Kemitraan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), swasta, serta UMKM berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Swasta berperan sebagai katalis inovasi dan investasi, sementara UMKM yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong ekonomi lokal. Swasta mutlak dirangkul karena berkontribusi dominan terhadap kebutuhan investasi nasional ditengah keterbatasan kemampuan APBN. Dari total kebutuhan investasi lima tahun ke depan (2025-2029) untuk menggapai pertumbuhan 8%, 86,7%-nya diharapkan datang dari swasta, sisanya baru dari APBN dan BUMN.

Sedangkan UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian mengingat sektor ini menjadi penyerap 96,9% tenagakerja dan berkontribusi 60,5% produk domestik bruto (PDB). Sehingga, selain strategis, kemitraan antara ketiganya dinilai tepat karena selaras dengan misi BPI Danantara sebagai agen pembangunan sekaligus agent of economic growth, selain pengelola investasi negara. “Dengan Danantara sebagai agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kolaborasi ini bisa menjadi ekosistem yang saling memperkuat,” ujar Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, Jumat (28/02/2025).  (Yetede)

Pemerintah danpengusaha berkolaborasi untuk menggenjot konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025, ditopang oleh momentum Puasa dan Idulfitri. Sejumlah program disiapkan untuk mengerek konsumsi rumah tangga, yang menyumbangkan 50% lebih produk domestic bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah akan merilis stimulus diskon harga tiket pesawat 10% lebih selama dua minggu untuk penerbangan domestik, diskon tarif tol sebesar 20%, program pariwisata mudik Lebaran, program mudik gratis bersama 74 BUMN kolaborator, tiket gratis angkutan laut Lebaran 2025, dan operasi pasar (OP) untuk menjaga stabilitas bahan pokok.

Pemerintah dan pengusaha juga akan menggelar program belanja nasional. Contohnya, program Friday Mubarak, sebuah inisiatif dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Seiring dengan itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5% pada kuartal I-2025. Adapun sepanjang 2025, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melalui entitas investasi infrastruktur perseroan, PT Chandra Daya Investasi (CDI) telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman (term loan) senilai Rp 2 triliun dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis CDI secara menyeluruh, sekaligus memperkuat modal kerja perusahaan dalam menjalankan proyek-proyek berkelanjutan. "Fasilitas yang diterima CDI berupa committed term loan, yang dapat dialokasikan untuk proyek green asset seperti energi terbarukan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, efisiensi energi, dan lainnya," kata Chief Finan-cial Officer Chandra Asri Group, Andre Khor, Jumat (28/2/2025).

Melalui CDI, Chandra Asri Group memperkuat ketahanan bisnisnya dengan melakukan diversifikasi ke sektor infrastruktur. Special purpose vehicle untuk investasi infrastruktur ini adalah joint venture dengan EGCO (Electricity Generating Public Company Limited) dari Thailand. Fokus utama CDI pada pembangkit listrik dan distribusi energi, pengolahan air, pengelolaan tangka & dermaga, serta logistik. Langkah ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat posisinya di sektor infrastruktur yang mendukung bisnis usaha Chandra Asri Group di bidang energi dan kimia, sebagai dasar untuk mendukung pertumbuhan Indonesi. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,31% di pengujung bulan Februari ke level 6.270, sekaligus menjadi level terendah d alam tiga tahun terakhir. IHSG bahkan terkoreksi tajam 11,43% sejak awal tahun 2025 hingga Jumat (28/2/2025). Investor asing telah mencatatkan aksi jual (net sell) hampir Rp 19 triliun di pasar saham sepanjang tahun ini. Phintraco Sekuritas mengungkapkan, akumulasi jual investor asing sebelumnya sudah pernah terjadi beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Nilai akumulasi net sell investor asing paling dekat adalah ditahun 2015 dengan posisi pelemahan IHSG sebesar 12,13%. “Dengan asumsi kembali terjadi net sell investor asing pada perdagangan Jumat (28/2/2025), nilai akumulasi jual asing sepanjang 1 Januari-28 Februari 2025 diperkirakan mencapai level yang sama dengan 2015.

Pelemahan IHSG sudah mencapai 11%, hampir sama dengan besarnya pelemahan di tahun 2015 tersebut," ungkap Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Jumat sore (28/2/2025). Pada penutupan perdagangan Jumat (28/2/2025), IHSG terkoreksi 214,9 poin ke posisi 6.270, dengan volume transaksi 220 juta lot, frekuensi transaksi 1,3 juta kali, dan total nilai transaksi bursa sebesar Rp 20,6 triliun. Aksi jual bersih asing mencapai Rp 2,91 triliun, dengan lima saham yang paling banyak dilepas asing adalah BBRI Rp 879,3 miliar, MDKA Rp522,4 miliar, BBCA Rp 382,9 miliar, INKP Rp 261,6 miliar, dan BBNI Rp 233,6 miliar.

