Proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran persaingan usaha di balik lonjakan harga minyak goreng (migor) yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak 26 Januari 2022 memasuki babak baru. Tim investigasi KPPU telah menemukan satu alat bukti terkait dugaan adanya praktik kartel terkait penjualan migor nasional. "Melalui temuan tersebut, minggu ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan,"kata Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Lebih lanjut, Gopprera menuturkan, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu plaing lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. "Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administrasi denda berupa denda maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh Terlapor dari pelanggaran, untuk maksimal 10% dari penjualan Terlapor di pasar bersangkutan," ujar Gopprera. (Yetede)

Sudah lama beredar kabar bahwa Anthoni Salim, petinggi Grup Salim, turut berada di balik imperium bisnis milik Chairul Tanjung, pemilik CT Corp. Keduanya juga kerap terlibat kongsi bisnis bersama.   Sebagai contoh di bisnis keuangan. Selain sama-sama memiliki Allo Bank Indonesia (BBHI), sejumlah korporasi di bawah Grup Salim rupanya juga tercatat memiliki saham di Bank Mega yang dikendalikan oleh CT Corp. Pekan lalu, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengumumkan beberapa perusahaan Grup Salim yang tercatat sebagai pemegang saham di atas 5% di emiten berkode MEGA (Harian KONTAN, 28 Maret 2022). Nama INDF, ICBC, Indolife, Megah Eraraharja dan Asuransi Central Asia merupakan perusahaan di bawah Grup Salim. Sementara nama PT Lintas Sejahtera Langgeng dikendalikan oleh Axton Salim, anak Anthoni Salim. Kemunculan nama-nama Grup Salim di MEGA terungkap seiring proses pembagian dividen saham dan saham bonus Bank Mega yang menerbitkan 4,77 miliar saham baru. Alhasil, total saham ditempatkan dan disetor penuh Bank Mega yang semula berjumlah 6,96 miliar bertambah menjadi 11,74 miliar.

Bersiaplah! Ada potensi, pemerintah tak lagi menahan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Anggaran subsidi energi, khususnya yang bahan baku minyak yakni BBM dan listrik melesat tajam, dan rawan jebol. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut anggaran subsidi BBM dan listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak. Subsidi energi yang sudah digelontorkan hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 21,7 triliun. Kenaikan anggaran subsidi seiring dengan konsumsi BBM bersubsidi per akhir Februari 2022 mencapai 1,39 juta kilo liter (kl), elpiji tabung 3 kilo gram (kg) mencapai 632,7 juta kg. Sedang pelanggan listrik subsidi mencapai 38,2 juta. Semuanya naik dari tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kenaikan harga komoditas, baik minyak mentah dan batubara sudah langsung sejak tahun lalu. Pada saat yang sama, tak ada perubahan pada harga BBM dan tarif listrik.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar KM 5 Palembang, Sumatra Selatan, Senin (28/3). Kunjungan tersebut untuk memantau secara langsung harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.EDITOR’S CHOICES

Setelah kedatangan 12 emiten baru hingga pengujung kuartal I/2022, sebanyak enam calon perusahaan terbuka sedang menuntaskan initial public offering (IPO) agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia pada April 2022. Para calon emiten itu ialah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT WIR Asia Tbk. (WIRG), PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR), PT Murni Sadar Tbk. (MTMH), dan PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (SICO).WIR Asia baru saja menetapkan harga pelaksanaan IPO di level Rp168 per saham. Harga itu berada di level tengah harga penawaran awal di kisaran Rp150—Rp175 per saham.Dalam IPO, perusahaan sektor teknologi informasi itu bakal melepas 2,33 miliar saham biasa sehingga berpotensi menggalang dana segar Rp392,63 miliar dari aksi go public tersebut. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dalam penjatahan terpusat, WIR Asia bakal mengeluarkan saham tambahan maksimal 233,7 juta. Dengan begitu, dana hasil IPO dapat meningkat menjadi Rp431,89 miliar.

Penetapan harga jual batu bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri sebesar US$90 per metrik ton menjadi angin segar yang paling ditunggu pelaku usaha di tengah tingginya biaya energi. Harga batu bara khusus industri yang semula hanya diberikan kepada semen dan pupuk itu dinilai akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha yang sedang mencoba bangkit dari berbagai tekanan.Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa harga batu bara yang ditetapkan US$90 per metrik ton akan memberikan dampak positif bagi industri pulp dan kertas.

