Untuk menggenjot produk bernilai tambah, pemerintah menyiapkan sederet insentif kepada produsen batubara yang mengembangkan produk hingga ke hilir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan: Ada enam insentif dan dukungan regulasi yang disiapkan. Antara lain, pertama, pemerintah akan mengurangi tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%. Kedua, ketentuan harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang. Ketiga, adanya regulasi jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang khusus digunakan sebagai pasokan batubara untuk gasifikasi. Dari sini, masa berlaku IUP akan diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara. Empat, pemerintah juga merancang kebijakan tax holiday-Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara. Lalu, kelima ada pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa pengolahan batubara menjadi sebesar 0%

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal lebih tinggi. Sebab, krisis akibat pandemi Covid-19 diperkirakan segera berakhir. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, salah satu tanda krisis ekonomi akan berakhir adalah mulai meningkatnya laju inflasi. Hal ini didorong oleh konsumsi yang tertahan selama pandemi Covid-19. "Selama pandemi orang tidak belanja. Begitu pandemi mau selesai, orang mulai keliling untuk belanja," kata Suahasil, Selasa (25/1). Sebelumnya, BI memperkirakan inflasi bulan ini sebesar 0,58%, berdasarkan hasil survei pemantauan harga mingguan hingga pekan ketiga Januari 2021. Angka ini, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Desember yang sebesar 0,57%.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak alias tax amnesty jilid II, hampir satu bulan terlaksana. Namun, peserta yang berpartisipasi dalam program ini, masih terbatas. Dari data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) jumlah wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty mencapai 7.417 hingga 25 Januari 2022. Dari jumlah tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan 8.098 surat keterangan. Sementara itu, nilai harta bersih yang telah diungkapkan mencapai Rp 6,04 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 4,98 triliun merupakan aset deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Sedangkan Rp 644,70 miliar merupakan harta peserta yang termasuk deklarasi luar negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memperkirakan lebih banyak wajib pajak yang mengikuti tax amnesty mendekati batas akhir pelaksanaan program. "Karena waktu tax amnesty jilid I senangnya last minute, kebut semalam. Saat ini memang terlalu dini," kata Hariyadi, Selasa (25/1).

Beberapa emiten perbankan siap melakukan aksi korporasi di tahun ini. Namun, harga saham-saham bank ini malah cenderung lemas. Ambil contoh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang berencana mengakuisisi Bank Mayora dalam upaya untuk mendirikan bank digitalnya. Sepekan terakhir, harga saham BBNI melorot 3,89%. Pada penutupan perdagangan Selasa (25/1) sahamnya turun 4,23% ke Rp 6.800. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berencana menggelar aksi korporasi dengan melakukan pembelian kembali atau buyback saham. Dana yang disiapkan mencapai Rp 3 triliun. Periode buyback direncanakan pada 1 Maret 2022-31 Agustus 2023. Tapi saham BBRI juga turun 2,86% dalam sepekan. Kemarin harganya merosot 1,21% ke Rp 4.070.

Nasib sama juga dirasakan beberapa bank lain yang berencana menggelar aksi korporasi. Ambil contoh PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) yang berencana menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement bulan ini. Dari aksi korporasi ini, BABP mengincar dana segar Rp 325 miliar. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga berencana menerbitkan sukuk hijau sekitar Rp 1 triliun pada semester I-2022. Dalam sepekan terakhir, saham BABP merosot 4,38% dan BNGA turun 1,55%.

Sejumlah tekanan membayangi pasar keuangan dalam negeri. Selain dari meningkatnya kasus Covid-19, pasar juga tertekan kebijakan pengetatan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve. Dalam dua hari terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,35%. Ditengah kondisi ini, investor dinilai perlu lebih selektif dalam memilih instrumen investasi. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi mengatakan, pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, masih akan tertekan dalam jangka pendek.  

Kalangan pengusaha meminta pemerintah tak sekadar menunda pengenaan cukai atas plastik dan minuman berpemanis, tetapi membatalkan rencana tersebut karena dinilai dapat menggerus daya saing produk lokal. Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan penerapan cukai plastik akan membuat peta persaingan industri hilir menjadi tidak sehat. Menurutnya akan ada banyak barang impor yang memanfaatkan selisih harga. Selain itu, pelaku industri juga mau tidak mau harus berinvestasi lagi untuk mesin pabrik agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria barang kena cukai (BKC) baru.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR mengatakan cukai plastik dan minuman berpemanis tidak akan diberlakukan selama daya beli masyarakat dan dunia bisnis masih membutuhkan dukungan fiskal. Jika kondisi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat masih rentan maka pungutan atas kedua BKC baru itu akan dilakukan pada tahun depan. “Perlu kita pertimbangkan secara komprehensif kondisi pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi jika belum pas kita sesuaikan pada 2023,” kata Askolani awal pekan ini.

