;

Optimisme Cadangan Devisa, Mampukah Melonjak?

Hairul Rizal 08 Mar 2025 Kontan
Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan bahwa dalam jangka panjang, cadangan devisa berpotensi meningkat berkat aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mewajibkan eksportir menyimpan 100% dananya di perbankan dalam negeri selama minimal 12 bulan. Jika aturan ini berjalan efektif, cadangan devisa Indonesia bisa menembus US$ 200 miliar pada tahun 2029.

Sementara itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menargetkan cadangan devisa mencapai US$ 189,47 miliar pada 2029, naik dari target US$ 162,40 miliar pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahkan memperkirakan aturan DHE SDA dapat mendongkrak cadangan devisa hingga US$ 80 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan cadangan devisa bisa terhambat oleh beban pembayaran utang luar negeri (ULN) yang besar. David Sumual mengingatkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 803,49 triliun pada 2026, yang dapat menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan cadangan devisa.

Meskipun cadangan devisa masih cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi, tantangan utama ke depan adalah pengelolaan utang dan efektivitas kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Laba Industri Pupuk Tumbuh di Tengah Volatilitas Pasar

Hairul Rizal 08 Mar 2025 Kontan
PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) optimistis dapat meningkatkan pendapatan dan laba melalui ekspansi bisnis di sektor pupuk dan agrokimia setelah melantai di bursa pada 13 Januari 2025. Direktur DGWG, Danny Jo Putra, menyatakan bahwa industri agro input masih memiliki prospek cerah pada 2025, seiring dengan upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan.

Saat ini, bisnis utama DGWG berada di segmen pupuk dan agrokimia, yang menyumbang bagian terbesar dari total penjualan Rp 3,4 triliun pada 2024.

Untuk memperluas pasar, DGWG berencana membangun pabrik pupuk baru di Sumatra dengan kapasitas 200 metrik ton per tahun pada tahap awal. Pabrik ini bertujuan untuk memenuhi permintaan lokal dengan harga yang lebih kompetitif karena biaya distribusi yang lebih rendah.

Selain ekspansi produksi, DGWG juga melakukan diversifikasi produk di segmen pestisida, pupuk, dan alat-alat pertanian. Perusahaan juga menjajaki pasar ekspor untuk produk karbamasi, dengan target wilayah ASEAN, China, Asia Selatan, Australia, dan Amerika Latin (Brazil).

Di dalam negeri, DGWG memperluas cakupan pasar dengan model business to business (B2B) dan business to business to consumer (B2B2C). Dengan strategi ekspansi ini, DGWG menargetkan pertumbuhan pendapatan 16% dan kenaikan laba bersih 27%. Perusahaan juga telah mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 133 miliar pada 2025, setelah merealisasikan Rp 182 miliar pada 2024.

Dengan ekspansi kapasitas produksi, diversifikasi produk, serta strategi pemasaran yang agresif, DGWG yakin dapat memperkuat posisinya di industri agro input dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Saudi Suntikkan Rp 1,6 Triliun untuk Investasi di AirAsia

Hairul Rizal 08 Mar 2025 Kontan
Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi berencana menginvestasikan US$ 100 juta (Rp 1,6 triliun) ke maskapai Airasia Group sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Asia Tenggara, yang menjadi sumber utama wisatawan ke Saudi. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang memimpin PIF, berambisi menjadikan Saudi sebagai pusat perjalanan global guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Investasi ini sangat penting bagi Airasia Group, yang tengah mencari pendanaan untuk mempercepat ekspansi setelah mengalami kerugian akibat pandemi. Airasia menargetkan penggalangan dana sebesar RM 1 miliar (Rp 3,68 triliun), dengan PIF sebagai investor terbesar. Selain PIF, Airasia juga menjajaki pendanaan dari investor di Singapura dan Jepang.

Kesepakatan ini bertepatan dengan restrukturisasi kepemilikan Airasia oleh Capital A Bhd, termasuk penggabungan unit penerbangan dengan Airasia X Bhd. Salah satu daya tarik utama Airasia bagi investor adalah pesanan lebih dari 350 pesawat narrowbody dari Airbus, meskipun saat ini hanya mengoperasikan 225 pesawat Airbus.

Menariknya, maskapai Riyadh Air, yang juga dimiliki oleh PIF, telah mengambil alih sebagian slot pengiriman pesawat yang sebelumnya dipesan Airasia. Hal ini memungkinkan Airasia menunda pembelian pesawat baru dan mengalokasikan dana untuk ekspansi lainnya, sementara Riyadh Air mendapatkan armada yang sangat dibutuhkan.

