Sulsel Jadi Pusat QRIS Inklusif untuk Indonesia Timur
Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjadi pionir dalam transformasi digital di Indonesia Timur, dengan fokus pada penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melalui peningkatan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan dukungan lembaga keuangan, QRIS telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi ekonomi, mempermudah transaksi bagi masyarakat dan sektor usaha. Pada 2024, volume transaksi QRIS di Sulsel meningkat signifikan, dengan 78 juta transaksi dan nominal mencapai Rp10,3 triliun. Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya minat konsumen dan kesadaran akan pentingnya pembayaran digital yang aman.
Namun, tantangan seperti penetrasi internet yang belum merata dan rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) Sulsel, pemerintah, dan industri telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan penggunaan QRIS, terutama di daerah yang lebih terpencil. BI Sulsel juga berencana untuk meningkatkan pengguna QRIS, dengan sasaran 99 juta transaksi pada 2025, serta memperluas cakupan pengguna melalui sektor pariwisata, UMKM, dan komunitas masyarakat.
Melalui adopsi QRIS, Sulsel diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,8%—5,6% pada 2025. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital, Sulsel dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia Timur, berkontribusi pada pemerataan digitalisasi di wilayah tersebut.
Kemendag Pangkas Harga CPO, Bagaimana Dampaknya?
Kementerian Perdagangan Indonesia telah menetapkan harga referensi untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO) pada periode Maret 2025 sebesar US$954,50 per metrik ton (MT), mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga referensi ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan, terutama dari India, serta penurunan harga minyak nabati lainnya. Berdasarkan harga referensi tersebut, bea keluar (BK) untuk CPO ditetapkan sebesar US$12 per MT, dan pungutan ekspor (PE) sebesar 7,5% dari harga referensi, yaitu sekitar US$71,59 per MT.
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, menjelaskan bahwa harga referensi CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga dari tiga bursa, yaitu bursa CPO di Indonesia, Malaysia, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam. Kemendag juga menetapkan bea keluar untuk minyak goreng kemasan bermerek dengan berat 25 kg sebesar US$31 per MT.
Selain itu, pemerintah terus memantau tren harga CPO dan kemungkinan penurunan harga lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi penetapan tarif bea keluar dan pungutan ekspor di masa depan.
Target Ambisius: Indeks Persepsi Korupsi Naik 6 Poin
Pemerintah Indonesia menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 43 poin pada tahun 2029, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian 37 poin pada tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025. Pemerintah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional, dan selain IPK, juga menargetkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, Indeks Integritas Nasional, serta Indeks Integritas Partai Politik.
Pencapaian IPK Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan skor tertinggi pada 2019 yang mencapai 40 poin, namun mengalami penurunan sejak saat itu. Pada 2024, meskipun masih 37 poin, Indonesia berhasil naik ke peringkat 99 dari 180 negara dalam hal IPK, yang sebelumnya berada di peringkat 115 pada 2023. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, supremasi hukum, dan sistem politik yang fungsional, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk periode 2025—2029.
Pembeli China Tolak Harga Batubara Acuan Baru
Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar
Bersaing di Tengah Persaingan Ketat, Siapa Bertahan?
Lonjakan Transaksi Valas: Jual dan Beli Sama-Sama Naik
Kehadiran BI dalam Pusaran Program Pemerintah
Pembangunan tiga juta rumah memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diyakini akan mengurangi angka kemiskinan. Guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengatasi kekurangan perumahan, berbagai upaya untuk menyukseskan program tersebut pun ditempuh, termasuk dengan menggandeng otoritas moneter independen, Bank Indonesia. Pada medio Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) gencar mengadakan rapat yang membahas program pembangunan tiga juta rumah dengan sejumlah pihak, yang membahas mengenai bagaimana dukungan BI terhadap program pembangunan tiga juta rumah petahun.
Hasilnya, BI akan memberikan tambahan likuiditas kepada bank penyalur kredit sektor perumahan sebesar Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) secara bertahap. Juga dukungan BI berupa sokongan anggaran dari fiskal dan moneter, serta pembentukan tim teknis pembiayaan tiga juta rumah dan dukungan dari BI dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta penerbitan SBN Perumahan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI bukan hanya untuk mekanisme penukaran utang jatuh tempo (debt switching) atas SBN saat pandemi Covid-19 atau burden sharing, melainkan juga sebagai bentuk dukungan BI terhadap program-program Astacita pemerintah. Hasil dari pembelian SBN itu dapat digunakan sebagai pendanaan program tiga juta rumah, hilirisasi, ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya. (Yoga)
Tugas Berat untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran mereka. Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan cukup banyak memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.
”Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, dan lain-lain,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3). Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan sentimen kehadiran Danantara. Berdasarkan data BEI yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat (28/2) harga saham empat emiten BUMN yang bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan. Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 %), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 %), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 %), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 %). (Yoga)
Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang terus dirasakan masyarakat. Harapan besar pun disampaikan agar pemerintah melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok. Menurut Lutfi (36) Pedagang Kelontong di Tajur Halang, Bogor, Jabar, “ Minyakita 1 liter susah didapat. Kalau ada stoknya, harga kulakannya tinggi, yakni Rp 17.500 per liter. Mau tidak mau, saya menjualnya kembali Rp 18.000 per liter. Saya hanya menjual Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp 36.000. Saya tidak bisa menjual Minyakita sesuai harga di kemasan, yakni Rp 31.400 per 2 liter karena harga kulakannya Rp 35.800 per liter. Saya berharap ada operasi pasar”.
“Memasak makanan sendiri menjadi cara paling murah untuk menekan pengeluaran harian. Namun, belanja bahan masakan di pasar saat ini tidak murah. Kenaikan harga terasa nyata saat membeli kebutuhan sederhana seperti bahan sambal. Jika sebelumnya cukup dengan Rp 5.000, kini saya mengeluarkan hingga Rp 20.000 hanya untuk membeli cabai, bawang, dan tomat. Saya berharap pemerintah menggelar operasi pasar,” ujar Afifah (26) Buruh di Bekasi, Jabar. ”Saya tidak melihat adanya perubahan harga kebutuhan pokok di pasar. Alih-alih stabil atau menurun, harga bahan-bahan yang biasa saya beli untuk keperluan dagang justru naik menjelang bulan puasa. Harga minyak goreng, cabai, bawang putih, dan telur malah naik. Apalagi menjelang puasa. Semoga, dengan operasi pasar dari pemerintah, harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan terjangkau,” harap Samirudin (61) Pedagang Nasi Goreng Keliling di Jakarta. (Yoga)