Dirut BEI, Iman Rachman menyoroti berbagai faktor global dan domestik yang berkontribusi terhadap tekanan pasar. Kebijakan ekonomi global, terutama terkait kebijakan tarif perdagangan dan suku bunga AS, menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi aliran dana asing ke pasar saham Indonesia. “Trump 2.0 tidak mudah. Sekitar 70% dana global tetap mengalir ke aset berkualitas tinggi di AS. Selain itu, ancaman tarif dagang terus muncul, seperti yang sebelumnya terjadi pada Meksiko dan Kanada, serta Uni Emirat Arab," jelas dia. Selain faktor tarif, kebijakan pajak pertambahan nilai (VAT) yang diharapkan menurun ternyata tidak sesuai ekspektasi. (Yetede)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga berperan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Dody menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam retreat atau Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Akmil, Magelang, Jateng, Kamis (27/2) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi tentang Kebijakan Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi,serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Untuk itu, Menteri Dody menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintahpusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh,dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. "Saya sangat mengharapkan dukungan para kepala daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, apa yang kami kerjakan di Kementerian PU bisa memberikan hasil maksimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Dody, Jumat (28/2/2025).Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwapemban-gunan infrastruktur berperan penting dalampertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat."Pengembangan wilayah dapat dilakukan secaraoptimal,termasuk penguatan fungsi kota-kotatematik seperti industri,pariwisata,dan pusatpemerintahan,"katanya. (Yetede)

Awal tahun ini, kuartet bank papan atas di Indonesia mengantongi laba bersih secara bank only sebesar Rp 12,37 triliun. Nilai tersebut melorot 15,27% dibanding laba bersih Januari 2024 yang mencapai Rp 14,6 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengantongi laba bersih secara bank only senilai Rp 2,01 trilun per Januari 2025. Dibanding periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,82 triliun, laba bank yang fokus pada wong cilik ini turun 58,3% secara tahunan (year on year/yoy). Penurunan laba bersih BRI juga disebabkan karena perseroan mengalokasikan pencadangan yang tinggi di awal tahun, di mana kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) naik 188,72% dari Januari 2024 sebesar Rp 1,95 triliun menjadi Rp 5,63 triliun per Januari 2025.

"Di Januari ini memang laba kurang bagus, tapi ini hanya karena front-loading CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Sedangkan PPOP (pre provision operating profit/laba operasional sebelum pencadangan) masih tumbuh 6% dan akan terus naik," beber Dirut BRI Sunarso, Jumat (28/2/2025). Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi jawara perolehan laba bersih secara bank only per Januari 2025. BCA berhasil mengantongi Rp 4,73 triliun, tumbuh 5,82% (yoy), didukung dengan NII yang juga naik 6,69% (yoy) menjadi Rp 6,7 triliun diawal tahun.

Sama halnya dengan BRI, BBCA juga meningkatkan alokasi pencadangannya di awal tahun, Rp 568,28 miliar, melesat 204,27% dibandingkan Rp 186,77 miliar pada Januari 2024. “Tahun ini agak berat danharus ada receive yang memadai,"ujar Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi. Perseroan mencetak laba bersih Rp 1,63 triliun, tumbuh 10,13% (yoy). Kenaikan tersebut dibarengi pertumbuhan kredit 10,28% (yoy) menjadi Rp 749,82 triliun, sertaNII yang naik 1,6% (yoy) menjadi Rp 3.17 triliun. (Yetede)

PT Bank BCA Syariah meraih pertumbuhan positif pada semua indikator kinerja finansial di 2024. Profitabilitas perusahaan tercermin pada perolehan laba yang meningkat 19,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 183,7 miliar yang ditopang oleh peningkatan pembiayaan yang berkualitas. Presdir BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menyampaikan, pertumbuhan yang solid ini didorong kemampuan perusahaan untuk mengakselerasi teknologi dan adaptasi layanan yang didukung pengelolaan SDM dan manajemen risiko yang baik. Sementara fungsi intermediasi ditunjukkan dari financing deposit ratio (FDR) pada 81,3% yang mencerminkan aktivitas penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang berimbang.

