;

Hati-hati memberi Solusi ke Eks Pekerja Sritex, andai Gagal Menurunkan Kepercayaan ke Pemerintah

Yuniati Turjandini 05 Mar 2025 Tempo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi meminta pemerintah agar berhati-hati memberikan solusi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Ristadi menyinggung janji pemerintah yang akan mempekerjakan eks pegawai industri tekstil tersebut dalam dua pekan. “Harus dihitung betul secara teknis memungkinkan tidak. Sebab kalau gagal lagi, maka akan semakin menurunkan kepercayaan buruh terhadap pemerintah, khususnya eks pekerja Sritex,” kata Ristadi, Rabu, 5 Maret 2025.

Meski demikian, Ristadi mengingatkan kalau solusi ini berlaku bagi semua pekerja di berbagai perusahaan yang telah bangkrut. Dia mengatakan banyak perusahaan yang situasinya tak jauh berbeda dengan Sritex. “Sebetulnya banyak perusahaan lain yang alami situasi tidak jauh beda dengan Sritex, cuma dipandang sebelah mata saja oleh pemerintah, berbeda dengan perlakuan terhadap Sritex,” kata dia. (Yetede)


Akhir Bulan diprediksi menjadi Puncak Arus Mudik Lebaran

Yuniati Turjandini 05 Mar 2025 Tempo

PT KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik Lebaran dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret, sedangkan untuk puncak arus balik pada 6 April. Menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada akhir Maret, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan total kapasitas sebanyak 4.568.838 tiket, yang mencakup layanan kereta api jarak jauh, kereta api lokal, dan kereta api wisata.

Dari total kapasitas tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk tempat duduk pada kereta api lokal, guna memenuhi kebutuhan perjalanan jarak dekat dan menengah bagi masyarakat. Dalam hal ini, PT. KAI turut memprediksi puncak penjualan tiket terjadi pada 28 Maret 2025, atau tiga hari sebelum Lebaran (H-3). (Yetede)


Merawat Asa di Tengah Ketidakpastian Bisnis Perbankan

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Tantangan besar terkait biaya dana yang mahal dan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL), optimisme perbankan tetap tinggi untuk mencetak kinerja positif pada 2025. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK Triwulan I/2025 menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan optimisme dibandingkan kuartal sebelumnya, industri perbankan masih optimistis akan kinerja yang lebih baik. Hal ini terindikasi dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tetap berada di zona optimistis.

Namun, sektor perbankan menghadapi tekanan besar terutama terkait daya beli masyarakat yang berisiko mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, meskipun rasio NPL dan loan at risk (LaR) meningkat sedikit, laporan menunjukkan bahwa rasio tersebut tetap berada dalam level yang relatif stabil dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

Beberapa tokoh dalam industri perbankan seperti Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyoroti tantangan mahalnya biaya dana yang dapat menghambat penurunan suku bunga pinjaman. Namun, mereka tetap optimistis dengan prospek kinerja laba tahun ini. Sementara itu, pengamat perbankan, Arianto Muditomo, dan Trioksa Siahaan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengingatkan pentingnya strategi mitigasi risiko dan pengelolaan likuiditas yang efisien untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Secara keseluruhan, meskipun kondisi ekonomi menantang, sektor perbankan tetap optimis dan berfokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan, pengelolaan likuiditas yang baik, serta transformasi digital untuk menghadapi tekanan ekonomi yang ada.


Masa Depan Hutan Indonesia di Tangan Kepala Daerah Baru

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan serentak 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di Indonesia. Momentum ini membawa harapan besar bagi berbagai sektor, termasuk perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, hutan Indonesia sedang menghadapi ancaman serius, seperti deforestasi yang mencapai 7,7 juta hektare dalam 10 tahun terakhir dan kebakaran hutan yang melanda lebih dari 200.000 hektare pada 2024. Namun, isu lingkungan seringkali terpinggirkan dalam agenda politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan banyak kepala daerah lebih fokus pada proyek yang menguntungkan pribadi atau korporasi, seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

Kepala daerah memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan di wilayah mereka. Pertanyaannya adalah apakah para pemimpin ini memiliki visi lingkungan yang jelas dan komitmen terhadap kelestarian hutan, atau hanya terfokus pada kepentingan sesaat. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil kebijakan progresif dan menegakkan hukum terkait illegal logging dan praktik perusakan hutan lainnya. Dengan ancaman deforestasi yang terus berlanjut, para kepala daerah yang baru dilantik harus memastikan bahwa hutan, sebagai warisan berharga, dilindungi dengan langkah nyata demi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masa depan.


