Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) akan menggenjot kredit tahun ini, setelah likuiditasnya membaik sejak tahun lalu. Direktur Keuangan Bank KB Bukopin, Seng Hyup Shin mengatakan, pihaknya telah menstabilkan kondisi likuiditas lewat penambahan modal, penerbitan obligasi dan penghimpunan dana masyarakat (DPK) tahun lalu. "Selanjutnya, dapat dapat kami salurkan ke dalam kredit baru. Targetnya Rp 10 triliun penyaluran kredit baru tahun ini," kata Seng Hyup Shin, Rabu (25/5). Meski begitu bank ini hingga kuartal I 2022 masih merugi sebesar Rp 1,32 triliun. Melesat dibandingkan  periode yang sama sebelumnya sebesar Rp 167,1 miliar. "Kami rugi karena dalam rangka penanganan kredit bermasalah. Kami membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)," jelas Shin.

Gadai emas PT Pegadaian menurun di momen Lebaran lalu. Produk gadai emas Pegadaian di April 2022 lalu sebesar Rp 38,4 triliun. Angka ini menurun sebesar 2,82% dibandingkan bulan sebelumnya, yang tercatat Rp 39,52 triliun. Direktur Keuangan PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, perkembangan tren bisnis gadai biasanya meningkat sebelum memasuki Ramadan seiring meningkatnya kebutuhan modal kerja masyarakat. Seperti untuk membeli barang untuk berjualan saat Ramadan.

Kegiatan World Economic Forum  (WEF) tahun 2022 yang diselenggarakan di Davos, Swiss, kali ini mengusung tema "Working, Together, Restoring Trust". WEF 2022 diselenggarakan sejak hari Minggu, tanggal 22-26 Mei 2022. BRI turut hadir  mengikuti forum ekonomi tingkat dunia tersebut, yang kali ini diwakili oleh Direktur Utama BRI Sunarso. Jumlah partisipan yang hadir dalam WEF 2022 sekitar 2.000 orang, yang merupakan perwakilan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Topik pertama membahas evaluasi dampak globalisasi serta tren globalisasi di masa depan. Topik kedua juga menarik minat banyak peserta WEF 2022 adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu Environment, Social, dan Governance. "BRI melihat bahwa pelaku usaha segmen UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, memegang peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip ESG kedepan. Oleh karena itu, menjadi hal yang crucial  untuk memberikan edukasi  dan meningkatkan awareness dari para pelaku usaha UMKM akan pentingnya memastikan keberlanjutan usaha mereka melalui penerapan prinsip-prinsip ESG," ungkapnya. (Yetede)

Chief Executive Officer (CEO) Jane Fraser meyakini bahwa Eropa sedang menuju ke dalam resesi. Dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, pada Senin (23/5), Fraser mengungkapkan  berbagai faktor, termasuk perang di Ukraina dan krisis energi yang diakibatkannya sehingga membuat Eropa rentan  terhadap penurunan yang cukup besar bahkan ketika bagian lain dunia menunjukkan tanda-tanda bertahan. "Eropa berada tepat ditengah badai rantai pasokan, dari krisis energi dan jelas dekat dengan beberapa kekejaman yang terjadi di Ukraina," ujar dia kepada Geoff Cutmore dari CNBC. 

Menurut dia, biaya energi di Eropa telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir ditengah sanksi yang dikenakan pada Rusia. Disamping itu, lonjakan inflasi yang lebih luas turut memicu krisis biaya hidup. Fraser mengungkapkan AS sejauh ini menunjukkan tanda-tanda lebih bertahan dalam ekonomi, pasar tenaga kerja dan diantara konsumen. Ini kemungkinan (negara) belum melewati resesi. Namun banyak yang bergantung tentang bagaimana The Fed melaksanakan strategi penaikan  suku bunga karena inflasi yang melonjak semakin tinggi. (Yetede)

Di tengah kekhawatiran inflasi global dan kebijakan sejumlah bank sentral dunia menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia, untuk ke-15 kalinya, mempertahankan BI 7-Day Reserve Repo Rate pada level 3,5%. Kebijakan itu diambil untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan  setelah BI melihat bahwa kondisi ekonomi makro cukup stabil dan terkendali. Rapat Dewan Gubernur BI pada 23-24 Mei 2022  memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 3,5%, dan suku bunga lending Facility sebesar 4,25%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (24/5/2022) Sejalan dengan hal tersebut, kata Perry Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan dalam tujuh langkah utama. Sedangkan kewajiban minimun GWM Rupiah untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada saat ini sebesar 4,0%, naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, dan 6,0% mulai 1 Juli 2022, serta 7,5% mulai 1 September 2022. (Yetede)

