Produsen Bir Anker, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) optimistis dapat mencetak pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2022 ini. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kinerja sepanjang kuartal I-2022. Sepanjang kuartal I-2022, DLTA membukukan penjualan bersih sebesar Rp 198,82 miliar atau naik 13,49% secara year on year (yoy) dari Rp 175,18 miliar yang dicetak pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Pemasaran Ronny Titiheruw menjelaskan, pertumbuhan penjualan tersebut disebabkan karena meredanya kasus Covid-19, yang akhirnya berimbas pada pembukaan daerah-daerah turis. Dia mencontohnya pembukaan Bali untuk wisatawan. Lebih lanjut dia bilang, untuk akhir 2022, DLTA optimistis kinerja dapat tumbuh secara maksimal. Perusahaan berharap dapat mencetak pertumbuhan baik dari sisi pendapatan atau laba bersih di atas pencapaian tahun lalu, tapi dia enggan menyebutkan target besaran pertumbuhannya. 

Sebagai gambaran, DLTA berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 24,68% yoy menjadi Rp 546,33 miliar di akhir 31 Desember 2021. Sementara, laba bersih laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh 51,60% yoy Rp 188,04 miliar sepanjang tahun lalu. "Banyak daerah-daerah turis seperti Labuan Bajo dan lainnya, tapi tentu tergantung pandemi Covid-19 juga. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai sehingga situasi pasar kembali normal," kata Ronny kepada Kontan, Rabu (22/6)

Bank Indonesia (BI) memutuskan menormalisasi kebijakan moneter tahun ini. Normalisasi dengan mengurangi likuiditas di perbankan yang kini berlebih. Kepala Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina memperkirakan, sekitar Rp 260 triliun hingga Rp 300 triliun likuiditas disedot oleh BI "Namun, upaya BI ini tidak akan mengganggu likuiditas di perbankan. Mengingat saat ini likuiditas masih sangat besar," kata Dian, Rabu (22/6). Bahkan perbankan masih mampu menyalurkan kredit maupun membeli surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan APBN.

Keberlanjutan program restrukturisasi kredit perbankan bakal menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum pemulihan dunia usaha. Apalagi, kenaikan suku bunga kian sulit diredam lantaran impitan beragam faktor eksternal, mulai dari inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara. Tanpa kebijakan yang suportif di sektor perkreditan, langkah dunia usaha merintis pertumbuhan bisnis berisiko terganjal. Jika itu terjadi, impak negatifnya pun dikhawatirkan turut menjangkiti pemulihan perekonomian nasional. Sedianya, restrukturisasi kredit bagi sektor perbankan akan berakhir pada Maret 2023. Berdasarkan data termutakhir yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan April 2022 nilai restrukturisasi kredit perbankan tercatat sebesar Rp606,11 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,38 juta. Usulan mengulur masa restrukturisasi kredit salah satunya datang dari pelaku industri perbankan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja berharap masa restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dapat diperpanjang.

