Ketua Umum Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pulih, setelah dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020. Hal tersebut terlihat dari mulai bergeraknya roda ekonomi, terutama digital dibidang konsumsi. "Saat ini, ekonomi Indonesia sudah pulih, dengan angka pertumbuhan  PDB (produk domestik bruto) 2021 3,7% (year on year/yoy), dibanding 2020 yang minus. Arsjad mengatakan, pandemi mendorong percepatan digitalisasi secara signifikan, dimana kebutuhan teknologi meningkat  akibat PPKM. "Transformasi ekonomi dan digital merupakan salah satu dari tiga isu prioritas". (Yetede)

Utang pemerintah menembus Rp 7.000 triliun atau tepatnya Rp 7.014,58 triliun hingga akhir Februari 2022. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 40,17%, dibandingkan akhir Januari 2022 sebesar 39,63%. Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Maret 2022, yang dikutip Rabu (30/3), terjadi peningkatan total utang pemerintah, seiring penerbitan surat berharga (SBN) dan penarikan pinjaman pada Februari 2022. Laporan itu menyebutkan, utang pemerintah masih didominasi SBN, dengan kontribusi 87,88% atau ekuivalen Rp6.164,2 triliun. "Penurunan kepemilikan SBN oleh asing salah satunya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar," demikian isi laporan tersebut. Pemerintah memastikan komposisi utang pada akhir Februari 2022 tetap terjaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali. (Yetede)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan yang ditujukan kepada 15 perusahaan. Pencabutan izin tersebut berdasarkan  verifikasi dan  rekomondasi dari Kementerian LHK tersebut terdiri dari 3 perusahaan  yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dengan total area seluas 84.521,72 hektare (ha) dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinaan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total area seluas 397,677 ha. "Ini bukti nyata pemerintah tidak main-main  untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai  peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya," tegas Bahlil selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dalam  dalam keterangan resminya, (Yetede)

RA Land berkolaborasi dengan perusahaan asal Malaysia, PT Menakeeb Group dan senandung putih SDN BHD, menyiapkan investasi sebesar Rp 16 triliun untuk mengembangkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Komisaris Utama RA Land, Risti Yuni Lestari mengungkapkan bahwa kerja sama kedua pihak bertujuan mewujudkan visi untuk menjadi developer unggulan dengan fokus bisnis mengembangkan perumahan rakyat yang terjangkau, layak huni, serta ramah lingkungan. "Dengan semangat membangun negeri serta semangat pengikatan persaudaraan anatar kedua negara Malaysia dan Indonesia, RA Land bertekad untuk mewujudkan  impian rumah pertama untuk masyarakat berpengasilan rendah. Sekaligus mendukung program satu juta rumah yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. " ungkap Risti, dalam keterangan tertulisnya, disela-sela MoU, kedua pihak, baru-baru ini. (Yetede)

Kinerja pemeriksaan oleh fiskus atau petugas pajak diuji sejalan dengan banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang berhasil dimenangkan oleh wajib pajak sepanjang tahun lalu, baik dengan putusan mengabulkan sebagian maupun mengabulkan seluruhnya. Berdasarkan data Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, putusan banding yang mengabulkan seluruhnya sepanjang tahun lalu mencapai 5.338. Jumlah tersebut mencatatkan angka tertinggi, setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Adapun, keputusan yang mengabulkan sebagian tercatat mencapai 2.590 pada tahun lalu, sekaligus merupakan jumlah terbanyak sejak 2015. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjamin bahwa pegawai otoritas pajak senantiasa melakukan pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Dia menjelaskan, kasus yang mengabulkan seluruh permohonan banding wajib pajak mayoritas karena wajib pajak menunjukkan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau kompeten pada tahap pemeriksaan awal.

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota biosolar sebanyak 2 juta kiloliter tahun ini sehingga total alokasinya naik dari 15,1 juta kiloliter menjadi 17,1 juta kiloliter. Pemerintah juga diminta menjamin pendistribusian biosolar tepat sasaran di daerah. Desakan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), serta BPH Migas, Selasa (29/3), di Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah membahas krisis pasokan solar yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Selain penambahan kuota biosolar, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pemerintah juga harus menjamin distribusi biosolar tepat sasaran. Kementerian ESDM dan BPH Migas sebaiknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan menindak tegas terhadap segala jenis penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk biosolar.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kuota tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Mengacu data BPH Migas, kuota biosolar 2021 sebanyak 15,8 juta kiloliter, sedangkan kuota 2022 sebanyak 15,1 juta kiloliter. Permintaan biosolar meningkat lantaran faktor pemulihan ekonomi. Di sejumlah provinsi terjadi peningkatan permintaan sampai 75 %. Pertamina mencatat terjadi kelebihan konsumsi biosolar sebesar 10 % selama 3 bulan terakhir. ”Kami menduga, disparitas (harga) ini yang mendorong shifting konsumsi (dari solar nonsubsidi ke solar bersubsidi) sehingga biosolar yang disubsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya. Anggota KomisiVII DPR dari PKS, Abdul Kadir Karding,  mengatakan, BPH Migas semestinya cepat menindaklanjuti informasi kelangkaan biosolar yang banyak diberitakan media massa. Pada saat ini, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah solusi cepat mengatasi kelangkaan di sejumlah titik SPBU. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari PAN Nasril Bahar, berpendapat pentingnya ada data nyata konsumsi biosolar selama 3 bulan terakhir. Kepastian data ini akan membantu pengawasan. (Yoga)

Saat APBN 2022 disusun, risiko lonjakan harga minyak dunia mengarah pada pemangkasan produksi negara-negara anggota OPEC. Faktanya terjadi perubahan penawaran dan permintaan secara fundamental yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ditambah faktor geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak saat ini. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, setiap kenaikan harga minyak mentah 1 USD per barel menaikkan anggaran subsidi elpiji Rp 4,7 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun. Sementara dalam APBN 2022, subsidi BBM dan elpiji 3 kg dialokasikan Rp 77,5 triliun dengan perhitungan ICP 63 USD per barel. Hitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan ICP akan menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Imbasnya menambah beban subsidi BBM dan elpiji serta kompensasi BBM dalam APBN. Hingga akhir Januari 2022, realisasi subsidi energi, termasuk subsidi listrik, Rp 10,2 triliun, melonjak 347,2 % dibandingkan belanja subsidi Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun.

