Jamsostek bagi pekerja informal rentan dibutuhkan untuk memutus rantai kemiskinan dan melindungi pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja. Implementasi skema Penerima Bantuan Iuran Jamsostek pun didesak lebih cepat, antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Selama ini, skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada total 43,83 juta pekerja dengan status miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI JKN, tetapi belum terlindungi dalam program Jamsostek. Sejak tahun 2021, pemerintah mulai menggodok revisi PP No 76 Tahun 2015 tentang PBI JKN agar skema PBI turut diperluas ke skema Jamsostek lewat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Subiyanto, mengatakan, revisi PP No 76 Tahun 2015 sudah rampung dan kini sudah mencapai tahap harmonisasi regulasi. Kendati demikian, masih ada perbedaan pendapat lintas kementerian/lembaga mengenai waktu implementasi yang tepat.

Berdasarkan kajian opsi skenario dan dampak fiskal yang disusun DJSN, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada 20 juta pekerja miskin dan tidak mampu yang ditargetkan mendapat PBI. Dengan besaran iuran bulanan program JKK dan JKM sebesar Rp 16.800 per orang, anggaran yang harus disiapkan untuk membayarkan iuran kepesertaan Jamsostek para peserta PBI selama satu tahun adalah Rp 4,032 triliun. Agar tidak memberatkan APBN, muncul opsi untuk menerapkan realisasi PBI Jamsostek secara bertahap. Untuk tahap awal, PBI diberikan kepada 5 juta peserta, disusul 15 juta orang sisanya pada tahun 2024. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai, pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu sampai 1 Januari 2024 untuk menerapkan skema PBI Jamsostek. Pengalaman selama ini menunjukkan, skema PBI JKN saja tidak cukup untuk melindungi para pekerja informal rentan yang jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja. BPJS Kesehatan kerap menolak menanggung biaya pengobatan atau operasi untuk kecelakaan yang terjadi saat jam kerja karena menilai itu seharusnya menjadi urusan BP Jamsostek. (Yoga)

Pemerintah akan mengintegrasikan sektor hulu-hilir industri sawit berbasis sistem digital, guna mempermudah pengawasan dan mendorong transparansi penerapan kebijakan kewajiban DMO minyak kelapa sawit mentah dan produk turunan, serta distribusi minyak goreng curah. Langkah itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah membuka kembali ekspor CPO; refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein, dan used cooking oil (UCO) mulai Senin (23/5). Bersamaan dengan relaksasi itu, pemerintah akan menerapkan DMO 20 % dan harga patokan DMO keempat komoditas yang mencakup 12 pos tarif (HS). Kebijakan itu diatur dalam Permendag No 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palmolein, dan UCO. Mendag Muhammad Lutfi, Senin, mengatakan, kebijakan DMO itu bertujuan menjaga pasokan 10 juta ton minyak goreng selama setahun bagi rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Pemenuhan DMO akan dicatat secara digital di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) yang akan dikoneksikan dengan Indonesia National Single Window (INSW) dan Inatrade atau sistem layanan perizinan terpadu Kemendag.

Dalam permendag itu disebutkan, persetujuan ekspor hanya berlaku enam bulan. Eksportir yang diizinkan mengekspor adalah mereka yang memiliki bukti pelaksanaan distribusi DMO CPO dengan harga patokan DMO ke produsen minyak goreng curah. Hal itu juga berlaku bagi eksportir yang memiliki bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan harga patokan DMO ke pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan harga patokan DMO. Begitu juga dengan eksportir yang telah bermitra dengan produsen pelaksana distribusi DMO, wajib punya bukti pelaksanaan distribusi DMO dengan produsen tersebut. (Yoga)

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, Senin (23/5), di  Jakarta, mengatakan, literasi keuangan penting dipahami UMKM untuk menaikkan kapasitasnya. Dengan memahami produk jasa keuangan, UMKM bisa membuka berbagai alternatif layanan pembiayaan dan permodalan yang kini sangat beragam. (Yoga)

Setelah meningkat 5,02% pada kuartal pertama 2022, ekonomi Indonesia akan terus melaju pada tiga kuartal berikutnya. Para pengamat memperkirakan pertumbuhan  ekonomi kuartal kedua 2022 akan tembus 5,5%. Bersama dengan pemulihan ekonomi, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat anjlok  tajam usai  Lebaran dan ini berada di posisi 6.840, akan terdongkrak keatas level  7.000 pada Mei akhir Juni 2022. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 sebesar 5,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu year on year (yoy), tetapi terkontraksi 0,96% dibandingkan kuartal IV-2021. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 secara tahunan disebabkan oleh low based effect atau pertumbuhan yang rendah pada kuartal I-2021, terkontraksi 0,7% selain juga karena pulihnya aktivitas masyarakat. Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, semua indikator, baik dari sisi konsumsi maupun produksi masih menunjukkan tren pemulihan yang baik. (Yetede)