Usulan serupa dikemukakan Wakil Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan. Menurutnya, perpanjangan masa restrukturisasi kredit diperlukan oleh perbankan kendati saat ini tren kredit restrukturisasi makin melandai seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, perbankan juga mulai menyeleksi kredit yang dapat terpulihkan atau kredit yang masuk dalam kategori bermasalah. Hal ini pun membuat outstanding kredit restrukturisasi melalui pencadangan turun secara bertahap. Guru Besar Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rofikoh Rokhim menuturkan pencadangan oleh perbankan di masa restrukturisasi kredit tetap harus diperhatikan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan wacana perpanjangan restrukturisasi kredit perlu dipertimbangkan jika pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi. Shinta mengklaim bahwa efek restrukturisasi terhadap pemulihan sangat positif dan sifatnya di semua sektor, khususnya pariwisata, transportasi, manufaktur, serta retail.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) memperkirakan penggunaan bahan baku rokok putih dalam negeri secara tahunan berada di kisaran 70%, sedangkan 30% sisanya dari impor. Ketua Gaprindo Benny Wahyudi mengatakan bahwa produsen rokok putih Indonesia selama ini mengimpor bahan baku dari China, Brazil, Amerika Serikat, dan Turki. Meski begitu penggunaan bahan baku rokok putih domestik masih lebih besar dibandingkan dengan impor. “Perkiraan penggunaan bahan baku dalam negeri sekitar 70%,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/6). Dia menjelaskan bahwa hingga kini persediaan bahan baku untuk rokok putih di Tanah Air relatif masih dalam kondisi aman. Dia pun menegaskan bahwa belum ada keluhan terkait dengan bahan baku, serta persediaan tembakau di level pedagang maupun petani. Untuk diketahui, sebelumnya Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah perusahaan rokok untuk membahas ketersediaan bahan baku tembakau di Tanah Air. Dalam rapat yang ditunda tersebut, Komisi VII DPR RI mengundang Direktur Utama PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), Direktur Utama PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), dan PT Djarum. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan permintaan terhadap industri rokok akan terus berkurang dalam beberapa tahun ke depan.

Agar menjadi negara bangsa modern yang besar, sesuai impian pendirinya, Indonesia harus dipimpin pemimpin besar dengan pikiran besar dan untuk kebesaran bangsanya. Pemimpin besar itu harus menjiwai kesadaran tentang arah bangsa ke depan dengan berkata jujur bahwa kita sedang dan akan mengalami masa-masa tersulit dalam kehidupan nasional. Di tengah situasi yang tersulit pun, pemimpin besar itu tampil ke publik untuk memberikan keyakinan penuh kepada rakyatnya bahwa bangsa ini akan mampu keluar dari masa-masa tersulit jika seluruh elemen kekuatan bangsa bersatu padu dan bergotong royong dalam membangun Indonesia. Hal ini sesuai semangat yang digelorakan pendiri dan proklamator RI, Soekarno, de samenbundeling van alle revolutionaire krachten in de natie (1963).

Pemimpin besar itu lebih memilih investasi pada modal manusia (human capital) daripada modal fisik (physical capital) untuk kemajuan Indonesia Raya, dengan falsafah kepemimpinan mikul duwur mengilhami pemimpin besar itu untuk memulai tradisi politik baru dengan memberikan apresiasi atas warisan para pendahulunya yang telah berinvestasi  maksimal pada modal fisik, mulai dari jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sirkuit, bendungan, sampai infrastruktur lain, sehingga Indonesia diharapkan mampu mengatasi ketertinggalannya dari dunia maju dan negara lain di Asia Tenggara. Tanpa menafikan manfaat besar dalam berinvestasi pada modal fisik, pemimpin besar itu meyakinkan rakyatnya bahwa investasi maksimal pada modal fisik tanpa diiringi investasi yang maksimal pula pada modal manusia justru memperlemah kompetisi kualitas sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045.

Dengan memprioritaskan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu dan pembeda bagi terwujudnya impian Indonesia Emas di tahun 2045, TP Rachmat mengajak kita semua mengambil peran aktif dan konstruktif dalam ikhtiar kolektif dan konsisten untuk mewujudkan ”pendidikan yang utuh dan menyeluruh, yang beyond brain”. Inilah model pendidikan yang menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akhirnya, pemimpin besar itu harus menyadari bahwa pengembangan pada aspek kualitas manusia menjadi pilihan investasi terbaik dan terpenting untuk Indonesia Raya dalam jangka panjang dan selama-lamanya semata-mata diperuntukkan demi kemakmuran, kesejahteraan, dan kualitas hidup rakyatnya. (Yoga)

Pembalakan liar dan perambahan hutan konservasi di sejumlah wilayah Indonesia terus dibiarkan. Investigasi harian Kompas di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Sumbar dan Jambi, Cagar Alam Cycloop Papua, serta Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Jabar, mengungkap penyusutan kawasan hutan konservasi akibat perambahan dan pembalakan liar. Penelusuran di TNKS, Mei 2022, mendapati sejumlah lokasi pembalakan liar dan pembukaan hutan di areal taman nasional. Di salah satu bukit di Nagari Gambir Sungai Sako Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, mudah ditemukan pohon kamper atau borneo berdiameter 1,5 meter dan tinggi tegakan 20 meter yang ditebang dan ditinggalkan. Koordinat lokasi GPS di titik pembalakan tersebut jelas termasuk dalam kawasan TNKS.

