Salah satu penyakit yang banyak menurunkan kualitas hidup dan berdampak kematian adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penyakit ini memicu komplikasi jantung, stroke, dan gagal ginjal sehingga menjadi salah satu penyebab utama kematian dini, baik di Indonesia maupun dunia. Data kesehatan di DKI Jakarta menunjukkan, hipertensi menjadi faktor risiko kematian dan kecacatan nomor satu warga Jakarta tahun 2019 (Kompas, 4/12). Meski terkait dengan gaya hidup, sebenarnya hipertensi juga dipengaruhi faktor metabolik serta kondisi lingkungan dan pekerjaan. Dengan demikian, hipertensi tidak hanya mengancam warga Jakarta, tetapi juga masyarakat Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi hipertensi penduduk dewasa Indonesia 34,11%, berarti, ada 34 orang yang terkena hipertensi setiap 100 orang dewasa. Yang memprihatinkan lagi, hipertensi kini juga menyerang usia muda.

Survei Indikator Kesehatan Nasional 2016 menunjukkan, peningkatan prevalensi hipertensi pada  penduduk usia 18 tahun ke atas menjadi 32,4 %. Gangguan kesehatan pada usia muda akan berdampak pada produktivitas sehingga bisa membuat bonus demografi terlewatkan. Hipertensi termasuk pembunuh senyap karena sering tidak bergejala. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah mencegah, dengan menerapkan gaya hidup sehat; menjaga berat badan; menerapkan pola makan sehat yang membatasi konsumsi lemak, gula, garam, dan karbohidrat; serta memperbanyak serat dari sayur dan buah. Olahraga teratur, tidur cukup, mampu mengelola stres, dan tidak merokok adalah syarat lainnya. Masalahnya, ketika pandemi dan aktivitas dibatasi, banyak yang ”lupa” bergerak. Padahal, kurang gerak meningkatkan risiko stroke, yang biaya pengobatannya mahal dan bisa mengakibatkan kematian, (Yoga)

Polemik perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras kembali terulang, kali ini bukan karena data yang berseberangan, melainkan soal sudut pandang. Kementan menganggap produksi surplus sehingga tak perlu impor, sedangkan Perum Bulog menilai stok dan pasokan makin kritis sehingga perlu tambahan dari luar negeri. Perdebatan terkait hal itu membuat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (23/11) menjadi panas. Dengan mengacu data BPS, produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 31,9 juta ton. Dengan perkiraan kebutuhan konsumsi domestik 30,2 juta ton, ada potensi surplus beras 1,7 juta ton tahun ini. Jika ditambah dengan akumulasi surplus 5,2 juta ton tahun lalu, total surplus pada akhir tahun ini bisa mencapai 6,9 juta ton. Dengan beberapa data itu, Kementan meyakini Indonesia tidak memerlukan impor beras. Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi bahkan menyanggupi kesimpulan rapat untuk menyetor data 600.000 ton stok beras di penggilingan dalam tempo enam hari guna memperkuat stok beras yang dikelola Bulog. Tapi, menurut Bulog, stok beras di penggilingan tak sebesar yang disampaikan Kementan. Ketika beberapa penggilingan dicek, kata Dirut Perum Bulog Budi Waseso, stok yang siap diserap jauh lebih kecil. Salah satu perusahaan penggilingan di Jember, Jatim, misalnya, disebut memiliki stok 100.000 ton. Namun, setelah dicek stok yang siap hanya 7.000 ton.

Situasi serupa terjadi di penggilingan lain di Malang, Tegal, Indramayu, dan Semarang. Tak hanya pengadaan dari produksi dalam negeri yang dilematis, Bulog juga khawatir karena stok beras yang dikuasainya kurang dari 1 juta ton tentu amat riskan sebagai cadangan pemerintah. Sejumlah pihak menilai stok beras pemerintah yang dikelola Bulog dalam kondisi kritis dan berisiko menggoyang stabilitas. Apalagi, per 25 November 2022, stok beras yang dikuasai Bulog tinggal 571.000 ton. Dengan perkiraan kebutuhan pengeluaran sekitar 150.000 ton serta pengadaan yang seret, stok beras berpotensi makin tipis di akhir Desember 2022 atau Januari 2023 atau jauh di bawah stok yang ditargetkan pemerintah, yakni 1,2 juta ton. Sepekan sejak rapat itu, Kamis (1/12) Kementan memenuhi janjinya dengan menyodorkan data stok beras di penggilingan yang siap diserap Bulog. Jumlahnya mencapai 610.632 ton, tersebar di 24 provinsi, dan rentang harga Rp 9.359 per kg hingga Rp 11.700 per kg. Namun, sebagaimana data Kementan, ada problem soal harga dan kualitas yang membuatnya tidak bisa diserap oleh Bulog. Sebab, pemerintah mensyaratkan standar mutu dan harga untuk pengadaan  gabah/beras oleh Bulog. Selain itu, penyerapan gabah/beras oleh Bulog saat harganya tinggi justru akan menambah sengit persaingan pasar yang akan mendongkrak harga beras di pasaran lebih tinggi lagi.  (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) mendorong Gerakan Pangan Murah untuk meredam kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Sabtu (3/12) mengatakan, sampai akhir November 2022, kegiatan itu telah 253 kali digelar di 27 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Sebanyak 534 ton komoditas pangan, termasuk telur ayam ras, telah disalurkan. (Yoga)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) pada November 2022 mencapai 107,81, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang 107,27. Direktur Statistik Harga BPS Windhi Putranto, Sabtu (3/12) menyatakan, kenaikan NTP itu, antara lain, disumbang kenaikan NTP subsektor tanaman pangan (NTPP). NTPP naik dari 100,41 pada Oktober jadi 100,43 pada November dan sejalan dengan kenaikan harga gabah. (Yoga)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu, Minggu (4/12) menuturkan, pemerintah kabupaten/kota di 15 daerah di Lampung telah mengirimkan usulan kenaikan UMK. Usulan itu sedang dikaji untuk diumumkan pada 7 Desember. Kenaikan UMK diharapkan bisa lebih tinggi atau minimal setara dengan UMP. Sebelumnya, Pemprov Lampung menetapkan UMP 2023 naik 7,9 % menjadi Rp 2.633.284,59. (Yoga)

