Pemerintah akan mengerahkan ”strategi ganda” lewat jalur fiskal dan perdagangan menyusul kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Selain mengajukan banding ke WTO, rencana pemberlakuan bea keluar atau pajak ekspor bijih nikel sedang dimatangkan. Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan, wacana penerapan pajak ekspor bijih nikel saat ini sedang dalam proses pembahasan, berjalan paralel dengan upaya pemerintah mengajukan banding ke WTO.

Kebijakan itu diharapkan bisa menjaga momentum laju hilirisasi di dalam negeri tetap berjalan di tengah proses sengketa yang bergulir di WTO. ”Diskusinya sedang berjalan, tak perlu menunggu hasil banding keluar dulu. Skenarionya ada banyak, dampaknya terhadap APBN dan ekonomi akan mengikuti dari skenario yang nanti akan diputuskan,” kata Oka saat ditemui di sela-sela acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AI-FED) 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (6/12). (Yoga)

Guna memperkuat cadangan beras agar efektif mengintervensi pasar, pemerintah telah menugasi Perum Bulog mengimpor beras 200.000 ton hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan memantau pergerakan harga beras dan prediksi panen raya agar pelaksanaan impor pada awal tahun tidak merugikan petani. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, surat penugasan dan perizinan untuk Bulog dalam mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun sudah terbit. ”Kemungkinan pada minggu-minggu depan pengapalannya sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12). Penugasan impor tersebut, lanjut Susiwijono, dieksekusi dengan prinsip mengutamakan pengadaan beras dari dalam negeri. Ketika stok Bulog berada di bawah 600.000 ton, pemerintah menilai impor beras dibutuhkan sehingga terdapat pasokan dalam jumlah yang kuat untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) Rp 12.200 per kg hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022. Ketika itu, harga beras medium Rp 11.550 per kg-Rp 11.750 per kg. Per Selasa pagi, stok beras yang dikelola Bulog mencapai 503.000 ton dengan proporsi cadangan beras pemerintah (CBP) 61 dan sisanya beras komersial. Jumlah stok itu lebih rendah dibandingkan posisi pertengahan Oktober 2022 yang mencapai 730.105 ton dengan 95,03 % di antaranya CBP. Jika sejak awal tahun depan ada indikator panen raya tepat waktu, pemerintah tidak akan melanjutkan impor.,  Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi, stok beras perlu ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi situasi darurat, seperti bencana alam. Pemerintah mengupayakan beras impor tidak merugikan petani. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan menerima dana hibah 2,4 juta dollar AS dari Kementerian Pertanian, Pangan, dan Perdesaan (MAFRA) Korea Selatan, Selasa (6/12). Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat diseminasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas padi selama tiga tahun ke depan. (Yoga)

Indonesia kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Indonesia masih memiliki peluang banding atau menerapkan kebijakan alternatif. Lalu, bagaimana sebenarnya argumen utama DSB WTO dalam panel final sehingga memutuskan memenangkan Uni Eropa? WTO telah mengumumkan hasil laporan final panel DSB pada 30 November 2022 di Geneva, Swiss. Sengketa bernomor DS 592 itu berawal dari gugatan Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel dan upaya pemrosesan bijih nikel berkelanjutan dalam negeri oleh Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan Indonesia melalui empat regulasi. Dua di antaranya Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permendag No 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. UE menilai larangan ekspor bijih nikel dengan alasan pemrosesan bijih nikel berkelanjutan tidak sesuai Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) WTO Tahun 1994. Inti pasal tersebut adalah WTO tidak membolehkan ada larangan atau batasan perdagangan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor, maupun langkah-langkah lain. Ketentuan Pasal XI Ayat (1) dikecualikan dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal XI Ayat (2) GATT. Ketentuan itu tidak berlaku terhadap larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan dalam titik kritis atas makanan atau produk lain.

Sementara dalam pembelaannya, Indonesia berargumen bijih nikel dibutuhkan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan bahan baku besi dan baja nirkarat. Bijih nikel tersebut juga akan diolah untuk menopang pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Indonesia juga membubuhkan argumen pentingnya menata kembali penambangan dan pengolahan hasil tambang berkelanjutan atau berorientasi lingkungan, terkait konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Dalam sidang final, panel DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1). Kebijakan RI juga tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994. Keputusan panel DSB WTO itu berdasarkan sejumlah penilaian dan argumen. Pertama, panel DSB WTO tidak mendapati penjelasan tentang larangan sementara (batas waktu larangan) ekspor bijih nikel dalam Permendag dan Permen ESDM terkait. Kedua, Indonesia belum dapat menunjukkan akan terjadi krisis kekurangan bijih nikel dengan bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan. Panel menyimpulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bijih nikel In donesia tak cukup kuat dikategorikan sebagai kurangan dalam titik kritis atau menyebabkan krisis bijih nikel. Ketiga, Indonesia tidak mencantumkan tindakan alternatif selain larangan ekspor. Menanggapi hal itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Selasa (6/12) mengatakan, Pemerintah RI berpandangan panel salah mengambil kesimpulan dan keputusan. Karena itu, Indonesia akan meminta keputusan DSB WTO ditinjau kembali oleh Badan Banding (AB) WTO. (Yoga)

