Regulator pasar modal di Tanah Air berdiskusi dengan para pemilik perusahaan terbuka dan pelaku pasar terkait volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dalam beberapa bulan terakhir. Evaluasi kebijakan akan diambil, salah satunya, untuk mengontrol likuiditas pasar saham yang paling banyak ditinggal investor asing. OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan acara dialog di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin (3/3) siang hingga jelang waktu berbuka puasa. Sejumlah pelaku pasar, mulai dari pemilik dan manajemen emiten, anggota bursa, hingga pimpinan media, diundang dalam diskusi tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menjelaskan, dari diskusi tersebut, mereka menangkap kekhawatiran para pemangku kepentingan di pasar modal, terutama terkait tekanan pada IHSG belakangan ini. ”Oleh karena itu, OJK akan mengambil  kebijakan awal untuk, pertama, menunda implementasi kegiatan short selling. Selain hal tersebut, juga terdapat opsi kebijakan lain jika diperlukan, yaitu mengkaji buyback saham tanpa RUPS (rapat umum pemegang saham) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi nantinya,” ujar Inarno dalam konferensi pers seusai diskusi. Implementasi short selling dengan skema intraday sebelumnya direncanakan berlaku mulai Maret atau April 2025.

Perdagangan ini dilakukan ketika pedagang menjual saham saat harganya tinggi dan membeli kembali saat harganya turun pada akhir perdagangan di hari yang sama. Produk ini ditunda karena berpotensi menambah suplai di tengah permintaan yang rendah. Sebaliknya, kebijakanbuyback atau pembelian kembali saham investor oleh perusahaan diharapkan mampu menaikkan harga saham sehingga permintaan melonjak. Kebijakan ini dipermudah dengan mengizinkan buyback tanpa meminta kesepakatan investor lewat RUPS. Dua evaluasi kebijakan itu, ungkap Inarno, terfokus pada tiga hal, yakni menjaga stabilitas pasar, peningkatan likuiditas, dan perlindungan investor ritel ataupun institusional. (Yoga)

Pada Jumat (28/2) pasar keuangan kita mengalami gejolak serius. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) terperosok cukup dalam hingga ke level 6.300, terendah sejak pandemi Covid-19 pada September 2021. Pernah bertengger di level tertinggi 7.500 pada Agustus 2024, kini terkoreksi 21 %. Sejak awal tahun, investor asing melakukan penjualan saham (capital outflow) senilai Rp 19 triliun. Itulah mengapa nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan terberat sejak 5 tahun terakhir mencapai Rp 16.600 per USD. Meski berada pada level setara dengan tahun 1998, situasi fundamentalnya berbeda. Pada waktu itu, nilai tukar melemah drastis dari sekitar Rp 2.500 per USD menjadi Rp 17.000 per USD. Dari sisi fundamental, waktu itu pertumbuhan minus 13 % dan inflasi mencapai 80 %.

Sekarang, pertumbuhan masih baik, sekitar 5 % dan inflasi rendah, sekitar 2 %. Meski demikian, gejolak pasar belakangan ini patut diwaspadai sebagai alarm agar tak berlanjut menjadi krisis berkepanjangan. Gejolak pasar keuangan tidak disebabkan faktor tunggal baik domestik maupun global. Secara umum, sejak Donald Trump diumumkan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden AS untuk kedua kalinya pada November 2024 lalu, indeks USD terhadap semua mata uang dunia (DYX) naik. Seminggu terakhir ini, DYX kembali naik menjadi 107,58 pada 1 Maret 2025. Gejolak global dipicu keinginan Trump mempercepat penerapan kebijakan tarif ke Kanada dan Meksiko, selain penambahan besaran tarif perdagangan terhadap China.

Kenaikan tarif memicu ketidakpastian global yang berujung pada kenaikan harga (inflasi). Jika inflasi tinggi, suku bunga tidak bisa diturunkan. Akibatnya, investor global lebih senang memegang aset berbasis USD. Itulah mengapa mata uang hampir semua negara utama di dunia melemah seiring meningkatnya migrasi modal ke dalam negeri AS. Reaksi negatif investor global dan gejolak pasar perlu dilihat sebagai sinyal peringatan dini. Investor melihat acapkali pemerintah mencanangkan kebijakan dengan aksi persis sebaliknya, mulai dari pembentukan kabinet, realokasi anggaran, hingga peluncuran Danantara. Tujuannya mulia, tetapi dilakukan dengan menabrak prinsip tata kelola. Persepsi investor tetap perlu diperhatikan agar program kesejahteraan tidak jatuh menjadi populisme jangka pendek. (Yoga)

KPK menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI terhadap 11 perusahaan. Dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun. Kelima tersangka itu adalah dua anggota direksi LPEI, yakni Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan. Tiga tersangka lain adalah pihak swasta, yakni Presdir PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy (PT PE) Jimmy Masrin, Dirut PT PE, Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengungkap, kelima orang itu disangka terlibat korupsi pemberian fasilitas oleh LPEI. Dugaan rasuah pemberian fasilitas kredit terhadap 11 perusahaan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun.