Arah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemungkinan berubah menjelang akhir tahun. Analis optimistis fenomena santa claus rally akan kembali terulang di tahun ini. Santa claus rally merupakan fenomena di mana terjadi lonjakan indeks saham pada perdagangan sepanjang pekan terakhir bulan Desember. Fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor. Satu di antaranya adalah optimisme menyambut tahun baru. Bila melongok kinerja historikal indeks saham sepanjang Desember, bisa dibilang santa claus rally pasti terjadi di setiap akhir Desember. "Potensi santa claus rally akhir tahun ini terbuka lebar," kata Nafan Aji, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Minggu (4/12).

Satu-persatu terdakwa kasus mega korupsi di negeri ini menerima hukuman. Usai Asuransi Jiwasraya dan Asabri, giliran terdakwa kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menerima vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut, pekan lalu, hakim memvonis delapan terdakwa korupsi LPEI yang juga dikenal dengan EximBank ini dengan pidana penjara bervariasi, antara 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Dalam kasus LPEI, terdakwa Johan Darsono divonis penjara 5 tahun plus uang pengganti Rp 1,99 triliun dan US$ 54,06 juta. Ini adalah uang pengganti tinggi ketiga dalam vonis kasus keuangan yang ada di negeri ini. Kasus dengan vonis ganti rugi jumbo sebelumnya jatuh kepada Benny Tjokrosaputro dalam kasus Jiwasraya senilai Rp 6,08 triliun dan vonis kepada Heru Hidayat senilai Rp 10,72 triliun.

Bank Indonesia (BI) sudah membuat peta jalan central bank digital currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Peta jalan yang bernama Proyek Garuda tersebut dirilis BI pada Rabu (30/11). Dalam dokumen yang diterima KONTAN, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, Rupiah Digital akan diimplementasikan melalui tiga tahap. Tahap Pertama adalah wholesale CBDC (w-CBDC) atau W-Digital Rupiah. "Untuk memperoleh W-Digital Rupiah, pihak-pihak tersebut perlu mengonversi rekening giro di BI," jelas Perry dalam dokumen White Paper. Kedua, perluasan W-Digital Rupiah dengan tujuan mendukung operasi moneter sekaligus pengembangan pasar keuangan. Ketiga, pengembangan interaksi W-Digital Rupiah dengan retail CBDC (R-CBDC) atau R-Digital Rupiah. Dalam tahap ini, R-Digital Rupiah sudah bisa digunakan masyarakat luas layaknya uang kertas dan uang logam.

Dana asing masih cenderung memilih hengkang dari pasar saham Tanah Air. Pekan lalu, investor asing sejatinya sempat kembali mencetak net buy. Namun di dua hari perdagangan terakhir pekan lalu, investor asing mencetak net sell dalam jumlah besar, sehingga di pekan lalu total asing mencetak net sell  Rp 743,33 miliar. Bila dihitung sepanjang kuartal IV-2022 berjalan juga investor asing mencetak net sell Rp 1,66 triliun. Tapi jika dihitung sejak awal tahun tahun, investor asing masih mencetak net buy Rp 78,74 triliun. Toh, investor asing masih tampak memburu sejumlah saham. Investor asing terutama masuk ke saham perbankan pelat merah big caps  , yakni BBRI, BMRI dan BBNI. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menyebut, asing masih masuk ke sejumlah saham lantaran fundamental kuat. Inflasi masih terjaga, aman, ekonomi juga konsisten tumbuh di tiga kuartal berturut-turut. "Ditambah, neraca dagang juga konsisten surplus," ujar Cheril, kemarin.

Ketidakpastian ekonomi, ancaman inflasi, hingga prospek pelemahan harga komoditas membuat pemerintah harus bekerja lebih keras untuk pengendalian penerimaan pajak pada tahun depan. Apalagi, penerimaan pajak 2023 dipatok tumbuh 15,69% jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan. Namun, pemangku kebijakan tak lagi memiliki momentum yang bisa mempertajam cangkul penggali pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun ini. Alhasil, pekerjaan rumah pemerintah yang masih tertunda, seperti skema pajak baru, dinilai perlu segera dituntaskan. Beberapa di antaranya yaitu pajak atas kenikmatan atau natura, pajak karbon, hingga pemajakan atas ekonomi digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan target dalam APBN 2023 didesain dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi, terutama yang bersumber dari dampak perang Rusia-Ukraina dan kenaikan suku bunga acuan. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan pemerintah harus berani beraksi mengingat target penerimaan pajak 2023 amat ambisius. “Pengenaan pajak karbon menjadi alternatif ekstensifikasi objek pajak yang relevan untuk diterapkan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (4/12).