PIF sendiri mengelola aset senilai US$ 930 miliar dan memiliki berbagai bisnis penerbangan, termasuk leasing pesawat, unit helikopter, serta sektor pertahanan dan luar angkasa. PIF juga memiliki 15% saham di Bandara Heathrow, London.

Investasi ini sejalan dengan visi Mohammed Bin Salman dalam proyek Neom, kota futuristik senilai US$ 1,5 triliun yang akan menjadi pusat ekonomi baru di Saudi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara PIF dan Airasia diharapkan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak dalam industri penerbangan global.

Buyback Saham Melonjak, Apa Dampaknya bagi Pasar?

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh emiten berpotensi semakin marak, terutama di tengah pasar modal yang sedang lesu dan harga saham yang jauh di bawah valuasi wajar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan izin buyback tanpa perlu melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), yang jika disetujui, dapat menjadi solusi untuk menstabilkan pasar saham.

Beberapa emiten besar seperti PT Avia Avian Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah merencanakan buyback saham dengan anggaran besar. Langkah ini dianggap dapat meningkatkan kepercayaan terhadap valuasi perusahaan dan meningkatkan earnings per share (EPS). Namun, meskipun buyback bisa menjadi strategi yang efektif dalam stabilisasi harga saham, terutama di pasar yang fluktuatif, tindakan ini mengandung risiko terkait transparansi dan tata kelola yang baik. Tanpa mekanisme RUPS, ada potensi ketidakadilan, seperti penguatan posisi pemegang saham mayoritas tanpa pengawasan pasar yang wajar. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan perlindungan terhadap investor minoritas dan menjaga kepercayaan pasar.


Evaluasi Operasi Pangan Ramadan: Catatan dan Tantangan

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia menggelar operasi pasar pangan murah serentak selama Ramadan 2025 untuk menstabilkan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait, yang menjual enam komoditas pangan penting di bawah harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait kebijakan ini:

  1. Pengakuan Pemerintah atas Ketidakmampuan Pengendalian Harga: Pemerintah mengakui bahwa pengendalian harga pangan selama ini belum efektif, mengingat fluktuasi harga yang tinggi pada beberapa komoditas pangan.

  2. Masalah Efektivitas Subsidi: Operasi pasar dengan harga yang lebih murah pada dasarnya berfungsi sebagai subsidi, tetapi distribusinya tidak dibatasi, sehingga tidak hanya warga miskin yang bisa mendapatkannya, namun juga warga kaya dan pedagang. Hal ini mengurangi efektivitas subsidi dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

  3. Keterbatasan Akses: Walaupun titik operasi pasar tersebar luas, tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya, terutama mereka yang tinggal jauh dari titik tersebut. Hal ini membuat distribusi tidak merata dan dapat mempengaruhi dampak dari kebijakan tersebut.


Menteri Perdagangan Targetkan Lonjakan Transaksi 15%

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan menargetkan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025 mampu meraih transaksi sebesar Rp36,3 triliun, yang merupakan kenaikan 15% dibandingkan dengan program serupa tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai Rp25,4 triliun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa kenaikan transaksi ini didorong oleh berbagai promosi yang ditawarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan diskon hingga 70% di hampir 600 mal di seluruh Indonesia. Program BINA Lebaran 2025, yang berlangsung dari 14 hingga 30 Maret 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM serta mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan membeli produk buatan Indonesia. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, juga menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan perputaran uang domestik selama periode Lebaran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia.




Kejagung Ungkap Fakta Baru tentang Kualitas Pertamax

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Jaksa Agung ST Burhanuddin, menegaskan bahwa kualitas BBM Pertamax yang dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga tersebut. Kasus hukum yang sedang diselidiki berhubungan dengan bensin yang dipasarkan antara 2018 hingga 2023, dan bukan dengan Pertamax yang beredar pada tahun 2024-2025. Burhanuddin memastikan bahwa kualitas bensin Pertamax yang dijual saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, serta tidak ada kaitannya dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Selain itu, bensin yang bermasalah pada periode 2018-2023 sudah tidak dipasarkan lagi, mengingat BBM merupakan barang habis pakai dan stok lama tidak tersedia lagi pada 2024.

Penerimaan Pajak Lesu, Ekonomi Masih dalam Tekanan

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Kontan (H)
Target penerimaan pajak 2025 menghadapi tantangan berat akibat perlambatan ekonomi dan gangguan sistem administrasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penurunan penerimaan di beberapa wilayah, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku, yang mengalami kontraksi 41,27% YoY, serta Jawa Timur yang turun 2,70% YoY. Penurunan terutama disebabkan oleh kebijakan pemusatan pembayaran pajak cabang ke pusat dan belum optimalnya implementasi Coretax.

Di sisi lain, beberapa wilayah menunjukkan pertumbuhan positif, seperti Jakarta Barat yang naik 17,05%, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan kenaikan 23,40% YoY.