Pakar ekonomi University of California, Berkeley, AS, Alan Auerbach, mengatakan, pemerintah tidak perlu ragu mengambil kebijakan kontrasiklus atau contra-cyclical untuk menjaga ekonomi domestik meski ruang fiskal menyempit. Kebijakan kontrasiklus biasanya berkaitan dengan langkah pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak saat ekonomi bertumbuh, dan sebaliknya, meningkatkan belanja dan memangkas pemu ngutan pajak ketika ekonomisedang melambat. Menurut Alan, kebijakan fiskal kontrasiklus tidak perlu selalu dipertentangkan dengan kebutuhan menyehatkan APBN. Di ambang imbas resesi global, kebijakan ekspansif yang diadopsi saat ekonomi melemah bisa menambah ruang fiskal dan membuat ekonomi makin kuat. ”Meski biasanya kebijakan seperti ini mengarah pada utang yang lebih banyak, dengan menjaga ekonomi tetap bergerak, rasio utang terhadap PDB tidak terlalu tinggi,” kata Alan pada acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2022 di Ba dung, Bali, Selasa (6/12). Menurut Alan, kebijakan kontrasiklus bisa tetap kredibel dilakukan ditengah ruang fiscal yang sempit asalkan belanja APBN betul-betul diarahkan sesuai skala prioritas.

Misalnya, untuk mendanai program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah-bawah secara tepat sasaran, diiringi dengan kebijakan pajak yang lebih ”agresif” untuk meningkatkan penerimaan. Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan fiskal yang fleksibel, tetapi akuntabel, sudah diterapkan Indonesia selama pandemi Covid-19. ”Kita bisa mendobrak aturan dan keluar dari ’DNA’ kita untuk mendorong deficit fiskal di atas 3 %. Ini tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak punya tata kelola yang baik,” tuturnya. Menurut dia, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, pemerintah banyak belajar dari pengalaman mengelola APBN saat pandemi. Misalnya, mengelola fiskal agar fleksibel tapi tetap akuntabel, memperbaiki problem klasik pendataan yang kerap membuat belanja salah sasaran, serta menjaga bauran kebijakan yang kuat dengan institusi lainnya. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, APBN akan kembali dijadikan ”jangkar” pertumbuhan ekonomi di ambang resesi global. Oleh karena itu, kesehatannya harus dijaga dengan langkah konsolidasi fiskal menuju defisit di bawah 3 %. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pada 2023 sepertiga dari seluruh negara akan mengalami kontraksi triwulan demi triwulan. Pelambatan ekonomi ini dipicu beberapa faktor, antara lain, belum terlihatnya titik terang perang Rusia-Ukraina. Mengingat Rusia adalah salah satu negara pemasok energy dan Ukraina negara pemasok pangan, perang ini telah menciptakan disrupsi rantai pasok global yang membuat harga komoditas pangan dan energi turut menanjak. Kenaikan harga tersebut dengan cepat bertransmisi menjadi inflasi di berbagai negara termasuk di AS. Bank sentral AS, The Fed, pun mengerek suku bunga acuan dengan harapan bisa meredam kenaikan inflasi di negaranya. Dampaknya, terjadi arus modal keluar yang deras dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju ke AS. Sebab, dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed, pemegang modal menilai menyimpan uang di AS lebih aman dan berisiko rendah ketimbang di negara berkembang. Pasokan dollar AS di Tanah Air pun berkurang, sedangkan permintaannya tetap. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah.