Seorang pembalak, Ison (43), berkata, mereka bekerja dalam tim beranggota lima orang. Empat orang  menebang pohon dan mengalirkan balok kayu, satu lainnya khusus membawa perbekalan, biasanya diupah Rp 350.000 untuk membawa chainsaw (gergaji mesin) dan bensin satu jeriken besar sampai ke titik penebangan. Para cukong biasa mengupah Ison dan temannya untuk mengambil 10 meter kubik kayu meranti. Artinya, mereka harus menebang empat pohon meranti. Semeter kubik kayu meranti dibeli cukong dengan harga Rp 1 juta. Pelaksana Harian Kepala Balai Besar TNKS Teguh Ismail mengatakan telah mengetahui informasi terkait sawmill (perusahaan pengolah kayu) yang mengambil kayu dari TNKS. Beberapa perusahaan pengolah kayu memang memiliki izin dari pemerintah. Aturannya, mereka hanya boleh mengolah kayu dari hutan produksi, masalahnya ada kayu (dari kawasan TNKS) masuk ke situ.

Di Cagar Alam (CA) Cycloop, dari dua lokasi yang ditelusuri November tahun lalu, ditemukan beberapa titik pembalakan liar. Pertama, di Distrik Heram, Kota Jayapura. Di sini pembalakan terlihat di sepanjang jalur pipa PDAM Jayapura. Lahan di kanan dan kiri pipa PDAM sudah berganti menjadi kebun pepaya dan pisang. Sementara di Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, perkebunan warga sudah merangsek ke kawasan CA Cycloop. Hutan ditebang lalu berganti kebun nanas. Menggunakan kamera drone, terlihat jelas beberapa bukit di sekitar sumber air sudah gundul. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Papua Edward Sembiring mengakui masih ada aktivitas pembukaan lahan di CA Cycloop, yang seluas 31.480 hektar (ha), dan berada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. (Yoga)

Pengembangan baterai sangat dibutuhkan sebagai penyimpan energi dan merupakan salah satu teknologi inti dalam  kendaraan listrik. Riset dan pengembangan baterai kendaraan listrik ini agar mengedepankan aspek berkelanjutan dan ramah lingkungan, dimulai dari penambangan material baterai, proses produksinya, hingga baterai dapat didaur ulang agar tak menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam konferensi internasional tentang baterai untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik (ICB-REV) 2022 secara daring, Rabu (22/6). Acara yang diselenggarakan Institut Penelitian Baterai Nasional (NBRI) pada 21-23 Juni ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar dari sejumlah negara.

Profesor bidang material dari New University of Lisbon, Portugal, Rodrigo Martins, mengemukakan, pengembangan baterai yang berkelanjutan harus fokus pada sejumlah aspek. Baterai harus berasal dari sumber atau bahan yang bisa dipertanggungjawabkan, dibuat dari manufaktur berkelanjutan dan sirkular, serta dapat didaur ulang kembali. Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN Ratno Nuryadi mengatakan, peleburan seluruh lembaga penelitian ke dalam BRIN membuat pengembangan baterai dapat lebih terarah. BRIN terus fokus pada riset material dari hulu hingga hilir, termasuk untuk teknologi penambangan, sintesis prekursor, bahan aktif, hingga proses daur ulang. (Yoga)

