JAKARTA-Perbankan dan perusahaan teknologi  finansial (fintech) turut dilibatkan dalam rencana penerbitan  rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CDBC). Keterlibatan itu dimulai sejak awal Bank Indonesia merilis white paper Proyek Garuda. Sekretaris Jenderal Asosaiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata, menuruturkan kerja sama antara bank sentral dan lembaga jasa keuangan bank maupun nonbank sangat krusial, mengingat ini merupakan proyek besar dalam transformasi sistem pembayaran Tanah Air. "Peran fintech nantinya akan lebih banyak terhubung dengan end user," ujar, kemarin, Tidak hanya mempersiapkan infrastruktur  distribusi rupiah digital,  industri  fintech juga menyiapkan rancangan prosedur operasi standar (SOP) hingga alur mekanisme pendistribusian di bawah arahan Bank Indonesia. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang juga Direktur  PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso Liem, berujar pekerjaan rumah berikutnya yang harus disiapkan industri jasa keuangan adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rupiah digital. (Yetede) 

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) masih terjebak di zona merah. Hingga penutupan perdagangan Senin (5/12), harga GOTO ambles 6,82% jadi Rp 123. Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, suramnya saham GOTO bukan sesuatu yang mengejutkan. Kondisi ini, sejatinya, sudah bisa diprediksi sejak GOTO menggelar Initial Public Offering (IPO). Teguh meramal, peluang saham GOTO terjun ke Rp 50 bisa terjadi. Maraknya transaksi di pasar negosiasi dengan harga obral bisa membuat saham GOTO makin anjlok. Pengamat Pasar Modal Irwan Ariston Napitupulu menilai, saham GOTO kini sudah mendekati nilai bukunya (book value). Market cap GOTO, kemarin, tersisa Rp 145,68 triliun.

Wajib pajak dari kalangan tajir alias orang kaya perlu bersiap. Tahun depan, pemerintah masih akan mengincar penerimaan dari wajib pajak golongan ini. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.718 triliun. Angka ini tumbuh 15,72% dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp 1.485 trilun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan atas wajib pajak (WP) orang kaya atau high wealth individual (HWI) beserta WP grup dan digital ekonomi. Saat ini, Ditjen Pajak telah mengantongi data WP yang terdaftar di large tax office (LTO) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar. Potensi penerimaan dari WP orang pribadi (OP) tajir pun masih besar lantaran setoran pajaknya selama ini masih timpang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), setoran pajak penghasilan (PPh) OP per akhir Oktober lalu, hanya berkontribusi 0,7% atau sekitar Rp 10,77 triliun, dari total realisasi penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.448,2 triliun.

Gelombang PHK akhir-akhir ini sangat berkaitan dengan tren inflasi yang kemudian direspons kenaikan bunga acuan secara agresif, baik dalam negeri maupun global. Akibatnya, kemampuan perusahaan berekspansi melemah, sementara beban perusahaan bertambah. Perusahaan dituntut melakukan efisiensi, salah satunya PHK. Perusahaan global macam Amazon dan Meta melakukan PHK sebagai imbas suku bunga acuan yang terus naik. Di Indonesia, efek kebijakan BI juga terasa. Faktanya, tak hanya perusahaan di sektor riil atau padat karya saja yang memangkas karyawannya, perusahaan digital juga melakukannya. Pendanaan investor tetap dibutuhkan perusahaan digital. Salah satunya mendorong venture capital di bawah BUMN seperti MDI Ventures, Mandiri Capital, dan Indonesia Investment Authority mendanai startup digital kecil untuk memberi daya tarik investor lain ikut menanamkan modal. Investor adalah elemen penting di ekosistem digital. Kian kuat pendanaan, bisnis digital juga makin kuat.

Lonceng kematian asuransi bermasalah sudah berbunyi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life). Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono menegaskan, pencabutan izin usaha karena Wanaartha Life tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau risk based capital yang ditetapkan oleh OJK. OJK juga menemukan laporan keuangan yang disampaikan manajemen Wanaartha Life ke OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi perusahaan sebenarnya. Walhasil utang bayar alis kerugian nasabah sekitar Rp 15 triliun. Pasca pencabutan izin ini, OJK mengagendakan langkah tindak lanjut. Celakanya asuransi bermasalah bukan cuma Wanaartha Life. Bisa dipastikan, nasabah juga yang menderita kerugian paling besar. Catatan KONTAN, asuransi bermasalah berpotensi menimbulkan kerugian hampir Rp 73 triliun.

