Banjir menerpa wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam dua hari terakhir. Ribuan warga terdampak dan terpaksa mengungsi. Sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Banjir di beberapa wilayah metropolitan menjadi peringatan pentingnya solusi pengendalian banjir secara komprehensif. Hujan deras sejak Senin hingga Selasa (3-4/3/2025) di hulu sungai dan wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir parah di beberapa wilayah. Di Jakarta, banjir berasal dari luapan Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut. Sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim paling terdampak banjir, terutama di Rawajati, Pejaten Timur, dan Gedong, yang dekat Kali Ciliwung. Ketinggian banjir di wilayah itu ada yang mencapai 3 meter, memaksa ratusan warga mengungsi.

Sementara, luapan air Kali Bekasi membanjiri nyaris seluruh wilayah Kota Bekasi, Jabar. Aktivitas warga tersendat karena permukiman hingga pusat perbelanjaan terendam banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu, Bogor, Jabar, serta hujan lokal di Kota Bekasi. Setidaknya tujuh kecamatan kebanjiran hingga Selasa (4/3) sore. Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa paling terdampak banjir. Dua perumahan ini persis di bantaran kali dengan pemisah tanggul tembok setinggi 2 meter. Ratusan warga dievakuasi, sebagian bertahan di lantai dua rumah. Ketua RT 004 RW 008 Pondok Gede Permai, Tugimin, mengatakan, hujan deras bukan satu-satunya pemicu banjir. Kali Bekasi di kawasan perumahannya makin dangkal dan belum dikeruk.

Banjir juga menerjang pusat perekonomian, salah satunya Mega Bekasi Hypermall. Luapan Kali Bekasi menjebol tanggul dan merendam lantai dasar mal. Oscar (41) pedagang di lantai dasar menyebut aktivitas perekonomian di mal itu lumpuh. Banjir kali ini yang kedua melanda mal tersebut. Banjir sebelumnya terjadi tahun 2017. Luapan Kali Bekasi juga menutupi Jalan Raya Pekayon hingga PT Jasamarga Transjawa Tol mengalihkan kendaraan yang menuju Gerbang Tol Bekasi Barat, karena luapan terus membanjiri hingga menutup Jalan Raya Pekayon dan berimbas pada antrean kendaraan di Jalan Ahmad Yani hingga akses Gerbang Tol Bekasi Barat Satelit.

Merespons banjir di Jabodetabek, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Operasi modifikasi cuaca bakal ditambah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan telah menggelar rakor bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Dalam rapat itu disepakati, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terjebak banjir serta menambah operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di kawasan hulu dan hilir. Apalagi, BMKG memperkirakan curah hujan tinggi masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga awal pecan kedua Maret. (Yoga)

Pemerintah pusat membuka peluang untuk ikut membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemendagri akan menyisir APBD di setiap daerah yang menggelar PSU untuk memastikan kemampuan setiap daerah secara riil. Lebih dari sepekan setelah MK membacakan putusan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, persoalan pembiayaan PSU belum tuntas. Pemerintah masih mencari solusi terkait pembiayaan PSU yang membutuhkan dana Rp 1 triliun. Wakil Mendagri, Bima Arya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN, tapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan.

Ia belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dulu dengan Kemenkeu. ”Kita lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 %. Pasti ada komponen yang dari APBD (kota/kabupaten) ataupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup APBN,” kata Bima. Karena itu, Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan anggaran penyelenggaraan PSU. Berdasarkan rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa siang, sejumlah daerah menyatakan siap untuk menyelenggarakan PSU dengan APBD-nya.

