Menhub Paparkan Konsep Transportasi Merajut Nusantara
Menteri Perhubungan (menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan konsep transportasi merajut Nusantara, yang bermakna menjalin pulau-pulau di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan dengan transportasi sebagai alat penghubungnya. Kegiatan yang di gelar di Balai Sidang Senat UGM ini turut dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta sejumlah pejabat Kemenhub, TNI/Polri,operator transportasi BUMN/swasta, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait. "Membangun infrastuktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan rel, serta terminal, atau sekedar mengadakan pesawat, bus,kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan dan pelayanan yang akhirnya akan mencipatakan harapan dan peradaban baru," ujar Budi. (Yetede)
Investasi Janggal di Saham GoTo
Keputusan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) membeli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi sorotan setelah perusahaan itu melaporkan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp 188 miliar per kuartal 1-2022. Aksi korporasi tersebut pun dinilai janggal sejak awal. Dari mata pengamat pasar modal, Yanuar Rizki, kejanggalan muncul sejak telkomsel menekan perjanjian investai dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek pada 16 November 2020, "Ada indikasi transaksi material dilakukan oleh pihak yang yang berpotensi mengalami benturan kepentingan," ujarnya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Telkomsel merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (persero) Tbk yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Disebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena sejak Oktober 2019, Garibaldi Thohir menjabat Komisaris Gojek. Pria yang dikenal sebagai Boy Thohir tersebut merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Yanuar menilai seharusnya kondisi ini diperiksa dampaknya oleh OJK, tujuannya untuk memastikan para pemilik saham independen yang minoritas terlindung serta menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. (Yetede)
Tak Berdaya Tanpa Stasiun Pengisi Daya
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan bus listrik pada armada bus Transjakarta masih jauh panggang dari api. Sebab, sampai saat ini baru satu operator bus Transjakarta yang memiliki armada bus listrik, yakni Mayasari Bakti. Sejak Agustus 2021, Mayasari Bakti telah mendatangkan 30 unit bus buatan Build Your Dreams (BYD) asal Cina. Selanjutnya, pada 8 maret lalu, Gubernur Jakarta Anis Baswedan meresmikan pengoperasian 30 bus listrik tersebut pada empat rute, yakni Terminal Senen-Bunderan Senayan (IP), Tanah Abang-Terminal Senen (IR), Blok M-Tanah Abang (IN), dan Ragunan-Blok M (6N). Namun faktanya, Mayasari Bakti hanya mampu mengoperasikan tiga unit bus listrik (SPKL) di markas bus listrik Masyasari Bakti menjadi penyebab utama. Direktur Operasional Mayasari Bakti, Eris Mahpud, mengatakan perusahaan sedang membangun SPKL, untuk memenuhi kebutuhan daya listrik 30 unit bus listrik. (Yetede)
Waspada Kegagalan Investasi di Perusahaan BUMN
Amblasnya saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau saham GOTO menambah daftar kegagalan investasi yang dilakukan perusahaan BUMN. Padahal investasi yang dibuat BUMN seharusnya dilakukan secara hati-hati serta melihat aspek governance, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara ketat. Peneliti BUMN dari Research Group Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, di setiap BUMN , terdapat komite investasi yang melibatkan direksi maupun komisaris. Arus keputusan harus merunut pada prosedur standar investasi tersebut. Toto menilai, jika sampai terjadi investasi serampangan, berarti komite dan pengawas dewan komisaris tidak berjalan secara efektif. Atau eksekutif (direksi) terlalu powerfull sehingga pengawasan dewan komisaris dan investasi kemudian diabaikan. ujar dia, kemarin. Dalam kasus GOTO, kerugian di pasar saham ditengarai terjadi karena kecenderungan harga saham teknologi dunia yang tengah meredup. Hal ini,menurut dia, tak terlepas karena keuangan banyak perusahaan teknologi yang tidak sesuai dengan harapan kepercayaan investor menurun. (Yetede)
Tersudut Dugaan Korupsi Minyak Goreng
Lin Che Wei alias Halimdjati percaya diri bahwa bukan dirinya yang disasar penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Pendiri lembaga konsultan Independen Research and Advisory Indonesia (IRAI) itu merasa yang disasar penyidik adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. "Ngapain pake lawyers? Saya tidak bersalah," kata Bambang Harimurti, sahabat Lin Che Wei, pada Kamis, 19 Mei lalu "Bukan saya yang disasar, tetapi Lutfi. Semua pertanyaan Jaksa mengarah ke Menteri Perdagangan," Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ini, Lin Che Wei diperiksa penyidik kejaksaan sebagai saksi sebanyak empat kali sejak akhir April lalu. Dua sumber Tempo yang mengetahui soal perkara ini mengatakan penyisidik sesungguhnya banyak menanyakan peran Lutfi kepada Lin Che Wei. Penyidik juga meminta Lin Che Wei kooperatif membeberkan peran Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) di era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono tersebut."Jaksa minta Lin Che Wei kooperatif supaya bisa mengungkapkan peran Lutfi," kata narasumber Tempo. (Yetede)
Dag Dig Dug Menanti Keputusan Bank Sentral
Hari ini Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur, untuk membahas bunga acuan. Konsesus para analis menunjukkan bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. "BI harus menjaga stabilitas rupiah dan alias inflasi," kata Josua, Senin (23/5).
Selisih bunga yang tipis, terutama dengan bunga acuan di Amerika Serikat (AS), berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Apalagi sentimen hawkish dari Fed mendorong penguatan dollar AS. Namun, Josua melihat, pelemahan rupiah cenderung lebih terbatas dibanding mata uang lain.
Inflasi Tinggi Ancam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat yang tercermin dari penerimaan pajak seluruh sektor utama yang April 2022 melesat. Namun, empat tantangan hebat bisa menghadang. Yakni lonjakan inflasi; kenaikan suku bunga; pengetatan likuiditas; pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melemah.
"Tiga tantangan ekonomi dari efek global yang saling berkaitan, yakni inflasi tinggi hampir di seluruh negara menyebabkan suku bunga tinggi yang bisa menghambat pertumbuhan," sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan realisasi APBN 2022, Senin (23/5).
Kebijakan Makro & Fiskal 2023 Tanpa Burden Sharing
Pemerintah sudah memberikan pengantar Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI akhir pekan lalu. Pengantar ini sebagai dasar kebijakan untuk merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyusunan KEM PPKF 2023 berbeda. Pertama, penyusunan KEM PPKF 2023 pada saat pandemi Covid-19 yang telah menginjak tahun yang ketiga. Tahun ini masih tahap transisi dari pandemi ke periode endemi dan normal baru. Pada beleid ini juga mengamanatkan defisit APBN kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Selain itu burden sharing pemerintah dengan BI untuk menanggung biaya kritis, akan berakhir 2022.
Satgas Kembali Blokir 100 Aplikasi Pinjol Ilegal
Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menambah daftar panjang temuan kegiatan usaha pinjaman online (pinjol) ilegal. Kali ini, ada 100 pinjol yang berhasil ditutup. Sampai saat ini, SWI memang terus aktif memberantas pinjol ilegal yang masih meresahkan. Sejak tahun 2018 hingga April 2022 ini, jumlah pinjol ilegal yang ditutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal.
MANUVER MONETER JAGA BUNGA
Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara. Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu. Dunia usaha pun merespons antusias peluang BI menjaga suku bunga tetap rendah. Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.
Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.