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menganggarkan  belanja modal atau capital expenditure (capex) antara Rp2-3 triliun pada 2022 yang utamanya untuk mendanai pembangunan menara  baru, kolokasi,  dan fiber optik. Ini akan menyokong strategi bisnis perseroan yang lebih menekankan pada pertumbuhan organik dengan menambah sekitar 3.500 tenant sepanjang tahun ini. "Jadi (ada) tiga hal itu yang akan menjadi  mayoritas  spending capex  kami ditahun 2022 dengan 3.500 tenant, yang jika dirinci terdiri atas  sekitar 1.200 tower baru dan 2.300 kolokasi," ujar Direktur keuangan Tower Bersama  Infrastucture Helmi Yusman Santoso dalam paparan publik, Senin (23/5). Adapun dari sisi nilai kontrak, menurut Helmi, TBIG sudah mengantongi Rp 29,5 triliun untuk jangka waktu sekitar lima tahun terhitung dari sisa masa kontrak. Sejalan dengan rencana bisnis yang agresif pada 2022 dan nilai kontrak jumbo yang sudah digenggam itu, emiten infrastruktur telekomunikasi Group Saratoga  ini menyatakan, hal ini bakal berdampak positif terhadap pendapatan perseroan. (Yetede)

PT Chareon Pokphand Tbk (CPN) akan membagikan dividen tunai  senilai Rp1,77 triliun atau setara 49,91% dari laba tahun berjalan 2021. Rencana pembagian dividen sebesar Rp108 per saham tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan (RUPST) perseroan pada Senin (23/5). Dia menerangkan, jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. Selain pembagian dividen, RUPST juga mengesahkan laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31 Desember 2021. Pada 2021, perusahaan bergerak dibidang usaha produksi pakan ternak, peternakan unggas, dan makanan olahan ini membukukan penjualan senilai Rp51,7 triliun, baik 21,6% dibandingkan 2022. Namun seiring kenaikan harga saham bahan  baku, laba kotor perseroan  tahun lalu justru menurun  1,4% menjadi Rp 8,13 triliun  dari sebelumnya Rp8,25 triliun. (Yetede)

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No.30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil yang resmi berlaku Senin (23/5/2022). Permendag mengganti Peraturan Menteri Perdagangan  No.12 Tahun 2022 tentang larangan sementara  ekspor minyak goreng (migor) dan bahan bakunya yang sudah dicabut. "Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan migor sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi nasional khususnya sektor industri, pemerintah perlu mengatur ekspor crude palm oil, refined, bleached and deodorized palm oil, refined, bleached and deodorized palm olein, and used cooking oil," bunyi permendag tersebut dikutip Investro Daily, Senin (23/5/2022). Dalam Permendag tersebut, terdapat perbaikan mekanisme pengurusan izin ekspor CPO dan produk turunannya. (Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan pembangunan  industri hilir berbasis minyak sawit mentah (palm crude oil/CPO) di sentra-sentra perkebunan tanaman sawit terutama di industri yang menghasilkan minyak goreng (migor). Upaya itu bisa menjadi solusi permanen dalam mengatasi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) petani sawit dimasa yang akan datang. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, sesuai pernyataan Presiden Jokowi, keran ekspor CPO dan produk turunannya termasuk migor yang per 28 April 2022 sempat dilarang maka per 23 Mei 2022 resmi dibuka kembali. Kementan tetap mengambil langkah penanganan dampak  pelarangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya yang diperkirakan masih mempengaruhi TBS untuk beberapa waktu kedepan. "Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementan menitik beratkan pada sisi hulu (budi daya)  yang melibatkan jutaan petani, maka fokus Kementan adalah bagaimana melindungi petani sawit, utamanya terhadap harga jual TBS petani," kata Mentan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta. (Yetede)

Survey Bank Indonesia (BI)  menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru pada periode kuartal II-2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pada April sebesar  79%, lebih tinggi dari 52,9% pada kuartal I. Dari jenis penggunaannya, panyaluran kredit baru juga terindikasi tumbuh lebih tinggi pada seluruh jenis kredit. Untuk kebijakan penyaluran kredit baru pada kuartal II-2022, secara umum lebih longgar dari kuartal sebelumnya. Kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar terutama pada KPR dan kredit konsumen lainnya. Menanggapi hal itu, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk BNI Novita Widya Anggraini juga memprediksikan pada kuartal II tahun ini permintaan  kredit bisa lebih tinggi. "Pada kuartal II, kami telah menyiapkan langkah-langkah stratgis untuk memastikan pertumbuhan kredit dengan berfokus pada debitur top tier dan mengoptimalkan transaksi dari seluruh value chain nasabah, serta sinergi dengan perusahaan anak," jelas Novita. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meluncurkan inisiatif perdagangan Asia-Pasifik baru di Tokyo, Jepang pada Senin (23/5).  Inisiatif Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran atau Indonesia Pasicif Economic Framework for Framework for Prosperity (IPEF) ini melibatkan 13 negara, termasuk India dan Jepang yang  sudah mendaftar. Tetapi kehadiran IPEF masih menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas pakta tersebut. Peluncuran IPEF sendiri dilakukan pada hari kedua lawatan Biden di Jepang. "Saya kita akan memenangkan kompetisi abad ke-21 bersama-sama," ujarnya disela  peluncuran yang dihadiri secara langsung oleh Kishida serta Perdana Menteri India Narendra Modi, dan hampir semua perwakilan dari negara lain. Menurut laporan yang dilansir AFP, IPEF berbeda dengan blok-blokan perdagangan sebelumnya karena tidak ada rencana  bagi anggota IPEF untuk merundingkan tarif  dan memudahkan akses pasar. (Yetede)