;
Teknologi ...

Satu lagi Instansi Berdiri, Bullion Bank
Yuniati Turjandini 27 Feb 2025 Tempo
SATU lagi instansi baru berdiri di era Presiden Prabowo Subianto: bank emas. Instansi yang terkenal dengan sebutan bullion bank ini berperan menyelenggarakan layanan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, hingga penitipan emas. Saat peluncuran Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo mengatakan layanan bank emas bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dia menyebutkan negara ini memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia dengan jumlah sekitar 2.600 ton. Produksi emas per tahun sudah mencapai 160 ton. Tapi selama ini banyak emas mengalir ke luar negeri. Bank emas dapat menjadi wadah untuk menjaga perputaran emas di dalam negeri sehingga negara bisa menghemat devisa. Indonesia sudah memiliki ekosistem yang mendukung, dari tambang terbesar di dunia hingga fasilitas pemurnian emas. 

Menurut Prabowo, pengolahan komoditas ini dari hulu hingga hilir bakal berkontribusi meningkatkan produk domestik bruto sebesar Rp 245 triliun dan membuka lapangan kerja baru buat 1,8 juta orang. "Bank emas juga bisa meningkatkan pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri," ujarnya. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengamini kehadiran bank ini memperkuat ekosistem bisnis emas dari hulu sampai hilir. Perusahaan ini mengantongi peluang untuk menyuplai emas batangan kepada PT Antam Tbk. "Jadi impornya Antam sekarang kami yang gantikan," ucap Tony.

Dari total kapasitas produksi 50 ton, Freeport menyuplai 30 ton emas kepada Antam. Kontrak tersebut berlangsung selama lima tahun dengan nilai US$ 12,5 miliar. Jika kehadiran bank emas memicu tambahan permintaan di pasar, dia memastikan bisa menambah setoran untuk Antam. Freeport sedang melakukan eksplorasi lanjutan untuk tambang bawah tanah di Grasberg. Salah satunya tambang Kucing Liar yang diperkirakan menyimpan deposit emas sekitar 6 juta ounce. Usaha bulion diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini mulai diterapkan pada 18 Oktober 2024 dan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). (Yetede)

Teknologi ...

Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah
Yuniati Turjandini 27 Feb 2025 Tempo
Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.

Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen.  Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)


Teknologi ...

Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
Yuniati Turjandini 27 Feb 2025 Tempo
 Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatat telah menyerap 61.984 tenaga kerja selama 8 tahun terakhir. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkapkan sebanyak 17.635 orang telah bekerja di kawasan industri tersebut pada 2024.  “Tenaga kerja yang berhasil terserap itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung,” kata Juliani dalam acara media briefing yang digelar di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Tenaga kerja langsung, ia menjelaskan, merupakan tenaga kerja yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan. Sementara tenaga kerja tidak langsung terdiri dari kontraktor hingga vendor-vendor yang terlibat dalam pembangunan maupun operasional KIK. 

Penyerapan tenaga kerja di kawasan industri ini, Juliani menjelaskan, turut menyumbang pada menurunnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal. Pada 2020, persentase pengangguran terbuka masih berada di angka 7,56 persen. “Tahun lalu, data dari Badan Pusat Statistik Kendal, ini angkanya ada di 5,01 persen,” ucapnya. Adapun terhitung dari 2016 hingga 2024, KIK mencatat telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun. Nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. Juliani mengatakan investor mulai masuk kembali pascapandemi di tahun 2023 hingga 2024. “Angka ini tentunya akan bergeser terus-menerus, karena sewaktu investor masuk ke Indonesia, tentunya mereka perlu proses konstruksi dan proses commissioning,” ucap dia. 

Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen.  Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan  konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Teknologi ...

ICW Soroti UU BUMN dan Aturan Pembentuk Danantara Belum Tersedia untuk Publik
Yuniati Turjandini 27 Feb 2025 Tempo
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada potensi cacat formil dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Cacat formil itu, menurut ICW, karena naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara tidak segera dibuat publik setelah pengesahan oleh DPR pada 4 Februari 2025 lalu. ICW menyebut salinan UU BUMN terbaru, yang ditandatangani Prabowo saat peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, masih tidak bisa diakses secara publik. "Per hari ini, di website Sekretariat Negara belum ada sama sekali," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, pada Kamis, 27 Februari 2025. Selain revisi UU BUMN, Presiden Prabowo Subianto juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Kedua aturan itu, kata Yassar, juga belum bisa diakses publik.

ICW menilai kondisi tersebut membuat analisa publik mengenai UU BUMN yang baru menjadi terbatas. Sebab, masyarakat sipil hanya dapat mengambil sumber dari berbagai pemberitaan media dan draf elektronik RUU BUMN yang sempat beredar secara tidak resmi di kalangan jurnalisPadahal, kata Yassar, masyarakat perlu pemberitahuan resmi dari pemerintah soal struktur kelembagaan serta kewenangan Danantara hingga nama-nama pejabat yang diangkat Presiden Prabowo ke posisi strategis dalam badan tersebut. ICW menilai pemerintah terkesan menihilkan partisipasi publik dengan ketiadaan transparansi salinan dokumen resmi tersebut. Yassar menyampaikan nihilnya partisipasi publik dan instransparansi membuat UU BUMN, serta dua aturan lainnya yang diteken Prabowo soal Danantara, menjadi cacat formil. "Dan karenanya, inkonstitusional," ujar dia. (Yetede)

Teknologi ...

Era Baru Ekonomi Berbasis Emas
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kehadiran bank emas atau bullion bank di Indonesia, yang diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap industri keuangan tanah air. Dengan semakin beragamnya produk layanan keuangan yang berbasis emas, layanan ini berpotensi memperluas ekosistem emas di Indonesia dan mendorong inklusi keuangan, terutama dalam penggunaan emas sebagai aset dasar.

