KPU Menggelar Pilkada Ulang Tak Semua Daerah Bisa
Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor
Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?
Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.
Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)
Warga Rentan Terjebak Sindikat ”Scammer Online” akibat Fenomena ”Lapar Kerja”
Maraknya warga yang terjebak dalam sindikat scammer online atau penipu berkedok cinta di luar negeri turut dipicu fenomena ”lapar kerja” di daerah asal. Pencari kerja mesti waspada dan memastikan lowongan kerja yang ditawarkan valid. Kasus terbaru, empat warga Medan, Sumut, terjebak sindikat perdagangan orang di Laos. Keempatnya dapat dipulangkan, Jumat (28/2) setelah hampir setahun dipaksa bekerja untuk sindikat love scam tanpa digaji, disiksa dan, ditahan paspornya (Kompas.id, 28/2/2025). Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap warga negara Indonesia (WNI) masih terjadi. Kondisi ini tidak lepas dari situasi ketenagakerjaan yang tak kunjung membaik di dalam negeri pascapandemi Covid-19.
”Migrant Care mencatat, ini adalah fenomena ’lapar kerja’. Kebutuhan akan pekerjaan itu mendesak karena mereka di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan secara ekonomi merosot,” kata Wahyu, Minggu (2/3). Kondisi tersebut, membuat warga nekat ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan apa pun dengan risiko yang besar. ”Ini ada kaitannya dengan fenomena #KaburAjaDulu yang merupakan bentuk frustrasi sebenarnya dari situasi ketenagakerjaan di dalam negeri,” ujarnya. Salah satu praktikTPPO yang jamak terjadi akhir-akhir ini adalah merekrut korban untuk kejahatan berbasis digital. Migrant Care menyebutnya dengan istilah forced criminality.Migrant Care mencatat, dalam periode 2022-2023, ada 261 pengaduan WNI menjadi korban TPPO yang dipekerjakan sebagai online scammer dan operator judi online di luar negeri. Sebagian besar dipekerjakan di Kamboja, Malaysia,Myanmar, Laos, dan Filipina. (Yoga)
Upaya Perbankan Syariah Malaysia Menadi Raksasa Global
Perbankan syariah di Malaysia tumbuh menjadi bank raksasa skala global. Uniknya,tidak hanya penduduk Muslim, warga dengan beragam latar belakang ikut membangun ekosistem syariah di negeri itu. Indonesia bisa belajar mengembangkan perbankan syariah meski banyak tantangan. Atribut Imlek, seperti lampion berwarna merah dan gambar shio Ular Kayu, menyapa siapa saja yang datang ke Dataran Maybank, Malaysia, Kamis (20/2/2025). Di lobi kantor Maybank Islamic, salah satu bank syariah terbesar di dunia itu, tertulis ucapan selamat Tahun Baru China. Dekorasinya seakan mengirim pesan, bank itu untuk siapa saja, apa pun latar belakangnya. ”Iya, ini bank syariah, bank Islam. Tetapi, yang paling penting nilai yang kami bawa untuk semua,” ungkap Dato’ Muzaffar Hisham, Group CEO Maybank Islamic.
Muzaffar menuturkan, nasabah Maybank Islamic tidak hanya umat Islam. ”Lebih dari 50 % nasabah kami punya beragam latar belakang ras, boleh dibilang Chinese. Ini data lima sampai enam tahun terakhir,” ujarnya. Beragamnya nasabah tak lepas dari nilai yang dipegang Maybank Islamic, yakni humanizing financial services. antara lain, berisi pentingnya melayani dengan adil, jujur, hingga menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut dia, nasabah cocok dengan konsep perbankan syariah yang melarang riba atau bunga majemuk lantaran dianggap memberatkan. Alih-alih melipatgandakan bunga, syariah menawarkan prinsip bagi hasil. Sejumlah produk diklaim sesuai kebutuhan pelanggan. Program KPR, misalnya, tidak memerlukan uang muka dengan biaya 20 % dari harga jual.