Fenomena penuh ketidakpastian ini dirasakan dan melanda hampir seluruh negara dunia. Waspada dan tetap berhati-hati pada berbagai ancaman ketidakpastian global itu keharusan, tetapi tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, baik lembaga negara Tanah Air maupun global memperkirakan perekonomian Indonesia tahun-tahun mendatang masih akan terus bertumbuh. Perkiraan pertumbuhan ekonomi terbaru dirilis BI yang menyebutkn pada 2023 ekonomi Indonesia bertumbuh 4,5-5,3 % dan akan meningkat 4,7-5,3 % pada 2024, sejalan dengan perkiaan pertumbuhan ekonomi 2023 yang ditetapkan pemerintah, yakni 5,3 %. Berbagai lembaga keuangan dunia pun memberikan estimasi yang sama. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5 %, Bank Dunia memperkirakan 5,1 %, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5 %, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD) memperkirakan 4,7 %. Dalam pertemuan puncak G20 pada pertengahan November lalu di Bali, sejumlah petinggi negara dan lembaga keuangan dunia pun kerap mengemukakan ”Indonesia remains in the light.” Artinya, mereka yakin dan memperkirakan perekonomian Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terperosok dalam ”kegelapan” resesi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Di tengah tren kenaikan suku bunga, empat bank umum nasional dengan nilai kapitalisasi pasar (market cap) terbesar —PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Bank Mandiri Tbk (Mandiri), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)—, meraup laba bersih Rp 119 triliun per Oktober 2022. Di luar grup, BRI meraih laba bersih Rp 40,2 triliun, naik 66% dibandingkan periode sama tahun 2021. Indonesia dinilai sukses membangun proyek hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi. Program serupa akan dikembangkan pula pada mineral penting yang lain, seperti tembaga yang banyak terdapat di Papua, timah di Bangka Belitung, serta bauksit di Kalimantan Barat dan Bintan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan, hilirisasi mineral akan menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Hilirisasi penting, seperti nikel yang menghasilkan nilai tambah berlipat. Dulu ekspor mentah hanya US$ 1,1 miliar atau kira-kira Rp 18 triliun (tahun 2016). Sekarang nilai ekspor sudah lebih dari Rp 320-an triliun atau melonjak 18 kali. “Padahal, itu hanya dari nikel mentah ke stainless steel, belum jadi baterai electric vehicle (EV) untuk mobil atau pesawat, yang nanti industrinya di sini,” kata Kepala Negara saat membuka Rapimnas Kadin Indonesia 2022 di Jakarta, Jumat (2/12/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Satu langkah nyata dilakukan Bank Indonesia (BI) terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital bank central atau central bank digital currency (CBDC). Pekan lalu di Jakarta, bank sentral menerbitkan white paper (WP) desain (high level design) pengembangan rupiah digital pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022. WP itu diberi judul Proyek Garuda, Navigasi Arsitektur Digital Rupiah. “Penerbitan WP ini merupakan langkah awal ‘Proyek Garuda’, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran WP tersebut. BI tidak sendiri, karena survei Bank for International Settlements (BIS) pada 2021 menemukan 81 bank sentral global berada pada tahap eksperimentasi dan piloting CBDC. Langkah puluhan bank sentral itu, kata Perry, tidak lepas dari arus digitalisasi ekonomi dan keuangan berlangsung lebih kuat memasuki era pandemi Covid-19. Perilaku transaksi masyarakat semakin bergeser ke arah online seiring dengan pembatasan mobilitas sosial (social distancing). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta ada kepastian hukum dalam penetapan formula upah minimum provinsi (UMP) 2023. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang masih berlaku harus menjadi dasar kenaikan UMP tahun depan, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksana baru sebelum dilakukan perbaikan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023-- yang diterbitkan setelah keputusan MK--tidak bisa digunakan sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023. “Agar ada kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan investasi tahun depan, pengusaha menggugat atau melakukan uji materi (atas Permenaker tersebut ke Mahkamah Agung),” kata Ketua Umum Kadin Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat di Jakarta, Selasa (6/12/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kehadiran Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang akan terintegrasi dengan seluruh moda transportasi di DKI Jakarta yakni MRT (Moda Raya Terpadu) dan LRT (Light Rapid Transit) Jabodebek pada Juni 2023, akan menjadikan Jakarta dan Bandung sebagai koridor komuter. “Tujuan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nantinya antara Jakarta dan Bandung akan menjadi commuter,” kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa (6/12/2022). Arya mengatakan dengan menjadi koridor komuter atau terhubungkan secara cepat melalui jaringan kereta, maka akan mengubah semua perilaku dan budaya mobilitas masyarakat, khususnya di kedua wilayah tersebut. Di samping itu, menurut dia, penempatan stasiun KCJB di Tegalluar juga bertujuan untuk mendorong pengembangan baru di wilayah tersebut. “Kehadiran KCJB tentunya akan menimbulkan dampak positif berantai terutama pertumbuhan ekonomi di kedua kota yang diperkirakan dapat meningkat secara signifikan,” imbuh Arya. (Yetede)