Sejauh ini, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) telah memenuhi persyaratan modal untuk menjadi bullion bank sesuai dengan peraturan OJK (POJK No. 17/2024). Kehadiran bullion bank memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi dengan emas, seperti jual beli emas, penyimpanan emas di bank kustodi, serta menjadikannya sebagai alternatif investasi dan instrumen hedging.

Dampak positif lainnya termasuk peningkatan efisiensi perdagangan emas, penguatan cadangan devisa, dan stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kehadiran bullion bank dapat mendukung industri tambang dan pengolahan emas, serta menekan perdagangan emas ilegal. Secara keseluruhan, langkah strategis ini diprediksi akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional Indonesia dengan memanfaatkan potensi emas yang ada di dalam negeri. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, juga optimis bahwa layanan ini akan semakin meluas, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.


Teknologi ...

Strategi Tangguh Menghadapi Tekanan di Industri MICE
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.

Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.

Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.


Teknologi ...

Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Bisnis Indonesia

PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), memastikan ketersediaan BBM dan LPG untuk periode Ramadan hingga Lebaran 2025 dalam kondisi aman meskipun diprediksi akan ada kenaikan permintaan. Mars Ega Legowo, Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa permintaan untuk berbagai jenis BBM seperti Pertamax, Pertalite, dan Turbo diperkirakan akan meningkat. Untuk memastikan pasokan tetap aman, Pertamina telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengintegrasikan jaringan SPBU dengan sistem digitalisasi untuk memantau stok secara nasional. Selain itu, kelangkaan stok yang terjadi pada beberapa SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR, akibat hambatan rantai pasok, telah teratasi dan pasokan BBM kembali normal.

Selain itu, isu mengenai kualitas BBM Pertamax yang diduga dioplos dengan Pertalite dibantah oleh Pertamina. Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina, menegaskan bahwa Pertamax yang dijual tetap memenuhi standar RON 92 dan telah diawasi oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, juga menanggapi kasus tersebut dan memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan masalah ini untuk melindungi kepentingan publik dan keuangan negara.


Teknologi ...

Penyidik Kejagung Sita Uang Tunai dalam Kasus Korupsi
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah milik pengusaha minyak, Riza Chalid, di Jakarta Selatan, dan berhasil menyita uang tunai senilai Rp857 juta yang terdiri dari pecahan rupiah dan dolar AS, serta sejumlah dokumen dan perangkat komputer. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penyidik juga menyita 34 ordner berisi dokumen dan 89 bundel dokumen, serta dua perangkat CPU. Penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan importasi dan aktivitas lainnya yang sedang dikaji. Selain rumah, penyidik juga menggeledah ruangan di Plaza Asia dan menyita empat kardus dokumen.



Teknologi ...

Kasus Korupsi BBM Berpotensi Memicu Class Action
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Kontan (H)
Kasus korupsi yang menjerat anak usaha Grup Pertamina menimbulkan pertanyaan publik terkait tata kelola niaga BBM, terutama dugaan pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok, menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti, maka masyarakat berhak menggugat Pertamina melalui class action, karena hak konsumen atas produk sesuai spesifikasi telah dilanggar.

Senada dengan itu, Ketua YLKI, Tulus Abadi, meminta Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas untuk memeriksa ulang kualitas BBM yang beredar, guna memastikan tidak ada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, membeli BBM RON 90 tetapi membayarnya sebagai RON 92, lalu melakukan blending di storage/depo, yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Namun, Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, membantah adanya praktik pengoplosan BBM, dengan menegaskan bahwa seluruh BBM yang dijual di SPBU Pertamina sudah sesuai spesifikasi pemerintah. Ia juga menyoroti bahwa pengawasan ketat dilakukan dalam setiap tahapan distribusi BBM, dengan melibatkan Lemigas sebagai pihak independen.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam tata kelola BBM, agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tetap terjaga. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tidak ada penyimpangan, serta memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen.
Teknologi ...

Ancaman Lonjakan Bunga Utang: Indonesia Harus Waspada
Hairul Rizal 27 Feb 2025 Kontan
Pembayaran bunga utang Indonesia menjadi sorotan United Nations Development Programme (UNDP) dan para ekonom, karena porsinya terhadap pendapatan negara semakin besar. Menurut APBN 2025, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun, atau 18,40% dari total pendapatan negara sebesar Rp 3.004,55 triliun. Rasio ini meningkat drastis dibandingkan 10,43% pada 2015, dengan angka tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 19,28%.

Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengingatkan bahwa tingginya debt service ratio (DSR) Indonesia, yang diperkirakan mencapai 45% pada 2025-2026, jauh di atas angka aman 25%-30%. Jika tren ini berlanjut, investor bisa menganggap Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, sehingga sulit mendapatkan pinjaman baru.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa beban bunga utang yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal, sehingga APBN tidak optimal dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan perumahan. Ia juga memperingatkan risiko debt overhang, yaitu kondisi di mana utang tidak lagi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi malah menjadi beban yang menghambat pencapaian target pertumbuhan 8%.

Di sisi lain, Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, berpendapat bahwa porsi bunga utang dalam APBN 2025 masih dalam batas aman, tetapi pemerintah tetap harus menjaga stabilitas ekonomi. Jika tidak, defisit bisa meningkat dan mendorong utang yang lebih besar, yang pada akhirnya memperparah rasio pembayaran bunga utang.

Pembayaran bunga utang yang tinggi menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengelola utang dengan lebih hati-hati, agar tidak membebani APBN dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Pilihan Editor