendepresiasi nilai tukar rupiah di 14.600 per USD, lebih rendah dari akhir tahun ini 14.400 per USD. (Yoga)
Agenda Kebijakan Biden Akan Tersusun di 2022
Tahun depan akan menjadi titik balik bagi kebijakan-kebijakan keuangan AS, karena regulator baru di pemerintahan Joe Biden sedang memperisapkan serangkaian perubahan peraturan yang akan membuat Wall Street dan perusahaan-perusahaan di Negeri paman Sam khawatir. Menurut para analisis dan orang dalam Gedung Putih, tahun depan akan sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk membuat peraturan tentang masalah ini. Menurut para ekslusif, isu mata uang kripto menjadi bidang utama yang harus diperhatikan. Para regulatorpun sudah mengeksplorasi resiko-resiko aset digital dan apakah mereka dapat diatur berdasarkan peraturan federal yang ada. "Kami akan melihat regulator keuangan federal, yang telah sangat jelas bahwa aktivitas ini perlu diatur secara menyeluruh, mulai bergerak maju pada beberapa spesifik," kata Zach Dexter, CEO Platform Kripto FTX US Derivatives. (Yetede)
Tiongkok Akan Longgarkan Lagi Kebijakan Moneter
Ahli Strategi investasi dari Independent Strategy David Roche mengatakan pada Senin (27/12) bahwa Pemerintah Tiongkok akan melonggarkan lagi kebijakan moneternya supaya dapat terus fokus pada stabilitas dan mencapai kesejahteraan bersama. "Untuk mencapai hal itu, Tiongkok kemungkinan akan memangkas tingkat suku bunga pinjaman lebih lanjut, menyuntikkan uang ke perbankan untuk dipinjamkan kepada usaha kecil dan menengah serta memasktikan bahwa para pengembang properti yang bermasalah menyelesaikan proyeknya. Itu adalah langkah-langkah yang saya harapkan dapat kita lihat lebih banyak. Menurut Roche, gangguan-gangguan yang relatif kecil seperti infeksi virus corona dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang sangat besar diluar batas suatu negara. "Hal itu berdampak pada seluruh rantai pasokan dan kemudain permintaan, kepercayaan diri, dan yang lainnya," katanya. (Yetede)
XL Axiata Raih 6 Penghargaan di Penghujung Tahun 2021
PT XL Axiata Tbk meraih enam penghargaan dan pengakuan publik dari berbagai ajang bergengsi, baik dari dalam negeri maupun internasional menjelang tutup tahun 2021. Enam penghargaan dalam berbagai katagori diterima perusahaan di sepanjang bulan November-Desember 2021. "Semua penghargaan tersebut sekaligus merupakan tanggung jawab yang harus kami laksanakan untuk mempertahankan, bahkan, meningkatkannya ke level yang leih baik lagi," ujar CEO XL Axiata Marwan O Baasir dalam pernyataannya, Selasa (28/12). Kemenangan tersebut diraih atas inovasi XL Axiata Business Solutions dalam menyuguhkan ekosistem terintegrasi melalui pengembangan solusi internet of things (IoT) Wearable Device untuk mengukur kondisi kebugaran seseorang. (Yetede)
Pos Indonesia Rilis Kanal Bayar BPJS Ketenagakerjaan
PT Pos Indonesia (persero) dan BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama untuk memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kanal layanan Pos Indonesia, baik di Kantor Pos maupun aplikasi Pospay. Selain itu, kedepan, Kantor Pos dapat melayani pencairan klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Tujuan dari kerja sama ini adalah memberikan kemudahan bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran secara rutin," ungkap Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dikutip Selasa (28/12). Pos Indonesia memiliki jaringan yang dedicated dan sistem distribusi yang andal. Selain layanan kurir dan logistik, perseroan memiliki bisnis layanan keuangan berbasis digital PosAja. Keduanya dapat diunduh melalui Play Store dan Apps Store. (Yetede)
Siap-Siap Banjir Dana Repatriasi
Dana hasil repatriasi PPS 1 Januari – 30 Juni 2022 diyakini bakal membanjiri Indonesia, dimana pemerintah menerapkan holding period atau kewajiban menempatkan dana hasil repatriasi dalam instrument investasi selama 5 tahun, lebih lama dari tax amnesty 2016 yang hanya 3 tahun.
Waketum Hipmi Anggawira merespon positif ketentuan tersebut dan menilai 5 tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengunci dana repatriasi di dalam negeri. Angga optimis antusias pelaku usaha mengikuti PPS kian besar.