Operator Tol Siapkan Diskon hingga 30% Jelang Lebaran

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Langkah-Langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk memfasilitasi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Direktur Utama Hutama Karya (HK), Budi Harto, mengumumkan pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% untuk jaringan Tol Trans-Sumatra selama 6 hari, yaitu 4 hari pada arus mudik dan 2 hari pada arus balik. Diskon ini mencakup beberapa ruas tol utama, dan HK juga akan mengoperasikan jalan tol fungsional secara gratis di dua ruas. Budi Harto meyakinkan bahwa penerapan diskon ini tidak akan mempengaruhi pendapatan perusahaan karena adanya peningkatan volume kendaraan selama libur Lebaran.

Selain itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (JSMR), Subakti Syukur, juga mengumumkan diskon tarif tambahan hingga 30% bagi pengendara yang terdampak pengalihan arus lalu lintas untuk mengurangi kepadatan, terutama di Gerbang Tol Cikampek Utama. Subakti memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret 2025, dengan total kendaraan yang melintas mencapai 232.000 unit, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6 April 2025.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan, Budi Karya, memperkirakan sekitar 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan selama Lebaran 2025, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Barat. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di gerbang tol utama dan jalur arteri.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Budi Harto, Subakti Syukur, dan pemerintah bertujuan untuk memastikan kelancaran pergerakan kendaraan selama libur Lebaran 2025, dengan pemberian diskon tarif dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik.


BMKG: Puncak Cuaca Ekstrem Diprediksi 11 Maret

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi di beberapa daerah Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan, dengan puncaknya pada 11 Maret 2025. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem ini berpotensi menyebabkan banjir, longsor, dan angin kencang. Dwikorita juga meminta agar pihak-pihak terkait segera mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada terhadap banjir, melakukan penutupan sementara di jembatan yang rawan banjir, serta mitigasi lereng yang rawan longsor. Selain itu, prakiraan cuaca pada 4–6 Maret 2025 diprediksi didominasi oleh hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, sehingga peningkatan kewaspadaan sangat diperlukan.


Ekonomi 2025: Awal Tahun yang Lesu?

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Kontan (H)
Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025 menghadapi tantangan besar, terutama karena lesunya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan pelemahan, seperti deflasi dua bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang hanya tumbuh 0,4% secara tahunan di Januari.

Selain itu, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 77.965 orang pada 2024 turut memperburuk daya beli masyarakat. Mandiri Spending Index (MSI) Februari 2025 mencatat bahwa meskipun belanja masyarakat naik 2,3% dibanding akhir Januari, tren tabungan masyarakat menurun, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, konsumsi masyarakat menjelang Ramadan masih tumbuh 2,8% secara tahunan, tetapi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya 4,9%, lebih rendah dari 5,11% di kuartal I-2024, akibat lemahnya konsumsi rumah tangga, menurunnya investasi swasta, dan melambatnya realisasi fiskal pemerintah.

Fikri C. Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, juga memprediksi bahwa konsumsi Ramadan dan Lebaran tahun ini tak akan sebesar tahun lalu, meskipun ada THR dan stimulus pemerintah, seperti diskon tarif listrik, tiket perjalanan, dan tol. Ia menilai kekhawatiran terhadap PHK membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti efek perang dagang serta lemahnya daya beli masyarakat pasca-pandemi. Ia menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang fleksibel, mendorong hilirisasi industri dan ekspor, serta mempercepat digitalisasi sektor perdagangan dan industri agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal 2025 diprediksi lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, dengan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penentu utama.

PHK Massal Berimbas pada Penerimaan Pajak

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Kontan
Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mencapai target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, terutama akibat masalah sistem administrasi Coretax DJP dan kondisi ekonomi domestik yang sulit. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan, seperti Sritex, Sanken Indonesia, Yamaha Music, dan KFC, turut memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh Pasal 21 dan PPh Badan.

Menurut Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dampak PHK terhadap PPh Pasal 21 tidak terlalu besar karena sebagian pekerja yang terkena PHK memiliki upah minimum dan akan menerima pesangon yang juga dikenai pajak. Sementara itu, PPh Badan juga tidak terpengaruh secara signifikan karena banyak perusahaan yang tutup sudah mengalami kerugian sebelumnya dan tidak wajib membayar pajak badan.

Fajry Akbar dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menambahkan bahwa penyerapan tenaga kerja baru dan kenaikan upah dapat membantu menyeimbangkan penerimaan PPh Pasal 21. Meski demikian, PPh Pasal 21 dan PPh Badan tetap menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak negara. 

