JAKARTA-Stok beras Bulog, diperkirakan tetap tidak mencapai target 1-1,2 juta ton pada akhir tahun ini, kendati 200 ribu ton beras impor tiba dalam waktu dekat. Cadangan beras Bulog diprediksi tetap rendah hingga panen raya tiba. "Kalau seandainya impor 100-200 ribu (ton), itu juga tidak memenuhi tugas Bulog (menjaga pasokan cadangan beras di kisaran 1 juta ton). Karena kalau 200 ribu (ton), itu pada akhir tahun pasokan kami 500 ribu ton. Kalau Januari-Februari akan keluarkan lagi 300 ribu ton, CPB (cadangan beras pemerintah) paling tersisa 200 ribu ton lagi," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pangan DPR, kemarin 7 Desember 2022. Kalaupun pada awal tahun perseroan bisa menambah lagi pasokan impor 300 ribu ton. Target stok itu diperkirakan bisa dipenuhi setelah panen beras diberbagai dareah pada Maret mendatang. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini berada dalam pengawasan khusus karena memiliki kondisi keu-angan yang tidak memenuhi persyaratan minimal. Pengawasan khusus dilakukan agar OJK bisa mendorong dan berkoordinasi dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan perusahaan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini ada 7 perusahaan asuransi jiwa dan 6 perusahaan asuransi umum yang berada dalam pengawasan khusus.

Ogi tidak menyebutkan nama perusahaan dan kriteria perusahaan sampai harus dimasukkan dalam pengawasan khusus. Meski demikian, ia menjelaskan, alasan perusahaan itu masuk ke pengawasan khusus dalam upaya penyehatan dan penyelamatan. ”Perusahaan-perusahaan ini kami pantau terus. Kami juga berkoordinasi dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris agar perusahaan ini bisa diselamatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait penanganan asuransi bermasalah,” ujar Ogi dalam jumpa pers bulanan Rapat Dewan Komisioner OJK secara daring, Selasa (6/12) di Jakarta. (Yoga)

Bisnis teknologi digital atau financial technologi (fintech) utamanya peer to peer lending (P2P lending) kembali terantuk masalah yakni gagal bayar. Terbaru soal aduan investor beranggotakan 128 pihak yang menyebut nasib investasinya di P2P lending TaniFund senilai Rp 14 miliar bermasalah. Sejak medio November 2021, investor mengaku hanya menerima return, tak lagi memperoleh pembayaran pokok atau modal. "Manajemen TaniFund berdalih, gagal panen petani akibat faktor alam (hujan dan hama) memicu gagal bayar," tutur Hardi Syahputra Purba Kuasa Hukum Investor Tanifund, Selasa (6/12). TaniFund menawarkan aneka proyek dengan imbal hasil antara 12%-18% per tahun. Aneka proyek itu mulai dari budidaya kentang granola, pisang mas malang, hingga usaha restoran cepat saji.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melanjutkan pemberian keringanan utang terhadap ribuan debitur kecil di tahun ini. Program keringanan utang untuk debitur kecil ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 tahun 2022. Direktorat Jendral (Ditjen) Kekayaan Negara Kemkeu mencatat, program keringanan utang telah diikuti lebih dari 2.109 debitur kecil di sepanjang 2022. Perinciannya, sebanyak 1.049 debitur pasien rumah sakit, 461 debitur dengan nilai piutang sampai dengan Rp 8 juta, 237 debitur mahasiswa, 92 debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan 270 debitur lainnya. Program keringanan utang ini merupakan salah satu upaya mempercepat penurunan outstanding piutang negara dan jumlah berkas kasus piutang negara (BKPN), sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) bersiap menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD). Emiten produsen semen ini menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp 6.600 per saham. Emiten pelat merah ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 846,21 juta saham baru Seri B atau 12,49% dari modal disetor setelah rights issue. Setiap pemegang 100 juta saham lama berhak atas 14,26 juta saham. Dari aksi korporasi ini, SMGR berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5,58 triliun. Tapi, nilai ini tidak semua berbentuk tunai. Kepala Riset Yuanta Sekuritas Chandra Pasaribu menilai, rights issue untuk mengakomodasi konsolidasi SMBR ini akan berdampak positif terhadap prospek SMGR ke depan. Pasalnya, pangsa pasar emiten ini akan meningkat.