Menurut Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), masalah Coretax berdampak pada administrasi perpajakan, khususnya terkait faktur pajak bukti potong, sehingga menghambat pelaporan dan penyetoran pajak. Ia juga menyoroti perlambatan ekonomi sebagai faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dengan indikator seperti penurunan penjualan kendaraan bermotor dan semen.

Raden Agus Suparman, konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, memperingatkan bahwa penerimaan pajak akan terus mengalami tekanan jika masalah Coretax tidak segera diatasi.

Secara keseluruhan, dengan target penerimaan pajak Rp 2.189,31 triliun dan pertumbuhan 13,27%, pemerintah perlu segera menyelesaikan kendala administrasi serta mendorong pemulihan ekonomi agar penerimaan pajak dapat meningkat sesuai harapan.

Investasi Menunggu Kejelasan Realisasi APBN

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Penundaan pelaporan realisasi APBN 2025 yang tidak biasa telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Laporan tersebut, yang biasanya diterbitkan dua atau tiga minggu setelah bulan berakhir, penting untuk memberikan gambaran tentang kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Penundaan ini, terutama laporan untuk Januari 2025, mengundang perhatian karena pada bulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan fiskal yang mengejutkan, termasuk pembatalan kenaikan PPN secara menyeluruh dan penerapan efisiensi besar-besaran dalam anggaran belanja negara.

Menurut beberapa ekonom, seperti Fakhrul Fulvian dan Lionel Priyadi, keterlambatan pelaporan ini dapat mempengaruhi sentimen pasar, terutama karena investor menunggu data untuk mengukur dampak kebijakan fiskal yang baru diterapkan. Ekonom Barclays Plc, Brian Tan, juga menyebut penundaan ini sebagai hal yang "tidak biasa" dan mengingatkan bahwa keterlambatan lebih lanjut dapat menciptakan sentimen negatif di pasar. Keterlambatan ini diketahui berkaitan dengan masalah teknis pada sistem Coretax yang menyebabkan penurunan drastis penerimaan perpajakan di Januari, serta kesibukan internal di Kementerian Keuangan yang menjadi penyebab keterlambatan.

Secara keseluruhan, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penundaan laporan APBN 2025 dapat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap kebijakan fiskal Indonesia dan kinerja pasar, dengan dampak pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).


Harga Emas Naik, Investor Panen Cuan

Hairul Rizal 07 Mar 2025 Kontan
Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) diproyeksikan tetap kuat, terutama didukung oleh tren kenaikan harga emas global dan kerja sama strategis dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, menilai bahwa peningkatan harga emas akan berdampak positif pada ANTM, mengingat penjualan emas menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Pada Januari-September 2024, penjualan emas ANTM mencapai 1,4 juta ons troi, naik 67,5% year-on-year (YoY).

Rizkia Darmawan, Analis Mirae Asset Sekuritas, menyebutkan bahwa kemitraan ANTM dengan Freeport, yang melibatkan perjanjian offtake 30 ton emas per tahun senilai US$ 12,5 miliar, memberikan keuntungan dari sisi biaya pembelian lebih rendah, pengurangan eksposur valas, dan penghematan pajak impor sebesar 2,5%. Dengan kerja sama ini, margin emas ANTM diperkirakan meningkat 1%-2%, yang berkontribusi pada kenaikan laba bersih. Selain itu, efisiensi biaya dari smelter FeNi Pomalaa yang beralih ke listrik PLN juga diperkirakan menurunkan biaya tunai produksi.

Namun, tantangan datang dari harga nikel yang melemah akibat kelebihan pasokan global, serta kebijakan pengurangan kuota bijih nikel yang dapat mempengaruhi bisnis nikel ANTM. Michael Wildon, Analis Verdhana Sekuritas, tetap optimistis terhadap prospek ANTM karena fundamentalnya yang kuat dan peningkatan penjualan bijih nikel serta bauksit. Dengan pabrik peleburan Mempawah Alumina mulai beroperasi di semester II-2025, penjualan bauksit diprediksi tumbuh 270% menjadi 2,7 juta ton.

Dugaan penjualan emas palsu oleh ANTM dinilai oleh Rafly dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan investor, meskipun efeknya terhadap fundamental perusahaan masih harus dikaji lebih lanjut.

Prospek ANTM tetap positif dengan potensi pertumbuhan laba tahun 2025-2026 sebesar 17%-25%, didukung oleh harga emas yang diproyeksikan naik hingga US$ 2.700 per ons troi. Para analis sepakat memberikan rekomendasi beli (buy) untuk saham ANTM, dengan target harga dari Rp 1.700 hingga Rp 2.100 per saham.

Pilihan Editor