Neraca produksi pertambangan mineral dan batubara Indonesia perlu perhatian di tengah tren menurunnya harga sejumlah komoditas, seperti nikel dan batubara. Keseimbangan supply and demand perlu dikelola dengan baik sehingga harga nikel tetap menarik di masa mendatang. Catatan Trading Economics terjadi tren penurunan harga nikel dunia. Pada Januari 2023, harga nikel 28.000 USD per ton, tetapi lalu perlahan turun hingga 16.000 USD per ton pada akhir 2023. Harga nikel sebenarnya kembali naik dan mencapai 21.000 USD per ton pada Mei 2024, tetapi kembali turun. Per 24 Februari 2025, harga nikel sekitar 15.000 USD per ton.Penurunan kinerja tahun 2024 dialami PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Sepanjang tahun 2024, perusahaan yang memproduksi nikel dalam matte tersebut mencatatkan laba 57,8 juta USD, turun 78 % dibanding tahun 2023. Hal itu tidak terlepas dari penurunan pendapatan perseroan sebesar 22,9 %, menjadi 950,4 juta USD pada 2024. Kondisi tersebut juga terkait dengan merosotnya harga realisasi rata-rata nickel matte dari 17.329 USD per ton tahun 2023 menjadi 13.086 USD per ton pada 2024. Adapun volume produksi Vale Indonesia meningkat dari 70.728 metrik ton menjadi 71.311 metrik ton pada 2024. Begitu juga pengiriman yang meningkat dari 71.108 metrik ton tahun 2023 menjadi 72.625 metrik ton pada 2024. Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menuturkan, kinerjaVale Indonesia memang turun, dengan penurunan pendapatan lebih dari 22 %.

”(Ini) Lebih karena harga nikel dunia turun. Penurunan laba 78 % karena penurunan nilai wajar aset derivatif,” ujar Hans Kwee, Jumat (28/2). Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Mohamad Toha berpandangan, nikel masih terus dibutuhkan. Logam, termasuk nikel, menjadi salah satu produk pertambangan yang dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara di dunia. “Dengan catatan. Supply-demand juga harus dikelola dengan baik. Saat ini, kebutuhan nikel dunia sebenarnya naik, tetapi harga turun karena terjadi kelebihan produksi. Sepanjang kita bisa menjaga agar produksi nikel tidak berlebih,tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, maka harga nikel tetap menarik ke depan,” ujar Toha. (Yoga)

KPU RI tengah memperkuat supervisi terhadap KPU di 24 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU), untuk mencegah terulangnya kesalahan pelaksanaan PSU yang dapat berujung lagi pada PSU. Untuk menjamin penyelenggaraan PSU berjalan lancar, Kemendagri menjamin penyediaan dana dari APBN bagi daerah yang tidak sanggup menggelar PSU. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat (28/2) mengatakan, supervisi tersebut dilakukan oleh tujuh anggota KPU sesuai dengan pembagian koordinator wilayah masing-masing. Mereka akan mendampingi KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan setiap tahapan PSU sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, KPU akan meng- intensifkan koordinasi dengan Bawaslu. Sinergi dari penyelenggara pemilu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi agar problem yang terjadi pada pilkada lalu tidak berulang. Sebab, tidak tertutup kemungkinan hasil PSU dapat digugat lagi ke MK.

”Kami juga sudah mengevaluasi jajaran yang bermasalah sesuai dengan tata kerja internal agar tidak jadi kesalahan serupa saat menggelar PSU,” ujar Afifuddin. Berdasarkan raker Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri, di Jakarta, Kamis (27/2) ada 16 daerah yang tak sanggup membiayai PSU. Sisanya, delapan daerah, sanggup menyediakan dana untuk PSU. Di rapat itu juga diungkap, untuk PSU di 24 daerah itu dibutuhkan dana hampir Rp 1 triliun (Kompas, 28/2/2025). ”Pembiayaan memang dari APBD. Kalau daerah itu memang tidak tersedia, barulah kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN,” ujar Wakil Mendagri Ribka Haluk. (Yoga)

Digitalisasi didorong oleh kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih baik, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), telah proaktif dalam merangkul digitalisasi dengan menerapkan teknologi 5G untuk meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transformasi digital, terutama di sektor publik. Salah satu langkah penting adalah penerapan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang bertujuan untuk mengembangkan AI dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global, seperti Microsoft dan AWS, untuk memperluas infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, termasuk investasi dalam data center yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan hingga 2029. Kehadiran AI dalam jaringan 5G di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kualitas pengalaman pengguna, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin industri digital di Asia Tenggara. Integrasi AI dengan teknologi 5G juga memungkinkan otomasi dalam manajemen jaringan, mengoptimalkan kinerja, dan memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi.

Dengan perkembangan ini, Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan teknologi saat ini dan mempersiapkan diri menghadapi tren masa depan dalam perilaku konsumen dan pemanfaatan teknologi.