Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.

Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjadi pionir dalam transformasi digital di Indonesia Timur, dengan fokus pada penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Melalui peningkatan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan dukungan lembaga keuangan, QRIS telah menjadi pilar utama dalam digitalisasi ekonomi, mempermudah transaksi bagi masyarakat dan sektor usaha. Pada 2024, volume transaksi QRIS di Sulsel meningkat signifikan, dengan 78 juta transaksi dan nominal mencapai Rp10,3 triliun. Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya minat konsumen dan kesadaran akan pentingnya pembayaran digital yang aman.

Namun, tantangan seperti penetrasi internet yang belum merata dan rendahnya literasi keuangan digital masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia (BI) Sulsel, pemerintah, dan industri telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan penggunaan QRIS, terutama di daerah yang lebih terpencil. BI Sulsel juga berencana untuk meningkatkan pengguna QRIS, dengan sasaran 99 juta transaksi pada 2025, serta memperluas cakupan pengguna melalui sektor pariwisata, UMKM, dan komunitas masyarakat.

Melalui adopsi QRIS, Sulsel diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,8%—5,6% pada 2025. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital, Sulsel dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia Timur, berkontribusi pada pemerataan digitalisasi di wilayah tersebut.

Kementerian Perdagangan Indonesia telah menetapkan harga referensi untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO) pada periode Maret 2025 sebesar US$954,50 per metrik ton (MT), mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga referensi ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan, terutama dari India, serta penurunan harga minyak nabati lainnya. Berdasarkan harga referensi tersebut, bea keluar (BK) untuk CPO ditetapkan sebesar US$12 per MT, dan pungutan ekspor (PE) sebesar 7,5% dari harga referensi, yaitu sekitar US$71,59 per MT.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, menjelaskan bahwa harga referensi CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga dari tiga bursa, yaitu bursa CPO di Indonesia, Malaysia, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam. Kemendag juga menetapkan bea keluar untuk minyak goreng kemasan bermerek dengan berat 25 kg sebesar US$31 per MT.

Selain itu, pemerintah terus memantau tren harga CPO dan kemungkinan penurunan harga lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi penetapan tarif bea keluar dan pungutan ekspor di masa depan.

Pemerintah Indonesia menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 43 poin pada tahun 2029, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian 37 poin pada tahun 2024. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025. Pemerintah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional, dan selain IPK, juga menargetkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Materi Hukum, Indeks Integritas Nasional, serta Indeks Integritas Partai Politik.

Pencapaian IPK Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan skor tertinggi pada 2019 yang mencapai 40 poin, namun mengalami penurunan sejak saat itu. Pada 2024, meskipun masih 37 poin, Indonesia berhasil naik ke peringkat 99 dari 180 negara dalam hal IPK, yang sebelumnya berada di peringkat 115 pada 2023. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, supremasi hukum, dan sistem politik yang fungsional, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk periode 2025—2029.