Namun, banyak daerah yang tidak memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan mereka. Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi daring itu secara langsung. ”Nanti satu per satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Sebab, kalau dibilang tidak mampu, kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” ujarnya. Kemendagri juga akan mencermati komposisi anggaran PSU yang dibuat setiap daerah. Sejumlah kegiatan yang tidak perlu akan dihapus atau digeser untuk aktivitas lain yang lebih menjadi prioritas. (Yoga)

Presiden Prabowo memperkuat konsolidasi pelaksanaan program pemerintah pada seluruh jajaran kabinet dan lembaga negara menjelang berbuka puasa di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3). Presiden mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri kendati puluhan kebijakan sudah dikeluarkan. Konsolidasi Presiden dengan jajaran kementerian/lembaga dihadiri menteri Kabinet Merah Putih, penasihat khusus Presiden, kepala dan wakil kepala lembaga, kepala staf angkatan TNI, serta Ketua KPK dan Kepala BPKP itu berlangsung tertutup. Wakil Mendagri, Bima Arya usai acara mengungkapkan, Presiden menyampaikan beberapa program prioritas di 130 hari pemerintahan, seperti rencana membangun sekolah rakyat, memperbaiki fasilitas pendidikan sampai ke pelosok Nusantara, serta rencana mendirikan 70.000 koperasi desa sebagai outlet untuk bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan serta klinik.

Disampaikan pula anggaran untuk desa yang saat ini bukan lagi Rp 1 miliar per desa. Namun, ada Rp 1 miliar dari dana desa dan Rp 6 miliar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden juga menegaskan keinginannya untuk memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan yang tidak mampu di sekolah-sekolah terbaik dan memberikan akses kesehatan. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Presiden mengingatkan jajarannya agar tak ragu dengan program prioritas yang berjalan. ”Kritikan wajar, kritikan membuat kita semakin cermat dan waspada. Tapi, kita sudah on the track,” tutur Bima menyampaikan arahan Presiden. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menambahkan, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri kendati puluhan kebijakan sudah dikeluarkan. (Yoga)

Kasus yang menimpa produsen tekstil Sritex perlu mendapat perhatian semua pihak. Nasib para pekerja perusahaan yang di PHK mendesak untuk segera dicarikan solusi. Sritex, yang dulu dikenal sebagai raksasa industri tekstil Indonesia, menghentikan operasionalisasinya per 1 Maret 2025. Gelombang PHK massal tak terhindarkan, dengan lebih dari 10.965 pekerja di empat pabriknya kehilangan pekerjaan, setelah MA menolak kasasi Sritex pada Desember 2024 dan memperkuat status kepailitan perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang semakin terpuruk dan kendali penuh berada di tangan kurator, Sritex tidak lagi dapat membeli bahan baku ataupun menjual produknya, yang berujung penghentian operasionalisasi total (Kompas, 2/3/2025).

Kasus yang menimpa Sritex adalah kasus kesekian kali yang menimpa industri tekstil dan produk asal tekstil. Kasus sejenis dipastikan akan terjadi di perusahaan-perusahaan lain karena masalah industri di produk ini sangat sensitif dengan perubahan regulasi, perubahan terkait ketenagakerjaan, perubahan permintaan pasar, dan lain-lain. Ujung dari penanganan masalah ini adalah memastikan nasib buruh. Jumlah mereka yang mencapai puluhan ribu jiwa dan mungkin ratusan ribu jiwa lainnya yang bergantung pada industri ini akan memunculkan masalah sosial dan ekonomi yang pelik apabila terjadi masalah. Sinyal awal dari internal perusahaan tentang kondisi perusahaan di tengah berbagai perubahan domestik dan internasional penting agar pihak terkait bisa ikut memberi solusi.

Meski, tak mudah mencari solusi ketika permintaan pasar global anjlok, permintaan dalam negeri tidak bisa diandalkan, dan perubahan lainnya menimpa pasar tekstil dan produk asal tekstil. Upaya pemerintah untuk menangani Sritex layak mendapat apresiasi. Akan tetapi, kondisi pasar yang tidak menguntungkan akan mempersulit upaya penanganan kasus Sritex. Apalagi bila upaya yang disodorkan lebih banyak disertai kepentingan lain, penanganan Sritex dan juga para buruhnya tidak akan berkelanjutan. Pemerintah dan swasta bisa menawarkan pemberdayaan agar mereka bisa terus memiliki sumber pendapatan. Upaya seperti ini pernah dilakukan di Jatim ketika sebuah pabrik rokok ditutup beberapa tahun lalu. (Yoga)