Indonesia Parking Association mengklaim perusahaan pengelola parkir belum bisa meraup untung sepanjang tahun lalu, kendati pandemi Covid-19 relatif terkendali. Ketua Indonesia Parking Association (IPA) Rio Octavian mengatakan kondisi arus kas perusahaan perparkiran telanjur seret selama 2 tahun terakhir terimbas kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. “Dua tahun kemarin kami suffer. Artinya, tabungan atau uang-uang modal dari banyak perusahaan parkir sudah terkikis, bahkan perusahaan yang tidak kuat banyak yang gulung tikar,” katanya, Rabu (26/1).

Menurutnya, sebagian besar perusahaan pengelola parkir mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 70% pada 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat minus 30%. Hanya saja, Rio menegaskan torehan itu belum membawa pengelola parkir mencatat profit sepanjang 2021. Dia menegaskan perusahaan pengelola parkir membutuhkan waktu 2 tahun hingga 3 tahun untuk dapat memulihkan kembali arus kas yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, katanya, kerja sama bisnis dengan pemilik lahan masih terbilang timpang untuk keberlanjutan usaha operator perparkiran.

Diskursus korupsi ramai lagi, menyusul penangkapan 3 bupati oleh KPK. Menurut Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan kepala daerah dan ketua DPRD, budaya korupsi harus dipotong. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, korupsi yang menjerat kepala daerah menghambat tercapainya tujuan bernegara, yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Retorika soal korupsi ramai dibicarakan sejak kita merdeka. Berbagai komisi negara, berbagai usulan mencegah korupsi, terus disuarakan. Pemuka agama pun ikut bersuara. Nyatanya, korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi tidak akan hilang jika para elite hanya sibuk menganalisis, sibuk beretorika, tapi kurang punya keinginan melakukan tindakan politik.

Jelas korupsi kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal, biaya politik untuk menjadi gubernur atau bupati/wali kota yang mahal,tak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Hal itu disebabkan oleh ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi. Dengan kekuatan politik mayoritas yang menguasai 82 % kursi parlemen, mengapa tak mau merevisi  UU yang membatasi ruang korupsi? Mengapa tidak dibuat keputusan politik yang melarang parpol mengajukan calon kepala daerah jika di suatu daerah terbukti kepala daerah yang diusungnya korupsi? Sejarah mengajarkan, korupsi tak bisa diberantas hanya dengan pidato. (Yoga)

Pemerintah menerbitkan larangan ekspor batubara 1 – 31 Januari 2022, dipicu banyaknya eksportir batubara yang tak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk menjual 25 % dari produksinya ke dalam negeri (PLN). Harga batubara dunia yang meroket hingga level 270 USD/metrik ton awal Oktober 2021 menjadi disinsentif bagi eksportir untuk menjual produksi ke dalam negeri pada harga sesuai skema DMO, yaitu 70 USD /metrik ton.

Bagi pengusaha, harga DMO yang lebih rendah dari pasar membuat eksportir batubara merugi, juga kemampuan serapan domestik yang mayoritas menyerap batubara kalori rendah, sulit dipenuhi pengusaha batubara yang mayoritas output-nya berkalori tinggi untuk memenuhi volume DMO yang ditentukan. Aturan DMO 25 % perlu ditinjau berdasarkan kalori batubara yang diproduksi sehingga persentase kewajiban tak bersifat satu untuk semua kelompok pengusaha. Muncul pula wacana harga DMO fleksibel mengikuti harga pasar, dengan skema subsidi pemerintah lewat badan layanan umum (BLU), tapi di tengah tren subsidi energi dalam anggaran negara yang menurun dan digeser ke belanja produktif, ini sebuah kemunduran jika diimplementasikan.

