Pasar modal Indonesia sedang menghadapi penurunan, terdapat optimisme yang ditunjukkan melalui aksi rights issue oleh sejumlah emiten. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,83% pada akhir Februari 2025 dan banyak modal asing yang keluar, emiten-emiten seperti PT MNC Energy Investments dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. masih berencana untuk melakukan rights issue. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mendukung langkah ini sebagai sarana pendanaan perusahaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, tantangan utama adalah ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian makroekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi investor. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas juga menyoroti bahwa meski ada tantangan besar, rights issue tetap menjadi opsi menarik bagi emiten dengan fundamental kuat, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Ekky Topan dari Infovesta menambahkan bahwa keberhasilan rights issue sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan investor dan kondisi pasar yang lebih positif.

Kawasan Industri Kendal, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menargetkan pertumbuhan investasi hingga 20% pada tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sejak didirikan pada 2016, Kawasan Industri Kendal telah menarik investasi sebesar Rp141,7 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp42,7 triliun pada tahun 2024. Juliani Kusumaningrum, Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal, menyatakan bahwa stimulus dari pemerintah dan situasi perang dagang antara AS dan China menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan investasi di kawasan ini.

Mayoritas investor yang masuk berasal dari China, diikuti oleh Indonesia, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Peningkatan investasi ini juga didorong oleh relokasi dan ekspansi industri, terutama setelah pandemi Covid-19. Tjertja Karja Adil, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menyatakan bahwa ada rencana penambahan kawasan industri yang menjadi KEK pada tahun 2025, yang diperkirakan akan semakin menarik investor, terutama terkait dengan potensi relokasi pabrik akibat dampak perang dagang.

Pemerintah, melalui kebijakan yang mempermudah perizinan dan memperkuat daya tarik Indonesia, berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri ini. Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan persetujuan terkait ekspansi kawasan industri yang akan menambah peluang investasi.

Serikat pekerja menyebut PHK dan putus kontrak marak terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah diminta aktif mewaspadai gejala tersebut agar jangan sampai langkah itu dipakai sebagai modus penghindaran kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Rabu (26/2) di Jakarta, menyebut, anggota KASBI saat ini banyak yang terkena PHK dan putus kontrak dalam dua bulan terakhir. Sejauh ini, sudah ada tujuh kasus. Pertama, salah satu pabrik tekstil di Sumedang, Jabar, mem-PHK 700 buruhnya dengan alasan pailit. Kasus ini belum selesai dan buruh sampai harus membuat posko tenda perjuangan di depan pabrik.

Kedua, salah satu pabrik tekstil di Cimahi, Jabar, mem-PHK 270 orang dengan dalih perusahaan tutup akibat rugi. Kasusnya belum selesai. Buruh anggota KASBI turut mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik. Ketiga, salah satu pabrik bulu mata di Garut, Jabar, melakukan PHK massal dengan alasan pailit, 2.000 buruh terdampak. Buruh mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik untuk mengawal kasus sampai selesai. Keempat, salah satu perusahaan perkebunan sawit di Sambas dan Bengkayang, Kalbar, melakukan PHK massal karena perusahaan disita kejaksaan, 2.000 buruh terdampak, tapi menolak PHK karena kasus belum tuntas. Kelima, PHK1.000 buruh perusahaan jasa pengiriman barang di Jakarta.

Perusahaan beralasan sedang diakuisisi perusahaan lain. Buruh sepakat menerima kompensasi. Keenam, salah satu pabrik kebutuhan rumah tangga di Jakarta melakukan PHK terhadap 300 buruh dengan dalih mau pindah lokasi. Buruh setuju dengan tawaran pesangon. Ketujuh, salah satu restoran ayam goreng siap saji nasional sedang melakukan PHK di beberapa kota. Alasan perusahaan adalah rugi. Sebagian buruh menerima dan ada yang menolak keputusan PHK tersebut. Mereka yang menolak telah berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker di Jakarta, Rabu, supaya kementerian ikut mengakomodasi aspirasi mereka. (Yoga)

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa BBM yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. ”Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi, tidak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (26/2). Bahlil menambahkan, minyak produksi dalam negeri dengan kualitas baik dapat dicampur dengan kualitas yang sedikit di bawahnya. Pencampuran itu agar sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada di Indonesia. Pencampurannya pun harus dilakukan di dalam negeri.

”Pencampuran BBM itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama,” katanya. Kekhawatiran tentang kualitas BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mencuat dan menjadi perbincangan publik. Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang diusut Kejaksaan Agung (Kompas.id, 26/2/2025). Masalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada produk BBM tanpa subsidi pun ditanggapi Presiden. ”Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujar Presiden. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengemukakan, dugaan korupsi yang diusut Kejagung telah menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas BBM yang selama ini mereka gunakan. (Yoga)

PI Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Kehadiran superholding BUMN ini disikapi skeptis dan antusias pada saat bersamaan. Polemik terus bergulir sampai saat ini. Adanya kecurigaan, berbagai spekulasi, dan riak penolakan terhadap kehadirannya dari sementara pihak menunjukkan bahwa belum semua kita dalam satu pemahaman. Kurangnya sosialisasi hanya salah satu penyebabnya. Penarikan dana oleh nasabah dari sejumlah bank yang akan dikonsolidasi ke dalam Danantara, dan sempat goyahnya indeks saham, menunjukkan kegamangan itu. Hal lainnya, selain dari penggabungan tujuh BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA), dana investasi Danantara juga akan berasal dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), serta pemda.

Pemangkasan anggaran yang terkesan serampangan membuat sejumlah K/L merasa dikorbankan, sulit menjalankan program dan misi lembaganya. Bahkan, sektor pendidikan yang sangat vital ikutjadi korban. Parahnya lagi, pemangkasan anggaran atas nama efisiensi ini memicu PHK massal di banyak sektor dan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Semua kekhawatiran itu bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Semua ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sejak awal. Ini penting mengingat skala dana kelolaan awal Danantara yang mencapai 900 miliar USD, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar dunia.

Ada kekhawatiran, jika tak hati-hati, Danantara bisa mengulang kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan megaskandal korupsi dan keuangan terbesar abad ini. Kekhawatiran Danantara bisa menjadi ladang korupsi baru juga dikaitkan dengan UU BUMN yang membuat Danantara tidak menjadi obyek pemeriksaan BPK, tetapi oleh akuntan publik. Sejauh mana audit itu akan kredibel, obyektif, dan transparan. Sukses Danantara bukan hanya tergantung strategi pengelolaan portofolio dan investasi, profesionalisme dan integritas pengurusnya, melainkan juga mekanisme pengawasan yang kuat. Semua pihak perlu ikut mengawal agar Danantara bisa mencapai tujuan dari didirikannya dan keberadaannya mampu memberikan manfaat jangka panjang terbesar bagi rakyat, bangsa, dan negara ini. (Yoga)