Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus ke wilayah Donbas di Ukraina timur dan beberapa kota di Ukraina (Kharkiv, Kiev, dan Mariupol). AS dan UE mengecam operasi militer itu dan menjatuhkan sanksi ekonomi lanjutan kepada Rusia (BBC, 2022) seperti pengeluaran 7 bank besar Rusia dari SWIFT dan embargo energy Rusia. Konflik bersenjata Rusia-Ukraina memasuki minggu ketiga dan masih berlangsung sampai sekarang. Negara-negara ASEAN merespons krisis Ukraina dengan posisi beragam. Singapura mengecam operasi militer Rusia terhadap Ukraina dan ikut serta dengan AS dan UE menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak memihak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina dan tak ikut menjatuhkan sanksi unilateral terhadap Rusia. Myanmar tak mengecam operasi militer Rusia karena kedekatan hubungan pertahanan dan militernya dengan Rusia.

 Rivalitas AS, UE, dan pendukungnya versus Rusia akan meluas ke pelbagai forum multilateral dan regional, termasuk ASEAN, yang berpotensi memperlemah pelbagai kerja sama yang diinisiasi ASEAN, seperti The ASEAN Regional Forum dan The East Asia Summit, karena AS, UE, Jepang, dan Rusia adalah bagian dari beragam kerja sama ASEAN. Negara-negara ASEAN akan menjadi korban/obyek dari rivalitas tersebut dan cukup rentan serta terjepit posisinya. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga menghadapi tantangan berat akibat krisis Ukraina dan meluasnya persaingan negara-negara besar tersebut ke Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Saat pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G20 17-18 Februari 2022 di Jakarta, ada tarik-menarik antar anggota G20 terkait eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina dalam perumusan komunike bersama G20. Krisis Ukraina membuat perang energi antara AS-UE versus Rusia. AS menghentikan impor minyak, gas, dan batubara dari Rusia sejak 8 Maret 2022. Respons Rusia adalah membuka kemungkinan penghentian ekspor migasnya. Akibatnya, pasar energi bergerak dinamis dan harga minyak dan gas dunia melonjak. (Yoga)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Skala bisnis dan kapasitas bank wakaf mikro atau BWM secara nasional terus berkembang, terindikasi dari jumlah nasabah dan pembiayaan yang terus meningkat. Potensi pengembangan BWM sangat besar mengingat masih banyak usaha mikro dan ultramikro yang membutuhkan permodalan. Mengutip data OJK, sejak mulai tahun 2017 hingga 24 Maret 2022 terdapat 62 BWM di seluruh Indonesia. Total pembiayaan yang disalurkan Rp 87,5 miliar kepada 55.266 nasabah. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Ahmad Buchori mengatakan, perkembangan BWM tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mendorong terciptanya potensi ekonomi keuangan syariah.

Radiansyah, Kabag Keuangan atau Bendahara BWM Ponpes Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumut, menjelaskan, sejak berdiri Oktober 2018, pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan Rp 689 juta dengan total nasabah 426 orang. Debitor BWM ini adalah para ibu yang memiliki usaha mikro. Meski tak mensyaratkan agunan, tingkat kredit macet BWM ini terjaga tetap nol %. Radiansyah mengatakan, sebelum memberikan pembiayaan, pihaknya memberikan pendampingan dan pelatihan kepada calon debitor. (Yoga)

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Maybank Indonesia Tbk memutuskan membagikan dividen sebesar Rp 493,5 miliar atau 30 % laba bersih tahun 2021. ”Perseroan membukukan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 1,64 triliun, tumbuh 9,9 % dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Presdir Maybank Indonesia Taswin Zakaria akhir pekan lalu. (Yoga)

Kelangkaan bahan bakar minyak biosolar yang terjadi di Lampung tidak hanya mengganggu distribusi logistik. Sejumlah nelayan pun tak bisa melaut. ”Kami berharap pemerintah menambah pasokan solar untuk nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung Kusairi, Minggu (27/3). Sebagian besar dari ratusan kapal nelayan di Bandar Lampung berukuran 6-15 gros ton. Kebutuhan solar sekali melaut ke Selat Sunda dan Teluk Semaka sekitar 100 liter. (Yoga)

Parlemen Uni Eropa mengesahkan UU Pasar Digital yang akan mencegah monopoli raksasa teknologi terus berlanjut. Aturan ini akan menentukan kecepatan investigasi antimonopoli, pengaturan ketat soal perlindungan dan privasi data pengguna teknologi, serta aturan-aturan lain yang tengah digodok, termasuk soal kecerdasan buatan. Aturan ini disahkan Kamis (24/3) malam atau Jumat (25/3) WIB. Parlemen Uni Eropa (UE) juga akan memberlakukan aturan digital baru lainnya, yaitu UU Layanan Digital, pada Oktober mendatang, untuk menandai hingga menghapus konten dan layanan berbahaya, seperti ujaran kebencian. ”Apa yang kami putuskan kemarin akan memulai era baru regulasi teknologi,” kata Ketua Parlemen UE Andreas Schwab.