Dari sisi makroekonomi, harga batubara yang terus meningkat turut mendorong nilai ekspor Indonesia, dari 2 miliar USD / bulan menjadi 3 - 4 miliar USD sejak kuartal III tahun lalu. Larangan ekspor batubara bukan solusi yang ideal. Kinerja ekspor yang baik tahun lalu akibat peningkatan harga komoditas, sukses menjadi bantalan menahan tekanan dari ketidakpastian sektor keuangan global. Jika larangan ekspor dilanjutkan, risiko untuk stabilitas eksternal lebih besar tahun ini, ditambah lagi ketidakpastian keuangan global. (Yoga)

Proses restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di pengadilan niaga telah berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tetap. Menteri BUMN Erick Thohir (25/1) menyampaikan, Garuda Indonesia dengan para kreditor, termasuk lessor (perusahaan sewa guna) pesawat, memiliki waktu 60 hari untuk merampungkan proses restrukturisasi utang melalui jalur hukum, 4 lessor telah menyetujui restrukturisasi utang Garuda, sedang 35 lessor masih dalam proses negosiasi. Garuda Indonesia tetap fokus bernegosiasi agar mayoritas lessor menyetujui restrukturisasi selama proses PKPU berlangsung, sembari membenahi sistem dan struktur biaya agar semakin efisien.

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, selama 60 hari proses PKPU tetap, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus PKPU untuk melengkapi berbagai aspek administrative, termasuk kelengkapan dokumen verifikasi dan menyelesaikan penghitungan utang piutang agar Tim Pengurus PKPU dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara. Garuda juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditor yang selama ini telah berlangsung, juga memfinalisasi usulan rencana perdamaian itu dalam kerangka komersial selaras, dengan kepentingan semua pihak. Irfan menjamin, selama proses PKPU berlangsung, seluruh layanan penerbangan termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi normal.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, Garuda telah menyampaikan rencana perdamaian dan bisnis ke depan kepada para kreditor. Terhadap para lessor, Garuda berupaya negosiasi ulang untuk mengurangi jumlah pesawat yang disewa dan menekan tarif sewa pesawat sebesar 40-50 % dari tarif saat ini. Untuk bank milik negara, Pertamina, Airnav, dan Gapura Angkasa, akan ditawarkan obligasi tanpa bunga hingga jatuh tempo. ”Melalui restrukturisasi itu, utang Garuda ditargetkan berkurang dari 9,756 miliar USD menjadi 3,68 miliar USD,” ujar Kartika. (Yoga)

Dampak ekonomi penyelenggaraan KTT G-20 presidensi Indonesia harus dioptimalkan, di sektor perdagangan maupun investasi. Diperkirakan konsumsi di dalam negeri senilai Rp 1,7 triliun  selama penyelenggaraan G-20 di Indonesia. Dalam Indonesia Economic Outlook 2022 yang digelar Hipmi (25/1) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesempatan Indonesia dalam presidensi G-20 tahun ini dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin forum G-20 di bawah presidensi Indonesia dapat meningkatkan investasi. Terlebih pemerintah telah menyiapkan berbagai skema insentif seperti tax holiday, kemudahan perizinan, hingga insentif khusus kawasan industri, baik untuk PMDN maupun PMA. Ketum Hipmi Mardani H Maming menambahkan, seiring membaiknya berbagai indikator ekonomi, sisi produksi barang dan jasa diperkirakan pulih kembali tahun ini.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 505,9 miliar untuk persiapan presidensi G-20 di Bali. Alokasi itu merupakan bagian penugasan khusus dari Presiden senilai total Rp 2,74 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (25/1) mengemukakan, penugasan khusus dari Presiden untuk pembangunan infrastruktur mengacu pada Perpres No 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT. ”Seluruh kepala negara akan ditunjukkan kebijakan Indonesia dalam green economy dengan memperluas mangrove di Indonesia, salah satunya di Bali,” kata Basuki dalam raker dengan Komisi V DPR. (Yoga)

Tiga peneliti yang menulis dalam artikel di MIT Sloan Management Review mengungkapkan, alasan utama pengundurkan diri dari perusahaan di AS selama survei April-Oktober 2021 adalah perusahaan buruk dalam merespons kasus Covid-19, perusahaan gagal mengakui kinerja karyawan, tingkat yang tinggi di dalam inovasi, reorganisasi di dalam perusahaan, dan yang terbanyak adalah adanya kultur beracun di perusahaan. Analisis lebih lanjut dalam artikel Toxic Culture Is Driving the Great Resignation menyebutkan, penyebab utama yang berkontribusi terhadap kemunculan kultur beracun di perusahaan adalah kegagalan perusahaan mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi; pekerja merasa tidak dihargai; dan perilaku tidak etis oleh beberapa karyawan.