Nasabah dapat menyewa dalam waktu tertentu sebelum memiliki rumah. Produk ini membantu generasi muda punya rumah. Konsep sewa ini dikenal dengan ijarah. Begitu pula dengan pembelian kendaraan yang memakai prinsip murabahah. Dengan konsep ini, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan konsumen dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Produk lainnya adalah takaful (asuransi), manajemen kekayaan yang berbasis syariah, hingga sukuk atau produk investasi syariah dari pemerintah. Maybank Islamic sebagai anggota Maybank Group juga memperluas pasar dan tersebar di 18 negara. Mulai dari negara di Asia Tenggara, China, hingga Inggris. Hal ini turut mengantarkan Maybank Islamic menduduki peringkat kelima Perbankan Syariah di dunia. (Yoga)
Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.
Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.
Sulsel Jadi Pusat QRIS Inklusif untuk Indonesia Timur
Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjadi pionir dalam transformasi digital di Indonesia Timur, dengan fokus pada penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melalui peningkatan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan dukungan lembaga keuangan, QRIS telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi ekonomi, mempermudah transaksi bagi masyarakat dan sektor usaha. Pada 2024, volume transaksi QRIS di Sulsel meningkat signifikan, dengan 78 juta transaksi dan nominal mencapai Rp10,3 triliun. Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya minat konsumen dan kesadaran akan pentingnya pembayaran digital yang aman.
Namun, tantangan seperti penetrasi internet yang belum merata dan rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) Sulsel, pemerintah, dan industri telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan penggunaan QRIS, terutama di daerah yang lebih terpencil. BI Sulsel juga berencana untuk meningkatkan pengguna QRIS, dengan sasaran 99 juta transaksi pada 2025, serta memperluas cakupan pengguna melalui sektor pariwisata, UMKM, dan komunitas masyarakat.
Melalui adopsi QRIS, Sulsel diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,8%—5,6% pada 2025. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital, Sulsel dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia Timur, berkontribusi pada pemerataan digitalisasi di wilayah tersebut.
Kemendag Pangkas Harga CPO, Bagaimana Dampaknya?
Kementerian Perdagangan Indonesia telah menetapkan harga referensi untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO) pada periode Maret 2025 sebesar US$954,50 per metrik ton (MT), mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga referensi ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan, terutama dari India, serta penurunan harga minyak nabati lainnya. Berdasarkan harga referensi tersebut, bea keluar (BK) untuk CPO ditetapkan sebesar US$12 per MT, dan pungutan ekspor (PE) sebesar 7,5% dari harga referensi, yaitu sekitar US$71,59 per MT.
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, menjelaskan bahwa harga referensi CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga dari tiga bursa, yaitu bursa CPO di Indonesia, Malaysia, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam. Kemendag juga menetapkan bea keluar untuk minyak goreng kemasan bermerek dengan berat 25 kg sebesar US$31 per MT.
Selain itu, pemerintah terus memantau tren harga CPO dan kemungkinan penurunan harga lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi penetapan tarif bea keluar dan pungutan ekspor di masa depan.
Target Ambisius: Indeks Persepsi Korupsi Naik 6 Poin
Pemerintah Indonesia menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 43 poin pada tahun 2029, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian 37 poin pada tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025. Pemerintah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional, dan selain IPK, juga menargetkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, Indeks Integritas Nasional, serta Indeks Integritas Partai Politik.
Pencapaian IPK Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan skor tertinggi pada 2019 yang mencapai 40 poin, namun mengalami penurunan sejak saat itu. Pada 2024, meskipun masih 37 poin, Indonesia berhasil naik ke peringkat 99 dari 180 negara dalam hal IPK, yang sebelumnya berada di peringkat 115 pada 2023. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, supremasi hukum, dan sistem politik yang fungsional, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk periode 2025—2029.