Perubahan ICP yang terjadi tidak harus direspons dengan perubahan APBN mengingat asumsi makro dalam anggaran tak hanya menyangkut ICP, tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat utang negara, serta lifting minyak dan gas. APBN juga telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jika ICP tidak sesuai dengan perkiraan. Kebijakan kenaikan harga dapat diambil setelah melalui perhitungan yang matang karena ada risiko lain yang telah menunggu, yakni terkereknya inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke pos pembiayaan subsidi energi patut diperhitungkan. Upaya menyelamatkan APBN dari lonjakan harga ICP memang membutuhkan kebijakan dengan kalkulasi tepat, yang menjaga dua sisi kepentingan, yakni mengurangi beban APBN, tetapi tetap meminimalisasi risiko inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. (Yoga)

Perusahaan pulp dan kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atau Grup April menginvestasikan Rp 33,4 triliun untuk membangun pabrik kertas kemasan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Peningkatan aktivitas e-dagang dinilai mendongkrak permintaan kertas kemasan dan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Presdir RAPP Sihol Aritonang dalam sambutannya saat peninjauan investasi di kawasan pabrik Grup April di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (29/3) mengatakan, permintaan akan kemasan yang bisa didaur ulang dan mudah diurai meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas e-dagang. Menurut Syamsuar, investasi Grup April menyumbang lebih dari separuh target investasi Pemprov Riau 2022 yang ditetapkan Rp 63 triliun. Investasi ini diharapkan menciptakan efek berganda, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja baru. (Yoga)

Pemerintah tengah menyusun regulasi pengenaan pajak atas aset kripto seiring meningkatnya transaksi instrumen ini dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas fiskal kemungkinan akan menggunakan skema PPh Final dalam pemajakan aset kripto. Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, skema pungutan tengah dibahas oleh otoritas perniagaan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. Kemendag mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia sebesar Rp 64,9 triliun pada 2020. Pada 2021, nilai transaksi aset kripto naik signifikan hingga Rp 859,4 triliun. Penyusunan aturan yang memayungi pungutan pajak aset kripto mendesak, menyusul melonjaknya transaksi dan jumlah investor. Pada Januari-Februari 2022, transaksi aset kripto tercatat Rp 83,8 triliun dengan 12,4 juta investor. Jumlah calon pedagang fisik aset kripto di Indonesia yang memiliki tanda daftar Bappebti bertambah menjadi 18 perusahaan pedagang aset kripto.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto masih menunggu kepastian dari regulator lain, yakni OJK, BI, dan LPS. Meski BKF belum dapat memastikan skema pajak yang akan digunakan untuk tarif pungutan aset kripto, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, implementasi pemajakan aset kripto di Indonesia dapat mengoptimalkan instrumen PPh Final. Wakil Mendag Jerry Sambuaga mengatakan, ”Kripto bukanlah alat pembayaran, melainkan komoditas atau aset. Aset kripto juga disyaratkan untuk dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” (Yoga)

Kenaikan biaya logistik laut akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina dapat memperburuk inflasi global. Kenaikan biaya pengiriman komoditas lintas samudra dapat meningkatkan inflasi global sebesar 1,5 basis poin atau 0,015 %. Kendati peningkatan inflasinya kecil, kenaikan biaya logistik laut juga akan berpengaruh pada pembentukan harga pangan dan energi baik di tingkat produsen maupun konsumen. Saat ini, harga kedua komoditas itu masih tinggi akibat gangguan produksi di sejumlah negara produsen, hambatan pengiriman, serta imbas perang Rusia-Ukraina. Hal itu mengemuka dalam laporan ilmiah mingguan tim ekonom IMF bertajuk ”Shipping Cost and Inflation,” yang menyebutkan, perdagangan maritim berkontribusi 80 % total volume perdagangan dunia. Sejak Maret 2020, biaya pengiriman peti kemas lintas samudra meningkat 7 kali lipat dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Per 25 Maret 2022, Indeks Pengiriman Kontainer Global (GCFI) sebesar 9.430 USD per kontainer (ukuran 40 feet), jauh di atas GCFI 26 Maret 2021 sebesar 4.367 USD per kontainer.

Pada Januari 2022, IMF memperkirakan, inflasi di negara-negara maju pada 2022 sekitar 3,9 % dan di negara-negara berkembang sebesar 5,9 %. Adapun BI dan Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga inflasi 2022 di kisaran 2-4 %. Khusus inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) akan dijaga di kisaran 3-5 %. Hamka Baco Kady, anggota Komisi V DPR meminta agar tol laut dioptimalkan untuk pendistribusian sejumlah komoditas pangan yang harganya tengah melambung tinggi. Dengan transportasi laut yang disubsidi pemerintah itu, harga sejumlah komoditas tersebut diharapkan bisa tetap terjangkau karena tidak terimbas kenaikan biaya logistik laut. Plt Dirjen Hubla Kemenhub Mugen Sartoto menuturkan, program tol laut telah berkontribusi positif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil. (Yoga)