Sumber anonim menyebutkan bahwa penerimaan pajak Januari 2025 turun Rp 70 triliun, akibat masalah Coretax DJP dan penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21.

Menurut Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, pemerintah perlu meninjau kembali target penerimaan pajak, terutama karena kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sehingga tambahan penerimaan dari kebijakan ini tidak terlalu besar. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga dapat menekan laju konsumsi dan memperlambat penerimaan pajak.

Realisasi target penerimaan pajak tahun ini akan sangat bergantung pada perbaikan sistem administrasi pajak dan kondisi ekonomi nasional. 

Ekspansi Jadi Senjata Baru AKRA Hadapi Tantangan

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Kontan
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan laba bersih Rp 2,6 triliun di 2025, didorong oleh ekspansi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP-AKR dan penjualan lahan industri di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Analis Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menilai strategi ekspansi SPBU AKRA bisa sukses karena permintaan bahan bakar tetap tinggi. Namun, fluktuasi harga minyak masih menjadi risiko bagi margin keuntungan AKRA. Sementara itu, segmen lahan industri memiliki potensi besar, terutama jika AKRA bisa menarik investor asing. Tantangan utama adalah regulasi dan proses penjualan lahan yang membutuhkan waktu.

Bob Setiadi dari CGS International Sekuritas melihat bisnis perdagangan dan distribusi AKRA masih menghadapi tantangan. Ia menurunkan asumsi volume penjualan BBM sebesar 1% dan memperkirakan penjualan lahan JIIPE di 2025-2026 hanya 80 hektare. Meski begitu, Bob tetap memperkirakan pendapatan AKRA tumbuh tipis menjadi Rp 38,75 triliun di 2025, dengan laba bersih mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, Niko Pandowo dari Sucor Sekuritas lebih optimistis, memperkirakan penjualan lahan JIIPE bisa mencapai 100 hektare di 2025. Selain itu, tiga penyewa utama di JIIPE, yaitu Freeport, Xinyi Glass, dan Zhejiang Hailiang, diperkirakan mulai beroperasi di semester II-2025, yang bisa meningkatkan pendapatan AKRA.

Regulasi pemerintah yang berencana mengurangi subsidi bahan bakar pada 2027 bisa menjadi katalis positif bagi AKRA sebagai distributor BBM non-subsidi. Niko mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp 1.530 per saham, Bob memberi rating add dengan target harga Rp 1.460, sementara Indy menyarankan buy on weakness dengan target Rp 1.500.

AKRA masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik, tetapi perlu menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak, regulasi, dan perlambatan penjualan lahan industri.

Perbankan Bergulat dengan Likuiditas akibat SBN

Hairul Rizal 05 Mar 2025 Kontan
Perbankan masih menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai tumbuh lebih tinggi di Januari 2025 sebesar 5,51% secara tahunan, dibanding Desember 2024 yang hanya 4,48%. Namun, DPK dari nasabah perorangan justru turun 2,6% karena banyak masyarakat yang menarik tabungan atau beralih ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito bank.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengakui bahwa persaingan dengan SBN menjadi tantangan serius bagi bank dalam menjaga likuiditas. Jika bunga SBN tetap tinggi, ada potensi nasabah kaya yang menyumbang 70% DPK BCA akan memindahkan dananya ke instrumen tersebut. Bahkan, per Januari 2025, deposito BCA turun 5,1% secara tahunan menjadi Rp 195,4 triliun.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra, juga menyatakan bahwa tingginya imbal hasil SBN membuat bank sulit bersaing, sehingga mereka harus menawarkan bunga simpanan yang lebih menarik. Sementara itu, kebijakan insentif likuiditas makrokprudensial (KLM) dari BI dinilai tidak terlalu membantu karena tidak semua bank memiliki kredit di sektor yang mendapatkan insentif tersebut.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, memperkirakan persaingan perebutan likuiditas masih akan terus terjadi selama imbal hasil SBN tetap tinggi. Ia menekankan bahwa bank harus mengambil langkah proaktif, seperti meningkatkan daya tarik bunga deposito, agar nasabah tidak memindahkan dana mereka ke instrumen lain.

Dengan kondisi ini, bank perlu menyesuaikan strategi bunga simpanan dan produk investasi untuk tetap menarik dana masyarakat, terutama dari nasabah kelas atas yang lebih fleksibel dalam mengelola investasinya.

Pilihan Editor