Anggota Kadin Indonesia Bidang Moneter dan Jasa Keuangan Ajib
Hamdani menilai pengusaha tidak keberatan dengan kewajiban investasi 5 tahun
tersebut, dimana pebisnis berasumsi 5 tahun merupakan waktu tepat menunjukkan
efektivitas investasi hasil repatriasi ke perekonomian, melalui SBN di pasar
perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dan investasi
pada penghiliran SDA atau renewable energy. Investasi itu wajib dilakukan
peserta PPS paling lambat 30 September 2023, sedang repatriasi atau pengalihan
harta ke Indonesia paling lambat 30 September 2022. Repatriasi juga buka
peluang pemindahan investasi setelah 2 tahun, paling banyak 2 kali dengan
maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Pada dasarnya pengusaha
berharap instrumen penampung yang lebih beragam diluar SBN dan penghiliran SDA,
mengacu banyaknya peluang bisnis dan investasi yang masih potensial untuk
dikembangkan di Indonesia. (Yoga)
Penerimaan Pajak Capai Target, Penantian 12 Tahun Terwujud
Setelah 12 tahun, otoritas fiskal menembus target pajak tahun ini, kendati langkah mendulang penerimaan terhadang pandemic Covid-19. Berdasar data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak per 26 Desember 2021, neto mencapai Rp 1.231,87 trilyun, setara 100.19 % target dalam APBN 2021 yaitu 1.229,6 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, capaian ini hasil upaya otoritas pajak menggali potensi penerimaan. Menkeu menegaskan, total ada 138 KPP dan 7 Kanwil seluruh Indonesia yang berhasil mencatat penerimaan diatas 100 % target. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan dorong penerimaan pajak lebih besar tahun depan. Tapi Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo tetap mewaspadai berbagai resiko yang bisa menghambat laju ekonomi, seperti penyebaran Covid -19 serta kemungkinan munculnya varian baru yang membuat pemerintah kembali berlakukan PPKM. (Yoga)
Harga Telur Ayam Meroket, Pemerintah Didesak Intervensi
Ketum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga telur ayam di akhir tahun tak terhindarkan sebagai imbas tingginya harga pakan, jagung pipil kering berkadar air 15 % menyentuh Rp 6.000 per kg membuat harga telur membengkak jadi Rp 23.000 per kg, padahal harga acuan penjualan di produsen dipatok Rp 19.000 – 21.000 per kg. Penyerapan 30.000 ton jagung oleh bulog dan penyalurannya ke peternak seharga Rp 4.500 per kg tak efektif karena hanya diterima sebagian koperasi peternak di sejumlah sentra produksi. Dimasa mendatang, dia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi impor jagung dengan volume disesuaikan neraca nasional yang disesuaikan kedatangannya diluar waktu panen di tanah air. (Yoga)
Kinerja Perdagangan, Memacu Ekspor Unggulan Daerah Lewat Kolaborasi
NTB mengekspor komoditas unggulan seperti mutiara ke Jepang dan China, Vanili ke AS, udang vaname ke India, anyaman ketak ke Arab, rempah ke AS dan rumput laut ke China sejumlah USD 718.755 pada Desember 2021 melalui pelabuhan Gili Emas, Lombok Barat. Kadis Perdagangan NTB Fathurrahman mengatakan, ekspor Desember 2021 merupakan kolaborasi semua Kemenperdag, Pemprov NTB dan UMKM. NTB menargetkan peningkatan ekspor non tambang dengan komoditas unggulan seperti vanili yang baru bisa memenuhi 10 % kuota permintaan.
Kemenpan RI berencana melakukan pelepasan komoditas ekspor skala besar dari Sumatra pada akhir 2021. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Leni Hartati Harahap mengatakan, pelepasan ekspor pertanian Sumut di Pelabuhan Belawan mencapai Rp 2 triliun, sebagai bagian Gebyar Ekspo 2021, yang jadi agenda Kementan, secara nasional pelepasan ekspor dipusatkan di Pelabuhan Sukarno-Hatta, Makasar, sebagai bagian momentum Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Grateks) yang digagas Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Yoga)
Perkara Suap, Pejabat Ditjen Pajak Ditahan KPK
KPK resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Alfred Simanjuntak, terkait perkara suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di DJP. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Alfred yang saat itu menjabat Fungsional Kanwil DJP Jabar I sudah menjadi terangka dari pengembangan kasus mafia pemeriksaan pajak yang telah menjerat Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani selaku atasannya. Dari pemeriksaan, diduga banyak arahan Angin dan Dadan pada Alfred dan tim agar dilakukan penghitungan pajak sesuai keinginan WP yang menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar prosesnya agar lebih rendah dari total kewjiban pajaknya. Alfred dan tim diduga menerima 625.000 Dolar Singapura.Alfred sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan Ridwan, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak DJP atau Kepala Pjak Bantaeng Sulsel sampai mei 2021. Wawan ditahan KPK 11 November 2021 sedang Alfred ditahan KPK 27 Desember 2021. Sebelumnya KPK telah menahan 6 tersangka lain, yaitu Angin Prayitno Aji (API), Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa WP serta 3 konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Magrib (AIM) dan Agus Susetyo (AS). (Yoga)