Hasrat kalangan korporasi mencari pendanaan di pasar modal diperkirakan belum akan surut pada tahun depan. Karena itu, pada 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasang target penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 152,7 triliun. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis, penghimpunan di pasar modal pada 2023 masih tinggi. Terlebih, dalam pipeline OJK, masih ada 91 perusahaan yang akan menggelar aksi korporasi.Sejumlah perusahaan itu akan menghimpun dana melalui berbagai instrumen. "Jadi, kami masih optimistis memasang target Rp 152,7 triliun di 2023," jelas Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/12).

Dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat perbankan di Tanah Air tidak hanya selesai lewat pemenuhan modal inti Rp 3 triliun di ujung 2022. Upaya konsolidasi perbankan pun akan terus didorong OJK sambil memantau kondisi ekonomi global ke depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan rencana yang disampaikan ke OJK, hampir semua bank bisa memenuhi ketentuan modal inti Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini. Adapun upaya konsolidasi akan mengacu pada riset OJK mengenai jumlah bank yang dibutuhkan di Indonesia agar bisa bekerja lebih kompetitif dan efisien. "Masih butuh untuk menentukan berapa banyak bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk mendukung ekonomi yang dinamis dan tumbuh dari waktu ke waktu," paparnya.

Kabar baik kembali berem­bus ke perekonomian In­­donesia. Kali ini datang dari sektor perpajakan, di mana setoran sejauh ini sudah melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 serta outlook pemerintah. Selain menjadi cerminan pemulihan dunia usaha yang semakin solid, capaian tersebut juga menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk menyehatkan APBN menuju target konsolidasi pada tahun depan. Hingga Selasa, (6/12), realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.580 triliun, atau jauh di atas target dalam APBN 2022 Perubahan senilai Rp1.485 triliun. Data terbaru ini menandai keberhasilan pemerintah menembus target pajak dalam 2 tahun berturut-turut. Performa perpajakan yang prima dinilai dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memacu belanja terutama di sektor produktif sehingga memiliki daya do­­­­rong yang maksimal kepada perekonomian. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan selama pandemi Covid-19 pemerintah mengamankan dua kebijakan yang cukup strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi. Pertama, memberikan insentif kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Kedua, mengoptimalkan penerimaan dari sektor usaha yang diuntungkan dengan pembatasan mobilitas selama pandemi.

Menipisnya kuota BBM jenis Solar di Bali menyebabkan antrean kendaraan yang digunakan  untuk transportasi umum di  sejumlah stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU)  yang ada di wilayah tersebut. Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication, Relations, dan  CSR Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali, dan  Nusa Tenggara, mengatakan bahwa langkanya Solar di  sejumlah wilayah di Bali  disebabkan kuota untuk sejumlah lembaga penyalur habis. “Adanya antrean pembeli  Solar di Bali disebabkan oleh habisnya kuota Solar untuk  beberapa lembaga penyalur,” katanya, Selasa (6/12). Deden memastikan, pihaknya telah menyalurkan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite sesuai kuota di Bali.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya bertugas menyalurkan BBM dengan  kuota yang ditetapkan BPH Migas. Untuk menyiasati kelangkaan Solar di beberapa wilayah di Bali, Deden  membeberkan bakal melakukan pengaturan ulang  atau normalisasi penyaluran Solar berdasarkan kuota total untuk Bali, sehingga lembaga penyalur bisa mendapatkan pasokan BBM tersebut secara merata. Pemerintah menetapkan total kuota baru Solar tahun ini menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari semula 15 juta kl. Penambahan kuota tersebut diyakini mencukupi  kebutuhan Solar masyarakat yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Pertamina pun memastikan penyaluran BBM bersubsidi tahun ini tidak akan melebihi kuota yang telah ditetapkan, serta tepat sasaran. (Yoga)

Provinsi Jawa Timur (Jatim) melirik peluang potensi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa.Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menilai banyak potensi kerja sama yang bisa digali lebih dalam lagi antara wilayahnya dengan sejumlah negara di Uni Eropa. “Kami berharap perjanjian ekonomi yang komprehensif dapat segera diwujudkan,” jelasnya di sela-sela Trade and Investment Dialogue di Surabaya, Selasa (6/12). Menurutnya, saat ini investor dari Uni Eropa di Jatim masih didominasi dari Belanda dan Prancis. Untuk itu, peluang kerja sama masih bisa diperluas lagi hingga ke Jerman dan negara lainnya. Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Promosi dan Perdagangan Luar Negeri Thommy Kaihatu menambahkan misi delegasi Uni Eropa ke Jatim ini merupakan bagian dari trade and investment roadshow ke sejumlah provinsi di Indonesia. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengungkapkan Jatim merupakan mitra strategis di bidang perdagangan dan investasi. Saat ini Uni Eropa sedang melakukan perundingan IEU-CEPA yang diharapkan segara rampung.