PT MRT Jakarta (Persero) akan terus melakukan pembangunan MRT di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga fase 3 (Cikarang, Kabupaten Bekasi-Balaraja, Kabupaten Tangerang) dan fase 4 (Fatmawati, Jakarta Selatan-Taman Mini Indonesia Indah/TMII, Jakarta Timur). Pengembang kedua fase yang yang diperkirakan membutuhkan total dana hingga Rp 188 triliun itu diharapkan tuntas pada 2030. Direktur Utama MRT Jakarta Willian Sabandar menjelaskan, pembangunan MRT fase 3 sepanjang 87 km membutuhkan dana Rp160 triliun, sedangkan fase 4 sepanjang 12 km sebesar Rp 28 triliun.Terhadap kedua proyek ini, manajemen telah menggunakan basis pendanaan dengan pendekatan konsorsium (consosium approach), hingga MRT Jakarta bersama konsorsium bisa fleksibel mencari pendanaan dan tak bergantung sepenuhnya pada pinjaman yang ditanggung pemerintah. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kompetisi (racing competition) imbal hasil (yield) surat utang antar negara untuk menarik  investor. Perang yield dipacu derasnya capital outflow diberbagai negara, termasuk Indonesia, akibat pengetatan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed. Saat ini dia mencatat yield  obligasi AS tenor 10 tahun mencapai 2,8%. Pada titik ini pemerintah harus menjaga kecenderungan kenaikan suku bunga, karena akan berimbas pada naiknya yield SBN (surat berharga negara) dan biaya pendanaan. Sri menilai, penurunan kepemilikan asing di SBN berdampak positif, tapi karena pasar obligasi tidak bergejolak saat dana asing keluar. Per 19 Mei 2022, kepemilikan asing di SBN  mencapai 16,4% turun dari 2021 sebesar 19% dan 2020 sebesar 25%. Sementara itu, Kepala Departemen Moneter Bank Indonesia  Edi Susianto mengatakan,yield SBN  tenor 10 tahun masih menarik bagi investor asing. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan assesment (penilaian) terhadap pengguna Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa agar diminati publik. "Kota-kota mana saja yang akan menggunakan Jalur Pantai Selatan. Kalau secara selintas, kami melihat mestinya pergerakan dari bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjarnegara tidak boleh jalur Pantai Utara (Pantura), tapi ke Pansela," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya. Selain itu, Presidenpun menginstruksikan kepada Menhub Budi untuk mengevaluasi keberadaan rest area disepanjang jalur mudik. Presiden Jokowi meminta untuk dibangun 10 lokasi rest area di 10 titik, dimana masing-masing berdiri diatas lahan seluas 10 hektare (ha). "Kalau developer tidak mau, kami akan memberikan kepada swasta untuk investasi disitu. Luas lahan 10 ha di 10 titik area. Itu suatu jumlah 100 ha yang tidak banyak dan sangat menolong. Karena disitu tempat saudara-saudara kita untuk beristirahat," kata Budi. (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta dukungan para pelaku industri ritel modern dalam pemasaran produk-produk halal UMKM. Dukungan para pelaku industri ritel modern ke produk-produk halal UMKM ini akan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan  produk yang terjamin kehalalannya. Hal tersebut diungkapkan dalam acara  peluncuran The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2022, peresmian Halal Center Indonesia, Gerakan Retail Modern Peduli Produk Halal,dan peluncuran aplikasi Halal Scanner  HALIV di Jakarta, Selasa (24/5/222).

 "Hari ini kita menyaksikan inisiasi dari pelaku ritel modern untuk men-display produk-produk halal dalam rak-rak di supermarket," kata Ma'ruf. Menurut dia,dengan dukungan ritel modern, UMKM akan semakin naik kelas, mulai dari etalase ritel modern sampai nantinya masuk ke pasar ekspor. "Jadi nanti UMKM tidak lagi kena stunsting, tidak besar-besar, ini dibantu ritel. Ini juga dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia baik untuk kepentingan pemasaran dalam negeri maupun ekspor," ujar dia.(Yetede)

Pengaturan metode omnibus dikhawatirkan menghasilkan seabrek persoalan pada sistem peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Tak hanya pada sistem legislasi, penegak demokrasi Indonesia juga bisa terancam jika tekhnik mengubah dan mencabut materi sejumlah peraturan dalam satu produk regulasi baru itu dipakai  secara serampangan. Kemarin, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Salah satu poin utama dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang dan aturan dibawahnya. Pakar hukum administrasi negara dari UI, Fitriani Ahlan Sjarif, menyoroti potensi membengkaknya peraturan turunan atau pelaksana dalam model omnibus. Banyaknya peraturan yang diatur dalam omnibus law bisa berimbas pada rendahnya partisipasi publik. "Publik akan kesulitan mengakses (prossesnya)" kata dia kemarin. (Yetede)