Upaya pendalaman pasar keuangan dipandang perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia  dari potensi guncangan global dan meneruskan pemulihan ekonomi dalam negeri. Pasar keuangan Indonesia masih dangkal sehingga reformasi di sektor keuangan krusial untuk meningkatkan kedalamannya. Hal tersebut mengemuka dalam laporan Bank Dunia berjudul ”Indonesia Economic Prospects (IEP), Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery” yang dirilis Rabu (22/6). Laporan itu menyebutkan, sektor keuangan memainkan peranan penting dalam mempertahankan momentum pemulihan dari pandemi Covid-19 dan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Country Director World Bank Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan, berbagai respons kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 perlu diapresiasi. Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang responsif dialokasikan untuk kesehatan, bantuan sosial, serta kebijakan moneter yang longgar untuk merangsang pemulihan ekonomi. Namun, masih ada aspek pembenahan yang perlu dilakukan agar menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan, yakni pendalaman pasar keuangan. Sektor keuangan Indonesia masih tergolong dangkal. Mengutip laporan ini, total aset industri keuangan Indonesia baru setara 77 % PDB, jauh lebih rendah dibandingkan aset sektor keuangan di negara tetangga seperti Filipina yang 121 % PDB, Thailand 259 %, dan Malaysia 284 %. (Yoga)

Insentif Pemerintah Indonesia untuk bahan bakar fosil meningkat 30 % selama periode 2016-2020, sementara insentif untuk energi terbarukan justru menurun. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai target terkait energi terbarukan. Demikian laporan International Institute for Sustainable Development (IISD yang disampaikan dalam diskusi daring ”Indonesia’s Energy Support Measures: Shifting Support from Fossil Fuels to Clean Energy”,Rabu (22/6). Dari 78 dukungan atau insentif yang diidentifikasi, karena keterbatasan data, hanya 29 yang dapat dikuantifikasi dalam riset itu.

Pengukuran dalam laporan itu menyasar minyak dan gas, kelistrikan, batubara, biofuel, energi terbarukan, serta kendaraan listrik dan baterai. Dari kalkulasi, 94,1 % insentif diberikan untuk produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, sedangkan biofuel 4,97 %. Adapun energi terbarukan kurang dari 1 %. Senior Policy Advisor and Lead IISD Indonesia Lourdes Sanchez mengatakan, dalam rentang 2016 hingga 2020, peningkatan insentif (subsidi dan kompensasi) untuk bahan bakar fosil mencapai 30 % atau Rp 246 triliun. Sementara dukungan untuk energi terbarukan justru menurun dari Rp 3 triliun pada 2016 menjadi Rp 2 triliun pada 2020. (Yoga)

Dengan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Mendag, Zulkifli Hasan dituntut menyelesaikan persoalan, antara lain, harga kebutuhan pokok sekaligus menghadapi isu perdagangan luar negeri di Organisasi Perdagangan Dunia serta gangguan rantai pasok. Tantangan yang harus diselesaikan oleh Zulkifli tidak ringan. Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas memperlihatkan turunnya kepuasan masyarakat atas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Kompas, 20/6). Ketidakpuasan tertinggi ada pada kinerja bidang ekonomi, yakni 50,5 %. Apabila dibedah lebih rinci, ketidakpuasan tertinggi terkait pengendalian harga barang dan jasa dengan skor 64,5 persen.

Salah satu persoalannya adalah minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri. Setidaknya sembilan kebijakan silih berganti selama Januari hingga Juni 2022 dalam upaya mengendalikan harga MGS yang naik di atas 50 %. Saat ini harga MGS curah belum mencapai target harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Sementara, pemerintah mengenakan bea keluar dan pajak ekspor CPO, DMO 20 % bagi perusahaan sawit yang mengekspor dengan harga ditentukan (DPO), dan flush out atau program percepatan ekspor CPO dengan memberi kesempatan ekspor ke eksportir yang tak tergabung dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Jutaan petani dan pekerja perkebunan sawit berharap harga TBS dapat setara dengan harga CPO di pasar internasional di tengah mahalnya biaya sarana produksi, tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan meremajakan tanaman. (Yoga)