Bank Indonesia (BI) optimistis neraca perdagangan di tahun depan masih akan mencetak surplus, kendati ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian global. Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2021 dan 2022. "Neraca perdagangan kita masih surplus di 2023, meski memang tidak setinggi surplus pada tahun 2021 dan 2022," ujar Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, Jumat (2/12). Perlambatan surplus neraca perdagangan pada tahun 2023 didorong oleh potensi ekspor yang melambat sejalan dengan penurunan permintaan global. Proyeksi BI, ekspor pada tahun 2023 tumbuh positif di kisaran 6,0% hingga 6,8%

Akselerasi penurunan inflasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) menemui kesulitan yang tajam. Musababnya, sejumlah pemerintah daerah menganggap loyo dalam mengadang laju inflasi di daerah. Padahal sejatinya, efek kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh Pemerintah Pusat dan BI sejauh ini tergolong positif. Buktinya, tingkat inflasi yang per November 2022 berada pada posisi 5,42% (year-on-year/YoY), jauh di bawah ekspektasi sebesar 6% (YoY) pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gelagat itu sudah ter­cium oleh Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri). Kemarin, Senin (5/12), Kemendagri me­­nya­takan bahwa masih ada 52 kabupaten/kota yang belum mela­kukan enam upaya inti pe­ngendalian inflasi. Upaya tersebut yakni, pertama, melaksanakan pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan. Keempat, gerakan menanam. Kelima, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT). Keenam, mem­berikan dukungan transportasi yang bersumber dari Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri Tito Kar­navian, mengatakan instansinya akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendesak daerah merespons penanganan inflasi dengan sigap. Pemda dapat memanfaatkan BTT, serta pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) yang nilainya mengacu pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Oktober 2022—Desember 2022 dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kuartal IV/2022.

Sebanyak 53 kabupaten/kota atau sekitar 10% dari total kabupaten/kota di Tanah Air memperoleh rapor merah dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap belum maksimal melakukan upaya pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi ini men­jadi perhatian ketika Ra­pat Koor­di­nasi Terbatas Pe­ngendalian In­flasi pada awal September men­catat bahwa secara spasial, pada Agustus terdapat 66 ka­bu­paten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, menurun dari Juli yang tercatat 69 kabupaten/kota. Sementara itu, masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. Sebagai catatan, pada Novem­ber 2022, inflasi nasional terca­tat sebesar 5,42%, melambat di­ban­dingkan dengan bulan se­be­lum­nya sebesar 5,71%. Mengacu pada data BPS mengenai perbandingan inflasi kota-kota di Pulau Sumatra de­ngan nasional, maka dari 24 ko­ta, sebanyak 14 kota memiliki la­ju inflasi di atas nasional. Sementara itu, berdasarkan per­bandingan inflasi kota-kota di Pu­lau Jawa dengan nasional, dari 26 kota, ada 21 kota yang mencatatkan inflasi di atas laju inflasi nasional.

Corporate Deputy Director of Rolling Stock Maintenance PT KAI (Persero) Idrus Fauzi bersama President Director of PT SKF Indonesia Toto Su harto memperlihatkan plakat kerja sama disaksikan Trade Commissioner of Sweden to Indonesia Erik Odar dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership 2022, di Jakarta, Senin (5/12). SKF Indonesia bekerja sama dengan KAI dalam menyediakan produk yang meliputi suku cadang, program training, aplikasi fasilitas remanufacturing sebagai salah satu strategi SKF dalam memperkuat posisi pemimpin pasar dalam bisnis bearing global.

JAKARTA, ID -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmen membawa UMKM Indonesiago global melalui UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 yang berlangsung pada 1-31 Desember 2022. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT BRI ke-127 dan puncak UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 akan diselenggarakan secara offline pada 14-18 Desember 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Pada kegiatan ini BRI menghadirkan lebih dari 500 UMKM terpilih. Pemilihan peserta UMKM juga mempertimbangkan aspek-aspek Environmental, Social, Governance (ESG). BRI sebagai role model penerapan prinsip-prinsip ESG juga mendorong pelaku UMKM untuk mampu tumbuh berkelanjutan. Implementasi prinsip ESG dalam proses produksi meliputi kegiatan pemberdayaan perempuan, pengelolaan limbah, dan inklusivitas menjadi penilaian dalam memilih UMKM terpilih di ajang UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 tahun ini. (Yetede)