Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 22—23 Juni 2022, bank sentral kukuh menahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 3,5%. Artinya, sudah 17 bulan berturut-turut suku bunga acuan tak berubah. Terakhir kali BI mengubah suku bunga acuan adalah pada 18 Februari 2021, dengan menurunkan BI7DRR dari sebelumnya 3,75% menjadi 3,5%. BI memang punya beragam alasan untuk tak buru-buru menaikkan suku bunga acuan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada Mei 2022 masih dalam kisaran target, yakni 3,55% (year-on-year/YoY), sedangkan inflasi inti sebesar 3,6%. Adapun, soal rupiah, sejauh ini ketahanannya juga tergolong baik. Secara year-to-date (YtD), rupiah merupakan mata uang terbaik keempat di Asia yakni dengan pelemahan 4%, jauh lebih unggul ketimbang Jepang (15,5%), Korea Selatan (8,3%), Filipina (6,4%), Thailand (6,1%), Myanmar (5,4%), dan China (5,2%). Tak pelak, langkah BI menahan suku bunga acuan membawa angin segar bagi dunia usaha. Apalagi, kini otoritas moneter memegang peranan penting dalam menopang perekonomian nasional lantaran manuver fiskal tak lagi leluasa akibat tuntutan konsolidasi pada tahun depan.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dengan mempertebal anggaran perlindungan sosial dan subsidi, juga efektif menjaga tingkat inflasi. Kendati demikian, BI bukannya tutup mata dengan perkembangan terkini. Peluang menaikkan suku bunga acuan tetap ada. Jika ditelaah, keputusan Bank Indonesia tak menaikkan suku bunga acuan bukannya tanpa risiko. Jika suku bunga acuan The Fed lebih menarik ketimbang BI7DRR, maka amat mungkin investor lebih memilih AS. Alhasil, dolar pun bakal banyak diburu ketimbang rupiah. Jika itu terjadi, nilai tukar rupiah akan melemah dan berisiko menggoyang kinerja perdagangan Indonesia.

Penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi hingga kini belum dapat teratasi. Sejumlah upaya penanganan dilakukan tetapi masih perlu dimatangkan untuk mencegah kebocoran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sebanyak 9.033,78 liter jenis bahan bakar tertentu senilai Rp85,85 miliar. Koreksi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan penyimpangan penyaluran BBM yang cukup besar di tengah masyarakat sehingga distribusinya salah sasaran. “Hal seperti ini tidak kami masukkan sebagai volume yang mendapatkan subsidi,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

Sejumlah negara mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Afghanistan. Di luar isu Taliban, persoalan kemanusiaan jadi perhatian utama saat Afghanistan diempas bencana. Setidaknya hingga saat ini lebih dari 1.000 orang dikabarkan tewas akibat gempa itu. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kamis (23/6), menyatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta USD atau Rp 14,8 miliar. Pemerintah Jepang juga bakal  memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, pihaknya sedang mengoordinasikan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kebutuhan segera ke Afghanistan. Jepang sedang mendiskusikan dan menganalisis kebutuhan lokal di lokasi bencana.

Sebelumnya, PBB menyatakan Program Pangan Dunia (WFP) mengirim makanan dan peralatan logistik ke daerah-daerah yang terkena dampak, dengan tujuan awalnya mendukung 3.000 rumah tangga. ”Rakyat Afghanistan sudah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul konflik selama beberapa dekade, kekeringan parah, dan perekonomian. Gempa bumi hanya akan menambah kebutuhan kemanusiaan yang sudah sangat besar yang mereka tanggung setiap hari,” kata Gordon Craig, Wakil Direktur Negara WFP di Afghanistan. AS juga bergerak membantu melalui lembaga bantuan internasional mereka, USAID, dan entitas pemerintah federal lainnya. Jake Sullivan, salah satu penasihat keamanan nasional pemerintahan Presiden Joe Biden, mengungkapkan, AS berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya kepada rakyat Afghanistan. (Yoga)

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani dilaporkan anjlok lebih dari 70 % di 22 provinsi. Pemerintah diminta bergerak cepat dengan mengintervensi. Tidak hanya dalam jangka pendek untuk meringankan beban di tingkat hulu, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berpihak pada petani. Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kamis (23/6) harga TBS petani swadaya anjlok 72 % dibandingkan sebelum adanya kebijakan larangan CPO. Per Kamis, harga rata-rata TBS di 22 provinsi dengan kebun sawit adalah Rp 1.050 per kg.

Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Hermanto, mengatakan, jatuhnya harga TBS tak lepas dari struktur industri sawit yang oligopolistik. ”Pemerintah harus mengintervensi dengan menstabilkan harga TBS agar perkebunan sawit rakyat ini tetap memiliki harapan untuk hidup. Pemerintah tidak punya stok dan tempat pengolahan. Tak ada buffer stock. Hal itu membuat posisi pemerintah sangat lemah terhadap pelaku usaha,” ujar Hermanto. Ia menuturkan, pemerintah harus memiliki tempat pengolahan CPO, jika harga TBS jatuh, pemerintah dapat langsung membelinya untuk menjadi buffer stock.  (Yoga)

Bank UOB Indonesia, Kamis (23/6), di Jakarta, meluncurkan skema pembiayaan ramah lingkungan bernama U-Energy kepada  debitor yang ingin meningkatkan efisiensi energi di rumah atau di gedung perkantoran. ”Nasabah yang mau meningkatkan efisiensi energi di  rumah atau perkantoran dengan membeli AC ramah lingkungan, kami bisa tawarkan pembiayaannya,” ujar Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan. (Yoga)

Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi membahas perkembangan dan penanganan penyakit mulut dan kuku menyetujui penyiapan ganti rugi Rp 10 juta dari setiap sapi yang terpaksa dimusnahkan. ”Pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM sebesar Rp 10 juta per sapi,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6). Rapat juga menyepakati, di sejumlah daerah akan ada larangan pergerakan sapi hidup. Larangan itu di level kecamatan yang terdampak PMK yang disebut ”daerah merah”. ”Daerah merah ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau 38 %. Seluruhnya detail akan dimasukkan dalam instruksi mendagri,” ujar Airlangga.

Presiden Jokowi juga sudah menyetujui struktur satgas penanganan PMK yang akan dipimpin Kepala BNPB. Selaku wakil satgas, antara lain Dirjen Peternakan Kementan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI. Menurut Airlangga, rapat juga menyetujui pengadaan vaksin yang khusus tahun ini sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya dibiayai dari dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Presiden juga mengarahkan untuk terus menyiapkan obat-obatan. (Yoga)

Pembangunan desa menjadi semacam pusat pertaruhan majunya pembangunan Indonesia pada masa depan. Di sisi lain, hampir 25 % dari 74.961 desa di Indonesia hingga tahun 2021 masih dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kemendes PDTT diminta mengupayakan agar pada 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. ”Sampai tahun 2021 masih terdapat 23,24 % desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal  berdasarkan data Indeks Desa Membangun atau IDM. Saya meminta Kemendes PDTT bekerja keras agar pada 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kamis (23/6).

Wapres Amin menuturkan hal tersebut pada sambutan Penghargaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusantara di Jakarta. Saat ini, desa menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mendorong ekonomi desa terus  bergerak. Oleh sebab itu, kata Wapres Amin, pemerintah bertekad terus meningkatkan dan memperbaiki penyaluran dana desa serta program pengembangan BUMDes dengan melibatkan tokoh penggerak desa. supaya desa semakin sejahtera.  (Yoga)

Rombongan karyawisata kembali terlihat di Kota Batu, Jatim, beberapa hari terakhir setelah vakum hampir dua tahun akibat Covid-19. kamis (23/6), ada 30-an bus membawa 1.500 siswa ke Taman Rekreasi Selecta. ”Akhir pekan lebih banyak lagi,” kata Direktur Taman Rekreasi Selecta Sujud Hariadi, kemarin. Kunjungan ke Jatim Park pun meningkat. (Yoga)

Resesi Amerika Serikat (AS) di depan mata. Para tokoh keuangan dan pebisnis AS seperti Nouriel Roubini, Goldman Sachs Group, sampai Elon Musk, melihat peluang resesi AS mulai terjadi tahun ini. Pasar modal Tanah Air juga terpengaruh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menyentuh rekor penutupan tertinggi 7.262,77 pada April lalu, tak lagi melanjutkan penguatan. Selain soal resesi, pasar modal juga terpengaruh isu kenaikan suku bunga di berbagai negara. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto menuturkan. di tengah ancaman resesi, umumnya akan terjadi switching ke saham defensif.

Bank Indonesia (BI) menyatakan tidak akan terburu-buru mengubah kebijakan suku bunganya. Bank sentral memberi sinyal bahwa BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini masih akan dipertahankan di level terendah, meski negara-negara di dunia mulai menaikkan suku bunga acuannya. "Kami melihat tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan. Kami akan menjaga suku bunga acuan di level 3,5% dalam beberapa waktu sampai akhirnya momentum peningkatan," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI dalam acara Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospect, Rabu (22/6). Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, langkah BI ini berlawanan dengan tren bank sentral negara lain atau behind the curve. Apalagi, kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yang cukup agresif yakni 75 bps. Andry memperkirakan BI mengerek suku bunga acuan semester II-2022 dengan pertimbangan kondisi inflasi dan perbedaan suku bunga dengan negara lain. "Khawatirnya, kalau ditunda BI malah bisa menaikkan suku bunga acuan lebih agresif lagi," katanya.