Dengan begitu, penyerapan pemakaian batu bara dengan harga khusus untuk industri dapat dilakukan secara optimal.“APPI mulai mempersiapkan konsolidasi di antara anggotanya, seperti Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk meningkatkan utilisasi pabrik, agar penyerapan pemakaian batu bara lebih optimal,” katanya.Dia pun menyebut, produsen pupuk akan segera melakukan finalisasi kontrak dengan badan usaha pertambangan yang lokasinya berdekatan dengan pabrik agar bisa mengamankan pasokan.Achmad Tossin juga menyebut saat ini hampir semua pabrik pupuk di dalam negeri telah menikmati harga US$90 per metrik ton, karena sebarannya yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.“Dapat dikatakan sudah merata, karena pabrik Pusri berlokasi di barat, Petrokimia di tengah, dan Pupuk Kaltim di timur.

Seluruh pekerja konstruksi  Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada tahun ini. Konstruksi Bendungan Ciawi mulai dilaksanakan secara bertahap (MYC) sejak Desember 2016 dengan progres fisik selesai 100% pada 2021. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39.40 hektare (ha) dengan biaya pembangunan sebesar Rp798,7 miliar. "Pada tahun anggaran 2021 (SYC) dilakukan pekerjaan lanjutan  dengan nilai kontrak Rp 239,8 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan akhir pada bangunan bendungan  dan fasilitas umum dengan progres fisik dan keuangan selesai 100%. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan  lanjutan II berupa timbunan dengan progres hingga 16 Februari  2022 mencapai 80,2%. Ditargetkan seluruh pekerjaan konstruksi selesai tahun 2022," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (28/3). (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap menuntaskan kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin, baik untuk pertambangan, perkebunan sawit, maupun lainnya. Saat ini, KLHK telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan dengan Kepolisian RI guna menyelesaikan  persolan itu. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan,  terkait penggunaan dan pelepasan  kawasan hutan, khususnya kelapa sawit, upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan ilegal terus dilakukan sesuai dengan Kepmen LHK No SK.203/MenLHK/Setjen/KUM/5/2021. Hasilnya, terdapat 676 operasi  pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan  kawasan hutan yang sudah  P21, dan terdapat delapan perusahaan yang dikenai denda administratif. "Kami bersama BPK RI juga berupaya menyelesaikan masalah ini, yang terekam itu ada 570-an, perusahaan dalam catatan BPK. (Yetede)

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar membayar utang kepada PT Pertamina (persero) sekitar Rp 100 triliun, guna menjaga kontak arus keuangan perusahaan. "Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang kepada Pertamina untuk menjaga arus keuangan perusahaan," kata Pimpinan RDP Aria Bima dalam membacakan butir kesimpulan. Komisi DPR juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Lebih lanjut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduga, kelangkaan maupun antrian solar subsidi lantaran tidak tepat sasaran. Pihaknya menemukan kendaraan tambang maupun perkebunan sawit  yang seharusnya tidak membeli solar subsidi ikut dalam antrian tersebut. "Butuh kepmen yang bisa menjadikan juknis juklak mengatur siapa yang berhak mengkonsumsi maupaun volumenya berapa. Industrikan tumbuh kita tetap suplai meski sudah over kuota," ujarnya. (Yetede)

PT PLN (Persero) berhasil memangkas utang perusahaan sebesar Rp 51 triliun dengan cara mempercepat pembayaran. Hal ini bisa dilakukan, antara lain karena perusahaan berhasil meningkatkan permintaan listrik dan berbagai upaya efisien. "Kami dengan bangga bisa mengumumkan PLN mampu melakukan upaya pelunasan utang yang dipercepat sebesar Rp30,8 triliun di 2020 dan Rp21,7 triliun di 2021 dengan upaya baik itu menaikkan demand, bagaimana kita mengelola revenue dengan baik, mengurangi dari cost kami, kemudian pengelolaan cash flow yang lebih baik," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (28/3). Dengan penurunan utang sekitar Rp 51 triliun baik itu pokok, bunga, biaya operation perusahaan menurun Rp 5 triliun pada beban keuangan sampai dengan September 2021 per tahun. Selain itu, dia menuturkan, penjualan listrik PLN juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. (Yetede)