Akhir Januari 2022, Google mengumumkan akan berinvestasi 1 miliar USD di Bharti Airtel, operator seluler terbesar kedua di India. Google akan memiliki kepemilikan 1,28 % di perusahaan telekomunikasi milik miliarder Sunil Mittal itu. Mengutip Aljazeera.com, langkah itu merupakan bagian dari Google for India Digitisation Fund yang diluncurkan tahun 2020. CEO Alphabet Inc Sundar Pichai mengatakan, kedua perusahaan juga berencana bersama-sama mengembangkan perangkat lunak untuk standar 5G dan lainnya. Google sebelumnya memegang 7,7 % saham di Jio, perusahaan telekomunikasi milik Mukesh Ambani. Google dan Jio berkolaborasi pada pengembangan ponsel murah berkemampuan 4G yang diluncurkan November tahun lalu. Kiran Karanukaran, Partner Telecommunications Practice di Bain & Company, menyebutkan, perusahaan raksasa teknologi lainnya, seperti Meta, Microsoft, dan beberapa perusahaan ekuitas swasta, juga berinvestasi di Jio. Dia menilai investasi yang dilakukan perusahaan raksasa teknologi itu di perusahaan telekomunikasi bertujuan untuk memudahkan mereka memonetisasi bisnis.

Meta (yang dulu bernama Facebook) akhir Februari 2022, mengklaim telah berinvestasi dalam beberapa system komunikasi kabel laut (SKKL) di Asia Pasifik, melakukan diversifikasi rute, dan menghubungkan lebih banyak komunitas masyarakat. Dua SKKL telah beroperasi, yakni Asia-Pacific Gateway dan Jupiter. Meta juga telah mengumumkan investasi 8 SKKL baru yang dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2022-2025. Dua SKKL di antaranya, yakni Echo dan Bitfrost, melewati Selat Luzon dan menjadi SKKL pertama yang menghubungkan Jakarta, Indonesia, secara langsung ke AS. Di Indonesia, secara khusus, Meta telah bekerja sama dengan PT Alita Praya Mitra untuk memperluas pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi kabel optik di 56 kabupaten/kota di delapan provinsi pada 2021. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, fenomena perusahaan raksasa teknologi memiliki saham di perusahaan telekomunikasi di India dan membangun SKKL di Asia Pasifik menandakan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi kebutuhan utama. Fenomena itu juga berarti potensi bisnis teknologi masa depan ada di Asia. (Yoga)

Indonesia berpegang teguh pada peraturan internasional di tengah sanksi sepihak oleh AS dan negara-negara sekutunya kepada Rusia. Dengan demikian, Indonesia bebas menjalin kerja sama ekonomi dan bidang lainnya dengan negara mana pun sesuai kepentingan strategis nasional. ”Selama ini, Indonesia hanya menjalankan sanksi yang diatur DK (Dewan Keamanan) PBB. Indonesia tidak pernah mengikuti ajakan sanksi yang diberlakukan unilateral oleh pihak tertentu,” kata Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah (31/3). Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan rencana pembelian minyak mentah Rusia oleh Pertamina yang diungkapkan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR, Senin (28/3). ”Di saat harga sekarang (tinggi) dan situasi geopolitik (seperti saat ini), kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik,” kata Nicke. Sedianya minyak mentah dari Rusia akan diolah di Kilang Minyak Balongan di Indramayu, Jabar, yang akan selesai dimodifikasi Mei. Jika pengolahan sukses, Pertamina akan melanjutkan pengadaan minyak mentah dari Rusia.

Menlu Retno Marsudi mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di sela-sela forum negara-negara tetangga Afghanistan yang digelar di Anhui, China, 30-31 Maret. Belum diketahui apakah rencana pembelian minyak itu juga menjadi salah satu topik pembicaraan di antara keduanya atau tidak. Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro mendukung rencana Pertamina membeli minyak mentah dari Rusia. Ini penting demi memperkuat ketahanan energy nasional. Sepanjang harga cocok dalam skema transaksi di antara pelaku usaha, Komaidi menekankan, negara lain tidak bisa mengintervensi. Pemikiran sama disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Guna mengantisipasi serangan politik, ia mengingatkan agar Indonesia mempersiapkan argumentasi kepada pihak-pihak yang mempertanyakan. (Yoga)

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan kebutuhan anggaran untuk belanja vaksin Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp 8,7 triliun. Sebagian besar pengadaan ini adalah pengalihan (carry over) pelaksanaan tahun 2021 sebesar Rp 4,3 triliun. Adapun untuk carry over vaksin program 2021 antara lain, Pertama, Pfizer sebanyak 15,3 juta dosis dengan harga satuan Rp 97.875 anggarannya Rp 1,5 triliun, Kedua, AstraZeneca tahap 3 dengan jumlah 12,6 juta dosis dengan harga satuan Rp 78.330 memerlukan anggaran Rp 986 miliar. Ketiga, Covid-Bio yang kelebihan produksi di tahun 2021 sebanyak 2,8 juta dosis dengan harga Rp 71.665 dan anggaran sebesar Rp 228 miliar, Keempat, 20 juta dosis vaksin Sinovac Coronavac dengan harga satuan Rp 82.661 membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun.

Waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi berakhir. Total jumlah pelaporan SPT Tahunan mencapai 10,61 juta yang berasal dari pelaporan SPT secara elektronik sebanyak 10,28 juta dan pelaporan SPT secara manual sejumlah 454.537. Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum memerinci porsi laporan SPT wajib pajak pribadi maupun badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmadrin Noor hanya menyatakan, jumlah pelaporan menjelang batas akhir lebih tinggi 0,7% dibanding periode yang sama tahun lalu, atau meningkat 80.000-100.000 pelaporan SPT. Dengan perkembangan tersebut, artinya tingkat kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 54%. Sementara target pemerintah tahun ini adalah sebesar 80%.

Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali menyita aset pengemplang utang BLBI yakni Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektar di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/3). Penyitaan tersebut Satgas BLBI lakukan karena Obligor Bank Pelita Istismarat tersebut belum membayar utang ke negara sebesar Rp 635,44 miliar. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menegaskan penyitaan barang jaminan obligor Agus Anwar  tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang Nomor 6745/BIDKONS/1103 tanggal 21 November 2003 antara Agus Anwar dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009.

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk telah mendapatkan persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saham Goto tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April. Harga perdana Goto ditetapkan Rp 338 per saham dari kisaran awal antara Rp 316-Rp 346 per saham. Ini menjadikan emisi Goto sebagai IPO terbesar ketiga di Asia serta Kelima di dunia sepanjang tahun ini. Nilai kapitalisasi Goto diperkirakan mencapai Rp 400,3 triliun. Ini akan menjadikan Goto sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI, setelah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Analis Samuel Sekuritas Indonesia Farras Farhan menilai, initial public offering (IPO) Goto di harga Rp 338 sebenarnya relatif premium dibandingkan peers. Ini setara enterprise value of sales (EV/sales) sekitar 69 kali di tahun ini. "Goto juga merupakan saham dengan kapitalisasi terbesar keempat, para fund akan masuk untuk indexing." terang Farras, Kamis (31/3). 

PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo Insurance) menggandeng startup insurtech Roojai. Kolaborasi keduanya adalah bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kemudahan akses produk asuransi terutama di digital. "Kolaborasi dengan Roojai menjanjikan inklusi yang lebih baik untuk semua orang di Indonesia, dan memungkinkan nasabah untuk membeli asuransi melalui kanal paling intuitif yang mereka miliki dengan harga yang terjangkau." kata Eric Nemitz, CEO Sompo Insurance, kemarin.

Kendati dari aspek regulasi belum tuntas, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% tetap berlaku per hari ini, Jumat (1/4). Meskipun legal, kebijakan ini berisiko memicu ketidakpastian hukum di kalangan wajib pajak.Tak hanya itu, tarif PPN yang lebih tinggi juga menjadi ujian bagi pemerintah dan otoritas moneter dalam mengamankan daya beli dan inflasi lantaran harga barang, khususnya pangan yang lebih dahulu naik. Belum lagi kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax di sejumlah daerah mulai 1 April 2022. Namun, sejumlah kalangan menilai ketiadaan aturan turunan tersebut berisiko menimbulkan polemik di kemudian hari. Sebab, regulasi teknis itu mengakomodasi barang maupun jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan, pengecualian, atau tidak dipungut PPN. Adapun, fasilitas pembebasan dibutuhkan dalam rangka menjaga harga jual barang atau jasa tetap terjangkau. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk proteksi daya beli yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Demikian pula Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor yang tak bercerita banyak soal aturan turunan terkait tarif baru PPN.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2022 telah menyepakati nilai dividen tahun buku 2021 sebesar Rp26,40 triliun atau setara 85% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan sebesar Rp31,06 triliun. Dengan kepemilikan saham sebesar 53,19%, Negara Republik Indonesia menerima dividen dari BRI sekurang-kurangnya sebesar Rp14,04 triliun. Nominal dividen tersebut disetor kepada Rekening Kas Umum Negara. Direktur Utama BRI Sunarso menyebut bahwa kontribusi perseroan kepada negara melalui dividen tersebut merupakan wujud perseroan dalam mendeliver economic value kepada seluruh stakeholders utamanya Pemerintah di tengah kondisi yang menantang.

Sektor pariwisata diyakini mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat. Kedatangan wisatawan diperkirakan dapat menggerakkan sektor-sektor lain untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Wahyu Purnama A. mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumbar yang positif pada kuartal IV/2021 melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi.“Perekonomian Sumbar pada triwulan IV/2021 tercatat sebesar 4,38% YoY [year-on-year], meningkat dibandingkan dengan triwulan III/2021 yang tumbuh 3,31% YoY,” katanya, Rabu (30/3).

Oleh karena itu, dia menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumbar perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan. Upaya ini, lanjutnya, sekaligus diiringi dengan memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.Menurut Wahyu, pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumbar karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Dia menilai kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.