Beberapa substansi UU Pasar Digital tersebut mencakup soal pemanfaatan data pribadi pengguna dan kemungkinan pengguna aplikasi melakukan pembayaran menggunakan teknologi yang dikembangkan pihak ketiga. Dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi pengguna, misalnya, mesin pencari Google, Facebook, dan Instagram akan dipaksa mengungkapkan lebih banyak soal data ini kepada para pengiklan dan penerbit, terutama tentang cara kerja iklan serta efektivitas iklan sebenarnya. Situasi ini akan mengurangi monopoli iklan yang dilakukan Google dan Facebook, terutama karena para pelanggan mereka dan perusahaan lain akan mencari cara baru agar pesan itu tersampaikan.

Data pribadi pengguna juga tidak dapat digabungkan untuk iklan bertarget kecuali ”persetujuan eksplisit” diberikan oleh pengguna. Aturan baru ini mencegah Google melakukan penelusuran kebiasaan pengguna platform, mulai dari Youtube, Google Maps (riwayat perjalanan), hingga lalu lintas surat elektronik Gmail, juga mengunci monopoli perusahaan raksasa teknologi dalam pengembangan teknologi. Modusnya dengan membalutnya dengan slogan ”inkubator” atau teknologi rintisan. Otoritas menilai, akuisisi atau pembelian berbalut ”sosial” ini sebagai upaya para raksasa teknologi menggembosi atau mematikan calon pesaing potensial mereka sebelum menjadi ancaman. Aturan baru ini mewajibkan semua akuisisi, tidak hanya perusahaan, tetapi juga teknologi rintisan untuk dilaporkan kepada Komisi Eropa. (Yoga)

Upaya Grup Salim kembali memiliki bisnis di sektor perbankan semakin agresif. Konglomerasi ini memiliki kenangan manis ketika menguasai Bank Central Asia (BCA). Tapi harus rela menjual bank miliknya akibat krisis ekonomi tahun 1997-1998.  Grup Salim berupaya membangun kerajaan di sektor keuangan. Terbaru, terus mengoleksi saham Bank Mega melalui anak perusahaannya. Merujuk publikasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Indolife Pensiontama, perusahaan asuransi jiwa Grup Salim, memegang 568,63 juta saham, setara 8,17%. Lalu Megah Eraraharja, perusahaan pengendali Indoritel Makmur Internasional (DNET) memegang 539,86 juta saham atau 7,75%. Ada Indofood Sukses Makmur (INDF) memegang 503,64 juta saham, setara 7,23%. Tak sampai situ, Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) memegang 355,59 juta saham atau 5,11%.

Kini Salim memiliki tentakel sektor keuangan yang komplet. Mulai Asuransi Central Asia (ACA) dengan anak perusahaan Central Asia Raya atau CAR Life Insurance. Juga ada Central Asia Financial atau Jagadiri. Tak sampai disitu, grup ini juga berinvestasi kepada Youtap, financial technology (fintech) yang fokus pada merchant. Grup Salim memiliki tentakel dari sektor ritel hingga fast moving consumer goods (FMCG) seperti Indomaret, Indogrosir, Grup Indofood, dan bisnis kelapa sawit. Urusan teknologi, Salim berbisnis jaringan internet PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) diversifikasi usaha ke bisnis di sektor telekomunikasi. Jangan lupa, Salim juga memiliki bisnis data center.     

Sederet perusahaan kembali melakukan agenda ekspansi diawal tahun ini. Beberapa emiten, dari sektor energi, teknologi hingga komunikasi menggelar aksi merger dan akuisisi dengan nilai totalan trilunan rupiah. Group Sinar Mas melalui PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) siap memacu bisnis tambang batu bara. Anak usaha DSSA, yakni Golden Anargy and Resources Limitied (GEAR) merilis surat utang atau secured senior notes (SSN) senilai US$ 90 juta. Kelak, dengan dana tersebut, DSSA melalui entitas  StanmoreSMC Holdingss Pty Ltd, berencana mengambil alih seluruh saham Dampier Coal (Queenlands) Pty Ltd. (Yetede)

Saham-saham sektor perindustrian masih banyak yang belum bangkit di tahun ini. Tetapi, PT Astra International Tbk (ASII) menjadi salah satu yang dilirik, baik oleh investor domestik maupun asing. ASII dilirik karena berpeluang melanjutkan catatan kinerja apik di tahun ini. Ditengah pemulihan ekonomi, ASII menyiapkan capex jumbo Rp 19 triliun, lebih besar dua kali lipat dari capex tahun lalu.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tersandung kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode tahun 2015-2021. Saat ini kasus korupsi tersebut masuk dalam tahap penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ada empat hal yang tengah diperiksa. Kejagung antara lain menuding Antam telah melakukan pembelian emas yang tidak memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association). Diantaranya emas merk Korea Zinc yang diperoleh dari ICBC Bank Bullion.