Per Desember 2024, aset BCA Syariah tumbuh 15% (yoy) mencapai Rp 16,6 triliun didukung pertumbuhan DPK di semua produk baik tabungan, giro, maupun deposito. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk menabung di BCA Syariah. Pertumbuhan DPK sebesar 20,3% (yoy) mencapai Rp 13,2 triliun, ditopang dari tabungan yang naik 17,9% (yoy) dan giro 21% (yoy) menjadikan perolehan dana murah (current account saving account/CASA) tumbuh sebesar 19,4% (yoy). BCASyariah mampu menjaga komposisi CASA pada 2024 sebesar 37,8% terhadap total DPK. BCASyariah jugameluncurkan newmobile banking BSyapada Agustus 2024 sebagai salah satu inisiatifstrategis dalam menghimpun CASA. (Yetede)

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance mencatatkan laba (parent only termasuk Unit Usaha Syariah) Rp 46,02 miliar pada periode Januari 2025. Raihan laba ini melesat empat kali lipat atau 363% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang tercatat Rp 9,95 miliar. Peningkatan laba, yang belum memasukan laba anak usaha ini, ditopang oleh pendapatan top line yang juga melesat signifikan. Pendapatan premi diterima meningkat sebesar 83,49% (yoy) menjadi Rp 578,39 miliar pada Januari 2025. Adapun hasil underwriting melesat 367,93% (yoy) atau senilai Rp 62,29 miliar. Pendapatan TUGU masih bertambah dari hasil investasi yang naik 15,17% (yoy) menjadi Rp 26,69 miliar.

Meski pendapatan meningkat tinggi, TUGU bisa mengendalikan beban operasional, yang relatif flat karena hanya naik 1,13% menjadi Rp 41,27 miliar. Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Lijuwardi menilai kinerja TUGU pada awal tahun cukup baik dan memberikan rasa optimis kepada para investor. “Dengan captive market yang kuat serta ekspansi bisnis kepada non captive market, pendapatan TUGU cukup bagus awal tahun ini," ungkap dia, Jumat (28/2/2025). Kemampuan TUGU dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan didorong oleh permodalan yang kuat serta kondisi perusahaan yang sehat. Hal ini penting karena bisnis asuransi adalah kepercayaan, semakin sehat perusahaan itu, akan semakin percaya para customernya. (Yetede)

Tingkat kepercayaan warga kepada Pertamina diuji akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Suara pengguna yang patah hati bermunculan dan inginkan perbaikan. Antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di Kendari, Sultra, Kamis (27/2) pagi. Datang belakangan, Cepi (33) tetap memarkir kendaraannya di belakang, 13 mobil berderet di depannya untuk membeli bahan bakar Pertalite. ”Biasanya saya langsung ke bagian antrean Pertamax. Ini pertama kali mobil saya mau isi Pertalite meski antre. Sudah telanjur kecewa,” kata karyawan swasta ini. Selama tiga tahun terakhir, ia rutin memakai bahan bakar Pertamax untuk mobilnya yang bermesin 2.000 cc. Bahan bakar RON 92 atau Pertamax dianggap baik dibandingkan Pertalite untuk pembakaran hingga mencegah korosi.

Selain itu, ia berusaha membantu pemerintah dengan tidak membeli bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi. Akan tetapi, kabar korupsi di lingkungan Pertamina membuatnya shock dan kecewa. Apalagi ada tuduhan, selama 2018-2023 Pertamina membeli bahan bakar RON 90 dan mengoplosnya menjadi RON 92. Ia merasa ditipu oleh negara selama bertahun-tahun. ”Jadi sekarang beli Pertalite saja. Sudah kadung kecewa,” kata perantau asal Jabar ini. Kasus dugaan korupsi tidak dimungkiri membuat salah persepsi di masyarakat terkait kualitas BBM milik Pertamina. Padahal, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kualitas dan spesifikasi BBM yang beredar di masyarakat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen (Kompas, 27/2/2025). (Yoga)

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 24 daerah seperti yang diperintahkan MK butuh biaya hampir Rp 1 triliun. Biaya itu akan dibebankan kepada pemda. Besarnya biaya untuk pemungutan suara ulang (PSU) ini membuat sejumlah anggota Komisi II DPR menyampaikan kritik terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. ”Sekarang, rakyat disuruh bayar Rp 1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja, tanggung jawab kita di mana?” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat raker bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut perhitungan KPU dan Bawaslu, biaya untuk PSU yang hampir Rp 1 triliun itu di antaranya untuk KPU sebesar Rp 486 miliar, Bawaslu sekitar Rp 251 miliar, dan untuk biaya lainnya, seperti keamanan. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyoroti putusan PSU di sejumlah daerah terjadi karena kesalahan administratif. Pokok perkara yang berujung pada PSU itu, antara lain, karena adanya persoalan terkait periodisasi masa jabatan, legalitas ijazah, dan surat keterangan tidak pernah dipidana. ”Masak urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administrative saja gagal, gimana secara substantif. Ketidakmampuan menjaga pemilu yang jurdil (jujur dan adil) membuat kita membayar itu semua,” ucap Deddy. (Yoga)