Upaya penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu agenda krusial dalam peningkatan produktivitas nasional untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.Berbagai indikator kualitas modal manusia Indonesia seperti Human Capital Index (HCI) yang mencakup kesehatan manusia masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya penguatan kualitas kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan.

Dimulai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pemerintah berupaya membuat terobosan besar dalam memberikan kemudahan akses kesehatan bagi sekitar 200 juta penduduk Indonesia.Tantangan terbesar, yang masih terus dilakukan penyesuaian hingga kini, yaitu gap antara pendapatan dan pembiayaan jaminan kesehatan hingga klaim pembayaran rumah sakit. Tak heran, defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2019 sempat mencapai puncaknya sebesar Rp51 triliun.

Dunia akan kiamat. Film berjudul Knowing yang dibintangi Nicolas Cage mengangkat teori gelombang panas bumi akibat bocornya lapisan atmosfer, sehingga tidak ada yang menahan panas matahari. Alhasil, seluruh mahluk hidup musnah. Bungker tidak dapat melindungi manusia dari gelombang panas matahari.Tugas manusia, melalui pemerintah maupun seluruh masyarakat global, adalah menahan kenaikan laju panas bumi, mengurangi sebesar mungkin emisi karbon, bahkan emisi neto diusahakan nol, dengan tetap memperhatikan 3 Ps, yaitu prosperity, people, dan planetatau ESE (economic wealth, social wealth, environmental wealth. Perlu kebijakan makro di tiap negara, termasuk Indonesia, dan langkah strategis skala mikro menuju Indonesia Hijau.

Pemerintah seperti disampaikan Kemenko Bidang Perekonomian telah melakukan langkah-langkah menerapkan ekonomi hijau. Misalnya, kerja sama dalam hal carbon capture utilization and storage (CUSS), penanganan kebakaran hutan, penurunan tingkat deforestasi dan restorsi hutan bakau, serta pengembangan kendaraan ramah lingkungan, termasuk mobil listrik.Upaya pemerintah sejak 2015 juga sudah luar biasa menuju Indonesia Hijau. OECD melakukan tinjauan kebijakan pertumbuhan hijau Indonesia 2017–2019 bertema Berinvestasi pada Iklim, Berinvestasi pada Pertumbuhan. Salah satu isu penting yang diangkat adalah penggunaan energi terbarukan mencapai 33%, sedangkan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil, dan sisanya gas alam. Artinya, emisi karbon masih tinggi.

Otoritas Amerika Serikat (AS), melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengumumkan program senilai US$ 9,9 juta. Program ini akan membantu pemerintah Indonesia mencegah korupsi, dengan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan mempromosikan  integritas disektor publik dan swasta. "Melalui program baru ini, kami mendukung pergeseran fokus pemerintah dari penuntutan dan penegakan  hukum terhadap tindakan korupsi menjadi pencegahan korupsi," kata Direktur USAID Indonesia Jeffre P Cohen, Senin (24/1). USAID bermitra dengan organisasi lokal yaitu Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dalam program pelaksanaan lima tahun. Disamping itu USAID mendukung upaya pemerintah dalam memajukan tindakan pencegahan korupsi dan kapasitas pengawasan yang lebih baik dipihak pemerintah untuk memantau dan mencegah korupsi. (Yetede)

Sebagai platform pembayaran digital pilihan masyarakat Indonesia, memperkuat sinerginya dengan PT Indomarco Primatama, pemilik jaringan minimarket Indomaret di Indonesia. Kini, OVO hadir sebagai metode pembayaran di lebih dari 19.500 cabang Indomaret yang tersebar di Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kehadiran OVO sebagai layanan pembayaran nontunai dan cardless di Indomaret turut memfasilitasi peningkatan tren industri ritel di Indonesia. 

Marketing Director PT Indomarco Prismatama Darmawie Ali pun turut menyambut  baik kolaborasi pembayaran  digital antara Indomaret dengan OVO tersebut. Merangkul lebih dari 1,2 juta merechant QRIS dilebih dari 430 kota dan kabupaten, aplikasi OVO dapat digunakan  untuk mengakses pembayaran, transfer, top up dan tarik dana, serta layanan asuransi, investasi, dan pinjaman diseluruh wilayah Nusantara. (Yetede)