”Jadi, PT PE ini merupakan salah satu debitor penerima kredit dari LPEI. Bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka lagi (dari salah satu debitor), sedangkan 10 debitor lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lanjut,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/3). Dalam kasus kali ini, KPK menemukan adanya benturan kepentingan antara PT PE dan LPEI. Petinggi perusahaan swasta dan lembaga negara itu sempat bertemu serta berkongkalikong soal penyaluran kredit. Penyidik KPK menilai direksi LPEI mengabaikan kewajibannya untuk mengontrol penyaluran kredit. LPEI tetap memberikan kredit sebesar 60 juta USD kepada PT PE meski perusahaan tersebut tidak layak menerimanya. PT PE juga diduga memalsukan dokumen permintaan pembelian dan bukti transaksi pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mereka memalsukan laporan keuangan dan menggunakan uang kredit tidak sesuai peruntukannya. (Yoga)

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) mendukung pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek yang berkeadilan. Skema pembayaran tukin dosen ASN yang disiapkan pemerintah dinilai akan menimbulkan kecemburuan karena ada perbedaan tambahan pendapatan dosen sesuai otonomi perguruan tinggi negeri. Ketua MRPTNI, Eduart Wolok, Senin (3/3) mengatakan, anggapan masyarakat bahwa gaji dosen tinggi, apalagi guru besar. Nyatanya, penghargaan resmi negara terhadap profesi dosen masih rendah. Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengatakan, saat pelantikan dosen menjadi guru besar dibacakan surat keputusan pengangkatan.

Salah satunya menyebutkan tunjangan fungsional guru besar Rp 1,35 juta per bulan. ”Kami diprotes soal pembacaan SK yang menyebutkan besaran tunjangan fungsional profesor. Karena audiens yang hadir mengira dosen yang jadi guru besar itu penghargaan oleh negara besar. Kenyataannya tunjangan fungsional yang resmi, bisa dibilang belum ideal. Bahkan, sudah 25 tahun tunjangan fungsional dosen tidak naik,” tutur Eduart. Penggajian dosen yang masih rendah tersebut disampaikan MRPTNI dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR.

Disebutkan, tunjangan fungsional dosen dengan jabatan asisten ahli Rp 350.000 per bulan, lektor Rp 700.000 per bulan, dan lektor kepala Rp 900.000 per bulan. ”Padahal, hanya untuk mendapatkan tambahan kenaikan Rp 200.000 dari lektor ke lector kepala, setidaknya butuh publikasi yang kalau mau break event point butuh waktu sepuluh tahun. Kenyataannya, beginilah penggajian dosen. Memang ada apresiasi lewat sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, tetapi rasanya belum ideal,” kata Eduart. Karena itu, MRPTNI mendukung sepenuhnya perjuangan para dosen di lingkungan ASN Kemendiktisaintek agar mulai tahun ini mendapat tukin seperti ASN lainnya. (Yoga)

PT Pertamina Persero berjanji akan memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri sebagai komitmen swadaya energi Indonesia. Sementara kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilanjutkan dengan evaluasi tata kelola produksi dan perdagangannya. Dirut PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3) menyampaikan, pihaknya mendapatkan mandat swasembada energi dari Presiden Prabowo. Mereka didorong untuk memaksimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri. ”Ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor akan kita kurangi ataupun tidak ada karena akan diolah di dalam negeri,” ungkap Simon.

Kendati demikian, ia mengakui, Indonesia saat ini masih harus mengekspor 40 % minyak mentah. Pertamina mampu memproduksinya sekitar 400.000 barel per hari. Adapun kebutuhan minyak menyentuh 1,6 juta barel sehari. Dengan kebutuhan impor yang besar, lanjut Simon, Pertamina akan berupaya memperbaiki tata kelola produksi dan perdagangan mereka. Perbaikan itu terutama dilakukan setelah pengungkapan kasus oleh Kejagung terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang menyeret beberapa pejabat Pertamina. Kasus itu terkait dugaan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding minyak produksi dalam negeri periode 2018-2023. Total kerugian diperkirakan Rp 193,7 triliun. (Yoga)