Ahli manajemen sumber daya manusia Ian Cook di dalam Harvard Business Review September lalu menyebutkan 3 hal yang perlu dilakukan eksekutif perusahaan untuk menghadapi masalah ini, adalah masalah utama di perusahaan yang menjadi penyebab orang meninggalkan perusahaan, memastikan penyebab utama orang memilih keluar dari perusahaan, dan mengembangkan program yang bisa menahan karyawan bertahan di tempat kerja. Content and Partnerships Lead, Strategic Intelligence, World Economic Forum Abhinav Chugh menyebutkan, perusahaan harus mengevaluasi orientasi masa depan mereka mengingat dunia kerja yang baru. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan agar sistem  dalam korporasi diarahkan untuk memastikan pekerjaan yang layak dan bermartabat untuk semua. (Yoga)

Selain membentuk badan layanan umum sektor ekonomi kreatif, pemerintah akan merilis skema  pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual melalui PP, sebagaimana amanat UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. ”Inti rancangan PP itu, hak kekayaan intelektual bisa jadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan,” kata Direktur Regulasi Kemenparekraf Sabartua Tampubolon (25/12). PP itu dalam proses pengundangan. (Yoga)

Kepala OJK Regional VII Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho, Selasa (25/1/2022), mengatakan, alokasi kredit usaha rakyat (KUR) naik dari Rp 4,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 8 triliun tahun ini. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap, alokasi KUR diimbangi dengan pengenalan terhadap literasi keuangan. (Yoga)

Setelah rencana pemindahan ibu kota negara diumumkan, kalkulasi pemerintah terkait biaya yang dibutuhkan adalah Rp 466 triliun, sumber pendanaannya dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha Rp 254,4 triliun atau 54,6 %, dari APBN sebesar Rp 89,5 triliun (19,2 %) dan dari pihak swasta Rp 122,1 triliun (26,2 %). Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah bisa mendesain kebutuhan awal terutama pelaksanaan pembangunan akses dan infrastruktur IKN masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.

Pada 19 Januari 2022, sehari setelah RUU IKN disahkan, Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI menyampaikan kenaikan anggaran program PEN 2022 menjadi Rp 455,62 triliun, yang dipengaruhi perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang mulai meningkat akibat varian Omicron. Anggaran PEN 2022 dikerucutkan menjadi kluster penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, kluster perlindungan social Rp 154,8 triliun dan kluster penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi Rp 178,3 triliun. Mengacu skenario awal kebutuhan pembiayaan IKN dengan APBN sebesar 19,2 % dari Rp 466 triliun, setara 50 % alokasi dana kluster pemulihan ekonomi PEN 2022 yang pagunya Rp 178,3 triliun.

Untuk tahun 2022, target defisit anggaran 4,85 %, diharapkan realisasinya pada akhir tahun bisa di bawah angka tersebut. Namun, hal ini memiliki tantangan yang besar, terutama jika anggaran PEN kembali naik sewaktu-waktu akibat tuntutan penanganan Covid-19 dan pembiayaan pembangunan / pemindahan ibu kota negara baru. Anggaran belanja pemerintah yang meningkat berpotensi memperlebar defisit anggaran. (Yoga)

Kondisi areal pertanian di NTT 70 % merupakan lahan kering, yang sulit mengangkat kesejahteraan petani. Sejak tahun 2000, sebagian petani beralih membudidayakan pertanian hortikultura. Kini, mereka sukses di bidang pertanian, bahkan peternakan. Kelompok Tani Abdi Laboratus di Kupang, pimpinan Yohanes Lalang memiliki lahan pertanian hortikurtura seluas 3.000 meter mengunakan mulsa. Di lahan itu ditanam bergantian sejumlah jenis tanaman hortikultura sesuai permintaan pasar, seperti bawang, tomat dan lainnya, dengan menyemai dari biji agar biaya produksinya murah.

Selain menjual hasil produksi tanaman hortikultura, Lalang juga menyediakan tanaman hias, seperti bugenvil, juga tanaman buah dalam pot, seperti jeruk nipis, jeruk purut, kasturi, jambu kristal, dan putsa. Dari pendapatan yang dihasilkan, lalang bisa menyekolahkan anak pertama sampai perguruan tinggi dan anak yang lain siap masuk jurusan pertanian di perguruan tinggi, juga membangun rumah, membeli lahan usaha baru, sempat beternak ayam, dan membangun aula tempat pelatihan bagi petani hortikultura. (Yoga)